Urgensi Rujuk Politik SBY-Mega Asmadji AS Muchtar  ;    Wakil Rektor III Universitas Sains Al-Quran Wonosobo Jawa Tengah

                                               KORAN SINDO, 16 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Keluhan-keluhan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di media baru-baru ini, di mata banyak pihak, dinilai sebagai dampak putusnya komunikasi politik dengan Megawati. Sejarah mencatat, selama 10 tahun menjadi Presiden, komunikasi politik SBY dengan Megawati putus atau macet. Bahkan keduanya enggan duduk bersama membahas masalah bangsa dan negara. Sikap tersebut diperkuat dengan pilihan politik Megawati yang oposan terhadap pemerintahan SBY. Namun, setelah pilpres dimenangkan oleh kader partainya (Jokowi), Megawati menyatakan segera mengakhiri sikap oposannya karena partainya (PDIP) memang menjadi partai pemerintah. Pada saat yang bersamaan, SBY juga menyatakan dirinya bersama partainya (Partai Demokrat) akan menjadi penyeimbang alias oposisi. Terkait rotasi posisi politik tersebut, alangkah baiknya jika Megawati dan SBY melakukan komunikasi politik yang proporsional agar berdampak positif bagi bangsa dan negara. Dalam hal ini, pengalaman sebagai presiden tentu bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah memperbaiki bangsa dan negara yang sangat besar ini. Layak disadari, sikap saling menjauh bagi sesama mantan presiden layak dianggap kontraproduktif, lebih-lebih jika didasari kepentingan sempit bersifat politis dan egosentris. Dengan kata lain, terlalu mahal jika kepentingan bangsa dan negara dikalahkan oleh kepentingan sempit politis dan egosentris segelintir orang, walaupun mantan presiden sekalipun. Sekarang, bagi Megawati dan SBY sama-sama memasuki usia menjelang senja. Tak perlu banyak pertimbangan bagi keduanya untuk duduk bersama membantu pemerintah membangun bangsa dan negara, jika ingin menggapai happy ending sebagai “Ibu Bangsa” dan “Bapak Bangsa”. Posisi Steril Jika dulu ada perselisihan politik atau bahkan pertarungan politik antara Megawati dan SBY, hal itu harus dianggap bagian masa lalu yang tak perlu dilanjutkan lagi. Pada titik ini, keduanya layak menjauh dari pertarungan politik atau memilih mengambil posisi steril dari tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan politik yang ada sekarang. Yang dimaksud posisi steril adalah posisi terhormat yang dibangun di luar semua kekuatan politik yang ada. Lebih konkretnya, Megawati dan SBY sebaiknya membangun lembaga baru yang bisa saja diberi nama Forum Mantan Presiden yang salah satu agendanya memberikan advisadvis tentang berbagai kebijakan yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk membangun bangsa dan negara dalam arti seluas-luasnya. Tentu bukan hal yang sulit bagi Megawati dan SBY jika mengambil posisi steril dari hiruk-pikuk pertarungan politik sekarang, kalau niat rujuk politik sudah mantap semata-mata demi bangsa dan negara, bukan demi kepentingan sempit politis dan egosentris. Bahkan, jika Megawati dan SBY sudah mengambil posisi steril, justru akan memungkinkan untuk berperan penting ketika muncul pergolakan politik. Misalnya, jika kubu Koalisi Merah Putih dengan kubu Koalisi Indonesia Hebat makin tidak akur, Megawati dan SBY dalam posisi steril justru bisa menjadi penengah yang diterima semua pihak. Jika mencermati perkembangan politik mutakhir, negeri ini rentan diharu-biru kegaduhan dan bahkan kemelut politik yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Dalam waktu tidak terlalu lama, bisa jadi akan muncul gelombang baru yang mendambakan reformasi ulang. Dalam hal ini, tentu sangat riskan jika Megawati dan SBY tidak berposisi steril atau malah berada di pusaran kemelut politik. Jika boleh ditamsilkan, partai- partai politik sekarang ibarat anak-anak yang sedang tumbuh dan memerlukan bimbingan orang tua. Dalam pertumbuhan itu ada kalanya diwarnai perselisihan dan bahkan pertarungan sengit. Jadi, sangat riskan jika pada saat anakanak sedang bertarung, orang tuanya justru memihak salah satu anaknya. Atau akan lebih riskan lagi jika “Ibu Bangsa” ikut-ikutan bentrok dengan “Bapak Bangsa”. Habibie Terkait pentingnya Forum Mantan Presiden, Megawati dan SBY (kalau bersedia rujuk politik) juga perlu merangkul Habibie yang juga sebagai mantan presiden untuk bergabung. Jika Habibie bergabung dalam Forum Mantan Presiden, Megawati dan SBY tentu akan memperoleh tambahan spirit untuk membantu pemerintah. Dalam hal ini, Forum Mantan Presiden akan lebih berwibawa di mata semua pihak. Selama ini, Habibie juga terkesan cenderung menjauh dari Megawati dan SBY. Jadi, selayaknya hal itu diubah segera agar masa-masa tuanya lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara. Terlalu sayang jika potensi ketiga mantan presiden dibiarkan begitu saja, padahal bangsa dan negara (terutama pemerintahan baru) memerlukan bimbingan dari senior-senior yang berpengalaman menjadi pemimpin nasional. Maka, urgensi rujuk politik SBY-Megawati dan Habibie pada saat ini sangat krusial, untuk menjadi tiga serangkai mengawal pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi yang notabene belum berpengalaman memimpin bangsa dan negara yang besar ini. Dalam hal ini, Jokowi layak mengangkat ketiga seniornya tersebut sebagai tim penasihat presiden, kenapa tidak?! Layak Disayangkan Hanya masalahnya, tidak mudah membangun komunikasi untuk rujuk politik antara SBY dan Megawati karena keduanya terlibat langsung kontestasi pilkada atau masing-masing mengajukan kandidat yang berlaga memperebutkan kekuasaan di level lokal yang sangat mungkin akan dijadikan modal meraih kekuasaan di level nasional. Dengan demikian, dalam waktu dekat ini rujuk politik tersebut tampaknya belum bisa diwujudkan. Sayang sekali. Dengan kata lain, layak juga disayangkan jika misalnya SBY ternyata tidak berharap adanya rujuk politik dengan Megawati karena memiliki kepentingan politik yang hendak diperjuangkan. Layak diduga, jika betul SBY menolak rujuk politik dengan Megawati, mungkin kesukaannya menarik perhatian dengan cuitan-cuitan sindiran kepada penguasa saat ini akan berlanjut terus. Pada titik ini, pihak Megawati yang mendukung penguasa tentu akan menolak untuk rujuk politik dengan SBY. Maka, perseteruan politik keduanya bisa memanas hingga 2019, yakni ketika pemilu dan pilpres digelar lagi. Begitulah, perseteruan politik di antara dua kekuatan yang sama-sama besar atau samasama pernah berada di atas tampuk kekuasaan di negeri ini tidak mudah untuk bersatu, kalau masing-masing tokohnya memang sama-sama ingin memperjuangkan kepentingan politiknya. Sebaiknya rakyat di negeri ini memahaminya dengan rasional. Sikap rasional rakyat sangat diperlukan untuk membangun politik yang lebih sehat karena politik yang sehat adalah modal utama membangun bangsa dan negara yang damai dan sejahtera. Tentu juga layak disayangkan jika perseteruan politik SBY-Megawati disikapi rakyat dengan emosional sehingga rakyat terbelah, yang artinya persatuan bangsa menjadi terkoyak- koyak. Misalnya, rakyat ikut-ikutan saling berhadaphadapan dalam dua kelompok yang sama-sama emosional. Data empiris di sejumlah negara membuktikan, perseteruan dua tokoh politik yang samasama kuat memang bisa memicu konflik horizontal, bahkan bisa memecah belah bangsa. Kita berharap hal seperti itu tidak akan terjadi di negeri ini. Namun, pada saat ini, kondisi rakyat kita ternyata masih rentan terbelah-belah. Misalnya, belum lama ini sering muncul dua kelompok rakyat yang sama-sama menggelar unjuk rasa yang bersifat kontra atau saling berhadapan, seperti siap perang. Dengan melihat fakta tersebut, SBY-Megawati layak diharapkan untuk lebih serius memikirkan persatuan bangsa di atas segala-galanya, yakni dengan berseteru yang rasional, demokratis, dan tanpa memicu kegaduhan serta ketegangan di tengah masyarakat. ●