Memilih demi Kemanusiaan

Memilih demi Kemanusiaan Silvian M Mongko  ;    Pengamat Politik

                                           MEDIA INDONESIA, 15 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BERBEDA secara politik kerap kali dianggap sebagai musuh yang mesti ditumbangkan. Berbeda memendam potensi konflik yang sekian sering meresahkan harmoni sosial di republik ini. Padahal, bangsa ini telah mengajari anak-anaknya untuk menerima perbedaan sebagai kekayaan hidup, sekaligus sebagai kekuatan bersama sebagai suatu bangsa. Karena itu, hargailah perbedaan! Suatu wasiat keindonesiaan yang mesti terus dipelihara dan dijaga anak-cucu bangsa ini. Menerima demokrasi Jika ingin Indonesia tetap dan terus ada, tidak bisa tidak, identitas-identitas perbedaan kultural perlu dilindungi demi nasionalisme bangsa. Benedict Anderson (1983) cukup cermat membaca peta kultural negara-bangsa tatkala ia berbicara tentang imagined communities sebagai sesuatu kekuatan imajinasi bersama untuk menggagas dan terus mempertahankan nasionalisme. Keindonesiaan yang ‘dibayangkan’ ialah keindonesiaan yang melampaui setiap imajinasi kesukuan, agama, atau ras apa pun. Indonesia itu dibentuk, dipelihara, dan akan terus ada, jika setiap warga negara memiliki ‘imajinasi kemanusiaan’ yang melampaui identitas apa pun. Filosofi kebangsaan ini memungkinkan demokrasi mendapat tempat dalam keindonesiaan. Filosofi kebinekaan memudahkan bangsa ini menerima demokrasi sebagai suatu sistem, pendekatan, dan filosofi politik kita. Demokrasi demi perwujudan kemanusiaan yang bermartabat. Berbeda, dalam pengertian tertentu, merupakan inti berdemokrasi. Mesti ada pilihan politik yang berbeda, yang memungkinkan terjadinya pemilihan dalam suatu kontestasi politik. Perbedaan calon pemimpin dalam hal visi-misi, program, pendekatan, kompetensi, hingga derajat moralitas-integritas menjadi tolok ukur perbedaan preferensi setiap pemilih. Pilkada salah satu aspek prosedural demokrasi dimungkinkan karena unsur-unsur yang berbeda itu saling berkompetisi. Tak mungkin ada kontestasi tanpa perbedaan posisi tawar calon pemimpin. Kontestasi kualitas-kualitas pembeda antarcalon pemimpin ialah bagian hakiki dari proses demokrasi. Berbeda pilihan politik dalam kontestasi merupakan penggerak roda demokrasi. Jika tak ada perbedaan yang dikontestasikan, demokrasi pun mengalami ajalnya. Demokrasi menawarkan perbedaan-perbedaan substansial dalam berpolitik. Melalui demokrasi, pandangan politik warga dijernihkan untuk lebih menghargai perbedaan pandangan dan pilihan politik. Demokrasi mensyaratkan adanya perbedaan untuk dikontestasikan. Kontestasi pilkada, hemat saya, bukan momentum untuk saling mengalahkan, memfitnah, menebarkan gosip, atau curhat murahan untuk mengalahkan calon lain, tapi kesempatan uji publik. Kebebasan Supaya uji publik terkait dengan kualitas calon dapat berjalan dengan baik, kontestasi berdemokrasi mensyaratkan adanya kebebasan politik, baik bagi calon maupun bagi pemilih (warga). Setiap warga mesti bebas dari tekanan, intervensi, atau ancaman politik apa pun. Kerap kali kualitas dan independensi pemilih terkurung dalam jebakan elite pragmatis yang selalu menawarkan gratifikasi atau sembako jelang kontestasi. Sejauh ini kebebasan warga untuk menggunakan hak pilih selalu terganggu oleh tawaran politik transaksional, jual beli suara, hingga ancaman terhadap calon dan pemilih. Ini tentu sungguh mencemaskan dan mengancam kesatuan sebagai bangsa yang berfilosofi multikultural. Kondisi diperburuk tayangan elite politik yang memakai simbol-simbol suku, agama, ras, dan golongan untuk menarik simpati pemilih sekaligus menjungkal calon lain. Panorama buruk politik sekarang itu semakin kocak manakala kebebasan memilih bergerak dalam koridor supremasi agama yang cenderung mengancam, intoleran, meresahkan publik, dan mencincang harmoni sosial. Agama sedang bergerak ke puncak piramida kekuasaan dengan membawa slogan-slogan identitas dan simbol-simbol keagamaan. Menyedihkan dan tentu mengancam demokrasi yang jujur dan bermartabat jika calon dan elite pendukung tertentu memakai isu-isu sensitif primordial untuk menggalang kekuasaan politik. Saya melihat kekuatan agama sedang menunjukkan supremasi di ruang publik. Sesuatu yang melawan rasionalitas demokrasi. Demokrasi tak bakal memenangi kekuatan politik sektoral yang memakai pendekatan supremasi agama. Hal semacam itu akan membuat ruang politik semakin ‘berisik’, walau sekaligus menjernihkan pandangan politik mereka yang lebih rasional. Pada batas paling bawah keberagamaan mesti menopang perwujudan kemanusiaan yang bermartabat. Agama mesti mendorong pemeluk untuk menghargai nilai-nilai kehidupan serta martabat kemanusiaan yang melekat dalam diri semua orang, terlepas orang apakah dan dari mana ia berasal. Filsuf dan budayawan, Franz Magnis-Suseno, dalam orasi ilmiah pada kesempatan Nurcholish Madjid Memorial Lecture VIII (2014) menegaskan agama yang benar itu selalu berpihak kepada kemanusiaan, yang nyata dalam perjuangan untuk menghargai dan menghormati HAM. Bagi Romo Magnis, menjunjung tinggi Tuhan, tetapi merendahkan manusia, ialah suatu kontradiksi. Agama, karena itu, mesti menyadarkan pemeluknya untuk semakin bermartabat dan menempatkan kemanusiaan di atas berbagai pertimbangan primordial apa pun. Pemilih cerdas, calon bermartabat Pilkada Serentak 2017 ialah bagian dari proses politik untuk menegaskan sekaligus menempatkan kebebasan memilih demi perwujudan kemanusiaan melalui pemimpin yang berkualitas. Ini momentum kontestasi kebebasan politik yang kualitasnya tidak saja ditentukan jaminan hukum, tapi juga kualitas calon dan kecerdasan menggunakan hak memilih (pemilih). Martabat calon sangat ditentukan kesanggupannya untuk mengelola visi misi melalui program yang terukur untuk mengartikulasikan kepentingan warga. Demikianlah ukuran calon yang berpihak kepada kemanusiaan, bukan calon yang hanya cakap beretorika, pandai mengumbar janji selangit tanpa ukuran-ukuran pencapaian yang nyata. Calon pemimpin mesti memiliki wawasan kebangsaan, imajinasi keindonesiaan, dan kebinekaan. Untuk menjaga masa depan keindonesiaan, pemimpin mesti memiliki wawasan multikulturalisme demi menghargai perbedaan, bukan calon yang berguru pada identitas simbol-simbol keagamaan dan menggalang kekuatan massa. Sementara itu, pemilih yang cerdas tidak mudah menggadai nuraninya, tapi selalu memilih atas dasar pertimbangan yang lebih rasional, kinerja calon yang bebas korupsi, dan menghargai pilihan sendiri tanpa intervensi atau tekanan apa pun yang datang dari luar. Berikanlah suara secara bebas tanpa merasa diintimidasi calon siapa pun. Perbedaan memilih itu mesti dihargai. Rakyat memilih justru karena ada tawaran berbeda dalam politik. Kecerdasan memilih diukur seberapa jauh kita menghargai pilihan politik yang berbeda dalam suatu kontestasi demokrasi. Sebab, berbeda itu menggambarkan derajat kebebasan berdemokrasi. Berbeda ialah alasan sekaligus tujuan kita memilih. Jadilah pemilih cerdas atas calon bermartabat demi masa depan kemanusiaan kita (Indonesia)! ●