Masa Depan HAM

Masa Depan HAM Max Regus  ;   Sedang Menyelesaikan Disertasi "Human Rights Culture in Indonesia" di The Graduate School of Humanities, Tilburg University, Belanda

                                                    KOMPAS, 16 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

“Kekuatan HAM membuatnya mungkin untuk memperluas jumlah orang, orang seperti saya, meraih kemerdekaan, kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan.” Navanethem Pillay, Komisioner Tinggi Komisi HAM PBB, 2008-2014 Laporan hasil jajak pendapat harian umum Kompas (5/12) bertajuk "HAM di Tengah Kebebasan Berpendapat" dapat menjadi satu pokok permenungan terkait Hari Hak Asasi Manusia Internasional ke-68 yang kita rayakan baru-baru ini, Sabtu (10/12). Ini berhubungan rapat dengan kegelisahan mendasar kita saat ini. Membesarnya kebebasan berpendapat di satu sisi justru tidak berbanding lurus dengan "rasa aman" sebagian warga bangsa. Hal yang sama juga ada pada laporan Freedom House yang saban tahun memosisikan persoalan kebebasan sipil di Indonesia.  Ini menjadi tantangan serius bagi masa depan HAM di negeri ini. Jajak Pendapat Kompas juga menyebut rasisme sebagai sumbu utama perusakan HAM. Kita berhadapan dengan mesin pembunuh kemanusiaan bernama rasisme sosial. Penghinaan sosial atas dasar ras menjadi sebentuk penodaan serius terhadap HAM. Rasisme membentuk mata rantai perusakan terhadap kemanusiaan. Yang terus mengherankan kita adalah kebencian rasial seolah menjadi bagian dari kegemaran sosial. Sepertinya, banyak orang dengan mudah terisap ke dalam arus serangan rasial terhadap kelompok lain. Kebencian sosial terpompa dari ranah rasisme dan termuntahkan secara brutal ke dalam amuk kekerasan sosial. Sebetulnya, jika dirunut lebih ke dalam lagi, meredupnya rasa respek terhadap kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan juga diakibatkan melemahnya pemerkayaan nilai-nilai utama demokrasi. Alasan politis Memang, pada kenyataannya, politik dan kekuasaan  turut menyumbang hal buruk terhadap prospek perlindungan HAM. Kerakusan akan kekuasaan telah menjadikan basis apresiasi sosial kian compang-camping. Semestinya, publik dapat membuka mata bahwa serangan brutal terhadap kesetaraan sosial sebagian besar justru bertolak dari ruang politik. Ironisnya, justru ruang politik ini niscaya membutuhkan legitimasi yang berasal dari publik. Namun, ruang tersebut telah mengalami pendangkalan sekadar sebagai arena kontestasi kesombongan para elite. Ketika "ruang penampungan" itu melebihi ambang batas kontrol sosial, reproduksi penghinaan rasial selalu memiliki alasan politis. Politik yang untuk sekian waktu terlalu banyak berselimutkan kegemerlapan popularitas telah berhasil mendaur ulang keangkuhan rasial. Di titik ini, publik berhadapan dengan "latensi" politik yang berbahaya. Hal itu terjadi ketika keangkuhan rasial menyisir dan mengaduk sisi emosional publik. Itu dijadikan tameng kukuh dalam menutupi sesat pikir politik dan kekuasaan. Muaranya, publik diserang racun sosial berupa perusakan kemanusiaan sebagian warga bangsa, sementara kelas elite menangguk keuntungan politik. Dedikasi Semestinya peringatan Hari HAM Internasional tahun ini dapat membesarkan kembali ingatan bersama kita akan kesetaraan dalam ruang kebersamaan sosial. Kita juga harus merasa terpanggil untuk menunjukkan "dedikasi" yang lebih kentara dalam membangun mekanisme perlindungan HAM. Ini harus menjadi kesadaran sosial dan politik bersama. Itikad yang sama dalam membangun tata kelola politik yang beradab juga tidak kalah penting. Pada sisi lain, lembaga-lembaga sosial, pejuang HAM, akademisi, dan intelektual niscaya mengambil bagian aktif dalam memekarkan HAM, terutama dalam membongkar cara pikir yang keliru tentang HAM, dan membantu banyak warga agar bisa menikmati hak-hak dasar dalam keseharian hidup. ●