Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia Christophe Bahuet  ;   Country Director UNDP Indonesia

                                                    KOMPAS, 03 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dapatkah demokrasi diukur? Ya, itu bisa. Setiap tahun sejak tahun 2009, Indeks Demokrasi Indonesia mengukur demokrasi di negeri ini. IDI telah menjadi kisah sukses kontribusi terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. IDI adalah produk nasional yang menyediakan informasi berharga tentang keadaan demokrasi di Indonesia. Indeks ini diciptakan oleh para pemangku kepentingan nasional dan dipimpin oleh sekelompok ahli dalam panel independen. Ini tanda kematangan demokrasi di mana pemerintah dan masyarakat bersedia untuk secara terbuka mengevaluasi diri dan mengukur kinerja lembaga dan sistem. Demokrasi—bahkan di negara-negara dengan demokrasi tertua— tidak pernah bisa ditelantarkan seolah bisa berjalan sendiri. Demokrasi berkembang dengan kekuatan dan kelemahan. Terdapat berbagai pencapaian dan kadang mengalami kemunduran. Demokrasi perlu selalu dilindungi, dipertahankan dan ditingkatkan untuk kepentingan rakyat dan stabilitas negara. IDI dapat menjadi alat yang paling berharga untuk mencapai hal ini. IDI mencakup 28 indikator yang berhubungan dengan tiga dimensi penting demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi. Indeks ini juga menawarkan data terpilah di tingkat provinsi untuk analisis yang lebih mendalam. Sebagai langkah pertama, indeks ini menawarkan data dan informasi yang kaya bagi pemerintah pusat dan daerah, media, masyarakat, dan siapa pun yang tertarik mengakses informasi dan analisis tentang keadaan demokrasi di Indonesia, baik tingkat nasional maupun provinsi. Sebagai langkah kedua, temuan indeks tersebut perlu dipresentasikan dan dibahas secara terbuka untuk menangkap perspektif yang berbeda dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan demokrasi Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan secara resmi akan mempresentasikan temuan utama IDI 2015 kepada sejumlah kementerian dan lembaga di tingkat pusat serta dari semua provinsi di Indonesia. Kesiapan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan temuan-temuan IDI 2015 itu sendiri merupakan pernyataan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi Indonesia. Seperti tahun-tahun sebelumnya dan dengan dukungan UNDP, IDI 2015 disosialisasikan ke seluruh Indonesia untuk mencapai pemahaman lebih baik tentang isu kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks lokal. Penguatan di kebijakan Sebagai langkah ketiga, IDI dan diskusi yang dihasilkannya dapat berperan untuk mengidentifikasi langkah-langkah dan tindakan yang dapat diambil untuk menguatkan demokrasi di tingkat kebijakan. IDI digunakan untuk tujuan tersebut oleh pemerintah pusat dan daerah. IDI telah digunakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) saat ini dan sebelumnya sebagai salah satu sasaran pembangunan. Selain itu, 11 provinsi telah mengintegrasikan IDI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mereka dan kami berharap lebih banyak provinsi melakukannya. IDI juga dapat digunakan dalam masyarakat untuk menguatkan demokrasi dan perilaku demokratis. Misalnya, memperbaiki indikator IDI ”ancaman menggunakan kekerasan oleh masyarakat”, yang turun dari 62,12 menjadi 46,69 antara 2014 dan 2015. Indonesia bisa bangga dengan pencapaian demokrasinya dan keterbukaan untuk mengukur dan membahas keadaan demokrasi melalui IDI. UNDP bangga menjadi mitra Indonesia untuk IDI dan siap melanjutkan dukungannya tidak hanya untuk mengukur demokrasi, tetapi juga untuk menguatkannya di seluruh Indonesia di bawah kerja sama yang erat antara UNDP dan Pemerintah Republik Indonesia. ●