Om Ben dan Krisis Intelektual Publik Airlangga Pribadi Kusman  ;  Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga; Kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University

                                                KORAN SINDO, 23 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Meskipun saya bukanlah murid langsung dan hanya bertemu dua kali dengan Benedict ROG Anderson, profesor Ilmu Politik dari Cornell University (sekaligus sebuah legenda dalam kajian Indonesia dan sejarah nasionalisme), khabar wafatnya beliau pada 13 Desember lalu di daerah Batu, Jawa Timur begitu menyedihkan. Tentu perasaan seperti ini dialami oleh banyak orang, mulai dari sanak saudara sampai kalangan aktivis demokrasi dan akademisi/intelektual yang akrab dan mengagumi karya-karya beliau yang tajam, kritis, dan menggabungkan pendekatan multidisiplin. Dalam pertemuan terakhir kami di Restoran Hello Surabaya sekitar 2010, ketika kami membahas salah satu karya kolega beliau, Ruth McVey, berjudul The Rise of Indonesian Communism (diterbitkan oleh Komunitas Bambu dengan judul Kemunculan Komunisme Indonesia), beliau yang ingin dipanggil dengan sebutan Om Ben tidak lupa berpesan kepada saya untuk menjadi intelektual publik yang produktif berbicara kepada rakyat melalui karya-karya yang membongkar karakter kekuasaan Indonesia dan menciptakan pengetahuan bagi tumbuh kembangnya kesadaran kritis di tingkat gerakan arus bawah. Terkait dengan nasihat beliau, tulisan ini akan membatasi ulasan atas pemikirannya pada salah satu pidato yang menggugah berjudul Public Intellectuals (or A Tribute to Books) yang diselenggarakan di Manila oleh Japan Foundation. Dalam karyanya ia menguraikan tentang surutnya tradisi kritis intelektual publik seiring dengan menguatnya kekuasaan oligarki di negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Menurut Om Ben, tradisi penulisan kritis di berbagai negara Asia Tenggara seperti mengalami mati suri yang panjang sekali setelah masa lalu sempat memproduksi beberapa intelektual publik pemberontak ikonik seperti Pramoedya Ananta Toer di Indonesia dengan novel-novel sejarah, cerita pendek, dan esai-esainya yang menggugah. Sementara di Thailand ada tokoh seperti Sulak Sivarak yang menciptakan beberapa karya kritis dengan gugatan sosial-politik yang kuat maupun Renato Constantino di Filipina yang menulis karya-karya sejarah kritis dengan karakter nasionalisme kerakyatan yang kuat. Berangkat dari perenungan akan paceklik karya-karya progresif, Om Ben menjelaskan tentang takdir intelektual publik dalam bingkai struktur sosial dan historiografi Asia Tenggara. Krisis intelektual publik sebenarnya bukanlah persoalan unik yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara, namun ada yang membedakan persoalan yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara dengan yang berlangsung di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia misalnya. Di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia yang terjadi adalah keterasingan dunia akademik dari publik secara luas. Di negara-negara di atas, karya-karya intelektual diciptakan dan disebarkan dalam jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku akademik yang terbatas pada tembok-tembok kampus. Mereka menulis dan membaca di kalangan mereka sendiri. Setelah era intelektual publik seperti C Wright Mills di Amerika Serikat misalnya sulit menemukan kemunculan intelektual yang menorehkan karyanya untuk mendiseminasikan pengetahuan yang membangkitkan kesadaran kritis publik secara lebih luas. Sementara kondisi yang berbeda berlangsung di negara-negara Asia Tenggara, para akademisi menghadapi dua situasi yang kontradiktif. Mereka dibayar dengan upah yang rendah, namun memiliki akses yang baik dengan pemegang kekuasaan dan kerap menyapa khalayak di media nasional maupun lokal. Seperti Indonesia pada era Orde Baru, suasana otoritarianisme negara tidak hanya mempertontonkan pendalaman intervensi negara untuk mengontrol dunia akademik. Selain fenomena itu, terjadi pula pertautan kepentingan antara penguasa dan aktor-aktor utama intelektual. Di tengah hancurnya pertautan antara kalangan akademik dan basis sosial di tingkat bawah, kaum intelektual menautkan kepentingan material mereka dengan kelompok penguasa dalam hubungan yang saling menguntungkan. Sejak era Orde Baru telah terjadi betapa kalangan intelektual cenderung melayani kepentingan elite politik dan mencari akses kepada kekuasaan, institusi publik, dan proyek-proyek dari negara, alih-alih menulis karya-karya yang memperlihatkan watak opresif dan korup dari kekuasaan. Keadaan ini terus berlangsung setelah era otoritarianisme berlalu. Setelah musim semi gairah kebebasan demokrasi yang berlangsung pendek, elite-elite dominan masa lalu berhasil beradaptasi dengan bentuk kelembagaan demokrasi dan membangun aliansi-aliansi bisnis-politik baru sambil merawat kemakmuran dan kekuasaan yang mereka bangun pada era silam. Akademisi dan Oligarki Setelah mengalami masa bulan madu yang pendek dengan proses demokrasi, ketika kampus menjadi sarang dari kelompok reformis dan demokratik, kondisi seperti era Orde Baru hadir kembali dengan nuansa yang agak berbeda. Suasana demokratisasi yang tidak mampu melahirkan kekuatan sosial reformis dan progresif yang kuat secara sosial memberikan ruang bagi penguasaan hampir utuh aktor-aktor oligarki terhadap ranah masyarakat sipil, termasuk akademisi kampus di dalamnya. Di antara kepungan aktor-aktor oligarki di ranah sosial, pembentukan kembali posisi dan peran akademisi sebagai pendukung kekuasaan kembali terbangun pada era demokratisasi. Dalam menjalankan peran-peran publiknya sebagai konsultan politik, komentator di media massa dan tenaga-tenaga teknokratik birokrasi, mereka cenderung melakukan pembenaran-pembenaran akademik sesuai keahlian mereka yang sinergis dengan kepentingan aliansi-aliansi sosial oligarki. Dalam bahasa intelektual aktivis asal Italia, Antonio Gramsci (1971), kalangan akademisi ini cenderung menjadi intelektual organik, namun mereka tidak organik dalam pengertian sebagai katalis dari perjuangan kekuatan akar rumput. Mereka kalangan akademisi menjadi kekuatan organik dari kaum oligark yang gerak dan manuver politiknya cenderung meminggirkan kepentingan-kepentingan publik dalam ruang demokrasi dan politik. Hal yang menarik dan belum tereksplorasi secara mendalam dalam tulisan Om Ben adalah bagaimana kalangan akademisi tadi terserap dalam logika oligarki dan menggunakan ilmunya untuk melayani kepentingan mereka, alih-alih mengkritiknya. Di tengah menguatnya peran lembaga-lembaga konsultan dalam proses elektoral seiring dengan menguatnya politik uang, apakah kaum akademisi ini juga bertanggung jawab memberikan strategi bagi kaum oligark untuk melakukan politik uang dan berkelit dari jebakan hukum. Ketika berhadapan dengan kasus-kasus hukum seperti kasus Lapindo misalnya, apakah kalangan intelektual ini melayani kepentingan oligarki dengan memberikan pembenaran akademik? Semua itu adalah ruang-ruang penelaahan kritik bagi perjuangan membangun otokritik di kalangan intelektual dari sebuah sumbangan pemikiran yang dikemukakan oleh Om Ben. Selamat jalan Om! ●