Memimpikan (lagi) Kedaulatan Ekonomi Dedi Purwana ES  ;  Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

                                           MEDIA INDONESIA, 16 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BAK sebuah sinetron, kasus `Papa Minta Saham' dilan jutkan dengan episode ber larutnya sidang etik MKD membuat miris kita semua. Di tengah upaya pemerintah menegakkan kedaulatan ekonomi, masih ada upaya segelintir pebisnis dan politisi mencoba memanfaatkan peluang berburu rente. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, mereka bermanuver untuk kepentingan diri mereka, bahkan rela mencatut nama orang nomor 1 dan 2 negara ini. Meski etika dilanggar, mereka berusaha meyakinkan petinggi Freeport bahwa mereka mampu memengaruhi kebijakan perpanjangan kontrak karya. Bagi para pemburu rente tidak ada makan siang gratis (no free lunch). Apa yang mereka perjuangkan, harus ada keuntungan yang didapatkan. Ini baru di sektor minerba. Lalu, bagaimana dengan sektor lainnya seperti energi, pangan, kelautan, kehutanan, dan keuangan? Pesimistis rasanya kedaulatan ekonomi negara ini dapat ditegakkan manakala politisi dan pelaku bisnis tidak peduli dengan UUD 45 Pasal 33. Kemandirian ekonomi Sederhananya, kedaulatan ekonomi dimaknai sebagai kemandirian rakyat atas sumber-sumber ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi, rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Konsep kedaulatan berkaitan erat dengan kemandirian. Kue pertumbuhan ekonomi haruslah dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Konstitusi bangsa ini jelas mengamanatkan hal tersebut. Persoalan yang sering muncul ialah tertutupnya akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Segelintir pemodal kuat menguasai sumber daya ekonomi. Konsekuensi dari sistem ekonomi pasar yang dianut bangsa ini. Mirisnya, pemodal kuat ini identik dengan perusahaan asing. Tengok misalnya investor di bursa efek. Porsi investor asing jauh lebih besar dari investor domestik. Sedikit saja isu yang menyerempet kepentingan investor asing, maka dipastikan bursa akan bergoyang. Kedaulatan ekonomi bukan berarti antiasing. Dalam perspektif ekonomi internasional, tidak ada satu pun negara yang tidak bertransaksi ekonomi satu dengan lainnya. Negara mana pun dengan segala keterbatasannya, tentu membutuhkan aliran dana investasi asing. Dana investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi yang baik mampu mengurai kemiskinan yang menjadi momok bangsa ini. Yang terpenting adalah adanya niat yang kuat lewat strategi jitu dan langkah nyata untuk menciptakan kondisi ekonomi berkeadilan dan mandiri. Ekonomi berkeadilan Ketimpangan ekonomi ditengarai sebagai penyebab tingginya angka kemiskinan di Tanah Air. Ini dibuktikan dengan masih tingginya koefisien Gini rasio sebesar 0,408. Lalu, apa yang harus dilakukan agar keadilan ekonomi dirasakan seluruh rakyat? Pertama, meningkatkan kualitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur harus menyentuh sampai ke tingkat desa. Roda perekonomian desa akan terangkat manakala akses moda transportasi lancar. Hasil produksi entah pertanian, peternakan, dan perkebunan selama ini tidak berdaya saing. Harga komoditas menjadi mahal mengingat biaya transportasi yang tinggi. Oleh karena itu, alokasi dana desa perlu diarahkan untuk membangun infrastruktur penunjang perekonomian desa. Selain itu, jangkauan pembangunan infrastruktur seyogianya merambah kawasan 3T (Tertinggal, Terjauh, dan Terluar) di daerah perbatasan NKRI. Kedua, mendorong semangat kewirausahaan. Kedaulatan Indonesia bisa dicapai dengan peran dari penduduk usia muda dalam menjaga kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi tersebut bisa dicapai jika pemikiran anak muda mulai berubah dari pola pikir job seeker (bekerja untuk orang lain) menjadi job creator (mempekerjakan orang lain). Pemerintah perlu terus-menerus menggalakkan program kewirausahaan masyarakat, khususnya warga perdesaan. Ketiga, memperkuat kemandirian energi. Sektor energi sangat rentan dimasuki perusahaan asing. Bayangkan, sejak bangsa ini merdeka, eksplorasi migas diserahkan kepada pihak asing. Hal ini disebabkan ketidaktersediaan sumber daya manusia berkualitas dan penguasaan teknologi eksplorasi energi. Minimnya dana riset bidang energi terbarukan menyebabkan potensi sumber daya energi terbarukan, semisal mikrohidro, tenaga surya, dan uap yang berlimpah tidak mampu digali secara optimal. Keempat, menjaga kedaulatan pangan. Pemerintah telah banyak mereformasi peraturan perundangan propangan rakyat. Persoalannya ialah seberapa intens implementasi di lapangan. Indikator sederhana kemandirian pangan belum tercipta dapat dilihat dari tingkat ketergantungan bangsa ini terhadap impor pangan. Ini diperparah dengan bebas berkeliarannya kartel pangan mengatur tata perdagangan komoditas pangan, entah beras, gula, daging, bahkan garam sekalipun. Sungguh ironis sebagai negara maritim, kita masih mengimpor garam. Kelima, mempertahankan kedaulatan maritim. Sehari-hari kita menyaksikan bagaimana kedaulatan maritim diinjak-injak. Nelayan asing begitu bebasnya mencuri ikan di perairan Nusantara. Maraknya illegal fi shing memperparah kehidupan ekonomi nelayan. Pantas saja kemiskinan masih ada di negara berpredikat lumbung ikan. Niat baik pemerintah untuk menjadikan maritim sebagai poros ekonomi patut dihargai. Pembangunan tol laut dan pelabuhan baru tentu dimaksudkan untuk efisiensi dan memperlancar arus barang antarpulau. Perlu diingat, karut-marutnya penanganan transportasi laut selama ini menyebabkan biaya logistik mahal. Keenam, mengoptimalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sudah lama energi fosil tidak bisa lagi diandalkan sebagai penerimaan utama negara. Dulu, kita pernah bangga sebagai anggota OPEC, tapi sekarang kondisinya berbeda. Pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi alternatif pendorong pertumbuhan ekonomi. Bangsa ini memiliki keunikan geografi bernilai jual tinggi. Keragaman budaya yang khas juga dapat dijadikan modal pengembangan ekonomi kreatif. Dengan dukungan infrastruktur tertata apik, strategi pemasaran mumpuni, dan kemudahan akses bagi turis asing niscaya akan mampu mendorong kedua sektor ini melesat. Pada akhirnya, memang tidaklah mudah sebuah negara mempertahankan kedaulatan ekonomi di tengah percaturan global. Namun, mimpi berdaulat ekonomi bukanlah anganangan kosong. Kedaulatan ekonomi bisa tercapai manakala ada kemauan tinggi seluruh komponen bangsa ini. Indonesia hebat adalah negara yang mampu mewariskan kesejahteraan ekonomi bagi generasi mendatang. ●