Perempuan Memimpin NU Ainna Amalia FN ;  Pengurus LKK NU Jatim; Dosen Psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya

                                                         JAWA POS, 29 Juli 2015        

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SETIAP kali saya memulai diskusi mengenai masuknya perempuan dalam kepengurusan NU, selalu saja tanggapan apatis dan pesimistis yang muncul. Apalagi sampai sosok perempuan menjadi ketua NU, seakan merupakan hal yang mustahil terjadi dalam organisasi kemasyarakatan NU. Kepemimpinan perempuan dalam NU dinilai menyalahi aturan kiai-kiai pendiri NU. Para perempuan potensial yang alim cukup diwadahi dalam badan otonom NU yang bernama Muslimat, Fatayat, maupun Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPP NU). Namun, ketika saya berdiskusi dengan Ketua PW Ma’arif Jawa Timur Prof Abdul Haris, ada pendapat lain yang cukup menggelitik. Perempuan NU yang potensial bisa menjadi pengurus NU, bahkan sangat mungkin menjadi ketua NU. Pendapat ini tentu tidak main-main, apalagi menjelang Muktamar NU Ke-33 pada 1–5 Agustus di Jombang. Gagasan perempuan bisa membaur dalam kepengurusan NU baik sebagai mustasyar (penasihat), syuriah (pemimpin tertinggi), maupun tanfidiyah (pelaksana harian) sebenarnya mengemuka sejak lama. Pada 2008, pandangan tersebut bergulir di sela-sela Konferwil PW NU Jawa tengah. Alasannya, organisasi NU harus proporsional dan profesional. Karena itu, perempuan yang memiliki profesionalitas di bidangnya perlu diakomodasi dalam kepengurusan NU. Baik di tingkat pusat, wilayah (provinsi), cabang (kabupaten), maupun ranting (desa/kelurahan). Namun realitasnya, sampai saat ini sangat jarang tokoh perempuan yang bisa mewarnai kepengurusan di tubuh NU. Di antara yang sangat sedikit itu adalah cendekiawan perempuan dari Maroko Dr Mariam Ait Ahmad. Perempuan pakar perbandingan agama yang juga ketua Asosiasi Maroko-Indonesia tersebut diberi amanah sebagai mustasyar dalam struktur Pengurus Cabang Istimewa (PCI NU) Maroko periode 2014–2016. Ada banyak alasan sepinya perempuan di pengurusan NU. Salah satunya adalah problem kultur patriarki yang masih sangat dominan di tubuh NU. Dampaknya, kiai-kiai yang menjadi pengurus NU kurang berkenan jika ada perempuan dalam kepengurusan NU. Menurut mereka, para tokoh perempuan potensial itu dimasukkan saja dalam badan otonom sesama perempuan yang berada di bawah naungan NU, misalnya muslimat maupun fatayat. Jadi, tidak perlu duduk sama-sama di susunan kepengurusan NU, apalagi sampai menjadi top leader. Dampak lainnya, para perempuan potensial tersebut merasa enggan dan canggung jadi pengurus NU. Ada perasaan ewuh-pakewuh dalam diri mereka. Dengan kata lain, masalah psikologis memengaruhi niat dan keinginan tokoh-tokoh perempuan potensial untuk berkiprah dalam kepengurusan NU. Padahal, secara kapasitas dan kapabilitas, mereka memenuhi syarat. Di samping kultur, faktor kesejarahan menjadi penyebab tak banyak perempuan yang menjadi pengurus NU. Berawal dari para kiai pesantren yang membentuk organisasi pergerakan melawan kolonialisme hingga akhirnya para kiai sepakat mendirikan sebuah organisasi bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 31 Januari 1926 (www.nu.or.id). Dua faktor tersebut memiliki kontribusi besar mengapa hampir tidak ada perempuan dalam kepengurusan NU. Padahal, problem sosial kemasyarakatan yang dihadapi kaum nahdliyin membutuhkan kebijakan organisasi yang berperspektif perempuan. Tidak hanya seakan-akan demi perempuan, namun sejatinya belum bisa mengatasi sumbernya karena masih ada bias. Sebagai contoh, banyak warga nahdliyin yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Biasanya, perempuan berada pada posisi yang paling memprihatinkan. Karena miskin, kesehatan reproduksi perempuan menjadi tidak terpikirkan. Karena miskin, pendidikan perempuan jadi terabaikan. Karena miskin, sering kali perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.  Karena miskin, perempuan jadi gampang terpengaruh paham-paham radikal. Karena itu, sudah saatnya perempuan-perempuan potensial dilibatkan dalam kepengurusan NU. Tiba waktunya tokoh-tokoh perempuan sendiri merasa terpanggil mengabdikan diri secara struktural dalam NU. Agar kebijakan-kebijakan NU benar-benar bisa mengatasi problem kemanusiaan warga nahdliyin yang sebagian besar adalah perempuan. Menjelang Muktamar NU Ke33 Agustus mendatang, layak dimunculkan tokoh-tokoh perempuan yang punya kapabilitas sebagai pengurus, bahkan pemimpin NU. Baik di tingkat ranting maupun pusat. Bukan semata-mata demi proporsionalitas, tapi problem-problem riil di level bawah menuntut demikian. Agar NU sebagai organisasi kemasyarakatan mampu menjawab problem keumatan dengan nyata. Namun, tidak mudah mengubah apa yang sudah tertata dan diyakini kebenarannya. Lebih-lebih menyangkut pemahaman dan kesejarahan. Dalam kajian psikologi, masalah pemahaman, persepsi, sikap, dan perilaku seseorang tak luput dari pengaruh sosial budaya, pengalaman, usia, pendidikan, kematangan emosi, dan spiritual. Karena itu, jika ingin mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang maupun sekelompok orang, harus ada perubahan dulu pada faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya sikap dan perilaku. Perubahan tersebut bisa terjadi kapan saja, baik secara alami karena perubahan zaman maupun by design. Kemudian, jika dikaitkan dengan wacana kepengurusan maupun kepemimpinan perempuan dalam NU, itu akan sangat mungkin terjadi. Problem kemanusiaan yang dihadapi warga nahdliyin bisa menjadi penyebab perubahan pemahaman pantas tidaknya pelibatan perempuan secara struktural. Jadi, tidak semata-mata pertimbangan politis dan jabatan. Akhirnya, semoga NU ke depan tetap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sebagaimana tujuan para pendahulu mendirikan NU. Jadi, apa pun wacananya, jika demi kemaslahatan masyarakat luas, semua pasti mungkin dan bisa terjadi. Wallahu a’lam bis-sawab ●