Pengukuran
Kinerja : Kunci Sukses Kabinet Jokowi
Handi Sapta Mukti ; Praktisi Manajemen, Pemerhati Masalah Sosial dan
Lingkungan
|
KORAN
SINDO, 05 November 2014
Teka-teki tentang susunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK
terjawab sudah, ketika akhirnya kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja ini
diumumkan Presiden Jokowi (Jokowi) pada 26 Oktober 2014 lalu.
Hal yang patut diapresiasi dalam proses pemilihan calon Menteri
dalam kabinet ini adalah dilibatkannya KPK dan PPATK untuk memastikan para
kandidat menteri benar-benar bebas dari kasus korupsi dan transaksi keuangan
yang mencurigakan. Namun demikian, ternyata proses yang panjang dan
dilibatkannya banyak pihak dalam seleksi tersebut masih menyisakan kekecewaan
dan tanda tanya di masyarakat dengan masih munculnya orang-orang yang dinilai
kurang tepat pada posisinya, bisa jadi dia memang orang yang baik, tetapi
berada di tempat yang salah, “the right
man on the wrong place“, semoga saja tidak ada orang yang salah berada di
tempat yang salah pula.
Baiklah, saya tidak akan lebih lanjut membahas alasan kenapa
orang-orang tersebut ditempatkan karena pilihan sudah ditetapkan dan mereka
sudah harus bekerja. Misi terpenting dari Presiden Jokowi ke depan adalah
bagaimana agar kabinet ini bisa benarbenar bekerja dan dapat memenuhi harapan
seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan janji-janji kampanye yang telah
dikumandangkan. Kini saatnya merealisasikan seluruh janji tersebut ke dalam
bentuk program dan kerja nyata. Jangan lagi terlalu banyak menonjolkan
simbolsimbol, karena pada saatnya publik akan jenuh dengan semua aktivitas
yang bersifat ikonik tersebut jika tidak ada hasil dan kerja nyata.
Presiden Jokowi telah secara tegas menyatakan visi dan misi
pemerintahannya dalam pidato perdana setelah dilantik di hadapan anggota MPR,
yaitu mencapai kedaulatan di bidang politik, ekonomi dan budaya atau dikenal
sebagai konsep Trisakti yang pernah dikumandangkan oleh Soekarno, presiden
pertama Republik Indonesia. Nah, langkah krusial yang harus dilakukan oleh
Presiden Jokowi saat ini adalah, bagaimana menurunkan visi dan misi tersebut
menjadi sebuah strategi yang kemudian dapat dijalankan oleh 34 kementeriannya
dalam bentuk program kerja yang terukur kinerja dan realisasinya. Tanpa ini
akan sangat sulit bagi Presiden Jokowi untuk dapat mengarahkan dan
mengendalikan seluruh kementeriannya agar mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan.
Dalam hal ini, penentuan indikator kunci kinerja atau key performance indicator (KPI) dari
setiap kementerian untuk mencapai tujuan yang sama menjadi sangat krusial.
Seperti disampaikan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet perdananya, bahwa
semua aktivitas dan program kerja yang dilakukan oleh setiap kementerian
harus segaris dengan visi dan misi yang telah ditetapkan presiden. Tentu saja
untuk mencapai hal itu tidak cukup hanya dengan pernyataan, tetapi harus
dibuatkan alat ukur dan sistem pengendaliannya.
Fondasi
Saya akan menggunakan konsep David Parmenter dalam buku Key Performance Indicator (KPI) yang
menyampaikan ada empat fondasi yang harus dipersiapkan agar pengembangan dan
penggunaan KPI dapat dilakukan, yaitu; 1) hubungan kemitraan; 2) penyerahan
wewenang ke lini depan; 3) pengukuran dan pelaporan; dan 4) mengaitkan ukuran
kinerja dengan strategi melalui fondasi faktor kunci keberhasilan atau critical success factors (CSF). Mari
kita lihat satu persatu keempat fondasi tersebut dalam konteks Pemerintahan
Presiden Jokowi.
Pertama, hubungan kemitraan. Ini terkait dengan bagaimana
kemampuan Presiden Jokowi untuk memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh
pemangku kepentingan (stakeholders)
Pemerintahannya akan pentingnya visi dan misi yang akan dicapai dan
terjalinnya hubungan yang efektif di antara pemangku kepentingan tersebut
yang terdiri dari parlemen (legislatif), hukum (yudikatif), pemerintah
(eksekutif), dan rakyat itu sendiri. Implikasi dari fondasi hubungan
kemitraan ini adalah pengakuan, komitmen, dan pengembangan bersama strategi.
Tantangan terbesar Presiden Jokowi dalam mengukuhkan fondasi ini
adalah parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yang menjadi rivalnya
dalam pilpres. Kemampuan Presiden Jokowi dan kabinetnya dalam meyakinkan
parlemen akan pentingnya setiap program yang akan dijalankan untuk mencapai
visi dan misi pemerintahan akan dipertaruhkan di sini. Strategi perluasan
kemitraan dengan merangkul pihak-pihak yang berada dalam koalisi oposisi juga
menjadi sangat penting dalam konteks ini.
Kedua, penyerahan wewenang ke lini depan. Peningkatan kinerja
untuk mencapai misi yang ditetapkan memerlukan pemberdayaan sumber daya dari
seluruh perangkat organisasi yang ada, terutama mereka yang berada di lini
terdepan atau di tingkat operasional. Artinya Presiden Jokowi harus mampu
menggerakkan seluruh perangkat yang ada di dalam kabinetnya untuk bekerja
sesuai dengan wewenang dan pendelegasian yang telah ditetapkan. Pendelegasian
ini sekaligus harus mampu memberikan kesepahaman akan misi yang harus
dicapai.
Ketiga, pengukuran dan pelaporan. Pengukuran dan pelaporan
menjadi fondasi yang penting bagi Presiden Jokowi untuk; 1) dapat
mengendalikan tim Kabinet Kerja-nya agar tetap berada segaris dengan misi
yang telah ditetapkan; 2) mengukur tingkat pencapaian yang telah diraih dari
semua target yang telah ditetapkan, khususnya yang terkait dengan CSF; 3)
melakukan evaluasi atas kinerja dan memberikan arahan untuk perbaikan dan
tindakan korektif lainnya.
Mengingat ini kabinet kerja yang ingin bekerja cepat, diperlukan
alat bantu berupa perangkat sistem yang terintegrasi sehingga proses
pengukuran dan pelaporan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga
keputusan dan tindakan dapat dilakukan dengan cepat pula.
Keempat, mengaitkan ukuran kinerja dengan strategi melalui
fondasi CSF. Untuk membuat ukuran kinerja yang tepat diperlukan keterkaitan
antara misi, strategi, dan CSF. Diperlukan kepiawaian manajemen Presiden
Jokowi dan kabinetnya untuk dapat merumuskan hal ini dengan tepat. Hal yang
paling krusial di sini adalah bagaimana menurunkan misi Trisakti ke dalam
bentuk strategi dan program kerja yang akan dijalankan oleh 34 kementerian,
menentukan CSF dan KPI-nya.
Jika Presiden Jokowi mampu membentuk dan menjalankan keempat
fondasi di atas dan secara konsisten dijalankan oleh seluruh jajaran Kabinet
Kerjanya, sukses mencapai misi Trisakti Pemerintahannya bukan menjadi sesuatu
hal yang mustahil. Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi dan Menteri
Sekretaris Kabinet seharusnya bisa diberdayakan dalam merumuskan hal ini.
Semoga kabinet ini benarbenar bisa bekerja dan berkinerja... amiin! ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar