Kembali ke Jati Diri Faisal Basri  ;  Ekonom

KOMPAS, 03 November 2014

                                                

                                                                                                                       

”Dari Barat sampai ke Timur Berjajar pulau-pulau Sambung-menyambung menjadi satu Itulah Indonesia….” — Wage Rudolf Supratman LAUTLAH yang mempersatukan Indonesia, merajut gugusan 17.508 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa. Dengan garis pantai 54.716 kilometer, terpanjang kedua di dunia menurut mapofworld.com, Tuhan mengaruniai bangsa Indonesia jalan bebas hambatan tak berbayar, tidak perlu diaspal atau dibeton, tidak perlu tiang pancang, dan tidak membutuhkan pembebasan tanah. Kesadaran itu sudah lama kokoh di bumi Pertiwi. Kejayaan Sriwijaya pada abad IX dan Majapahit pada abad XIV karena menjadikan laut sebagai tulang punggung, bukan memunggungi laut. Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland. Ketika membuka National Maritime Convention I (NMC) 1963, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan, ”Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan, kita harus menguasai armada yang seimbang.” Sejak Orde Baru bias darat sangat kental. Distorsi di hampir segala aspek kehidupan. Negara kedodoran melindungi tumpah darah Indonesia dan memajukan rakyatnya. Kekayaan laut tak tersentuh, bahkan pihak asing leluasa menggasaknya. Kekayaan alam mengalir ke luar secara ilegal. Industri dalam negeri kekurangan bahan baku (feed stock). Orientasi darat juga membuat cara pandang kita cenderung inward looking (melihat ke dalam). Padahal, sejarah membuktikan bangsa-bangsa di Nusantara sangat outward looking, berdagang menjelajah Samudra, lintas benua. Akibatnya, keterbukaan dan globalisasi lebih dipandang sebagai ancaman, bukan peluang. Keberagaman sumber daya alam sejumlah daerah tidak bersinergi mewujudkan potensi keunggulan komparatif Indonesia. Laut diperlakukan sebagai pemisah pulau-pulau sehingga produksi rakyat menjadi barang non-tradables, tidak banyak yang bisa diperdagangkan ke luar pulau. Kalaupun mengalir ke luar pulau, disparitas harga antarpulau sangat lebar, bahkan sampai 10 kali lipat. Disparitas harga juga terjadi antara barang serupa produksi dalam negeri dan barang impor. Buah lokal lebih mahal daripada buah impor karena buah lokal diangkut dari daerah produksi ke daerah konsumen dengan truk yang berkapasitas sekitar 10 ton. Sementara buah impor diangkut kapal berkapasitas puluhan ribu ton dengan fasilitas pengatur suhu. Disparitas ketiga, ongkos angkut mengekspor dari Indonesia termahal ketiga di kawasan ASEAN, sedangkan ongkos angkut mengimpor termurah ketiga di ASEAN. Sudah barang tentu daya saing kita tergerus dan puncaknya sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit perdagangan barang untuk pertama kali sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Salah satu tugas utama Menteri Koordinator Kemaritiman adalah mengikis ketiga disparitas itu. Bayangkan peningkatan kesejahteraan petani dan konsumen Indonesia jika ketiga disparitas mengecil. Konvergensi harga di daerah produsen dan daerah konsumen membuat petani menikmati kenaikan harga berlipat ganda kala panen. Harga di tingkat konsumen pun turun sehingga bakal cenderung memilih produk lokal ketimbang produk impor. Dengan memperlakukan laut sebagai pemersatu pulau-pulau, perekonomian Indonesia bakal terintegrasi. Tidak lagi tercerai-berai seperti sekarang. Ongkos angkut dari Jakarta ke Papua tidak lagi 2.000 dollar AS (sekitar Rp 24 juta) per peti kemas sehingga rakyat Papua tidak harus membeli semen dengan harga berlipat ganda lebih mahal ketimbang rakyat di Pulau Jawa. Jika perekonomian Indonesia sudah terintegrasi, tidak ada lagi kekhawatiran kita bakal terancam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN akhir tahun 2015, bahkan globalisasi sekalipun. Keterbukaan dan integrasi dengan negara sekawasan lebih dipandang sebagai peluang ketimbang ancaman. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah membatalkan proyek Jembatan Selat Sunda yang nyata-nyata bertolak belakang dengan visi maritim Presiden Joko Widodo. Proyek Jembatan Selat Sunda sungguh merupakan puncak sesat pikir pemerintahan sebelumnya yang memandang laut sebagai pemisah pulau-pulau sehingga harus disambungkan dengan jembatan. Integrasi perekonomian nasional lewat pengutamaan transportasi laut bakal membuat industrialisasi semakin tersebar, tidak lagi terkonsentrasi di Jawa. Selain itu, pembangunan dan distribusi pendapatan bakal lebih merata. Semoga perwujudan visi maritim akan membawa pembangunan Indonesia lebih inklusif dan berkeadilan. ●