Manajemen Rantai Pasok Nasional Anton A Setyawan  ;   Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) serta Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

SUARA MERDEKA,  29 September 2014

                                                                                                                       

TANGGAL 29 Septemer 2014, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menerima kunjungan dari Dr Chih Peng Chu, pakar rantai pasok (supply chain) terkemuka dari National Dong Hwa University (NDHU) Taiwan. Dia akan memberikan kuliah umum tentang konsep rantai pasok, dengan contoh kasus beberapa organisasi di negaranya. Diskusi tentang manajemen rantai pasok sangat relevan dengan agenda pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam penjelasan tentang prioritas program pembangunan ekonomi, Jokowi-JK selalu menyampaikan urgensi pembangunan infrastruktur sebagai salah satu agenda pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur dalam konteks konsep ekonomi modern merupakan bagian dari pembangunan sistem rantai pasok (supply chain) sebuah negara. Ada beberapa permasalahan umum yang sering muncul di negara ini, yaitu kenaikan harga bahan pokok, kelangkaan bahan baku industri, mekanisme harga yang fluktuatif tanpa sebab jelas. Selain itu, lambannya proses ekspor impor karena tak ada sistem rantai pasok yang disepakati dalam cetak biru pembangunan infrastruktur nasional. Beberapa waktu lalu, kita mengalami masalah berkait kenaikan harga komoditas tertentu. Bila satu hal itu selesai, muncul persoalan lain. Terkini, ‘’menghilangnya’’ elpiji 3 kilogram karena ada perubahan penggunaan bahan bakar itu untuk sektor pertanian. Semuanya memberikan gambaran nyata bahwa negara ini tidak mempunyai sistem rantai pasok yang memadai. Dalam sebuah pernyataannya, wapres terpilih Jusuf Kalla mengatakan bahwa konsep pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintahannya adalah membangun pelabuhan, bandara, jalan raya, jalan tol, jalan kereta api, dan sistem transportasi yang menjamin harga semen di Aceh dan Papua tidak berbeda jauh. Pernyataan itu sebenarnya mengindikasikan kesadaran tentang perlunya sistem rantai pasok nasional. Rantai pasok adalah urutan dari proses bisnis dan informasi yang menyediakan produk atau jasa mulai dari pemasok, pabrik, distributor sampai dengan konsumen (Schroeder, 2000; Sahay dan Mohan, 2003). Manajemen rantai pasok adalah proses perencanaan, desain, dan pengendalian aliran informasi dan material dalam sebuah rantai pasok guna memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara paling efisien (Schroeder, 2000; Zachariassen dan van Liempd, 2010). Sebuah rantai pasok mempunyai empat ukuran kinerja, yaitu efisiensi biaya, kualitas, fleksibilitas, dan waktu pengiriman. Keberhasilan sistem manajemen rantai pasok bergantung pada seberapa cepat produk atau jasa sampai ke tangan konsumen dengan kualitas terjaga dan dengan harga yang bisa diterima. Dalam sebuah sistem rantai pasok maka titik kritis sangat penting. Titik kritis adalah bagian dari proses rantai pasok yang paling menentukan dari sisi efisiensi waktu dan biaya, serta standar kualitas yang terjaga. Manajemen Distribusi Dalam istilah lama, manajemen rantai pasok hampir sama dengan manajemen distribusi. Hanya dalam manajemen distribusi yang diatur adalah bagaimana aliran barang fisik sampai kepada yang membutuhkan. Adapun dalam manajemen rantai pasok, aliran informasi dan lembaga yang terlibat dalam jaringan distribusi juga harus dikelola baik. Manajemen rantai pasok yang baik memastikan ada efisiensi biaya dan waktu dalam distribusi barang dan jasa. Termasuk memastikan bahwa harga yang harus dibayar konsumen sesuai dengan kualitas yang diharapkan, dan dengan waktu yang tepat. Apa keterkaitan manajemen rantai pasok dengan pembangunan infrastruktur? Seperti sudah disampaikan melalui media, Jokowi-JK mengatakan akan membangun infrastruktur. Dalam konteks manajemen rantai pasok, infrastruktur termasuk perangkat keras rantai pasok. Pola pembangunan infrastruktur harus mengacu manajemen rantai pasok. Sebagai contoh, percepatan pembangunan pelabuhan diarahkan untuk mempercepat proses ekspor impor dan mengurangi kenaikan harga karena biaya transpor yang tak efisien. Dalam konteks manajemen rantai pasok, pembangunan infrastruktur tanpa sistem yang baik dapat menimbulkan masalah baru. Kita bisa mencontohkan kasus jembatan timbang. Jika suatu saat jalan raya, termasuk jalan tol, sudah dibangun dengan kualitas baik, pemeliharaan jalan itu sangat tergantung pada pengawasan yang saat ini dipercayakan pada petugas jembatan timbang. Padahal publik tahu pungli di jembatan timbang sedemikian kronis. Jika tidak ada sistem yang baik untuk mengatasi pungli itu maka umur jalan bisa jadi lebih pendek. Contoh lain adalah proses bongkar muat di pelabuhan yang sarat pungli, penyeberangan feri untuk distribusi antarpulau, serta pungli yang dilakukan aparat atau preman. Hal ini menyebabkan harga yang harus dibayar konsumen lebih mahal karena manajemen rantai pasok tidak efisien. Karena itu, pemerintahan Jokowi-JK sudah seharusnya menyusun kebijakan infrastruktur dengan lebih cerdas. Pembangunan infrastruktur pun harus dalam kerangka manajemen rantai pasok yang terintegrasi. ●