Pemimpin Baru dan Tantangan Krisis Ikan Era Perubahan Iklim

Pemimpin Baru dan Tantangan Krisis Ikan Era Perubahan Iklim Alan F Koropitan  ;  Direktur Center for Oceanography and Marine Technology, Universitas Surya, Dosen IPB

SINAR HARAPAN, 02 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

“Kita, sayangnya sudah merencanakan suatu kondisi dunia baru dengan kenaikan suhu 4 derajat Celsius dari normal”. Demikian ungkapan kekesalan Prof Mark Maslin, Ahli Klimatologidari University College, London terkait hasil Pertemuan Para Pihak (COP) ke-19 di Warsawa, akhir 2013. Mark menyayangkan tidak adanya pemimpin negara yang benar-benar peduli untuk menempatkan kebijakan pada penyelamatan planet Bumi ini dari level yang membahayakan. Kekhawatiran Mark sesungguhnya sangat beralasan. Ini karena konsensus yang digalang para ilmuan yang tergabung Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah mencegah kenaikan suhu permukaan Bumi sebesar 2 derajat Celsius atau level konsentrasi CO2 di atmosfer sebesar 450 ppm. Namun, hal ini menjadi rancu karena ketidakjelasan pasca-Protokol Kyoto. Inilah yang ditakutkan karena keputusan perjanjian iklim yang baru dan mengikat nanti dilakukan pada COP ke-21 tahun 2015 di Paris. Sementara itu, konsentrasi CO2 di atmosfer pada Juni 2014 telah mencapai 401,30 ppm di stasiun pengamatan Mauna Loa (Hawai). Jadi, terkesan sudah terlambat jika kesepakatan baru diputuskan pada 2015. Ini pun jika berhasil. Keputusan apa pun yang diambil pada 2015 di Paris sudah pasti akan mengubah skenario perubahan iklim. Kondisi ini yang akan menjadi tantangan bagi pemerintahan baru, khususnya cuaca ekstrem (jangka pendek) dan keberlanjutan stok ikan laut (jangka panjang). Kemunculan badai tropis Bopha yang membawa banyak korban jiwa di Filipina Selatan, terjadi di lokasi yang tidak biasa sebagaimana dilaporkan Joint Typhoon Warning Center, AS. Hal ini semakin memperkuat dugaan akan dampak dari pemanasan global yang semakin nyata, tetapi sulit diprediksi. Secara hukum fisika, badai tropis tidak akan terbentuk atau mendekati perairan ekuator. Namun, kenaikan suhu permukaan laut baik di Samudra Pasifik bagian barat maupun Samudra Hindia bagian timur dapat membentuk badai tropis yang pengaruh “ekornya” (edge) mampu mencapai perairan Indonesia serta menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Hal ini juga berpengaruh pada hasil tangkapan ikan di laut. Kenaikan suhu permukaan laut juga membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur komunitas plankton, yang dalam rantai makanan akan berdampak terhadap stok ikan. Selain itu, ikan-ikan yang memiliki kemampuan bermigrasi tinggi seperti tuna cenderung berpindah untuk mencari suhu laut yang lebih nyaman. Cadangan Ikan Terlepas berhasil atau tidaknya COP ke-21 di Paris, kemampuan prediksi iklim dalam negeri perlu diperkuat dan berperan dalam layanan operasional bagi nelayan. Selain itu, Indonesia harus memastikan bahwa stok ikan masa depan cukup untuk memberi makan seluruh rakyatnya. Ini bisa dijawab jika ada perairan laut yang secara alami mampu menjadi sumber cadangan ikan masa depan. Jadi, pemanfaatannya saat ini harus serius mempertimbangkan keberlanjutannya. Perairan yang cocok tersebut memiliki kemampuan upwelling, yaitu perairan selatan Jawa-Bali-Lombok. Upwelling adalah fenomena pemompaan massa air dari lapisan bawah ke permukaan laut oleh angin. Ini terjadi setiap musim timur (Juni-Agustus). Suhu yang dingin dari lapisan bawah diharapkan mampu menetralkan dampak pemanasan di permukaan laut. Selain itu, lapisan bawah laut mengandung nutrien yang tinggi sehingga ketika terbawa kepermukaan akan meningkatkan produktivitas perikanan. Kelebihan perairan selatan Jawa-Bali-Lombok adalah menjadi lokasi pemijahan bagi ikan tuna sirip biru (Southern bluefin tuna) yang dilindungi secara internasional. Perairan lainnya adalah Laut Arafura. Secara oseanografis, suplai nutrien di Laut Arafura terjadi saat musim timur melalui upwelling di Laut Banda dan saat musim barat (Desember-Februari) melalui sungai-sungai yang bermuara di selatan Papua. Dengan demikian, suplai nutrien di Laut Arafura terjadi hampir sepanjang tahun. Lingkungan pesisir juga masih sangat baik. Itu karena kepadatan hutan mangrove sangat tinggi sepanjang pesisir Merauke sampai Fakfak sehingga menyediakan banyak lokasi pemijahan dan asuhan (nursery ground) untuk menjamin stok ikan. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa unregulated and unreported (IUU) fishing yang tinggi sejak 1970-an sampai saat ini di Laut Arafura, tetapi ketersediaan ikan dan udang masih tetap melimpah. Menurut Wagey, dkk (2009), potensi kehilangan akibat IUU Fishing untuk Laut Arafura saja mencapai Rp 11-17 triliun per tahun. Ini harus dihentikan untuk menjamin cadangan stok ikan masa depan. Perubahan iklim adalah persoalan sains dengan bukti-bukti ilmiah yang tidak terbantahkan seperti yang telah dirasakan seluruh penduduk dunia. Ketika perubahan iklim ini menyentuh pola kebijakan dengan pembatasan gas rumah kaca, khususnya CO2, isu sains beralih menjadi isu politik. Pembatasan emisi CO2 jelas mengganggu kepentingan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, Jokowi sebagai pemimpin baru perlu mengambil sikap yang melindungi kepentingan bangsa serta memengaruhi “politikus” internasional untuk berkontribusi nyata dengan menekan emisi CO2 ke atmosfer secara besar-besaran. Inilah pemimpin negara yang didambakan Mark seperti diungkapkan pada awal tulisan ini. ●