Puasa dan Kedewasaan Berpolitik Ahmad Rofiq  ;  Sekretaris Umum MUI Jawa Tengah, Guru Besar IAIN Walisongo Semarang

SUARA MERDEKA, 30 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

“Kita berharap, momentum Ramadan diawali dengan penuh kedewasaan dan penghargaan terhadap perbedaan” BULAN Ramadan 1435 H merupakan bulan ’’istimewa’’ bagi bangsa Indonesia. Pertama; pilpres digelar pada bulan itu, tepatnya pada 9 Juli 2014. Kedua; hampir dapat dipastikan, umat Islam mengawali puasa pada bulan suci itu dengan perbedaan. Ada yang sudah menetapkan puasa mulai Sabtu, 28 Juni 2014, dengan alasan hilal (bulan) sudah wujud atau terlihat. Berdasarkan hisab, pada Jumat, 27 Juni 2014 saat terbenam matahari, tinggi hilal sudah dalam kisaran 00 derajat, 02 menit, 56,30 detik hingga 00 derajat, 43 menit, 49,00 detik. Sebagian umat Islam yang menggunakan paradigma hilal sudah wujud, meskipun mustahil melihatnya dengan mata (termasuk memakai teropong), menetapkannya sebagai awal Ramadan. Mereka mendasarkan pada hadis Rasulullah saw, “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal, dan jika tertutup awan maka sempurnakan Syakban 30 hari.’’ Sementara bagi pemerintah, sudah menjadi regulasi sejak 1947 Kemenag (dulu Depag) melakukan rukyatul hilal dan menggelar sidang isbat (penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal) sebagai bentuk ikhtiar mencari titik temu, menghilangkan perbedaan. Dasar rukyatul hilal dan sidang isbat adalah sabda Rasulullah saw, yang sesungguhnya agak sulit andai dimaknai hanya dengan akal semata. Pemerintah Indonesia, dan juga jadi kesepakatan Majelis Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) menggunakan paradigma imkanur rukyat (memungkinkan hilal dilihat) dengan tinggi hilal saat terbenam matahari minimal 2 derajat. Thomas Djamaluddin, Ketua LAPAN bahkan menetapkan angka 3,5 derajat. Berdasarkan perhitungan tersebut, rukyat yang akan dilaksanakan serentak di 63 titik di Indonesia, sangat tidak mungkin melihat hilal karena memang belum memungkinkan (imkanur rukyat). Tapi yang dilakukan pemerintah, sejalan dengan kaidah ’’keputusan pemerintah mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat”. Kenyataannya, tak seluruh warga secara sukarela mematuhi keputusan pemerintah. Indonesia, yang sebagian besar warga negaranya memeluk Islam, kini sedang dan terus berproses menjadi negara dan bangsa demokratis terbesar di dunia. Perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan adalah peristiwa biasa dan berulang terjadi. Idealnya, hasil penetapan (isbat) pemerintah, diikuti seluruh warga. Andai terpaksa berbeda pun —ini pernah terjadi pada masa Rasulullah saw mengingat beda tempat terbit matahari antara Madinah dan Syuriah— semua pihak diharapkan menerima, menjalani, dan menghormati perbedaan itu. Apalagi ini menyangkut keyakinan dan kemantapan beribadah. Yang lebih dahulu mengawali puasa, seyogianya ikhlas semata-mata karena Allah, dan yang berpuasa menyusul kemudian juga dapat menghormati dengan semangat toleransi (tasamuh) dan tulus. Hal itu mengingat Islam adalah agama demokratis, menoleransi perbedaan pendapat sepanjang terkait dengan soal fikih, bukan akidah. Kejernihan Hati Dalam konteks menjelang pelaksanaan pilpres tanggal 9 Juli 2014, di tengah suasana Ramadan, masyarakat, termasuk umat Islam, merasakan kemeningkatan suhu politik. Konflik antarpendukung capres pecah. Padahal jauh hari sebelumnya, kedua kubu sudah gencar mengumandangkan deklarasi pemilu damai. Bahkan mereka mengundang wartawan untuk memublikasikan. Melihat realitas di lapangan, banyak pihak khawatir setelah pilpres ada sebagian tim pendukung yang ’’tidak siap’’ andai jagonya kalah. Karena itu, sampai saat ini publik masih saja harus mencerna kampanye hitam. Bahkan ditengarai, tindakan itu dilakukan oleh segelintir petinggi dan mantan petinggi di negeri ini. Senyampang Ramadan, capres-cawapres diminta bisa mendinginkan para tim sukses dan pendukungnya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Percayalah, kampanye hitam, hanyalah tontonan menjijikkan, dan indikator ketidakdewasaan dalam berpolitik. Pilpres adalah ritual politik lima tahunan, kegiatan politik biasa yang perlu direspons secara cerdas, layaknya pemilihan ketua RT atau RW. Kegiatan itu hanya ajang pelaksanaan demokrasi model satu orang satu suara, one man one vote, yang benar-benar harus bisa memanusiakan manusia atau nguwongke wong. Bangsa Indonesia butuh pemimpin yang tegas, jujur, memanusiakan manusia, tidak korupsi, dan yang penting adalah memiliki nyali, integritas, untuk menakhodai Indonesia supaya bisa menjadi bangsa besar, bermartabat, berdaulat, dan mandiri. Persoalannya, sumber daya alam, nabati, hewani, dan tambang kita sangat berlimpah,tapi kita juga melihat masih banyak warga miskin, belum bisa disebut hidup layak. Terasa lebih ironis bahwa untuk garam, lombok, bawang, jagung, kedelai, dan lain-lain, kita masih harus impor. Sumber minyak mentah berlimpah, diekspor, tetapi minyak jadinya harus kita impor. Emas, timah, tembaga, batubara, nikel, dan lain-lain, tiap hari dikeruk dibawa keluar negeri, berton-ton tapi bagi hasilnya hanya 1%. Kita semua berharap, momentum Ramadan diawali dengan penuh kedewasaan, toleran, dan penghargaan terhadap perbedaan. Perbedaan pendapat umatku adalah rahmat (kasih sayang), demikian pesan Rasulullah  saw. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1435 H, semoga ibadah kita mampu menjernihkan hati dan pikiran untuk menentukan pilihan pada 9 Juli mendatang. ●