Sandera Peristiwa 1915 Bernando J Sujibto  ;   Peneliti persoalan Minoritas dan Peacebuilding, Mahasiswa Program Pascasarjana Sosiologi Selcuk University, Konya, Turki

SUARA MERDEKA,  17 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

TANGGAL 24 April 2014 menjadi hari penting bagi Turki setelah PM Recep Tayyip Erdogan secara terbuka berbicara kepada publik internasional ihwal peristiwa yang dituduhkan sebagai ”genosida” oleh Ottoman terhadap bangsa Armenia. Kehadiran Erdogan dalam pidato khusus yang dibuat dalam 9 bahasa, termasuk Bahasa Armenia, untuk ”memperingati” ke-99 tahun peristiwa tersebut menuai kontroversi sekaligus decak kagum. Meskipun beberapa media internasional seperti Suddeutsche Zeitung dan Le Parisien Daily menilai langkah itu sebagai kejutan dan bencana politik, sikap kesatria Erdogan patut diapresiasi sebagai langkah luar biasa dan konstruktif. Terlebih bila dikaitkan dengan mencari titik kesepahaman dan rekonsiliasi antara Turki dan Armenia. Dalam rekam jejak sejarah, peristiwa tersebut terjadi pada awal Perang Dunia I, tepatnya pada 24 April 1915, ketika Khalifah Usmani (Ottoman) mendekati ambang keambrukan. Masa transisi yang melibatkan Genc Turkler (Young Turks) sebagai pelopor melawan bentuk kekaisaran Ottoman dan menuntut reformasi menjadi republik adalah salah satu periode terburuk dalam sejarah Ottoman, yang akhirnya meruntuhkan kekhalifahan terakhir Islam. Dalam masa itu, peristiwa Armenia disadari menjadi warisan paling gelap sejarah Ottoman. Pemerintah Ottoman semula memenjarakan sedikitnya 250 intelektual dan pemimpin komunitas Armenia di Konstantinopel (Istanbul). Setelah itu, dalam versi yang ditemukan oleh sejarah Barat, Ottoman mengusir dan membunuh mereka dalam kondisi kelaparan; keluar dari wilayah kekuasaan di Anatolia, ke padang pasir di daerah Suriah sekarang. Dalam peristiwa ini tercatat sekitar 1 juta hingga 1,5 juta bangsa Armenia dibunuh secara sistematis di bawah otoritas Ottoman. Tahun 1997 dalam rilis resminya, The International Association of Genocide Scholars (IAGS) menyebut peristiwa 1915 hingga 1923 di bawah otoritas Ottoman sebagai Armenian Genocide. Ironisnya, pemerintah Turki tak pernah mengeluarkan pernyataan resmi ke publik. Baru setelah 99 tahun, Turki sebagai negara penerus Ottoman berbicara kepada publik di tengah tekanan besar selama bertahuntahun, baik dari Parlemen Eropa maupun organisasi internasional, seperti World Council of Churches, Council of Europe, dan Turkeyís Human Right Association. Termasuk dari negara-negara yang mengakui peristiwa 1915 sebagai genosida. Fragmen sejarah paling tabu di Turki ini banyak menelan korban nyawa, termasuk Hrant Dink yang terbunuh tahun 2007 karena coba mengekspose kasus Armenia. Karena menyinggung isu sama, Orhan Pamuk, peraih Nobel Sastra 2006 pun diancam dan terpaksa menjadi pengungsi selama beberapa tahun di Amerika. Bayang-bayang tabu yang semakin membesar tersebut akhirnya dipecahkan oleh pemerintahan Erdogan dengan membacakan pidato pertama dalam sejarah Republik Turki ihwal peristiwa kemanusiaan yang menimpa bangsa Armenia. Tapi pemerintah Turki mempunyai istilah berbeda dari kata genosida yang telah menjadi kesimpulan sejarawan Barat. Bukan Genosida Turki tetap bersikukuh bahwa peristiwa 1915 bukan genosida. Versi pemerintah menyebutkan saat itu Ottoman berada dalam situasi perang, periode yang sangat sulit menjelang pecah Perang Dunia I. Untuk itu, Erdogan meminda semua pihak melakukan pendekatan terbuka dan pemahaman luas dalam membaca peristiwa yang dia sebut our shared pain. Bagi Turki dalam situasi perang berkecamuk, tak ada diskriminasi agama ataupun etnis seperti dituduhkan banyak pihak. Ia justru meminta semua pihak tidak menjadikan peristiwa 1915 sebagai alasan menebar kebencian kepada Turki hanya karena demi kepentingan konflik politik. Di tengah gelombang isu minoritas yang makin memanas, khususnya komunitas Armenia dan Kurdi di Turki, langkah Erdogan harus dilihat dalam konteks luas. Metode rekonsiliasi level makro itu akan membuka ruang lebih luas bagi institusi dan organisasi yang komit terhadap penyelesaian masalah peristiwa Armenia untuk mencapai kesepahaman dan perdamaian. Sejak awal harus disadari bahwa tak mudah melakukan proses rekonsiliasi terhadap peristiwa dan fakta sejarah yang sudah menjadi misteri selama nyaris seabad. Kemauan pemerintah Turki bisa dilihat dari indikator terbentuknya joint commission yang secara terbuka mengajak semua elemen duduk bersama merumuskan kesimpulan ilmiah. Karena sejauh ini, kesimpulan yang digembar-gemborkan oleh komunitas Armenia (khususnya yang diaspora di berbagai negara) belum melibatkan otoritas Turki dan selalu dipasang untuk menyandera Turki di pentas internasional. Untuk itu, pemerintah Turki membuka pintu kepada joint commission (beranggotakan para sejarawan dari tiga representasi: Turki, Armenia dan institusi internasional) guna menemukan titik terang sejarah 1915. Kesediaan mencari titik temu dan rekonsiliasi yang dibuka oleh Turki harus dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak, guna mencapai kesepahaman dan menghormati masing-masing demi merumuskan masa depan yang lebih baik. ●