Presiden Pilihan Kaum Perempuan Siti Rubaidah  ;   Pemerhati Sosial

SINAR HARAPAN,  10 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Bangsa Indonesia baru saja menyelesaikan hajat besar pemilihan legislatif (pileg). Kita patut bersyukur proses pemilu berjalan lancar, aman, dan sukses, walaupun tak dapat disangkal, di mana-mana kita mendengar dan melihat masih banyak kecurangan dan pelanggaran. Politik uang dan pragmatisme masyarakat masih kuat dan dominan dalam Pileg 2014. Pesimisme bahwa partisipasi rakyat semakin menurun yang menunjukkan rakyat semakin pasif terhadap pemilu ternyata terbantahkan. Hal ini terbukti dari hasil hitung cepat yang dibuat Cyrus Network dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menunjukkan, jumlah golput dalam pileg kemarin berkisar 24,8 persen dari 185 juta pemilih, dibandingkan dengan angka golput pada Pemilu 2009 yang mencapai 29,01 persen. Sementara itu, KPU menyatakan, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2014 mencapai 75 persen, naik 4 persen dibandingkan Pemilu 2009. Kondisi di atas menunjukkan, mulai tersemai benih-benih harapan baru di masyarakat terhadap demokratisasi dan wajah perpolitikan Indonesia. Keterpurukan bangsa dengan semakin mengguritanya problem-problem bangsa, seperti korupsi, kemiskinan dan adanya gap antara yang kaya dan miskin membuat masyarakat tak bisa begitu saja menutup mata terhadap segala persoalan yang ada. Kondisi ini yang memotivasi banyak kalangan aktivis yang pada pemilu-pemilu sebelumnya mengambil posisi golput, kemudian berbondong-bondong mengambil peran dan masuk pencalegan serta bertarung dalam pileg. Tentunya, tak semua berhasil, bahkan kebanyakan mereka terpental kalah oleh politik uang dan bobroknya sistem yang ada. Akan tetapi, paling tidak, mulai terbangun perimbangan peta politik. Ada upaya melawan sistem lama yang bobrok, korup, dan berpihak kepada kepentingan modal. Dalam upaya meningkatkan peran dan posisi perempuan di politik, Undang-Undang (UU) Pemilu kita mengamanatkan kuota keterwakilan perempuan 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil) dan partai politik (parpol). Memang dalam pemenuhannya banyak kendala dan batu sandungan yang dihadapi. tetapi semangat terus mengawal dan menuntaskannya menjadi semangat bersama. Jadi ke depan, kita bisa mendudukkan perempuan dan laki-laki dengan setara dan sejajar. Kini, kita memulai tahap baru, yakni pra-Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Pilpres yang rencananya digelar pada Juli 2014 juga menarik dicermati. Berbeda dengan tradisi politik yang terjadi pada masa-masa sebelumnya, ketika selalu terpampang wajah-wajah lama dan tua, kini bermunculan wajah-wajah muda dari berbagai latar belakang. Tak hanya melulu dari kalangan politikus dan militer. Dari gambaran hasil penghitungan suara yang menempatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), dan Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak dalam pileg kemarin, mulai jelas siapa nama-nama calon presiden (capres) yang akan bertarung dalam pilpres. Nama Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo, dengan segala pro dan kontranya mulai beredar di masyarakat. Sementara itu, Aburizal Bakrie yang semula menguat dalam bursa pencapresan mulai mengendor. Bursa calon wakil presiden (cawapres) semakin berwarna. Ada nama Mahfud MD, Jusuf Kalla, Rhoma Irama, Muhaimin dari kubu PKB, serta ada Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, dan Anis Baswedan yang muncul dari Konvensi Demokrat. Dari kubu militer, ada nama Ryamizard Ryacudu. Tak Sekadar Dukung Membaca dan menyimak perpolitikan yang ada, kini kaum perempuanpun harus menentukan sikap dan keberpihakannya. Jika menyimak dua nama yang sudah menjadi tokoh sentral dalam bursa pencapresan, setidaknya kaum perempuan mulai menyadari, gerakan perempuan pilih perempuan yang pernah digencarkan ketika Megawati masuk bursa pencapresan kali ini tidak berbunyi, kecuali konstelasinya berubah, misalnya Risma, Wali Kota Surabaya yang pernah digaungkan beberapa waktu lalu, digaet salah satu capres yang ada untuk mendampinginya sebagai cawapres. Secara umum, banyak perempuan aktivis yang mulai membuat kriteria dan menentukan nama capres yang dianggap mampu membawa perubahan, tentunya mengakomodasi kepentingan perempuan. Kecenderungan umum yang tampak, mayoritas perempuan aktivis memilih nama Jokowi dan menolak Prabowo. Hal ini didasarkan fakta, ada trauma dari kalangan perempuan melihat track record Prabowo, yang, menurut banyak fakta dan data, terindikasi sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) berat dalam proses menuju Reformasi. Salah satunya adalah trauma terjadinya pemerkosaan dan pelecehan seksual secara massal terhadap perempuan dari etnis Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998. Kecenderungan inilah yang melandasi kenapa beberapa waktu lalu muncul Perempuan Pendukung Jokowi. Mereka tidak hanya berasal dari latar belakang PDIP yang sejak awal mengusung nama Jokowi, tapi juga banyak aktivis yang terlibat, kaum profesional, bahkan perempuan buruh. Tak sekadar deklarasi pembentukan Perempuan Pendukung Jokowi, para perempuan ini pun serius mencantumkan program politik dan kebijakan yang harus dilaksanakan Jokowi jika terpilih menjadi presiden. Demikianlah seharusnya, kita tak sekadar mendukung nama. Namun yang lebih penting, memberi sodoran program. Itu karena dengan program itulah kita mampu mengontrol presiden terpilih dalam pemerintahannya lima tahun ke depan. Semoga! ●