Di mana Posisi Kita di MEA 2015? Amril Jambak  ;   Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

OKEZONENEWS,  10 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

PELAKSANAAN kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 sudah di depan mata. Indonesia harus mulai mempersiapkan diri jika tidak ingin menjadi sasaran empuk masuknya produk-produk negara anggota ASEAN. Chairman Business Indonesia Singapore Association (BISA) Stephanus T Wijaya mengatakan, tidak salah jika Indonesia akan menjadi pasar yang menggiurkan saat perdagangan bebas antar negara Asia Tenggara mulai berlaku. Hal ini lantaran Indonesia memiliki penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara. "Mereka akan melirik Indonesia karena daya tarik yaitu consumer base yang besar, di negara lain tidak ada itu. Di negara lain, konsumennya sudah mulai menua, sedangkan yang banyak dituju oleh investor adalah basis kolompok muda, itu banyak di Indonesia," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Rabu (19/2/2014), dikutip dari liputan6.com. Sebab itu, kata dia, dalam menghadapi pasar bebas ini, Indonesia harus belajar dari pengalaman pelaksanaan free trade agreement (FTA) dengan Cina pada 2010. Akibat tak siap dampaknya, sekarang produk-produk Cina merajalela di Indonesia. "Kalau kita tidak siap pasar ASEAN, kita hanya akan dijadikan sebagai pasar. ASEAN menjadi seperti Eropa, yang mungkin mata uangnya akan sama," lanjut dia. Meski demikian, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain mempersiapkan diri menghadapai pasar bebas tersebut. "Dalam masyarakat yang terbuka nanti, ada dua pilihan, kita mau meratapi nasib dihajar bangsa lain, atau mau berbuat sesuatu. Kalau kita punya niat baik dan ada dukungan pemerintah, kami percaya dengan niat baik kita bisa berbuat sesuatu (saat MEA)," tandas dia. Direktur Perundingan Perdagangan Jasa, Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Sondang Anggraini mengatakan, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan negara-negara ASEAN khususnya Indonesia saat MEA ini berlangsung. Manfaat dari MEA ini antara lain, penurunan biaya perjalanan transportasi, menurunkan secara cepat biaya telekomunikasi, meningkatkan jumlah pengguna internet, infomasi akan semakin mudah dan cepat diperoleh, meningkatnya investasi dan lapangan kerja. "Dalam perdagangan jasa, MEA dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan memberikan kesempatan untuk meningkatkan ekspor tradisional atau baru," ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Kamis (26/12/2013). Namun, untuk menghadapi dampak negatif akibat adanya persaingan, lanjut Sondang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta. Menurut dia, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini yaitu mengembangkan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan MEA dan kebijakan umum pengembangan sektor jasa nasional. Kemudian meningkatkan kegiatan sosialisasi, fokus pada sisi suplai dan produksi, meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, pemberian ruang usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mendorong swasta untuk memanfaatkan pasar terbuka, menciptakan kondisi yang memberikan kesempatan agar pemasok jasa domestik dapat bersaing dengan pemasok jasa asing, meningkatkan kualifikasi pekerja seperti dokter dan arsitek. "Liberalisasi perdagangan jasa sangat beresiko, oleh karena itu peraturan yang benar dan kebijakan-kebijakan tambahan lain sangat penting untuk memberikan kepastian agar dapat memberikan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan," jelasnya. Selain pemerintah, sektor swasta juga perlu melakukan persiapan jelang masuknya pasar bebas ini, seperti mempelajari semua komitmen yang telah disepakati antar negara ASEAN, meningkatkan kemampuan (efisiensi dan daya saing) dari pasokan services yang disediakan, mengantisipasi masuknya investor asing, mengantisipasi pergerakan tenaga kerja. "Hambatan yang dihadapi oleh pekerja Indonesia untuk bekerja di negara ASEAN adalah mengenaik bahasa dan perbedaan peraturan kerja, maka perlu ditingkatkan kemampuan bahasa dan pemahaman aturan di negara-negara ASEAN," tandas dia. Manuver Negara Lain Sejumlah negara mulai bermanuver menyusun strategi memenangkan pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, yang memiliki potensi tak kurang dari 600 juta orang. Ketua Bidang Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPN Apindo), Soebronto Laras mengatakan, salah satu negara tersebut adalah Myanmar. “Kita harus sadari, ada negara besar sekarang mulai terbuka, padahal tadinya tertutup. Namanya, Myanmar,” kata dia di Gedung Apindo Training Centre, Jakarta, Rabu (16/4/2014). Myanmar, lanjut Soebronto, telah merombak tatanan dagang, industri, investasinya dan lain sebagainya. “Dulu enggak ada orang boleh beli tanah di Myanmar. Belakangan baru saja Jepang masuk beli tanah di situ. Pemerintah Myanmar membuka fasilitas itu,” sambungnya. Dengan masuknya investasi asing, artinya lapangan kerja di Myanmar juga terbuka. Di sisi lain, produsen pun kian bersemangat dengan terbukanya Myanmar, karena faktor efisiensi. “Triangle Myanmar, Laos, Kamboja sangat kuat didukung China di waktu lampau. Ini harus kita lihat. Jadi kalau China enggak boleh masuk ke Indonesia karena dikhawatirkan akan memukul UKM kita, mereka dengan gampang masuk Myanmar. Barang tetap masuk bukan lagi Made in China, tapi Made in Myanmar yang notabene ASEAN,” lanjut Soebronto. Selain Myanmar, Soebronto juga mencontohkan negara lain yang telah bermanuver, yakni Thailand. Negara tersebut membuka ASEAN production facility. “Ada beberapa hektar dibuka untuk mereka (Tiongkok) agar masuk ke situ. Kembali lagi, merek China, Made in Thailand. Akan masuk ke Indonesia dengan ‘Made in Thailand’, pajak jadi 0 persen,” terang Presiden Komisaris PT Indomobil tersebut. Thailand pun kini sudah bisa mengekspor satu juta unit mobil per tahun. Sementara kebutuhan kawasan ASEAN diperkirakan mencapai 2,3 juta unit per tahun. Di sisi lain, Indonesia baru bisa memproduksi 1,3 juta unit mobil per tahun. “Yang bermain sekarang bukan lagi kita. Tinggal bagaimana principal itu, seperti Toyota, Suzuki, Honda. Mana negara yang paling bagus?,” ujarnya, seperti dilansir dari kontan.co.id.  Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Pemerintah membentuk sebuah komite sebagai titik awal pengawasan pelaksanaan MAE. "Kita perlu bentuk komite sebagai dapurnya AEC. Nah untuk mem-feeding apa saja. Regulasi apa yang menghambat, ini, itu, dan lain lain. Supaya kita lebih kompetitif dari negara lain," ungkap Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai rapat MAE di kantornya, Jakarta, Rabu (12/3/2014). Komite ini nantinya yang akan menyoroti persiapan dan pelaksanaan MEA ke depan. Terutama dalam persoalan daya saing yang saat ini masih perlu untuk ditingkatkan. Hatta pun optimistis dalam menghadapi era perdagangan tersebut. "Kita tak bisa mengatakan tidak siap karena itu sudah di depan mata kita dan sudah berjalan komitmen. Yang paling penting adalah kita terus meningkatkan daya saing kita. Karena ada empat pilar di situ. pertama, pasar tunggal. Kedua, daerah berdaya saing. Ketiga, equitable development. Keempat, integrasi ke ekonomi dunia. Nah, dari sini kita harus meningkatkan daya saing kita," papar Hatta yang sekaligus sebagai Ketua Komite. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman menambahkan komite ini akan dimasukkan dalam sebuah Keppres sebagai landasan hukum. "Nantinya akan diusulkan jadi bagian dari Keppres dan komite nasional ini bergerak tidak hanya untuk persiapkan sampai MEA, tapi beyond 2015 karena sekarang ini di kerja sama ASEAN sudah dipikirkan post 2015. Artinya, komite nasional rumuskan kebijakan-kebijakan ke depan," ujarnya. Pada tugasnya, komite tersebut juga akan menginventarisir peluang pada MEA. Karena ini tidak hanya persoalan pasar dalam negeri yang bejumlah 250 juta orang. Tapi ASEAN yang memiliki 600 juta orang di dalamnya. "Pasar MEA bukan 250 jt tapi adalah 600 jt penduduk ASEAN. PDB per kapita naik 3 kali lipat sejak 1998. Ini tunjukkan daya beli masyarakat meningkat. Menurun penduduk miskin dari 45% ke 15%. Kelas menengah dari 15% jadi 37%. Jadi, kawasan ASEAN adalah kawasan menarik. Jadi jangan liat pasar domestik tapi lihat the other side," jelasnya. Penulis mengamati, kita (Indonesia) nampaknya belum siap dan bahkan masyarakat akan jadi penonton dalam MEA ini, karena selama ini pemerintah belum terfokus pada peningkatan produk Indonesia, yang dikarenakan minimnya dukungan infrastruktur logistik nasional menjadi salah satu faktor penghambat peningkatan daya saing. Tidak itu saja, masih adanya pengusaha-pengusaha mendua hati untuk membantu masyarakat meningkatkan SDM melalui program CSR. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan besar nampaknya menunggu realisasi pelaksanaan MEA 2015. Dengan begitu, mereka lebih mudah mendapatkan tenaga kerja dari luar dengan harga (gaji) murah dan memperoleh keuntungan yang besar. Artinya anggaran operasional mereka bisa lebih ditekan.   Kondisi Indonesia saat ini sangat jauh ketinggalan dari Malaysia dan Singapura yang kesiapan infrastruktur logistik sudah di tahap maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan dan mengejar ketertinggalan ini dengan menggenjot proyek infrastruktur kerjasama pemerintah-swasta. "Tapi ini juga membutuhkan dana yang sangat besar," ungkap pengamat ekonomi makro LIPI Carunia Mulya Firdausy, di Jakarta. Selain itu, kesiapan SDM Indonesia juga masih kalah dibandingkan Malaysia, Singapura atau Thailand. Padahal, persaingan tenaga kerja akan semakin ketat. Tidak hanya itu, pasar bebas juga bakal membunuh UKM yang ada di Indonesia. Sebab, UKM di Indonesia belum siap bersaing dengan barang dari luar. "UKM ini harus dikembangkan dengan dewan logistik UKM, kalau tidak ada dewan logistik UKM, pasar bebas menjadi ancaman besar, terutama dari Thailand," pungkasnya. Tentunya kita berharap menjelang pelaksanaan MEA 2015, pemerintah lebih menggenjot lagi agar segala sesuatunya kita lebih siap mengikuti ‘pertempuran’ MEA 2015. Apalagi kesiapan daerah yang berbatasan langsung dengan negara-negara ASEAN. ●