Merajut Kepercayaan Ekonomi A Tony Prasetiantono  ;   Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada

KOMPAS,  12 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

KINERJA perekonomian Indonesia pada triwulan I- 2014 ternyata tidak sesuai ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi kita hanya 5,21 persen, atau di bawah ekspektasi 5,7 persen. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 adalah 5,78 persen. Melemahnya pertumbuhan ekonomi ini akan menyebabkan berkurangnya daya serap tenaga kerja untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Sebenarnya ada data yang cukup menggembirakan, yakni surplus perdagangan Maret 2014 mencapai 673 juta dollar AS sehingga selama triwulan I-2014 mengalami surplus 1 miliar dollar AS. Sementara itu, cadangan devisa meningkat menjadi 105,6 miliar dollar AS. Namun, itu semua ternyata belum cukup memberi keyakinan kepada para pelaku ekonomi. Salah satu ekspresinya adalah rupiah belum kunjung kembali menguat. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah pelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok, yang hanya mencatat 7,4 persen pada periode Januari-Maret 2014. Level ini merupakan yang terendah dalam 18 bulan terakhir. Sebenarnya angkanya tidak terlalu buruk, masih melebih proyeksi pesimistis 7,3 persen yang dilakukan Reuters, tetapi lebih rendah daripada kinerja triwulan terakhir 2013, yakni 7,7 persen. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebenarnya diharapkan bisa menghela perekonomian dunia. Indonesia termasuk berkepentingan: jika perekonomian Tiongkok tumbuh tinggi, maka akan meningkatkan permintaan terhadap komoditas primer yang menjadi andalan Indonesia, seperti batubara, kelapa sawit, dan timah. Inilah kunci betapa Indonesia sangat berkepentingan terhadap kinerja perekonomian Tiongkok. Namun, masalahnya, Pemerintah Tiongkok juga sedang tidak ingin perekonomiannya tumbuh tinggi. Kenapa? Jika pertumbuhan ekonomi terus digenjot tinggi, Pemerintah Tiongkok khawatir akan menimbulkan gelembung perekonomian, yakni upah tenaga kerja naik, harga properti naik (property bubbles), harga tanah naik, yang akan bermuara pada kenaikan inflasi. Jika demikian halnya, maka suku bunga pun akan naik pula. Akibatnya, daya saing Tiongkok akan menghadapi masalah besar di kemudian hari. Karena itu, Pemerintah Tiongkok memilih pelambatan ekonomi (soft landing) daripada celaka (hard landing). Itulah sebabnya, Pemerintah Tiongkok sudah puas dengan level pertumbuhan saat ini 7,4 persen (Reuters, 16/4/2014). Produk domestik bruto (PDB) Tiongkok saat ini secara nominal 8,3 triliun dollar AS, di bawah Amerika Serikat dengan 16,3 triliun dollar AS. Namun, jika menggunakan metode purchasing power parity (meniadakan bias harga pada masing-masing negara), maka PDB Tiongkok mencapai 14,8 triliun dollar AS, atau hanya sedikit kalah dibandingkan AS. Statistik ini menunjukkan betapa peran Tiongkok sangat menentukan nasib perekonomian global, termasuk Indonesia. Selain faktor eksternal tersebut, faktor apa yang akan menentukan masa depan perekonomian kita? Momentum pemilu Perekonomian Indonesia sebenarnya memiliki momentum untuk memperbaiki keadaan, yakni dari peristiwa pemilu dan pembentukan pemerintah baru. Menjelang pemilu legislatif, rupiah sempat menguat ke level Rp 12.200-an per dollar AS ketika Joko Widodo (Jokowi) diajukan menjadi calon presiden (14 Maret 2014). Sayang, sentimen positif ini diempas oleh rencana pengurangan stimulus moneter dan kenaikan suku bunga oleh Gubernur Bank Sentral AS yang baru, Janet Yellen (19 Maret 2014), serta kemudian semakin sengsara dengan hasil pemilu legislatif kita yang tak sesuai ekspektasi. Semula pasar berharap akan ada partai yang memenangi pemilu secara meyakinkan, misalnya di atas 30 persen. Faktanya, partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan, hanya sanggup mengumpulkan 19 persen suara parlemen. Kemenangan yang tidak meyakinkan ini menimbulkan ekspektasi bahwa pemerintahan mendatang akan mengikuti pola sebelumnya, yakni kabinet akan diisi oleh hasil kompromi partai-partai. Impian untuk memiliki kabinet kerja yang profesional—yang mengabaikan hasrat para ketua partai untuk menjadi menteri—sepertinya bakal berantakan. Ada kemungkinan kita bakal mengulang kesalahan pemerintah sekarang: kabinet lemah secara profesional. Karena ekspektasi tak terpenuhi, pasar pun menghukum hasil pemilu dengan pelemahan rupiah. Pada hari-hari ini, rupiah masih mondar-mandir di pendulum Rp 11.550 hingga Rp 11.650 per dollar AS. Level ini sama sekali tidak mencerminkan adanya gairah dan kepercayaan yang besar dari pasar menyambut hasil pemilu. Likuiditas ketat Saat ini sektor finansial mengalami likuiditas yang ketat. Meski resminya suku bunga acuan BI Rate 7,5 persen, faktanya para penabung utama mendapatkan suku bunga deposito yang jauh lebih tinggi, yakni 10,5 persen. Bahkan, di bank-bank kecil dan bank perkreditan rakyat (BPR), suku bunga deposito bisa lebih tinggi lagi. Dalam situasi seperti ini, BI Rate tidak mungkin diturunkan, yang bisa diakukan BI adalah tetap mempertahankannya 7,5 persen. Apa jadinya jika BI Rate diturunkan? Bank-bank umum dan BPR dipastikan tetap mempertahankan suku bunga depositonya yang lebih tinggi. Jika dipaksakan turun, maka akan terjadi penarikan dana masyarakat di bank, untuk ”dilarikan” ke pembelian valuta asing. Selanjutnya, kurs rupiah akan mengalami tekanan berat. Secara realistis harus diakui bahwa tampaknya perekonomian Indonesia memang hanya akan tumbuh 5,2 persen hingga 5,5 persen. Di satu pihak, pencapaian ini memang akan lemah dari sisi kemampuan absorpsi angkatan kerja baru. Namun, di sisi lain, hal ini akan bisa mengurangi defisit transaksi berjalan. Melambatnya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan berkurangnya permintaan barang dan jasa dari luar negeri. Ini akan bagus bagi keberlanjutan perekonomian kita. Sebagai ilustrasi, India kini juga mengalami masalah yang mirip. Lemahnya kondisi infrastruktur dan ketiadaan kepemimpinan yang kuat (lack of strong leadership) telah mendera negara ini untuk tumbuh melambat secara drastis, dari level 8 persen ke 4 persen. Namun, pertumbuhan ekonominya akan membaik ke 4,9 persen (2014), lalu 5,9 persen (2015). Ini disebabkan berakhirnya periode ketidakpastian sesudah pemilu pada Mei 2014 ini (The Economic Times, 6/5/2014). Presiden dan kabinet kuat Skenario terbaik kita adalah pemilu presiden 9 Juli nanti berjalan sukses. Presiden baru seyogianya membentuk kabinet yang profesional sehingga menimbulkan semacam ”efek Jokowi” kedua, sesudah yang pertama pada 14 Maret 2014. Jika ini terjadi, akan timbul keyakinan kuat para pelaku ekonomi untuk bergairah kembali menjalankan roda perekonomian. Jika confidence index naik, rupiah pun akan menguat. Saya perkirakan rupiah masih mempunyai ruang gerak hingga Rp 11.000 per dollar AS tanpa kita kehilangan daya saing produk-produk ekspor. Jika rupiah menguat, maka ketatnya likuiditas di sektor finansial dapat pelan-pelan dilonggarkan. Ditambah dengan membaiknya inflasi yang kian melandai (kini inflasi year on year 7,25 persen), maka BI Rate pun berangsur-angsur bisa diturunkan, mungkin bisa di bawah 7 persen. Itulah skenario terbaik yang bisa kita harapkan pada semester kedua 2014. Sukseskan agenda pemilihan presiden, bentuk kabinet baru yang tidak mengulang kesalahan sebelumnya, dan rebut simpati sebesar-besarnya—tidak saja dari rakyat, tetapi juga para investor (domestik dan asing). Hanya dengan cara ini, persepsi dan kepercayaan bisa direstorasi, untuk mengakhiri periode ketidakpastian pada akhir periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perekonomian Indonesia benar-benar tengah menanti sentimen positif dari agenda politik. Karena itu, presiden baru kelak tidak boleh menyia-nyiakan momentum ini. Perekonomian Indonesia 2014, apa boleh buat, memang bakal sedikit melambat dan tersendat, tetapi akan kembali melaju di atas 6 persen pada 2015. Kepada presiden dan kabinet baru harapan tersebut bakal disandarkan. Tiada asa lain. ●