Bangkitnya
Kapitalisme Negara
Ahmad
Rizky Mardhatillah Umar ; Peneliti ASEAN Studies Center UGM
|
KOMPAS,
12 Mei 2014
|
PENGHITUNGAN suara Pemilu Legislatif 2014 memang belum usai.
Akan tetapi, dari berbagai hitung cepat dan berbagai pertemuan politik yang
mulai marak sepekan terakhir, banyak yang memprediksi kontestan Pilpres 2014
akan mengerucut ke tiga partai dengan jumlah suara paling signifikan: PDI-P,
Golkar, dan Gerindra.
Beberapa
pembicaraan soal koalisi sudah mengerucut pada capres PDI-P, Joko Widodo
(Jokowi), dan capres Gerindra, Prabowo Subianto. Dua hal menarik dari peta
ini. Pertama, menguatnya retorika nasionalisme dengan berbagai ekspresi
politik. Retorika nasionalis ini dapat dilacak pada jargon ”Indonesia Hebat”
ala PDI-P dan ”Ekonomi Kerakyatan” yang dibawa Prabowo.
Ide
tentang kedaulatan teruta- ma banyak terlontar dari pernya- taan Prabowo
(Kompas, 27/3) dan Jokowi (Kompas, 13/4). Gesture dan penampilan keduanya di
mata publik juga menyiratkan figur yang merakyat (baju kotak-kotak Jokowi)
dan nasionalis (seragam dan peci Prabowo) serta kuatnya wacana nasionalisme
yang membentuk identitas politik keduanya. Pertarungan yang menarik.
Kedua,
siapa pun yang terpilih, program ekonomi mereka harus berhadapan dengan tren
ekonomi-politik di tingkat global. Rene L Pattiradjawane di Kompas (9/4)
mencatat bahwa ada kecenderungan perubahan wacana politik di beberapa negara
Asia dengan menguatnya nasionalisme.
Thailand,
misalnya, mengalami krisis demokrasi yang membuat sentimen nasionalisme
kembali menguat setahun terakhir. Di India, kemunculan kaum ultranasionalis
yang percaya pada Model Gujarat juga meref- leksikan adanya keinginan kembali
pada nasionalisme dengan membawa sentimen kerakyatan pada kebijakan publik
yang mereka tawarkan.
Hal
serupa terjadi di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam yang sejak awal
mengambil halu- an kapitalisme negara ala Tiongkok. Ini sejak lama sudah
terjadi di Malaysia dengan kebijakan pro Melayu.
Peta di Asia Tenggara
Ada
semacam nationalist turn dalam
politik global. Tentu saja ini tak boleh dilupakan begitu saja. Menguatnya
nasionalisme bisa jadi akan mengubah peta kerja sama ekonomi di tingkat
regional dan global, terutama di Asia Tenggara.
Setidaknya
tiga konsekuensi penting dari menguatnya wacana nasionalisme di negara Asia
Tenggara. Pertama, menguatnya peran negara dalam perekonomian. Kita akan
melihat posisi negara yang kembali sentral dalam mendefinisikan kepentingan
nasional dan bagaimana perekonomian diatur. Ada pergeseran paradigma.
Kedua,
bergesernya paradigma kapitalisme yang berbasis ”pasar bebas”—dengan posisi
negara sebagai regulator untuk menjaga kepentingan pasar— menjadi lebih
terencana. Dengan menguatnya negara, peran teknokratis dan perencanaan
menjadi penting. Semua kepentingan ekonomi akan dinegosiasikan dengan
perencanaan birokratis yang bisa menyuburkan oligarki dengan sistem lebih
tertutup
Ketiga,
munculnya ”kapitalisme negara”. Dengan model yang lebih nasionalis dan
state-centrist, bukan berarti kapitalisme akan lenyap. Berkaca pada model
ekonomi Tiongkok dan Rusia, ”nasionalisme” justru menyuburkan kapitalisme
dengan memindahkan wilayah kerjanya pada basis negara. Semua kepentingan
ekonomi akan bernegosiasi dengan negara dan melestarikan akumulasi kapital
yang selama ini jadi denyut nadi kapitalisme.
Dengan
demikian, krisis ekonomi global tak serta-merta meruntuhkan kapitalisme
secara keseluruhan. Justru dengan perkembangan politik mutakhir, ada
kecenderungan transformasi kapitalisme dari neoliberalisme menjadi kapitalisme
negara. Ini makin mempertegas tesis Poulantzas (1972) dan Alavi (1972) bahwa
negara pada dasarnya punya otonomi relatif terhadap akumulasi kapital.
Munculnya
kapitalisme negara ini perlu mendapat perhatian serius. Dari tiga partai
dengan suara terbanyak (PDI-P, Golkar, dan Gerindra), hampir tak ada yang
meng-address kontradiksi kapitalisme dalam program dan visi-misi mereka.
Alih-alih bicara soal kapitalisme, mereka lebih banyak bicara soal
nasionalisasi dan kedaulatan.
Wacana
tentang nasionalisasi tanpa dibarengi diskusi kritis tentang kapitalisme
global hanya akan menggiring kita pada perubahan modus akumulasi kapital dari
modal asing menjadi modal pribumi dengan modus eksploitasi dan akumulasi
kapital yang tak jauh berbeda. Ini yang kerap dilupakan dalam analisis
belakangan ini.
Apa arti
kecenderungan menguatnya nasionalisme bagi regionalisme di Asia Tenggara?
Kajian Helen Nesadurai (2003) tentang pembentukan AFTA mengingatkan kita
bahwa pada dasarnya konfigurasi regionalisme ASEAN tak terlepas dari tarik ulur
kepentingan di level domestik. Ide tentang Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA)
pada 2003 dan cetak biru yang menyertainya (2009) tak lepas dari akomodasi
negara ASEAN dengan ide pasar bebas yang memang arus besar pascakrisis Asia.
Rapuh
Maka,
proyek ekonomi regional yang cukup ambisius (seperti KEA) bersifat rapuh dan
sangat bergantung pada kontestasi di level domestik. Kesepakatan itu akan
sangat bergantung pada apa yang terjadi pada anggotanya. Kita bisa melihatnya
pada desain KEA. Cetak birunya memberi empat pilar ekonomi ASEAN: pasar
tunggal dan basis produksi; kawasan ekonomi berdaya saing tinggi; kawasan
dengan pembangunan ekonomi merata; serta kawasan terintegrasi penuh dengan
ekonomi global.
Dengan
munculnya ”kapitalisme negara”, bisa jadi ASEAN tetap dipertahankan karena
posisinya penting sebagai akumulasi kapital. Namun, interpretasi akan sangat
berbeda. Di bawah kapitalisme negara, bisa jadi KEA akan jadi sarana mengukuhkan
oligarki yang terbentuk karena posisi sentral negara mengatur kebijakan
ekonominya.
Siapa pun presiden terpilih,
kita harus waspada dengan kecenderungan semacam ini. Wacana nasionalis dan
pro rakyat sangat menggoda dalam hiruk-pikuk krisis ekonomi global. Bisa jadi
wacana itu didorong untuk mengukuhkan kembali oligarki ekonomi-politik
melalui kapitalisme negara. Maka, berhati-hatilah pada koalisi transaksional.
Mari memilih dengan cerdas!
●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar