Sektor Non-Traded dan Sistem Pembayaran Achmad Deni Daruri  ;   Presiden Director Center for Banking Crisis

KORAN SINDO,  18 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                                                                             

Sektor pemerintah memainkan peran yang sangat vital untuk meningkatkan produktivitas nasional melalui sektor non-tradables, karena pada dasarnya pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran untuk sektor non traded. Jika pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini dengan mengembangkan uang elektronik (bukan uang kertas), inflasi juga akan rendah. Artinya ancaman penyakit Belanda juga teratasi. Bernanke pada tahun 2013 mengatakan: ”The key advantage of electronic money over paper currency is this: Monetary systems based on paper currency allow for strongly positive interest rates, but not strongly negative rates.” Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan untuk menopang sektor non-traded. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia ke depannya. Pemerintah, terlepas dari tahap pembangunan ekonomi negaranya, melakukan pembayaran kepada dan mengumpulkan pembayaran dari individu dan bisnis. Sumber daya finansial juga ditransfer di antara berbagai lembaga pemerintah. Aliran ini mencakup berbagai sektor ekonomi dan kegiatan, dan dalam kebanyakan kasus jumlah keseluruhan dari arus tersebut sangatlah signifikan, misalnya dalam hal produk domestik bruto (PDB). Perbaikan pada program pembayaran pemerintah yang mengarah ke tingkat efisiensi, keamanan, dan transparansi yang lebih tinggi dapat memiliki dampak yang signifikan dalam perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, karena skala dan sifat mereka, program pembayaran pemerintah juga dapat menjadi alat yang efektif dalam mengejar tujuan kebijakan publik lainnya, seperti modernisasi sistem pembayaran nasional atau untuk mempromosikan inklusi keuangan untuk segmen populasi tertentu. Posisi pembayaran pemerintah sangat penting baik di negara maju maupun di negaranegara berkembang. Pentingnya pembayaran pemerintah relatif secara alami berkorelasi dengan ukuran dan pengaruh pemerintah dalam perekonomian secara keseluruhan, yang biasanya diukur dalam segi pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari PDB, dan/atau pemungutan pajak sebagai bagian dari PDB. Pada sebagian besar kasus rasio tersebut berkisar antara 15% hingga sekitar 45% dari PDB. Ketika sistem pembayaran elektronik suatu negara banyak digunakan untuk pencairan/ pemungutan dari pembayaran pemerintah, pembayaran-pembayaran pemerintah tersebut biasanya merupakan bagian yang signifikan dari transaksi/ volume pembayaran total yang diproses dalam sistem tersebut. Meningkatnya penggunaan metode dan sistem pembayaran yang paling efisien kemungkinan akan mengurangi biaya transaksi tidak hanya untuk pemerintah, penerima pembayaran pemerintah dan pembayar pajak, tetapi untuk semua pengguna layanan pembayaran elektronik. Perbaikan dalam pembuatan cara pembayaran pemerintah juga memiliki potensi untuk menginduksi perubahan yang relevan pada area lain dari ekonomi. Sebagai contoh, penerima pensiun elektronik dan/atau pembayaran manfaat sosial mungkin merupakan pengenalan pertama terhadap instrumen pembayaran modern untuk pangsa penting dari sebuah populasi negara (yaitu, yang tak memiliki rekening bank atau under-banked). Keberhasilan adopsi instrumen pembayaran elektronik seperti itu dapat mendorong penggunaan pembayaran elektronik dalam banyak transaksi komersial lainnya. Selain itu, reformasi yang direncanakan dengan hati-hati dari program pembayaran pemerintah (atau ketiadaan) dapat memiliki konsekuensi yang jauh jangkauannya pada modernisasi sistem pembayaran nasional. Berkenaan dengan pembayaran government to business (G2B/pemerintah ke swasta), sebagian besar pemerintah menggunakan cek atau transfer dana elektronik untuk menyelesaikan pembayaran bernilai besar. Produk kartu semakin digunakan untuk pengeluaran bisnis dengan nilai rendah (termasuk belanja persediaan, pemeliharaandanbiayamemperbaiki, dan biaya operasional lainnya). Produk kartu prabayar/simpan-nilai (misalnya biasanya kartu bensin) atau kartu yang dapat digunakan dalam batas pengeluaran tertentu dan saldo dibayar pada tanggal cut-off yang ditentukan (misalnya kartu perjalanan perusahaan, kartu pengadaan). Dalam beberapa kasus, proses pengadaan pemerintah telah bermigrasi ke platform online yang di antara fitur lainnya, memungkinkan pembayaran G2B terkait untuk dilakukan secara elektronik, biasanya melalui transfer dana elektronik ke rekening penerima, pembelian kartu atau keduanya. Mungkin pembaruan yang paling signifikan dari jenis solusi ini bahwa mereka biasanya berusaha mengintegrasikan pembayaran tambahan, data dan solusi pelaporan yang dapat mengurangi langkah-langkah yang diperlukan untuk proses pembayaran dan rekonsiliasi, dan memudahkan pengendalian dan proses audit. Sebuah kerangka kerja hukum yang komprehensif untuk sistem pembayaran dan alat pembayaran harus mencakup isu-isu berikut: i) mengakui pembayaran elektronik sebagai sarana yang sah untuk pembayaran, serta pengakuan tanda tangandigitaldanarsipdigital yang terkait dengan instrumen pembayaran tersebut; ii) mengatasi antara lain pertukaran instruksi pembayaran, penyelesaian finalitas dan yang tidak dapat dibatalkan, validitas skema jaringan, serta penegakan kepentingan keamanan yang disediakan di bawah pengaturan agunan; iii) meliputi aturan, standar dan prosedur yang disepakati oleh peserta dari berbagai sistem pembayaran. Jelas sekali bahwa pengeluaran pemerintah, sektor non-traded dan sistem pembayaran saling berkaitan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan inflasi yang terkendali. ●