Bali
Demokrasi Forum (BDF) VI yang dihadiri lebih 90 negara dan organisasi
internasional telah berakhir beberapa waktu lalu. Forum yang diluncurkan
2008 itu dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ditutup oleh
Menteri Luar Negeri R M Marty M Natalegawa.
Beberapa catatan menarik dari forum tahunan tersebut di antaranya: Pertama,
demokrasi menjadi isu penting bagi bangsa-bangsa di dunia. Negara,
pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat, tidak saja di Asia-Pasifik,
juga di luar kawasan, menempatkan demokrasi sebagai isu sentral pembicaraan
dan pembahasan, sekaligus didorong agar tumbuh dan berkembang serta
dimajukan.
Demokrasi adalah impian, tujuan, dan citacita di alam mana masyarakat
bangsa dapat menikmati kebebasan berbicara, bertindak, dan menentukan
pilihan. Kedua, memajukan demokrasi tak semata-mata memerlukan komitmen
kuat dari rakyat dan pemerintah. Di dalam proses demokrasi bangsa dan
negara memerlukan komunikasi, wadah untuk berkumpul, berhubungan,
berkonsultasi, dan bekerja sama.
Di situ mereka bisa saling tukar pengalaman, mendengar pandangan, dan
menyampaikan gagasan. Ini penting karena demokrasi satu bangsa tidak
serta-merta sama dengan yang lain. Demokrasi di suatu negara memiliki
karakteristik, terutama karena sejarah dan nilai-nilai lokal. Ketiga,
Indonesia adalah arsitektur demokrasi, terutama di Asia-Pasifik.
Indonesia yang baru menjalani demokrasi sejak reformasi sekitar lima belas
tahun lalu—relatif masih muda—kini menjadi sumber inspirasi, tempat
berguru, bahkan pendorong ”semangat dan gelombang demokrasi” di berbagai
kawasan dunia. Pada saat yang sama Indonesia menyadari bahwa demokrasi
Indonesia belum sempurna. Demokrasi kita masih dalam proses.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Masih banyak kekurangan
yang harus disempurnakan. Yang kalah dalam persaingan pemilihan kepala
daerah misalnya masih belum bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya
lumrah di alam demokrasi. Lalu muncul tindakan anarkistis. Yang menang
tibatiba merasa terbebani karena harus membayar ”utang-utang kemenangan”
demokrasi.
Lalu, muncul upaya jalan pintas yang berujung penjara. Meski begitu, saat
ini demokrasi Indonesia telah berada di tahap melebihi harapan dan
perkirakan banyak orang dan kalangan. Demokrasi Indonesia itu kemudian
diperkaya oleh BDF yang merupakan salah satu realisasi dan wujud nyata
komitmen, peran, dan tanggung jawab internasional Indonesia baik secara
politik, perdamaian, maupun kemanusiaan dalam memajukan dunia.
Sukses penyelenggaraan BDF sejak awal kemudian menjadi harapan masyarakat
internasional agar Indonesia melanjutkan BDF pada tahun-tahun berikut,
sekaligus meningkatkan peran Institute for Peace and Democracy (IPD)
sebagai implementing agency BDF. Suatu amanah, tugas, dan tanggung jawab
berikut Indonesia.
Di sisi lain, BDF memberi manfaat nyata bagi Indonesia, tidak sekadar
menjadi referensi demokrasi, juga lebih mendorong kontribusi nyata
Indonesia untuk kemajuan demokrasi di berbagai negara dan kawasan.
Beralasan
Pengakuan dan dukungan terhadap Indonesia dalam peran penyelenggaraan dan
memajukan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik maupun di luarnya sangat
beralasan dan logis. Pertama, komitmen bangsa dan Pemerintah Indonesia
beserta seluruh elemen di dalamnya terhadap upaya penegakan dan pemajuan demokrasi
sangat besar dan kuat.
Sejarah masa lalu memberi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia dan
bahwa kemudian demokrasi adalah pilihan yang tepat dan benar untuk
menghantarkan dan mengawal Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju pada
abad 21. Kedua, proses demokrasi Indonesia berjalan damai. Dalam proses
demokrasi itu, pemerintah tidak berjalan sendirian.
Seluruh komponen bangsa yang atentif, pencinta, pelaku, dan pejuang
demokrasi tidak saja memiliki modal keyakinan dan pandangan yang sama dengan
pemerintah. Mereka justru tampil bahu-membahu dan saling mengisi bersama
pemerintah. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kala mengakui konsolidasi demokrasi
telah menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi 1998.
Inilah salah satu kekuatan penentu keberhasilan demokrasi bangsa kita yang
tidak selalu dimiliki masyarakat bangsa lain yang tengah memperjuangkan dan
membenahi demokrasi, baik di Asia-Pasifik, Timur Tengah, maupun Afrika.
Proses demokrasi yang damai melahirkan stabilitas politik.
Stabilitas politik mendorong tumbuh berbagai sektor ekonomi dan sosial
kemasyarakatan. Sementara pertumbuhan ekonomi tentu akan mempercepat proses
capai sasaran-sasaran pembangunan nasional, termasuk peningkatan peranan
Indonesia di tingkat global.
Diplomasi
Perkembangan demokrasi yang demikian memberi warna tersendiri dan
berkontribusi besar pula dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia, baik di
tataran regional maupun internasional, baik bilateral maupun multilateral.
Kini demokrasi menjadi ikon dan salah satu aset diplomasi Indonesia,
khususnya dalam diplomasi publik, di samping Islam moderat, ekonomi
progresif, masyarakat plural, dan budaya beragam yang kita miliki.
BDF yang bertujuan mempromosikan kerja sama regional dan internasional di
bidang demokrasi salah satu bentuk nyata diplomasi Indonesia. Dalam forum
tahunan itu Indonesia mengangkat tema-tema penting yang menjadi perhatian
bersama.
Pada BDF I di-tetapkan tema Building and Consolidating Democracy as Agenda
for Asia, disusul oleh tema In Search of Synergy: Democracy, Rule of Law,
and Development; Democracy and the Promotion of Peace and Stability;
Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to
Democratic Voices; Advancing Democratic Principles at the Global Setting:
How Democratic Global Governance Contributes to Effective Enjoyment of
Human Rights, International Peace and Security, and Economic Development,
dan terakhir pada 2013 kita memilih tema Consolidating Democracy in
Pluralistic Society.
Demokrasi Indonesia juga mendorong dan memberi ruang lebih besar dan jelas
kepada lembaga-lembaga pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan RI di luar negeri dalam meningkatkan kualitas hubungan dan kerja
sama dengan negaranegara akreditasi. Tentu saja utamanya di bidang demokrasi
dan yang terkait itu.
Di sisi lain, semakin banyak tokoh, pemikir, dan pelaku demokrasi Indonesia
antara lain dari lembaga-lembaga swasta, institusi pendidikan, lembaga
pemikir, masyarakat madani, dan peneliti yang bolak-balik ke luar negeri.
Mereka bukan menghadiri pertemuan, rapat, atau seminar, melainkan menjadi
narasumber, pembicara, dan pelatih demokrasi bagi negara-negara lain.
Merekalah pelaku diplomasi demokrasi Indonesia di luar negeri. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar