|
KETIKA Indonesia
menjelang memperingati HUT Ke-68 Kemerdekaan dengan suasana damai, tidak
demikian halnya dengan Mesir. Negara yang kali pertama mengakui proklamasi
kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 itu sedang kembali ke titik nol.
Penyerbuan tentara dan polisi Mesir ke kamp konsentrasi massa pendukung presiden terguling Muhammad Mursi di Rabiah al Adawiyah Square dan Nahda Square, Rabu (14/8), semakin memperparah krisis politik. Sejak Mursi dikudeta pada 3 Juli lalu, darah terus tumpah. Hingga kini tercatat lebih dari 500 orang tewas karena konflik politik Mesir sebulan terakhir. Jumlah itu jauh melebihi korban tewas ketika revolusi Musim Semi Arab berhasil menjatuhkan Husni Mubarak awal 2011.
Kecaman masyarakat internasional, termasuk AS dan Uni Eropa, tidak lantas mengubah keadaan Mesir menjadi lebih baik. Mengingat, di dalam negeri, militer yang kini berkuasa dan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan pendukung Mursi terus mengumandangkan pesan perlawanan. Bahkan, konflik yang lebih luas semakin membayangi seiring seruan Ikhwanul Muslimin kepada seluruh rakyat Mesir untuk turun ke jalan guna menghentikan pembantaian (Jawa Pos, 15/8).
Dalam kondisi demikian, cepat atau lambat, Mesir akan terbenam ke titik nol. Negara yang berada di titik nol bagaikan sebuah negara yang baru saja merdeka. Situasi sosial politik tidak sepenuhnya stabil karena konflik terus meletup di akar rumput. Demokrasi belum terbangun secara memadai karena penguasa masih melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan model sistem demokrasi yang tepat. Para pemimpin politik tidak pernah berhenti bertikai hingga tidak jarang mengorbankan rakyat.
Keadaan semacam itulah yang kini tergambar di Mesir. Betapa tidak, bangunan demokrasi yang mulai tertata melalui pemilihan umum yang jujur dan adil tahun lalu diruntuhkan militer lewat kudeta terhadap presiden yang terpilih secara sah dan demokratis. Akibatnya, proses demokratisasi harus dimulai dari titik paling awal lagi dengan harapan terciptanya situasi yang kondusif dan stabil. Namun, jangankan menghadirkan stabilitas di seluruh negeri, yang muncul malah sebaliknya. Aneka kekerasan terjadi di mana-mana dan mencapai puncaknya dalam insiden Rabu berdarah (14/8).
Sesungguhnya, aksi penguasa militer Mesir yang represif tidak jauh berbeda dengan rezim Mubarak. Pada masa Mubarak yang juga didukung militer, semua gerakan oposisi diberangus dan kebebasan bersuara dibungkam. Jika kondisi Mesir kembali seperti era Mubarak, itu berarti revolusi 2011 telah gagal mencapai tujuannya untuk mengembalikan demokrasi ke rakyat negeri ini. Kudeta militer yang dimaksudkan untuk merealisasikan cita-cita revolusi pun gagal menjamin masa depan yang cerah bagi keberlanjutan demokratisasi Mesir.
Upaya Rekonsiliasi
Untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya yang tepat, rekonsiliasi antara berbagai pihak yang bertikai mutlak dilakukan. Harus diakui, penguasa militer telah gagal menciptakan rekonsiliasi antara berbagai kelompok di Mesir. Bahkan, dalam kubu penguasa pun, elemen-elemen pendukung kudeta kini mulai terpecah belah. Partai Nour yang merepresentasikan politik Islam Salafi memilih hengkang dari kekuasaan. Wakil Presiden Muhammad el Baradei juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka memprotes praktik otoritarianisme yang dilancarkan militer.
Di luar itu, negosiasi dengan Ikhwanul Muslimin mengalami jalan buntu. Tawaran militer untuk mengadakan pemilu yang dipercepat ditolak kubu pendukung Mursi tersebut. Sebaliknya, tuntutan Ikhwanul Muslimin untuk mengembalikan Mursi ke kursi presiden tidak bisa diterima militer. Dalam kondisi demikian, sukar untuk berharap perdamaian tercipta melalui upaya-upaya rekonsiliasi domestik. Karena itu, dibutuhkan peran lebih besar dari masyarakat internasional untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai demi menghentikan konflik.
Jalan pertama yang bisa ditempuh adalah menggunakan forum PBB. Dewan Keamanan PBB perlu mengadakan sidang khusus yang mengagendakan kelanjutan masa depan demokrasi Mesir. Jika perlu, sidang tersebut menelurkan resolusi yang mengutuk aksi represif rezim militer Mesir. Tekanan semacam itu diharapkan mampu melunakkan sikap militer, sehingga menghentikan kekerasan.
Jalan kedua dapat dilakukan secara bilateral oleh negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Mesir. Sebagai negara sahabat, Indonesia harus mengambil peran lebih aktif. Negara kita perlu mengirimkan utusan khusus untuk melakukan mediasi. Hal tersebut penting dilakukan tidak untuk kepentingan Mesir semata, tetapi juga kepentingan Indonesia. Sebab, instabilitas Mesir dapat mengancam sekitar 5.000 WNI yang tinggal di negara tersebut.
Presiden Yudhoyono hendaknya mengambil inisiatif membantu penyelesaian krisis Mesir karena secara historis Indonesia sesungguhnya berutang budi kepada Negeri Piramida itu. Mesir, sahabat sejati Indonesia sejak bayi republik lahir, perlu mendapat uluran tangan persahabatan dari kita. Modal historis itulah yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk berperan aktif mendorong rekonsiliasi Mesir. Apalagi, Indonesia punya pengalaman beralih dari rezim otoriter yang lama berkuasa, juga dengan berdarah-darah, tapi mampu merekonsiliasi diri. ●
Penyerbuan tentara dan polisi Mesir ke kamp konsentrasi massa pendukung presiden terguling Muhammad Mursi di Rabiah al Adawiyah Square dan Nahda Square, Rabu (14/8), semakin memperparah krisis politik. Sejak Mursi dikudeta pada 3 Juli lalu, darah terus tumpah. Hingga kini tercatat lebih dari 500 orang tewas karena konflik politik Mesir sebulan terakhir. Jumlah itu jauh melebihi korban tewas ketika revolusi Musim Semi Arab berhasil menjatuhkan Husni Mubarak awal 2011.
Kecaman masyarakat internasional, termasuk AS dan Uni Eropa, tidak lantas mengubah keadaan Mesir menjadi lebih baik. Mengingat, di dalam negeri, militer yang kini berkuasa dan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan pendukung Mursi terus mengumandangkan pesan perlawanan. Bahkan, konflik yang lebih luas semakin membayangi seiring seruan Ikhwanul Muslimin kepada seluruh rakyat Mesir untuk turun ke jalan guna menghentikan pembantaian (Jawa Pos, 15/8).
Dalam kondisi demikian, cepat atau lambat, Mesir akan terbenam ke titik nol. Negara yang berada di titik nol bagaikan sebuah negara yang baru saja merdeka. Situasi sosial politik tidak sepenuhnya stabil karena konflik terus meletup di akar rumput. Demokrasi belum terbangun secara memadai karena penguasa masih melakukan berbagai eksperimen untuk menemukan model sistem demokrasi yang tepat. Para pemimpin politik tidak pernah berhenti bertikai hingga tidak jarang mengorbankan rakyat.
Keadaan semacam itulah yang kini tergambar di Mesir. Betapa tidak, bangunan demokrasi yang mulai tertata melalui pemilihan umum yang jujur dan adil tahun lalu diruntuhkan militer lewat kudeta terhadap presiden yang terpilih secara sah dan demokratis. Akibatnya, proses demokratisasi harus dimulai dari titik paling awal lagi dengan harapan terciptanya situasi yang kondusif dan stabil. Namun, jangankan menghadirkan stabilitas di seluruh negeri, yang muncul malah sebaliknya. Aneka kekerasan terjadi di mana-mana dan mencapai puncaknya dalam insiden Rabu berdarah (14/8).
Sesungguhnya, aksi penguasa militer Mesir yang represif tidak jauh berbeda dengan rezim Mubarak. Pada masa Mubarak yang juga didukung militer, semua gerakan oposisi diberangus dan kebebasan bersuara dibungkam. Jika kondisi Mesir kembali seperti era Mubarak, itu berarti revolusi 2011 telah gagal mencapai tujuannya untuk mengembalikan demokrasi ke rakyat negeri ini. Kudeta militer yang dimaksudkan untuk merealisasikan cita-cita revolusi pun gagal menjamin masa depan yang cerah bagi keberlanjutan demokratisasi Mesir.
Upaya Rekonsiliasi
Untuk mengembalikan demokrasi ke jalurnya yang tepat, rekonsiliasi antara berbagai pihak yang bertikai mutlak dilakukan. Harus diakui, penguasa militer telah gagal menciptakan rekonsiliasi antara berbagai kelompok di Mesir. Bahkan, dalam kubu penguasa pun, elemen-elemen pendukung kudeta kini mulai terpecah belah. Partai Nour yang merepresentasikan politik Islam Salafi memilih hengkang dari kekuasaan. Wakil Presiden Muhammad el Baradei juga memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka memprotes praktik otoritarianisme yang dilancarkan militer.
Di luar itu, negosiasi dengan Ikhwanul Muslimin mengalami jalan buntu. Tawaran militer untuk mengadakan pemilu yang dipercepat ditolak kubu pendukung Mursi tersebut. Sebaliknya, tuntutan Ikhwanul Muslimin untuk mengembalikan Mursi ke kursi presiden tidak bisa diterima militer. Dalam kondisi demikian, sukar untuk berharap perdamaian tercipta melalui upaya-upaya rekonsiliasi domestik. Karena itu, dibutuhkan peran lebih besar dari masyarakat internasional untuk mempertemukan pihak-pihak yang bertikai demi menghentikan konflik.
Jalan pertama yang bisa ditempuh adalah menggunakan forum PBB. Dewan Keamanan PBB perlu mengadakan sidang khusus yang mengagendakan kelanjutan masa depan demokrasi Mesir. Jika perlu, sidang tersebut menelurkan resolusi yang mengutuk aksi represif rezim militer Mesir. Tekanan semacam itu diharapkan mampu melunakkan sikap militer, sehingga menghentikan kekerasan.
Jalan kedua dapat dilakukan secara bilateral oleh negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Mesir. Sebagai negara sahabat, Indonesia harus mengambil peran lebih aktif. Negara kita perlu mengirimkan utusan khusus untuk melakukan mediasi. Hal tersebut penting dilakukan tidak untuk kepentingan Mesir semata, tetapi juga kepentingan Indonesia. Sebab, instabilitas Mesir dapat mengancam sekitar 5.000 WNI yang tinggal di negara tersebut.
Presiden Yudhoyono hendaknya mengambil inisiatif membantu penyelesaian krisis Mesir karena secara historis Indonesia sesungguhnya berutang budi kepada Negeri Piramida itu. Mesir, sahabat sejati Indonesia sejak bayi republik lahir, perlu mendapat uluran tangan persahabatan dari kita. Modal historis itulah yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk berperan aktif mendorong rekonsiliasi Mesir. Apalagi, Indonesia punya pengalaman beralih dari rezim otoriter yang lama berkuasa, juga dengan berdarah-darah, tapi mampu merekonsiliasi diri. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar