|
OKEZONENEWS,
05 Juli 2013
Kasus korupsi simulator SIM,
proyek Hambalang, century, dan sederet kasus korupsi yang mewarnai negeri ini,
membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap para wakilnya di Senayan.
Gebrakan baru yang dibuat ICW dengan mengeluarkan pernyataan mengenai indikator
dan merilis nama 36 anggota/calon anggota DPR yang ragu terhadap
pemberantasan korupsi menuai kontroversi.
Para anggota DPR yang namanya tercantum dalam daftar rilis ICW pun langsung menunjukkan berbagai macam reaksi, ada yang menyikapi biasa saja dan ada pula yang menyikapi dengan cara emosional dengan menyerang balik ICW bahwa apa yang disampaikan oleh ICW tidak berdasarkan data yang akurat sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan pihak ICW juga tidak mau kalah, mereka menyerang balik bahwa data yang dirilis berdasarkan hasil riset yang relevan. Kedua kubu sama-sama saling menguatkan argumen, lantas siapa yang benar dan siapa yang salah?
Perseteruan antara DPR vs ICW menjadi tontonan yang spektakuler menjelang Pemilu 2014, bagaimana tidak? Pernyataan yang dikeluarkan ICW seolah menjadi penghalang bagi anggota/calon anggota DPR yang akan maju dalam Pemilu 2014 nanti. Dalam ajang Pemilu 2014 para anggota/calon anggota DPR perlu mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, namun gebrakan ICW yang membuat rilis daftar nama 36 anggota/calon anggota DPR yang ragu terhadap pemberantasan korupsi seolah membuat citra para anggota/calon anggota DPR jatuh.
Ada beberapa hal yang perlu dikritisi bersama. Yang pertama mengenai indikator terhadap anggota/calon anggota DPR yang ragu terhadap pemberantasan korupsi, dari kelima indikator tersebut yang kuat buktinya hanyalah poin pertama saja sedangkan untuk poin kedua sampai kelima masih memerlukan data yang akurat untuk membuktikannya dalam hal melakukan tindakan korupsi.
Indikator pertama menyebutkan pernah telibat kasus suap/korupsi dengan keputusan pengadilan yang bersifat inkrah, indikator ini sah-sah saja bila digunakan sebagai penilaian terhadap anggota/calon anggota yang akan maju dalam Pemilu 2014 nanti, karena tidak mungkin rakyat akan memilih wakilnya yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Namun indikator lain yang dikemukakan oleh ICW kurang menguatkan dalam hal bukti otentik. Pernah disebut dalam persidangan perkara korupsi, mendapatkan peringatan, mengeluarkan pernyataan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi dan usulan-usulan untuk merevisi UU KPK itu abstrak, hanya berdasarkan persepsi dan sulit untuk menemukan bukti yang akurat bahwa “DIA” bersalah. Maka dari itu ICW harus merevisi indikator yang kurang kuat dalam hal pembuktian melakukan tindak pidana korupsi karena tidak mudah untuk membuktikan sekaligus membeberkan siapa saja yang terlibat kasus korupsi seiring kelihaian para koruptor dalam menyembunyikan kedoknya.
Selain itu, pengeluaran pernyataan indikator terhadap anggota/calon anggota legislatif sangatlah sensitif mengingat waktu Pemilu 2014 yang semakin dekat. Pernyataan yang dikeluarkan ICW sangatlah berpengaruh terhadap anggota/calon anggota legislatif dalam menghadapi pertarungan di Pemilu 2014 nanti, karena biar bagaimanapun kasus korupsi mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi mereka yang akan tampil dalam Pemilu 2014. Hal ini merupakan hantaman terberat bagi para anggota/calon anggota legislatif untuk mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat.
Kita sepakat dalam negara yang menganut paham demokratis ini kebebasan menilai siapapun itu merupakan hal yang sah-sah saja, namun pernyataan yang dikeluarkan ICW sebenarnya masih bisa diperdebatkan baik dalam hal penentuan indikator maupun waktu pengeluaran pernyataan tersebut. Terlebih lagi sekarang masyarakat sudah jauh lebih kritis dalam menanggapi suatu hal. Mengapa ICW mengeluarkan pernyataan tersebut menjelang pemilu?
Padahal tahun-tahun sebelumnya korupsi sudah marak dilakukan oleh para anggota legislatif di senayan, jelas hal ini menuai kontroversi dengan dugaan adanya permainan politik di balik layar, siapa tahu bahwa rilis yang dikeluarkan ICW merupakan pesanan pihak lain yang ingin menjatuhkan pihak lain. Ini bisa dijadikan pelajaran bagi ICW agar lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan.
Di sisi lain, reaksi yang berlebihan dari para anggota DPR yang masuk dalam daftar rilis ICW juga mengundang pertanyaan. Mengapa mereka harus bersikap emosional? Mengapa mereka tidak bersikap tenang dan lebih menunjukkan kemampuan inteketual mereka dalam hal menanggapi pernyataan yang di keluarkan oleh ICW?
Sikap emosional yang ditunjukkan oleh para anggota DPR yang namanya masuk dalam rilis ICW membuat nilai minus bagi citra mereka sendiri. Sebenarnya bila mereka benar-benar bersih dari tuduhan tersebut harusnya janganlah menunjukkan sikap emosional, karena dengan menanggapinya secara emosi berarti sama saja dengan “merasa” melakukan. Mereka sebenarnya tidak perlu panik, emosi apalagi mengajak bertengkar dalam setiap acara di stasiun tv. Tunjukkan kepada masyarakat dengan cara yang elegan dan kemampuan intelektual yang mereka miliki bahwa mereka bebas dari tindak pidana korupsi. Tentunya masyarakat yang kini semakin kritis akan menilainya mana yang benar dan mana yang salah.
Pertarungan antara DPR dan ICW merupakan tontonan pembuka menjelang Pemilu 2014, mana yang benar dan mana yang salah masyarakat tentu bisa menilainya sendiri. Namun, satu hal yang perlu diingat, korupsi merupakan kejahatan nomor satu di negeri ini, semua berawal dari diri kita sendiri, dari individu masing-masing, bukan dari hukum yang “memble” serta bukan dari pemimpin yang terkesan tidak tegas, tapi dengan keimanan, komitmen yang kuat serta idealisme yang tinggi, mari kita bertekad untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun. ●
Para anggota DPR yang namanya tercantum dalam daftar rilis ICW pun langsung menunjukkan berbagai macam reaksi, ada yang menyikapi biasa saja dan ada pula yang menyikapi dengan cara emosional dengan menyerang balik ICW bahwa apa yang disampaikan oleh ICW tidak berdasarkan data yang akurat sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan pihak ICW juga tidak mau kalah, mereka menyerang balik bahwa data yang dirilis berdasarkan hasil riset yang relevan. Kedua kubu sama-sama saling menguatkan argumen, lantas siapa yang benar dan siapa yang salah?
Perseteruan antara DPR vs ICW menjadi tontonan yang spektakuler menjelang Pemilu 2014, bagaimana tidak? Pernyataan yang dikeluarkan ICW seolah menjadi penghalang bagi anggota/calon anggota DPR yang akan maju dalam Pemilu 2014 nanti. Dalam ajang Pemilu 2014 para anggota/calon anggota DPR perlu mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat, namun gebrakan ICW yang membuat rilis daftar nama 36 anggota/calon anggota DPR yang ragu terhadap pemberantasan korupsi seolah membuat citra para anggota/calon anggota DPR jatuh.
Ada beberapa hal yang perlu dikritisi bersama. Yang pertama mengenai indikator terhadap anggota/calon anggota DPR yang ragu terhadap pemberantasan korupsi, dari kelima indikator tersebut yang kuat buktinya hanyalah poin pertama saja sedangkan untuk poin kedua sampai kelima masih memerlukan data yang akurat untuk membuktikannya dalam hal melakukan tindakan korupsi.
Indikator pertama menyebutkan pernah telibat kasus suap/korupsi dengan keputusan pengadilan yang bersifat inkrah, indikator ini sah-sah saja bila digunakan sebagai penilaian terhadap anggota/calon anggota yang akan maju dalam Pemilu 2014 nanti, karena tidak mungkin rakyat akan memilih wakilnya yang pernah terlibat dalam kasus korupsi. Namun indikator lain yang dikemukakan oleh ICW kurang menguatkan dalam hal bukti otentik. Pernah disebut dalam persidangan perkara korupsi, mendapatkan peringatan, mengeluarkan pernyataan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi dan usulan-usulan untuk merevisi UU KPK itu abstrak, hanya berdasarkan persepsi dan sulit untuk menemukan bukti yang akurat bahwa “DIA” bersalah. Maka dari itu ICW harus merevisi indikator yang kurang kuat dalam hal pembuktian melakukan tindak pidana korupsi karena tidak mudah untuk membuktikan sekaligus membeberkan siapa saja yang terlibat kasus korupsi seiring kelihaian para koruptor dalam menyembunyikan kedoknya.
Selain itu, pengeluaran pernyataan indikator terhadap anggota/calon anggota legislatif sangatlah sensitif mengingat waktu Pemilu 2014 yang semakin dekat. Pernyataan yang dikeluarkan ICW sangatlah berpengaruh terhadap anggota/calon anggota legislatif dalam menghadapi pertarungan di Pemilu 2014 nanti, karena biar bagaimanapun kasus korupsi mempunyai dampak yang sangat signifikan bagi mereka yang akan tampil dalam Pemilu 2014. Hal ini merupakan hantaman terberat bagi para anggota/calon anggota legislatif untuk mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat.
Kita sepakat dalam negara yang menganut paham demokratis ini kebebasan menilai siapapun itu merupakan hal yang sah-sah saja, namun pernyataan yang dikeluarkan ICW sebenarnya masih bisa diperdebatkan baik dalam hal penentuan indikator maupun waktu pengeluaran pernyataan tersebut. Terlebih lagi sekarang masyarakat sudah jauh lebih kritis dalam menanggapi suatu hal. Mengapa ICW mengeluarkan pernyataan tersebut menjelang pemilu?
Padahal tahun-tahun sebelumnya korupsi sudah marak dilakukan oleh para anggota legislatif di senayan, jelas hal ini menuai kontroversi dengan dugaan adanya permainan politik di balik layar, siapa tahu bahwa rilis yang dikeluarkan ICW merupakan pesanan pihak lain yang ingin menjatuhkan pihak lain. Ini bisa dijadikan pelajaran bagi ICW agar lebih bijaksana dalam mengeluarkan pernyataan.
Di sisi lain, reaksi yang berlebihan dari para anggota DPR yang masuk dalam daftar rilis ICW juga mengundang pertanyaan. Mengapa mereka harus bersikap emosional? Mengapa mereka tidak bersikap tenang dan lebih menunjukkan kemampuan inteketual mereka dalam hal menanggapi pernyataan yang di keluarkan oleh ICW?
Sikap emosional yang ditunjukkan oleh para anggota DPR yang namanya masuk dalam rilis ICW membuat nilai minus bagi citra mereka sendiri. Sebenarnya bila mereka benar-benar bersih dari tuduhan tersebut harusnya janganlah menunjukkan sikap emosional, karena dengan menanggapinya secara emosi berarti sama saja dengan “merasa” melakukan. Mereka sebenarnya tidak perlu panik, emosi apalagi mengajak bertengkar dalam setiap acara di stasiun tv. Tunjukkan kepada masyarakat dengan cara yang elegan dan kemampuan intelektual yang mereka miliki bahwa mereka bebas dari tindak pidana korupsi. Tentunya masyarakat yang kini semakin kritis akan menilainya mana yang benar dan mana yang salah.
Pertarungan antara DPR dan ICW merupakan tontonan pembuka menjelang Pemilu 2014, mana yang benar dan mana yang salah masyarakat tentu bisa menilainya sendiri. Namun, satu hal yang perlu diingat, korupsi merupakan kejahatan nomor satu di negeri ini, semua berawal dari diri kita sendiri, dari individu masing-masing, bukan dari hukum yang “memble” serta bukan dari pemimpin yang terkesan tidak tegas, tapi dengan keimanan, komitmen yang kuat serta idealisme yang tinggi, mari kita bertekad untuk tidak melakukan korupsi sekecil apapun. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar