"Sudah
saatnya Indonesia juga aktif memanfatkan momentum untuk mendekati China
sebagai mitra strategis"
TANGGAL 5 Maret 2013 sampai 10 hari ke
depan China menggelar hajat besar di Balai Agung Rakyat Beijing yang akan
mengubah wajah pemerintahan negara tersebut, yaitu Kongres Rakyat Nasional
(KRN), mirip parlemen dan badan tertinggi kekuasaan negara. Kegiatan itu
menindaklanjuti Kongres Ke-18 Partai Komunis China sekitar tiga bulan
lalu yang memilih Xi Jinping sebagai sekretaris jenderal (sekjen), posisi
puncak dalam struktur partai.
Sistem politik China menganut dua garis
pemerintahan. Pertama; garis partai atau kepemimpinan partai, dan kedua;
garis pemerintah. Berdasarkan garis pemerintah, 1,3 miliar penduduk memilih
para wakil mereka di parlemen (Kongres Rakyat Nasional), baik untuk tingkat
kota, kabupaten, maupun pusat. Di tingkat nasional, China memiliki hampir
3.000 wakil rakyat.
Penyelenggaraan kongres rakyat setiap lima
tahun dan pada Maret bersidang pleno guna mendengarkan laporan tahunan dari
pemerintah. Tugas dan fungsi kongres antara lain memilih presiden dan wakil
presiden, jaksa agung dan Mahkamah Agung Rakyat, Komisi Militer Pusat,
serta Dewan Negara yang di dalamnya termasuk perdana menteri dan organ
kementerian.
Sebagai lembaga tertinggi dalam stuktur
pemerintahan, KRN terdiri atas 34 delegasi yang mewakili provinsi, wilayah
administrasi khusus, kota khusus, daerah otonomi dan komisi militer.
Masing-masing delegasi mempunyai ketua, wakil ketua, dan anggota.
Dalam menjalankan tugas, mereka membentuk
Komite Tetap, yang beranggotakan personel kongres. Kongres Rakyat Nasional
berwenang memutuskan masalah strategis semisal perang, sedangkan Komite
Tetap mengambil keputusan terkait penandatanganan perjanjian dengan luar
negeri. Salah satu hak dan tugas penting lain KRN adalah mengangkat/
memberhentikan pejabat tinggi, termasuk menentukan anggota pimpinan
instansi tertinggi negara.
Level di bawahnya adalah Kongres Rakyat
Daerah (KRD), yang mempunyai hak memilih/ memberhentikan anggota pimpinan
pemerintah rakyat di tingkat daerah, serta ketua Mahkamah Rakyat dan ketua
Kejaksaan Rakyat di tingkat daerah.
Salah satu agenda utama KRN adalah sidang
sesi pertama yang akan memilih pejabat pemerintah, seperti presiden,
perdana menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Kemudian presiden menunjuk
para menteri yang juga harus kembali disetujui oleh kongres.
Presiden dan pejabat tinggi dipilih untuk
masa lima tahun, bahkan bisa 10 tahun. Presiden yang dipilih menggantikan
Hu Jintao adalah Xi Jinping yang sebelumnya wakil presiden. Jinping yang
tiga bulan lalu juga terpilih sebagai sekjen partai adalah kandidat tunggal
presiden.
Dalam tradisi sistem partai tunggal, posisi
sekjen partai adalah posisi puncak dalam pengaderan untuk dipersiapkan
menjadi presiden. Beberapa anggota Komite Tetap akan menjadi perdana
menteri, ketua parlemen, wakil presiden, dan wakil perdana menteri. Kongres
Rakyat Nasional inilah yang menjadi legitimasi pemimpin baru negara
tersebut.
Tiga bulan sebelum diputuskan menjadi
presiden, Xi Jinping banyak melakukan persiapan, semisal mengunjungi
sejumlah daerah dengan penampilan sederhana guna menyerap aspirasi dan
melihat langsung kondisi rakyat. Kegiatan itu diliput khusus oleh
media-media pemerintah.
Tantangan
Baru
Ia juga mengundang 30 ahli bidang khusus
dari luar negeri yang menjadi dosen di beberapa universitas terkemuka di
China guna memberi masukan terkait pembangunan dan kebijakan China dalam
urusan dalam dan luar negeri. Salah satu dari para ahli itu adalah Prof Dr
Edi Wibowo, asal Kebumen, yang menjadi dosen tetap Beijing Foreign Study University.
Banyak isu dan tantangan yang mengadang pemimpin baru China. Dari dalam
negeri beberapa isu menarik dan tetap menjadi fokus adalah memerangi
korupsi, memeratakan pembangunan antara wilayah timur dan barat, dan
mencari jawaban terkait keinginan melepas beberapa daerah yang bergejolak,
semisal Tibet.
Keterbukaan arus informasi dunia maya juga
menjadi isu menarik karena negeri itu memiliki sekitar 600 juta pengguna
internet, terbesar didunia. Walaupun banyak jejaring sosial dari luar China
diblokir, mereka punya jejaring sosial sendiri. Kemeluasan akses internet
yang memberi banyak informasi dari luar membuat generasi muda mulai berani
bersikap dan berpikir kritis terhadap pemerintah.
Pada tataran internasional, China yang
akhir-akhir ini disibukkan oleh sengketa perebutan Pulau Diaoyu (Senkaku
versi Jepang), menjadi salah satu pemain kunci dari Asia, baik secara
ekonomi maupun politik, dalam rezim internasional yang masih dihegemoni
kekuatan Barat.
Menjadi kekuatan besar menjadi tantangan
tersendiri bagi pemerintahan baru, guna meneruskan kebijakan pemimpin
sebelumnya, supaya tetap bisa menempatkan posisi China dalam menjaga
perdamaian global. Upaya yang dilakukan antara lain mendekati negara-negara
di kawasan regional, seperti Asia dan Afrika.
Sudah saatnya Indonesia juga aktif memanfaatkan
momentum untuk mendekati China sebagai mitra strategis dalam beberapa hal
sehingga kita tak cukup hanya ''bermesraan'' dengan Barat seperti saat ini.
Pendekatan terhadap China tentu dengan tetap menempatkan kepentingan
nasional di atas segala-galanya. ●
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar