Publik Berkurban bagi Demokrasi

Publik Berkurban bagi Demokrasi Syamsuddin Haris ;  Profesor Riset LIPI

KOMPAS, 23 Oktober 2012

Hasil survei nasional Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) yang dirilis akhir pekan lalu menggarisbawahi dukungan publik, hampir 80 persen, terhadap demokrasi relatif tinggi.Potret empiris ini menepis anggapan bahwa seolah-olah masyarakat rindu Orde Baru. Namun, kualitas kinerja pemerin-tahan dan lembaga-lembaga demokrasi tak kunjung lebih baik? Sebelumnya kajian Freedom House Institute yang dirilis Kompas (19/9) menengarai merosotnya kualitas pemerintahan dan demokrasi di negeri kita dibandingkan dengan pencapaian dua tahun sebelumnya (2010). Pada Juni 2012, lembaga Fund for Peace, juga berpusat di Amerika Serikat, menempatkan Indonesia dalam kategori negara hampir gagal dan berada di peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia. Skala tindak pidana korupsi yang masih merajalela, tindak kekerasan dan anarkisme yang mengancam pluralitas, serta pengurasan sumber daya alam yang tak terkendali adalah beberapa contoh saja yang mengindikasikan hal itu. Sementara itu, pemerintah melalui kerja sama Badan Peren- canaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 2009 bahkan sudah merilis hasil kajian bertajuk ”Indeks Demokrasi Indonesia” yang mengonfirmasi rendahnya kualitas kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang dihasilkan pemilu yang kian bebas dan langsung. Kajian yang mengadopsi sebagian instrumen Freedom House dan dilakukan di 33 provinsi itu menemukan bahwa meski indeks kebebasan sipil relatif tinggi, indeks hak-hak politik dan indeks kinerja lembaga demokrasi seperti pemerintah, parlemen, dan lembaga peradilan relatif rendah. Refleksi Kekecewaan Di luar hasil kajian di atas, sejumlah lembaga survei lain sebenarnya sudah merilis temuan serupa: merosotnya kepercayaan publik terhadap partai politik, parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah. Karena itu, cukup menggembirakan bahwa tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap demokrasi relatif tinggi dibandingkan dengan proporsi responden yang menolak sistem demokrasi sebagaimana dikonfirmasi survei LIPI. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja institusi demokrasi ternyata berbanding terbalik dengan tingkat dukungan dan harapan terhadap sistem demokrasi. Fakta lapangan ini sekurang-kurangnya menggambarkan tiga kecenderungan. Pertama, relatif besarnya harapan masyarakat akan terwujudnya ideal-ideal demokrasi sebagai sistem politik yang dianggap lebih menjanjikan dibandingkan dengan sistem politik lainnya. Mayoritas masyarakat kita sadar bahwa politisi partai dan pejabat publik di parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah belum memenuhi harapan sehingga mereka memberi penilaian kritis terhadap kinerja institusi demokrasi. Tak jauh berbeda dengan hasil survei lain, temuan tim LIPI mengonfirmasi tingkat kepercayaan terhadap parpol, parlemen, dan lembaga peradilan berkisar 23-32 persen. Kedua, temuan itu mengindikasikan bahwa pengorbanan dan kesabaran masyarakat tampaknya merupakan modal politik terpenting bagi tegak dan bertahannya demokrasi di negeri ini. Meski hanya 12,8 persen responden yang merasa bisa memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan serta sekitar 30,1 persen yang beranggapan bahwa keluhan mereka diperhatikan oleh pejabat publik, hal itu tak mengurangi kepercayaan dan dukungan publik terhadap sistem demokrasi. Harapan itu terus dirajut dari satu pemilu ke pemilu dan dari pilkada ke pilkada berikutnya meski tak kunjung bisa dipenuhi para pejabat publik terpilih. Unjuk rasa dan demonstrasi akhirnya menjadi pilihan mengungkapkan kekecewaan atas kinerja lembaga-lembaga demokrasi memenuhi harapan publik. Ketiga, praktik demokrasi pasca-Orde Baru tampaknya masih terbatas pada  pembentukan institusi-institusi demokrasi, seperti parpol, pemilu, parlemen, lembaga peradilan, dan pemerintah-pemerintah hasil pemilu dan pilkada. Pada saat yang sama infrastruktur dasar demokrasi itu belum terisi para politisi, wakil rakyat, dan para penyelenggara negara yang memiliki keberpihakan kepada nasib rakyat dan bangsa kita. Tak mengherankan jika meski pemerintah pusat dan daerah berganti setiap lima tahun, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berjalan terus. Seharusnya Malu Kepercayaan dan dukungan publik terhadap demokrasi sudah tentu melegakan dan menggembirakan. Namun, fakta lapangan seperti ini semestinya tidak berhenti sekadar sebagai hasil survei ataupun kajian akademik belaka. Sebaliknya, temuan hasil survei seharusnya bisa menjadi cambuk bagi politisi parpol, wakil rakyat, dan para penyelenggara negara introspeksi dan koreksi diri. Lebih jauh lagi, para elite politik yang memperoleh mandat dari rakyat melalui pemilu dan pilkada mestinya merasa malu dengan fakta begitu besar pengorbanan publik bagi demokrasi. Betapa tidak, setiap menjelang pemilu dan pilkada, publik merajut kembali harapan mereka akan hari esok yang lebih baik. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada yang relatif tinggi mencerminkan hal itu. Namun, problemnya, para elite politik cenderung menyalahgunakan mandat rakyat dan kekuasaan mereka untuk kepentingan yang bersifat pribadi, kelompok, dan golongan sendiri. Karena itu, tantangan terbesar negeri ini bukanlah soal ”kesiapan” rakyat kita berdemokrasi seperti sinyalemen sebagian kalangan. Tantangan terbesar justru terletak pada masih buruknya kualitas komitmen etis para politisi dan elite penyelenggara negara dalam memenuhi harapan publik. Seperti tampak pada realitas politik kontemporer, politisi dan elite penyelenggara negara hanya pintar memobilisasi, memanfaatkan, bahkan memanipulasi dukungan rakyat dalam pemilu dan pilkada, tetapi cenderung abai dalam mengelola kekuasaan mereka secara benar dan bertanggung jawab. Dalam hubungan ini sudah waktunya fokus perhatian kita dialihkan dari sekadar merancang prosedur pemilu dan pilkada yang demokratis ke arah rancang-bangun institusi-institusi demokrasi yang berkinerja lebih baik dan akuntabel. Pertanyaannya, apakah para politisi, wakil rakyat, dan pejabat publik siap serta mau ”berkurban” bagi kejayaan negeri kita? ●