Bersiasat

Bersiasat

Rhenald Kasali ; Guru Besar FE-UI

KOMPAS, 22 Agustus 2012

Manusia bersiasat adalah biasa. Namun, di dunia akademis, pemimpin yang bersiasat identik dengan ”berpolitik”.

Pada tingkatan tertentu, bersiasat mengandung arti pengkhianatan terhadap kebenaran atau bermuslihat. Dan, dalam kepemimpinan akademis, hal seperti ini sangat tak disukai, bahkan menciptakan kegelisahan.

Namun, ketika politik menjadi panglima dan suara menteri menjadi sangat menentukan, sulit dihindari calon rektor tidak ”berpolitik”. Suara menteri sangat menentukan dalam segala hal: sejak pemilihan sampai penurunan atau saat rektor melakukan kejahatan sekalipun.

Hubungan dengan kementerian menentukan anggaran dan karier seorang rektor di masa depan. Orang yang diinginkan warga kampus bisa tidak terpilih dan yang bersiasat tak bisa segera diganti sepanjang pemerintah berpendapat lain.

Demikianlah kisruh yang diawali dari Universitas Indonesia (UI). Seperti Merapi yang terbatuk-batuk, ia hanya bisa menggetarkan bumi, sampai magmanya berhasil diletupkan. Selama katup pelepasnya disumbat, ia hanya bisa meleleh dan berceloteh. Sementara mereka yang tidak paham hanya melihat dua kubu berseberangan dan rencana kudeta, yang seakan-akan pula bisa diselesaikan penengah dari luar.

Namun, alih-alih melepas katup, penyumbatnya justru ditambah sehingga energi di bawah menguat dan ledakan tak terhindarkan.

Perspektif Penengah

Suka atau tidak suka, siasat akan berhadapan dengan siasat. Kultur akademis adalah mempertanyakan sesuatu dan menguji hipotesis sehingga pemimpin yang bersiasat cepat terungkap. Namun, sekali masyarakat akademis dipimpin oleh rektor yang bersiasat, penyelesaiannya menjadi rumit. Yang satu berpolitik, yang lain menguji dan membongkarnya.

Maka, para wali amanah dan penguasa perlu mereposisi perspektif. Dari perspektif pecundang menjadi perspektif pemenang, merebut hati dan pikiran warga kampus yang muak pada kultur bersiasat.

Seorang rektor yang berkuasa dengan pola pikir ”bersiasat” akan menempuh banyak cara untuk menghindari kontrol dan tata kelola. Padahal, tata kelola adalah prasyarat bagi terbentuknya universitas kelas dunia yang diabdikan untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Tanpa tata kelola yang baik, universitas hanya menjadi menara gading. Perubahan berorientasi pada bangunan fisik, sementara sumber daya berubah menjadi beban dan prestasi menjadi prestise. Seperti kerajaan ”kebenaran” Yunani yang beralih menjadi ortodoks, lalu berevolusi menjadi heresies (juragan kebenaran).

Kepemimpinan berbasiskan ”siasat” di kampus akan menyesatkan dan mengadu domba. Arah dan tujuan tidak konsisten. Kemarin bersekutu dengan kelompok mahasiswa beraliran keras, tetapi saat kedudukan terancam, beralih kepada kelompok moderat yang punya pandangan lebih humanis. Akan tetapi, ini hanyalah skenario pertahanan yang tidak didasarkan karakter. Sama halnya dalam menghadapi pemerintah. Dulu membela otonomi, tetapi begitu kedudukan terancam, otonomi ditukar satuan kerja kementerian.

Lantas, bagaimana penengah yang didatangkan dari luar? Rektor yang bersiasat tak akan membiarkan penengah menemukan kebenaran. Di UI, Majelis Wali Amanat (MWA) yang mewakili masyarakat bukanlah hadir karena kehendak mereka. Sebagian besar hadir karena ”ada kelompok berkepentingan yang membawa”, baik calon rektor maupun yang ingin mempertahankannya. Sampai di sini para anggota MWA tentu perlu melakukan refleksi: siapa yang membawa saya ke sini dan apa yang dituntut orang itu dari saya? 

Apakah saya telah ikut menjadi bagian dari masalah dan ikut bersiasat atau menjadi solusi dengan memperbaiki perspektif?

”Siapa yang membawa” membentuk perspektif dan gambaran penyelesaian. Bila perspektifnya status quo, dapat dipastikan sama-sama bersiasat memadamkan pemberontakan. Bila perspektifnya adalah tata kelola, dapat dipastikan arahnya adalah penyelesaian. Jadi, sudah tepatkah perspektifnya dan sudah diujikah kebenarannya?

Bukan Kekuasaan

Banyak orang berpikir kekuasaan adalah sumber korupsi. Saya tidak menyanggahnya. Namun, Aung San Suu Kyi mengatakan, ”Bukanlah kekuasaan yang membuat seseorang korup, melainkan rasa takut. Takut mempertanggungjawabkan perbuatan membuat seseorang takut kehilangan jabatan.”

Warga UI tentu tak ingin kekisruhan berumur lama seperti penderitaan Suu Kyi. Namun, pjs rektor utusan pemerintah yang baru mulai bekerja punya banyak pilihan. Mempertahankan kekisruhan dengan perspektif mereka yang takut ”kehilangan” atau dengan perspektif kebenaran dan mengembalikan tata kelola.

Jika ingin mengembalikan kultur akademik, menghentikan kisruh, mengembalikan UI sebagai kampus rakyat kelas dunia, ”dengarkanlah” dari para pendidik berdedikasi yang sehari-hari menyaksikan kepemimpinan yang bermasalah. Mereka adalah akademisi yang jauh dari ambisi jabatan, tidak suka bersiasat, selain ingin berkarya dan menciptakan impak. Mereka tahu apa yang harus diperbaiki. ●