Revitalisasi Konkret Pancasila

Revitalisasi Konkret Pancasila

Novita Wijayanti ; Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Ketua DPD KNPI Jawa Tengah

SUMBER :  SUARA MERDEKA, 2 Juni 2012

HARI lahir Pancasila pada 1 Juni kemarin menjadi momentum yang tepat untuk merevitalisasi dasar negara itu. Kita tidak perlu lagi memperdebatkan eksistensinya dalam perspektif intelektual, politik, dan konstitusi.

Jauh lebih penting bagaimana merevitalisasinya supaya kandungan nilai-nilai luhur dan rohnya tercermin dalam praktik keseharian berbangsa dan bernegara.

Metafora dengan tubuh manusia, upaya merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila  bermakna memosisikan dasar negara itu sebagai satu kesatuan tubuh, utuh bukan hanya sebagai kepala melainkan juga menjadi tangan dan kaki. Artinya penjabaran nilai-nilai itu harus pada kerangka yang lebih nyata, tidak sebatas dalam ranah ide dan gagasan.

Pasalnya, saat ini realitas kehidupan sehari-hari yang justru menunjukkan paradoks, termasuk di Jateng. Terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya, masih banyak tindakan kesewenang-wenangan. Belum lagi makin renggangnya nilai-nilai toleransi di provinsi ini, yang berujung pada perpecahan kesatuan dan persatuan, serta makin termaginalkan kelompok minoritas.

Kemudian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud, yang bisa kita lihat dari kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam konteks nasional,  pembangunan ekonomi berbasis pertumbuhan justru mempertajam kesenjangan pembangunan yang berujung pada munculnya konflik di sejumlah daerah.

Sangat ironis ketika Papua, sebagai salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam berlimpah, faktanya memiliki persentase terbesar penduduk miskin, bahkan terendah kualitas SDM-nya. Pada saat yang sama pembangunan telah mencabut nilai-nilai kebudayaan, misalnya keterpinggiran semangat gotong royong oleh individualisme.

Padahal gotong royong, bersama-sama asas kekeluargaan, menjadi modal dasar pembangunan ekonomi, yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu. Pembangunan ekonomi semestinya juga linier dengan pemerataan, artinya pembangunan harus mampu menyelesaikan persoalan disparitas pembangunan antardaerah.

Pemberian Proteksi

Pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat juga harus diletakkan pada pembangunan SDM dan pembangunan kebudayaan yang tampaknya telah terlewatkan. Ke depan, orientasi pembangunan ekonomi di Jateng harus konsisten mendasarkan secara utuh pada nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan dan jaminan kesejahteraan kelompok mayoritas di Jateng, yakni petani, buruh, nelayan, pelaku UKM, dan pegiat koperasi, yang semuanya masih termarginalkan. Pemprov dan pemkab/pemkot seharusnya memberi proteksi ekonomi kepada kelompok itu.

Dalam kerangka pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat, perhatian dalam bentuk alokasi anggaran atau proyek pembangunan perlu ditingkatkan bagi daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) yang masih tertinggal. Keadilan sosial dalam pengelolaan anggaran belanja (APBN/APBD) semestinya diwujudkan lewat peningkatan anggaran yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok itu.

Pembangunan ekonomi dengan berlandaskan roh Pancasila diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, keadilan sosial dalam sektor pendidikan dan kesehatan di Jawa Tengah menjadi sangat penting. Sistem dan akses pendidikan dan kesehatan harus dibangun berdasarkan prinsip murah dan berkualitas.

Keadilan sosial pun seharusnya berorientasi ke depan. Termasuk eksplorasi sumber daya alam di provinsi ini tidak boleh dilakukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi saat ini tapi juga harus diarahkan pada kelestarian lingkungan dan meningkatnya kualitas kehidupan pada masa mendatang. ●