Mereposisi Ujian Nasional
Biyanto, Dosen IAIN Sunan Ampel,
Ketua Majelis
Dikdasmen PW Muhammadiyah Jatim
SUMBER
: SINDO, 02 Mei 2012
Hajatan
akbar ujian nasional (UN) untuk SMA/SMK/MA dan SMP/MTs/SMPLB telah usai. Agenda
yang tersisa adalah UN SD/MI/SDLB yang akan dilaksanakan pada 7–9 Mei.
Seperti
tahun-tahun sebelumnya,UN tahun ini juga masih diwarnai isu kebocoran soal dan
beredarnya paket kunci jawaban.Kebocoran soal dan kunci jawaban mata pelajaran
Matematika dalam UN SMP sebagaimana dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW)
di wilayah Jabodetabek menjadi salah satu contoh. Kasus tersebut kini sedang
dalam pengusutan Pusat Penilaian Kependidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan
Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud (SINDO, 30/4).
Apa pun hasil pengusutan Puspendik, kejadian itu patut disayangkan karena pemerintah sejatinya telah mengerahkan seluruh sumber daya sipil dan militer untuk mengamankan UN. Dengan jujur bahkan harus dikatakan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia ini yang perhatiannya terhadap ujian melebihi negara kita. Selain kebocoran soal, UN juga diwarnai kejadian yang menunjukkan ketakjujuran (dishonesty).
Budaya sontek yang melibatkan siswa, guru, dan pengawas masih umum terjadi. Banyak pihak mengatakan bahwa ketakjujuran ini merupakan akibat dari tekanan yang luar biasa dari UN. Tekanan itu misalnya berupa tuntutan dari orang tua dan sekolah untuk lulus. Orang tua jelas berkepentingan dengan kelulusan anaknya untuk melanjutkan studi. Sementara sekolah berkepentingan dengan tingkat kelulusan siswa karena berkaitan dengan citra lembaga.
Di luar kepentingan pendidikan, UN ternyata juga menjadi perhatian pejabat publik seperti menteri, gubernur, kepala dinas pendidikan, dan bupati/wali kota. Mereka menaruh perhatian karena keberhasilan UN dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan citranya sebagai pejabat publik. Karena itu, banyak kepala daerah yang memberikan target kepada kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan kelulusan siswa.
Kepala dinas pendidikan meneruskan perintah atasannya dengan mengundang kepala-kepala sekolah.Tujuannya jelas, agar kepala sekolah menyukseskan UN. Karena diperintahkan kepala dinas pendidikan, kepala sekolah pun tidak mau kalah. Mereka kemudian membentuk tim sukses yang melibatkan guruguru di sekolah. Strategi menyukseskan UN pun diatur, mulai dari caracara yang normal hingga yang tak normal.
Cara yang normal tentu dengan melakukan proses belajar-mengajar yang baik dan memperbanyak try out soal-soal UN. Biasanya setelah semua ikhtiar dilakukan, para guru pun mengajak siswa untuk memperkuat kondisi spiritualnya. Karena itu, jangan heran jika saat menjelang UN selalu terjadi peningkatan religiositas siswa. Budaya doa bersama pun menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan sekolah.
Sementara cara-cara yang tidak normal dilakukan guru seperti mengajak siswa ke tempattempat yang dianggap keramat/ suci untuk bermohon sukses UN. Bahkan ada juga kejadian siswa diminta untuk meminum air atau membawa pensil yang telah dibacakan doadoa tertentu.Itu semua dilakukan untuk memperkuat sugesti siswa. Beberapa kejadian tersebut sekadar menunjukkan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan UN.
Ironinya, fenomena ini terjadi setiap menjelang pelaksanaan UN. Ini belum termasuk anggaran ratusan miliar rupiah yang dihabiskan untuk menyelenggarakan UN. Pertanyaannya, apakah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus melaksanakan UN?
Padahal UN telah banyak menimbulkan ketakjujuran, tekanan psikologis, isu kebocoran soal, serta korban mental dan fisik yang dialami siswa. Bukankah Kemendikbud selalu menekankan pentingnya pendidikan karakter? Pertanyaannya, apa relevansi pendidikan karakter dengan UN? Rasanya belum ada teori yang dapat menjelaskan secara memuaskan keterkaitan pendidikan karakter dengan kebijakan UN.
Perlu Reposisi
Harus diakui, UN merupakan produk politik. Itu karena kebijakan UN merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif sehingga harus dilaksanakan dengan alokasi biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan ini juga yang selalu dikemukakan pemerintah saat merespons tuntutan penghapusan UN.Karena merupakan produk politik, untuk menghapuskan UN, pasti akan memakan waktu yang lama.
Pasti diperlukan lobi-lobi politik untuk menghapuskan kegiatan yang menyerap anggaran ratusan miliar rupiah. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan secara ekonomis pasti akan merasa sangat kehilangan jika UN dihapuskan. Karena itu, langkah yang paling realistis adalah mereposisi fungsi UN. Reposisi fungsi ini dapat dilakukan dengan cara tidak menjadikan UN sebagai komponen kelulusan siswa.
Sejauh ini pemerintah menentukan kelulusan siswa ditentukan oleh komponen ujian sekolah (40%) dan UN (60%).Pemerintah pun selalu beralasan bahwa UN bukan satu-satunya komponen untuk kelulusan siswa. Pemerintah telah memberikan alokasi 40% pada sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Secara normatif yang dikemukakan pemerintah ini benar adanya.Tetapi,fakta menunjukkan bahwa perhatian sekolah pada UN masih sangat dominan. Jika UN tidak dijadikan komponen kelulusan, secara otomatis kelulusan siswa menjadi wewenang guru.
Untuk menilai kelulusan siswa, guru sesungguhnya telah melakukan dengan cara penilaian yang autentik (authentic assessment) dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan mengobservasi perilaku siswa setiap hari. Dari sudut pandang teori evaluasi pendidikan dapat dikatakan bahwa cara ini jauh lebih dapat dipercaya daripada hasil UN. Fungsi UN selanjutnya dapat dikembalikan pada tujuan awalnya, yaitu pemetaan mutu pendidikan.
Berdasar hasil UN pemerintah dapat memetakan mutu pendidikan, memberi penghargaan sekolah yang berhasil, dan secara intensif membina sekolah yang kurang berhasil. Komponen terpenting yang harus dibina adalah guru.
Ini karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Rasanya akan jauh lebih baik kalau anggaran UN dimaksimalkan untuk meningkatkan mutu guru. Dengan guru berkualitas, pendidikan nasional pasti akan diperhitungkan di level dunia. ●
Apa pun hasil pengusutan Puspendik, kejadian itu patut disayangkan karena pemerintah sejatinya telah mengerahkan seluruh sumber daya sipil dan militer untuk mengamankan UN. Dengan jujur bahkan harus dikatakan bahwa tidak ada satu pun negara di dunia ini yang perhatiannya terhadap ujian melebihi negara kita. Selain kebocoran soal, UN juga diwarnai kejadian yang menunjukkan ketakjujuran (dishonesty).
Budaya sontek yang melibatkan siswa, guru, dan pengawas masih umum terjadi. Banyak pihak mengatakan bahwa ketakjujuran ini merupakan akibat dari tekanan yang luar biasa dari UN. Tekanan itu misalnya berupa tuntutan dari orang tua dan sekolah untuk lulus. Orang tua jelas berkepentingan dengan kelulusan anaknya untuk melanjutkan studi. Sementara sekolah berkepentingan dengan tingkat kelulusan siswa karena berkaitan dengan citra lembaga.
Di luar kepentingan pendidikan, UN ternyata juga menjadi perhatian pejabat publik seperti menteri, gubernur, kepala dinas pendidikan, dan bupati/wali kota. Mereka menaruh perhatian karena keberhasilan UN dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan citranya sebagai pejabat publik. Karena itu, banyak kepala daerah yang memberikan target kepada kepala dinas pendidikan untuk meningkatkan kelulusan siswa.
Kepala dinas pendidikan meneruskan perintah atasannya dengan mengundang kepala-kepala sekolah.Tujuannya jelas, agar kepala sekolah menyukseskan UN. Karena diperintahkan kepala dinas pendidikan, kepala sekolah pun tidak mau kalah. Mereka kemudian membentuk tim sukses yang melibatkan guruguru di sekolah. Strategi menyukseskan UN pun diatur, mulai dari caracara yang normal hingga yang tak normal.
Cara yang normal tentu dengan melakukan proses belajar-mengajar yang baik dan memperbanyak try out soal-soal UN. Biasanya setelah semua ikhtiar dilakukan, para guru pun mengajak siswa untuk memperkuat kondisi spiritualnya. Karena itu, jangan heran jika saat menjelang UN selalu terjadi peningkatan religiositas siswa. Budaya doa bersama pun menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan sekolah.
Sementara cara-cara yang tidak normal dilakukan guru seperti mengajak siswa ke tempattempat yang dianggap keramat/ suci untuk bermohon sukses UN. Bahkan ada juga kejadian siswa diminta untuk meminum air atau membawa pensil yang telah dibacakan doadoa tertentu.Itu semua dilakukan untuk memperkuat sugesti siswa. Beberapa kejadian tersebut sekadar menunjukkan betapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan UN.
Ironinya, fenomena ini terjadi setiap menjelang pelaksanaan UN. Ini belum termasuk anggaran ratusan miliar rupiah yang dihabiskan untuk menyelenggarakan UN. Pertanyaannya, apakah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus melaksanakan UN?
Padahal UN telah banyak menimbulkan ketakjujuran, tekanan psikologis, isu kebocoran soal, serta korban mental dan fisik yang dialami siswa. Bukankah Kemendikbud selalu menekankan pentingnya pendidikan karakter? Pertanyaannya, apa relevansi pendidikan karakter dengan UN? Rasanya belum ada teori yang dapat menjelaskan secara memuaskan keterkaitan pendidikan karakter dengan kebijakan UN.
Perlu Reposisi
Harus diakui, UN merupakan produk politik. Itu karena kebijakan UN merupakan kesepakatan eksekutif dan legislatif sehingga harus dilaksanakan dengan alokasi biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alasan ini juga yang selalu dikemukakan pemerintah saat merespons tuntutan penghapusan UN.Karena merupakan produk politik, untuk menghapuskan UN, pasti akan memakan waktu yang lama.
Pasti diperlukan lobi-lobi politik untuk menghapuskan kegiatan yang menyerap anggaran ratusan miliar rupiah. Pihak-pihak yang selama ini diuntungkan secara ekonomis pasti akan merasa sangat kehilangan jika UN dihapuskan. Karena itu, langkah yang paling realistis adalah mereposisi fungsi UN. Reposisi fungsi ini dapat dilakukan dengan cara tidak menjadikan UN sebagai komponen kelulusan siswa.
Sejauh ini pemerintah menentukan kelulusan siswa ditentukan oleh komponen ujian sekolah (40%) dan UN (60%).Pemerintah pun selalu beralasan bahwa UN bukan satu-satunya komponen untuk kelulusan siswa. Pemerintah telah memberikan alokasi 40% pada sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Secara normatif yang dikemukakan pemerintah ini benar adanya.Tetapi,fakta menunjukkan bahwa perhatian sekolah pada UN masih sangat dominan. Jika UN tidak dijadikan komponen kelulusan, secara otomatis kelulusan siswa menjadi wewenang guru.
Untuk menilai kelulusan siswa, guru sesungguhnya telah melakukan dengan cara penilaian yang autentik (authentic assessment) dalam bentuk ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan, dan mengobservasi perilaku siswa setiap hari. Dari sudut pandang teori evaluasi pendidikan dapat dikatakan bahwa cara ini jauh lebih dapat dipercaya daripada hasil UN. Fungsi UN selanjutnya dapat dikembalikan pada tujuan awalnya, yaitu pemetaan mutu pendidikan.
Berdasar hasil UN pemerintah dapat memetakan mutu pendidikan, memberi penghargaan sekolah yang berhasil, dan secara intensif membina sekolah yang kurang berhasil. Komponen terpenting yang harus dibina adalah guru.
Ini karena guru merupakan ujung tombak pendidikan. Rasanya akan jauh lebih baik kalau anggaran UN dimaksimalkan untuk meningkatkan mutu guru. Dengan guru berkualitas, pendidikan nasional pasti akan diperhitungkan di level dunia. ●
Tidak ada komentar:
Posting Komentar