Selasa, 17 November 2026

 

Akhir Anak Haram Konstitusi

Redaktur Editorial 1 :  Redaksi Tempo Mingguan

TEMPO MINGGUAN, 15 November 2026

 

 

                                                           

·      Pengkhianatan Jokowi terhadap partai lamanya berbalas dengan ditinggalkannya dia dan anaknya hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto dan partai pengusung.

 

·      Pertautan kepentingan Jokowi dengan Prabowo menimbulkan kekuasaan ganda.

 

·      Kasus penyadapan ilegal dan tuduhan makar oleh Listyo Sigit Prabowo mengunci ruang gerak kelompok Solo.

 

KARMA politik menimpa Gibran Rakabuming Raka dan bapaknya, Joko Widodo. Naik ke tampuk kekuasaan dua tahun lalu dengan menyiasati aturan pencalonan pemilihan presiden, Gibran lengser setelah manipulasi syarat ijazahnya terbongkar di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

 

Sejarah mencatat: setelah mengakali aturan, Gibran terpilih menjadi wakil presiden berkat bapaknya yang saat itu menjabat presiden. Gagal memperpanjang masa jabatan, Jokowi menyorongkan anaknya kepada Prabowo yang meminang Gibran sebagai pendampingnya meskipun harus berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah membesarkan Jokowi sejak di Solo. Dia kemudian mengerahkan segenap sumber daya pemerintah untuk memenangkan pasangan ini.

 

Pertautan kepentingan Jokowi yang berambisi terus berkuasa lewat anaknya dengan Prabowo yang sudah lama ngebet menjadi presiden menyebabkan timbulnya kekuasaan ganda. Meskipun tak lagi menjabat presiden, Jokowi tetap memiliki pengaruh di kabinet Prabowo. Apalagi sejumlah menteri Prabowo adalah mantan pembantu Jokowi. Pada awal masa pemerintahannya, Prabowo terkesan memberikan angin kepada Jokowi untuk cawe-cawe.

 

Namun setiap bulan madu ada ujungnya. Kekuasaan ganda pada akhirnya melahirkan loyalitas ganda. Terkuaknya penyadapan ilegal terhadap Prabowo oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo sewaktu dia menjabat Kepala Kepolisian RI menunjukkan adanya persaingan kekuasaan. Terbongkarnya kasus itu yang berujung pada tuduhan rencana makar merupakan puncak friksi matahari kembar di pucuk kekuasaan.

 

Hanya berselang beberapa hari setelah penyadapan ilegal dan tuduhan makar diungkap, Gibran pun mundur dari jabatannya. Rencana para politikus memakzulkan Gibran memang menggelinding deras setelah Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas Gibran. Tapi penyadapan terhadap Prabowo dan tuduhan makar oleh Listyo, loyalis utama Jokowi, menjadi faktor yang meluruhkan rencana Gibran dan bapaknya melawan balik. Kasus itu mengunci ruang gerak kelompok Solo.

 

Gibran pun jadi tumbal. Para politikus mencari kambing hitam atas “kejahatan” politik mereka tiga tahun lalu. Ketika itu mereka pura-pura bisu dan tuli soal problem pencalonan Gibran dan malah berlomba-lomba menjadi pembelanya. Kini, setelah posisi politik tak lagi menguntungkan, mereka melepeh Gibran. Seharusnya, jika masih punya malu, mereka yang mendapatkan keuntungan dari kemenangan Prabowo-Gibran ramai-ramai mundur dari jabatan masing-masing.

 

Tak terkecuali Prabowo. Dialah yang paling diuntungkan oleh laparnya Jokowi akan kekuasaan. Jika tak didukung Jokowi pada pemilihan presiden 2024, kuat diduga Prabowo akan kalah. Elektabilitas dan dana kampanyenya menggelembung setelah mendapatkan sokongan presiden berkuasa. Itu belum termasuk “dukungan” negara selama kampanye seperti pengerahan bantuan sosial dan aparat. Setelah pemilihan umum dua tahun lalu terbukti cacat moral dan prosedur, Prabowo semestinya ikut meletakkan jabatan.

 

Banyak yang mengira setelah Gibran tersingkir dan Jokowi terkucil secara politik negara kembali ke jalan konstitusi. Atau berpikir bahwa Prabowo kini tak lagi diganggu oleh Jokowi dan jaringan politiknya. Tak dimungkiri bahwa Prabowo mendapatkan keuntungan dari keriuhan politik belakangan ini. Setidaknya tingkat popularitasnya yang terjun bebas kembali terungkit. Dengan mudah dia bisa beralasan bahwa, dua tahun ini, pemerintahannya diganggu kelompok Solo.

 

Di balik itu semua, justru kemungkinan yang lebih buruk bisa terjadi: kekuasaan makin terpusat di tangan Prabowo dan akhirnya Indonesia jatuh menjadi negara otokrasi. Karena itu, bagi warga negara, mundurnya Gibran sebenarnya tak banyak memberikan manfaat.

 

Setelah persaingan elite tak ada lagi, dengan pengawasan dan perimbangan dari lembaga politik resmi yang lebih dulu tumpul, pemerintahan Prabowo seakan-akan tak punya lagi rem. Dia akan leluasa mengendalikan negara. Jika warga negara tak bersatu padu mengingatkan, pengelolaan negara yang sudah amburadul bakal makin hancur lebur. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/kolom/anak-haram-konstitusi-gibran-mundur-2304947

 

 

Tenang, Saya Sudah Tak di Sini

Anton Septian :  Redaktur Eksekutif Tempo

TEMPO MINGGUAN, 15 November 2026

 

 

                                                           

·      Faisal Basri meramalkan bahwa Prabowo Subianto akan meninggalkan Joko Widodo dalam dua tahun masa pemerintahannya.

 

·      Menurut penelitian ilmiah, bayang-bayang pemimpin sebelumnya cenderung membatasi secara informal kekuasaan penerusnya.

 

·      Barang siapa menjadi sebab seseorang berkuasa, kata Machiavelli, dia akan binasa sendiri.

 

DUA setengah tahun lalu, ekonom Faisal Basri memprediksi bahwa Prabowo Subianto yang saat itu baru memenangi pemilihan presiden akan meninggalkan Joko Widodo. Pecah kongsi itu, kata Faisal, paling lambat terjadi pada 2026. Kejadian tersebut berbarengan dengan melemahnya kurs ke level Rp 18 ribu per dolar Amerika Serikat dan pemerintah tak bisa mengeluarkan subsidi lebih besar karena kas negara sudah terkuras.

 

Seolah-olah nubuat, ketiga prakiraan Faisal itu terjadi hari ini. Nilai dolar sudah di atas Rp 18 ribu. Seiring dengan ambruknya rupiah dan membubungnya harga energi dunia, subsidi dan kompensasi yang mesti dibayarkan pemerintah tahun ini jauh melampaui kemampuan anggaran yang tekor karena dipaksa membiayai proyek makan bergizi gratis dan koperasi merah putih.

 

Prabowo dan Jokowi resmi berpisah jalan begitu Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti sebagai wakil presiden. Putra sulung Jokowi itu mundur setelah para politikus menggulirkan pemakzulan yang dipicu terbongkarnya manipulasi syarat ijazah sekolah menengah dia dalam pencalonan wakil presiden tiga tahun lalu. Tapi tanda-tanda Prabowo melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, yang membantunya habis-habisan dalam pemilihan presiden 2024, mulai terlihat setidaknya sejak gugatan keabsahan ijazah Gibran bergulir di Mahkamah Konstitusi.

 

Prabowo, misalnya, tak terlihat membentengi Gibran dari gugatan tersebut. Dia juga menggeser orang-orang Jokowi yang tersisa di kabinetnya ke posisi yang tak strategis. Malah, dalam kejadian terbaru, Prabowo menginstruksikan polisi menangkap loyalis Jokowi, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan tuduhan menyadap Presiden dan makar. Terkunci perkara ini, untuk sementara waktu Jokowi urung melawan balik.

 

Sebelum Faisal Basri meramalkan akhir hubungan Prabowo dengan Jokowi, Junyan Jiang dan kawan-kawan menuliskan hasil penelitian mengenai bayang-bayang penguasa terdahulu terhadap penerusnya. Dalam artikel berjudul “In the Shadows of Great Men: Retired Leaders and Informal Power Constraints in Autocracies", Jiang menemukan bahwa pemimpin sebelumnya, yang turut mendudukkan penguasa berikutnya, memiliki pengaruh dalam kekuasaan penerusnya hingga 17 persen dalam jangka pendek. Sementara itu, dalam jangka panjang, pengaruhnya mencapai 24 persen. Jiang dan kawan-kawan meneliti ratusan rezim di lebih dari seratus negara pada 1950-2019.

 

Menurut Jiang, bayang-bayang pemimpin sebelumnya cenderung membatasi secara informal kekuasaan penerusnya. Sejarah mencatat, sejumlah pemimpin dunia cepat ataupun lambat, diam-diam ataupun terang-terangan, melepaskan diri dari pengaruh tersebut. Di Kazakstan, misalnya, Presiden Jomart Tokayev meninggalkan Nursultan Nazarbayev, penguasa sebelumnya yang mendukung dia dalam pemilihan umum, yang masih merecoki pemerintahannya.

 

Contoh yang lebih dekat dengan kita: Filipina. Presiden Ferdinand Marcos Jr. memenangi pemilihan presiden 2022 berkat berkoalisi dengan Sara Duterte, putri inkumben Rodrigo Duterte. Dalam dua tahun pertama masa pemerintahannya, Marcos Jr. secara bertahap mencopot loyalis Duterte dari pos strategis di kabinet dan membiarkan penyelidikan dugaan korupsi Sara Duterte berjalan. Dia pun membuka akses bagi proses hukum Mahkamah Pidana Internasional terhadap Rodrigo Duterte pada 2025, yang mencerminkan perpecahan total antara presiden dan kingmaker-nya.

 

Naiknya Prabowo ke kursi kekuasaan juga memanfaatkan dilema kingmaker yang dialami Jokowi. Menjelang Pemilihan Umum 2024, Presiden Jokowi menginginkan penggantinya bisa meneruskan apa yang telah dia rintis, tapi masih bisa ia “pegang”. Setelah gagal memperpanjang masa kekuasaannya, Jokowi menyorongkan Gibran kepada Prabowo yang meminangnya sebagai wakil presiden agar tetap punya kaki di pemerintahan berikutnya. Sudah bukan rahasia, jika Jokowi memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang membesarkannya, dia akan berebut pengaruh dengan Megawati Soekarnoputri dalam pemerintahan baru bila Ganjar terpilih sebagai presiden.

 

Dengan mendukung Prabowo, Jokowi seakan-akan mendapat garansi untuk tetap berkuasa lewat Gibran dan sejumlah menteri yang pernah jadi bawahannya. Pengaruh Jokowi terhadap kedua jangkarnya tersebut kemudian melahirkan kekuasaan ganda yang pada akhirnya menimbulkan persaingan kekuasaan.

 

Apa yang ditulis Niccolò Machiavelli dalam Il Principe lebih dari lima abad lalu kemudian terbukti. Barang siapa menjadi sebab seseorang berkuasa, kata Machiavelli, dia akan binasa sendiri. Sebab, penguasa baru tidak akan pernah merasa aman selama orang yang telah mengangkatnya masih memiliki kekuatan yang sama besar untuk menjatuhkannya kembali.

 

Maka Gibran akhirnya angkat kaki dari Istana Wakil Presiden. Jangkar terakhir Jokowi di pemerintahan Prabowo pun tanggal. Sementara dulu pada masa kampanye Gibran berkata, “Tenang, Pak Prabowo, saya sudah di sini”, sekarang dia bisa bilang, “Tenang, Pak Prabowo, saya sudah tidak di sini”. ●

 

Sumber :     https://www.tempo.co/prelude/gibran-mundur-prabowo-jokowi-surat-dari-redaksi-2305061

 

Jumat, 13 November 2026

 

Apa Curahan Hati Gibran Seusai Menyatakan Berhenti dari Jabatan Wapres?

Nino Citra Anugrahanto, Iqbal Basyari :  Jurnalis Kompas

KOMPAS, 12 November 2026

 

 

                                                           

Wakil Presiden ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka mencurahkan isi hati setelah menyatakan berhenti dari jabatannya. Gibran turut membeberkan hal terberat baginya ketika menerima pinangan Prabowo Subianto hingga alasannya berhenti sebagai wakil presiden. Ada nama PDI-P ketika membicarakan hal terberat yang dirasakannya tersebut.

 

Gibran berhenti dari jabatannya setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR, Kamis (12/11/2026) siang. Sebelumnya, ia lebih dahulu menyerahkan surat yang sama kepada Presiden Prabowo. Adapun keputusan pengunduran diri ini diambil setelah pertemuan intens kedua belah pihak selama tiga hari terakhir.

 

Keterangan soal pernyataan berhenti Gibran dari jabatannya sebagai wapres baru dijelaskan oleh Prabowo dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis siang. Dalam kesempatan itu, keterangan hanya disampaikan oleh Prabowo. Sebaliknya, Gibran hanya hadir tanpa mengucapkan sepatah kata pun.

 

Ternyata, Gibran sudah menyiapkan keterangan tersendiri berupa video monolog yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Wakil Presiden. Video itu baru dirilis pada Kamis pukul 18.00 WIB. Dalam video itu, Gibran mengenakan setelan jas hitam lengkap dasi merah sebagaimana yang dikenakannya sewaktu mendatangi MPR dan menemui Prabowo.

 

”Sejak hari pertama mengucap sumpah jabatan, saya menjalankan amanah ini dengan satu keyakinan penuh. Jabatan hanya titipan sementara, sedangkan keutuhan dan masa depan bangsa adalah segalanya,” kata Gibran.

 

Gibran mengungkapkan, duduk di kursi wapres tidak pernah ada dalam rancangan, pikiran, atau yang ia berusaha kejar sebelumnya. Ia mengaku mengalami pergulatan batin yang tidak ringan ketika Prabowo pertama kali datang meminangnya pada September 2023.

 

Menurut Gibran, hal ini karena ia mesti mendelegasikan sederet pekerjaan pembangunan yang telah dirintisnya sebagai wali kota di tempat kelahirannya, Kota Surakarta.

 

Gibran menuturkan, hal paling berat adalah ketika harus berseberangan dengan PDI Perjuangan. Dengan menerima pinangan Prabowo, ia mesti meninggalkan partai yang membesarkannya itu. Bahkan, ia dipinang sewaktu masih berstatus sebagai kader PDI-P.

 

”Saya harus mendelegasikan pekerjaan rumah terkait kendala yang dihadapi masyarakat dan yang paling berat membuat kecewa partai yang selama ini sudah membimbing dan membesarkan saya serta menghadapi konsekuensi berseberangan dengannya,” kata Gibran.

 

Pesan besar

 

Di satu sisi, Gibran meyakini, panggilan dan kepercayaan itu datang dengan sebuah pesan besar tentang keberlanjutan pembangunan bangsa serta pentingnya merangkul generasi muda. Pada akhirnya, ia menerima panggilan itu dengan keyakinan bahwa anak muda harus berani mengambil risiko untuk pengabdian lebih luas.

 

”Saya menyadari perjalanan mengemban amanah ini pasti tidak mudah. Ada banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab. Ada banyak pro dan kontra yang harus dihadapi. Ada kritik dan masukan yang harus didengar. Semua itu merupakan bagian dari demokrasi berbangsa yang hidup dan berwarna,” kata Gibran.

 

Daripada urusan jabatan atau pembuktian diri, Gibran menganggap ada hal yang jauh lebih penting. Ia memandang, seorang pemimpin mesti berani mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingannya sendiri. Sebab, kedewasaan bernegara bukan soal mempertahankan posisi, melainkan keberanian melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar.

 

Untuk itu, Gibran memutuskan untuk berhenti dari jabatannya setelah pertimbangan panjang dan matang. Keputusan ini diambilnya dengan penuh kesadaran serta kecintaan mendalam kepada seluruh Indonesia. Kendati tidak mudah, sebut dia, keputusan ini adalah jalan terbaik bagi semua pihak.

 

”Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan,” kata Gibran.

 

Gibran mengharapkan agar peristiwa yang dialaminya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ia mengingatkan perlunya demokrasi ditata lebih baik. Semestinya, administrasi pemerintah harus bisa memberi kepastian. Ini menyoal tentang pentingnya mempersiapkan generasi mendatang. Bukan sekadar tentang pemimpin-pemimpin hari ini saja.

 

”Keputusan untuk berhenti ini juga bukan pernyataan sikap ketidaksanggupan. Justru sebuah langkah besar yang harus saya tempuh untuk menjaga kesanggupan pemerintah sehingga dapat melangkah jauh ke depan dengan lebih tenang, lebih utuh, dan lebih fokus,” kata Gibran.

 

Gibran pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang memberikan kepercayaan kepadanya. Ia meminta maaf atas setiap harapan rakyat yang belum bisa terwujud maupun masalah yang urung terselesaikan. Ia tak lupa meminta maaf jika ada sebagian kalangan yang hatinya terluka akibat keterbatasan dirinya.

 

”Saya mohon maaf khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Jangan pernah merasa terlalu muda untuk mewujudkan mimpi besar. Jangan pernah merasa terlalu kecil untuk melakukan perubahan. Dan jangan pernah berhenti peduli dan mencintai Indonesia,” kata Gibran.

 

Lebih dari itu, Gibran juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena telah memberinya kesempatan dan memercayainya untuk menjadi bagian dari pemerintahan. Hal serupa disampaikannya kepada seluruh jajaran kabinet, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta segenap pihak yang pernah bekerja sama dengannya.

 

Gibran mengharapkan agar segala yang pernah dikerjakannya bersama adalah bagian kecil dari perjalanan besar bangsa ini. Ia pun ingin menutup perjalanannya sebagai wapres dengan penuh perasaan syukur. Kendati jabatan wapres berakhir, ia menegaskan cintanya untuk Indonesia tidak akan pernah usai.

 

”Saya akan selalu setia bersama masyarakat Indonesia apa pun kondisinya. Saya Gibran Rakabuming Raka terima kasih untuk setiap dukungan, setiap kritik, setiap doa, dan setiap pelajaran. Terima kasih Indonesia dan sampai jumpa lagi,” kata Gibran.

 

Sementara itu, Prabowo sebenarnya merasa berat hati menerima surat pengunduran diri Gibran. Namun, ia mendukung keputusan yang telah diambil Gibran matang-matang. Menurut Prabowo, hal itu menunjukkan sikap kesatria, penuh tanggung jawab, serta kenegarawanan.

 

Prabowo pun meyakini, Gibran telah menempuh pendidikan melalui proses teratur. Ia memahami adanya sistem pendidikan di luar negeri yang berbeda dengan Indonesia. Walaupun begitu, putusan hukum yang ada tidak menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional Indonesia.

 

”Atas dasar itu, beliau mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa dan negara, rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

 

Prabowo menilai, Gibran telah banyak membantunya sejak masa kampanye Pilpres 2024 hingga dua tahun jalannya pemerintahan. Sejak awal pemerintahan, ia telah meminta Gibran turun ke daerah-daerah terpencil guna memeriksa implementasi program-program pemerintah.

 

Adapun pembagian tugas diatur pula oleh Prabowo karena ingin berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional, perbaikan peraturan untuk efisiensi, serta memperbaiki sistem ekonomi nasional agar kembali ke amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

 

Selain itu, Prabowo juga merasa bahwa situasi global yang serba tak pasti membutuhkan perhatian langsung darinya. Lebih-lebih perang di kawasan Timur Tengah yang masih berlangsung hingga kini turut berdampak pada perekonomian dalam negeri.

 

”Saya merasa terbantu. Beliau telah melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Beliau telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota dalam waktu dua tahun serta melakukan pengecekan dan peninjauan pada 303 titik proyek pemerintah,” kata Prabowo. ●

 

Sumber :  https://www.kompas.id/artikel/apa-curahan-hati-gibran-usai-menyatakan-berhenti-dari-jabatan-wapres?open_from=Politik_&_Hukum_Page   

 

 

Bangsa Obsesi Ijazah - Ketika Gelar Mengalahkan Nalar

Elwin Tobing :  Profesor ekonomi, Presiden INADATA, Irvine, AS; Menulis buku “NOW or NEVER yang memberikan blueprint transformasi ekosistem inovasi nasional sebagai syarat mutlak menuju Indonesia Emas 2050.

ORBIT INDONESIA, 12 November 2026

 

 

 

Ada dua hal yang pasti di dunia ini: pajak dan kematian. Di kalangan elite, terutama elite politik, tampaknya hanya ada satu: vested interest atau kepentingan kekuasaan.

 

Ketika drama perebutan kekuasaan berlangsung, para cheerleaders sibuk bersorak. Usai drama, mereka kembali menghadapi dua kepastian tadi. Sementara para elite tetap sibuk dengan kepentingannya.

 

Politik kekuasaan seperti opium bagi para elite. Mereka bisa lupa kepentingan bangsa. Drama politik juga seperti opium bagi para cheerleaders. Mereka bisa lupa persoalan hidupnya sendiri.

 

Bahkan lupa sejarahnya. Kemarin bersorak fanatik untuk tim lain. Hari ini ke mana arah angin.

 

Ada pepatah lama: ketika satu jari menunjuk orang lain, tiga jari menunjuk diri sendiri. Ini berlaku umum, tetapi lebih tepat ketika menunjuk artinya menuduh, bukan mengkritik dengan fakta.

 

Ini membawa kita pada obsesi ijazah.

 

Indonesia adalah bangsa yang terobsesi pada ijazah—dan gelar.

 

Kita memiliki lebih dari 4.000 perguruan tinggi, terbesar ketiga di dunia. Tetapi kemampuan menghasilkan pengetahuan dan inovasi termasuk di kelompok negara paling rendah.

 

Mengapa? Karena kita lebih terobsesi pada ijazah dan gelar daripada substansinya. Pada kertas, bukan isinya.

 

Pendidikan seolah sakral, tetapi praktiknya sering justru mencibir nilai pendidikan itu sendiri. Pemberian gelar yang sarat vested interest, jual beli ijazah, publikasi ilmiah bodong, dan sebagainya.

 

Tidak heran bangsa ini lebih sibuk memperdebatkan ijazah daripada mempertanyakan ke mana sebenarnya arah perjalanan kita.

 

Bagaimana membangun fondasi dan tulang punggung ekonomi agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah, bukan terus berjalan di tempat.

 

Bagaimana agar kita tidak tertinggal dari Vietnam, yang PDB per kapitanya sudah melampaui Indonesia tahun ini. Sekitar 15 tahun lalu, PDB per kapita Vietnam masih hampir separuh Indonesia.

 

Kita sibuk mengejar, memproduksi, dan memperdebatkan ijazah.

 

Mungkin karena membahas ijazah sangat mudah. Tidak membutuhkan daya nalar tinggi.

 

Selama lebih dari dua dekade, tes internasional dari PISA menunjukkan daya nalar siswa Indonesia usia 15 tahun masih sangat lemah. Sekitar 75–80% siswa usia 15 tahun kita belum mencapai tingkat kompetensi minimum. Kira-kira nilai 3 dari 10. Sementara yang mencapai standar global kurang dari 0.1%.

 

Apa yang terjadi pada anak-anak kita usia 15 tahun, itu juga berlanjut ke usia dewasa.

 

Tidak heran kemampuan inovasi Indonesia juga masih sangat rendah. Angka pengajuan paten Indonesia (per satu juta penduduk) pada 2024 hanya 6.8 . Malaysia sekitar 3,5 kali Indonesia. Singapura 46 kali. Korea Selatan sekitar 556 kali.

 

Paten per 1 juta penduduk

 

Indonesia (6,8)

 

Malaysia (23,7)

 

Singapura (314,4)

 

Korea Selatan (3.783,2)

 

Kita masih terobsesi pada ijazah ketika dunia sudah bergerak dari berbasis pengetahuan menuju daya nalar dan imajinasi.

 

Padahal, memiliki ijazah belum tentu berarti memiliki daya nalar. Bahkan, gelar akademik yang tinggi belum tentu mencerminkan kualitas intelektual yang tinggi.

 

Gelar adalah simbol. Kualitas intelektual adalah substansi.

 

Saya sendiri tidak tahu di mana menyimpan ijazah doktor saya. Bukan karena ijazah itu tidak penting. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah kompetensi keilmuan saya sesuai dengan ijazah tersebut.

 

Dan ketika mengisi formulir untuk suatu proses di Indonesia, saya masih diminta menyerahkan salinan ijazah SD, SMP, dan SMA, memang bangsa ini benar-benar terobsesi pada ijazah.

 

Tulisan ini bukan untuk membela kelompok singa atau harimau. Tetapi jika bangsa Indonesia terus terobsesi pada ijazah dan gelar, bukan substansi, masa depannya suram. Kita tidak akan pernah benar-benar berorientasi pada kualitas.

 

Para cheerleaders mungkin menikmati pertandingan. Sibuk bersorak. Tetapi di luar pertandingan, realitas kehidupan terus berjalan.

 

Sementara para elite tetap sibuk mengejar kepentingan dan kekuasaan.

 

Dan bangsa ini tetap sibuk dengan obsesinya pada ijazah. ●

 

Sumber :   https://orbitindonesia.com/detail/Uc21gJlYLF/elwin-tobing-bangsa-obsesi-ijazah-ketika-gelar-mengalahkan-nalar