Rabu, 04 November 2026

 

Pemekaran Daerah: Jangan Biarkan 375 Usulan Jadi Dagangan Politik

Djohermansyah Djohan : Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014

KOMPAS.COM, 03 November 2026

 

 

                                                           

DI KEMENTERIAN Dalam Negeri ada ruang tunggu yang tak pernah sepi. Pintunya telah tertutup lebih dari satu dekade, tetapi orang terus berdatangan membawa proposal, aspirasi, bahkan janji politik.

 

Mereka menunggu pemekaran wilayah yang tak kunjung mendapat kepastian. Ruang tunggu itu bernama pembentukan daerah otonom baru (DOB).

 

Sebagian pengusul bahkan telah mengantongi amanat presiden sejak Desember 2013 dan Februari 2014, sebelum moratorium diberlakukan.

 

Namun, hingga kini nasibnya menggantung. Tidak diproses, tidak pula ditolak. Mereka terjebak dalam ketidakpastian yang seolah-olah telah menjadi kebijakan permanen negara. Moratorium pemekaran daerah namanya.

 

Angkanya terus membengkak. Pada Desember 2024, Kemendagri mencatat 337 usulan pemekaran. April 2025 meningkat menjadi 341.

 

Juli 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut 374 usulan. Per 1 Juni 2026, jumlahnya mencapai 375 usulan, terdiri atas 46 calon provinsi, 276 kabupaten, 41 kota, tujuh daerah istimewa, dan lima daerah otonomi khusus.

 

Kita sedang menghadapi antrean pemekaran yang luar biasa panjang. Ironisnya, pemerintah belum menyediakan mekanisme yang jelas untuk menentukan siapa yang berhak maju dan siapa yang harus berhenti.

 

Antrean yang Membesar

 

Mari berhitung. Indonesia saat ini memiliki 546 daerah otonom, terdiri atas 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jika seluruh 375 usulan dikabulkan, maka jumlahnya akan membengkak menjadi 921 daerah otonom, termasuk 84 provinsi.

 

Angka itu bukan perkara kecil. Jumlah usulan pemekaran saat ini bahkan lebih besar daripada 227 DOB yang terbentuk selama 23 tahun reformasi.

 

Sebagai pembanding, dalam 54 tahun pertama kemerdekaan, Indonesia membentuk 319 daerah otonom.

 

Ada gejala menarik di balik lonjakan tersebut. Antara April dan Juli 2025, ketika wacana pencabutan moratorium menghangat di Senayan, muncul 33 usulan baru hanya dalam tiga bulan.

 

Sebaliknya, setahun kemudian, ketika pemerintah kembali menegaskan moratorium, jumlahnya hanya bertambah satu.

 

Ini menunjukkan bahwa usulan pemekaran tidak semata-mata bergerak mengikuti kebutuhan pelayanan publik. Ia juga sangat dipengaruhi sinyal politik.

 

Begitu muncul kabar pintu pemekaran akan dibuka, para pengusul berbondong-bondong mengajukan proposal.

 

Di sinilah persoalan mendasarnya. Moratorium pemekaran yang berlangsung selama ini lebih menyerupai kebijakan menggantung daripada kebijakan penataan daerah.

 

Tidak memiliki batas waktu yang pasti, tidak disertai tahapan evaluasi yang transparan, dan tidak memberikan kepastian kepada daerah pengusul mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.

 

Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur arah penataan daerah.

 

Pembentukan DOB harus mengacu pada Desain Besar Penataan Daerah (Desartada), dengan mekanisme daerah persiapan selama tiga tahun sebelum ditetapkan menjadi daerah otonom.

 

Masalahnya, dua belas tahun setelah undang-undang itu diterbitkan, peraturan pemerintah yang menjadi landasan operasionalnya belum juga tuntas.

 

Kita menutup pintu pemekaran, tetapi tidak pernah menyelesaikan aturan tentang bagaimana pintu itu kelak dibuka.

 

Pemekaran Bukan Obat Segala Penyakit

 

Akibat ketidakjelasan tersebut, pemekaran mudah berubah menjadi komoditas politik. Setiap musim Pilkada, setiap masa reses anggota DPR dan DPD, janji memperjuangkan DOB kembali dijual kepada masyarakat.

 

Elite lokal memperoleh panggung politik, sementara warga terus memelihara harapan.

 

Padahal, pengalaman dua dekade pemekaran memberikan pelajaran yang tidak boleh diabaikan.

 

Banyak DOB lahir lebih karena pertimbangan politik, kepentingan elite, sentimen etnis, dan sejarah kedaerahan daripada perhitungan kemampuan pemerintahan.

 

Hasilnya tidak selalu menggembirakan. Sebagian DOB menghadapi persoalan keterbatasan aparatur, infrastruktur pemerintahan yang belum memadai, konflik batas wilayah, sengketa lokasi ibu kota, hingga kualitas pelayanan publik yang belum membaik. Ketergantungan terhadap transfer pusat juga masih sangat tinggi.

 

Kemendagri mencatat, dari 12 provinsi hasil pemekaran, hanya Kepulauan Riau dan Banten yang Indeks Pembangunan Manusianya melampaui rata-rata nasional tahun 2025 sebesar 75,90. Sekitar 80 persen daerah juga masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

 

Ini memperlihatkan bahwa pemekaran tidak otomatis menghasilkan kesejahteraan. Membentuk daerah baru berarti membentuk birokrasi baru, DPRD baru, kantor pemerintahan baru, dan kebutuhan anggaran baru.

 

Jika tidak diimbangi kapasitas fiskal yang memadai, pemekaran justru menambah beban APBN dan APBD.

 

Setiap DOB juga berpotensi memperkecil ruang fiskal daerah lain karena sumber transfer harus dibagi ke lebih banyak daerah.

 

Dalam situasi ketika pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran dan memangkas transfer ke daerah, pemekaran tanpa perhitungan matang justru berisiko kontraproduktif.

 

Namun, menolak seluruh pemekaran juga bukan jawaban. Ada wilayah yang memang menghadapi persoalan rentang kendali pemerintahan.

 

Kabupaten berpenduduk lebih dari lima juta jiwa, gugusan pulau yang masyarakatnya harus menyeberangi laut berjam-jam untuk memperoleh pelayanan administrasi, serta kawasan perbatasan yang kehadiran negaranya masih terbatas. Wilayah seperti ini membutuhkan perhatian serius.

 

Persoalannya, penataan daerah tidak boleh disederhanakan menjadi pilihan antara mekar atau tidak mekar.

 

Ada pilihan lain, seperti penggabungan, penyesuaian batas, dan penataan kembali wilayah pemerintahan.

 

Bahkan, daerah yang terlalu kecil dan tidak lagi memiliki kemampuan menyelenggarakan pemerintahan secara efektif perlu dievaluasi untuk kemungkinan penggabungan.

 

Kita perlu mengubah paradigma: bukan memperbanyak daerah, melainkan membangun daerah yang efektif, kuat, dan mampu melayani rakyat.

 

Akhiri Moratorium, Mulai Seleksi

 

Karena itu, saya berpendapat moratorium pemekaran perlu diakhiri. Bukan dengan membuka keran selebar-lebarnya, melainkan dengan membangun sistem penataan daerah yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

 

Ada empat langkah yang perlu segera dilakukan.

 

Pertama, pemerintah harus menuntaskan PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desartada. Pemerintah menargetkan kedua regulasi tersebut rampung Desember 2026.

 

Target ini tidak boleh kembali meleset. Desartada harus menjadi kompas nasional untuk menentukan jumlah, ukuran, dan konfigurasi ideal provinsi, kabupaten, serta kota di Indonesia. Jangan sampai pemekaran berlangsung tanpa peta jalan penataan wilayah yang jelas.

 

Kedua, ubah 375 usulan menjadi proses seleksi yang transparan. Seluruh usulan harus dinilai berdasarkan indikator objektif, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, kemampuan keuangan, kesiapan aparatur, ketersediaan infrastruktur pemerintahan, kondisi sosial budaya, serta kemampuan daerah induk setelah ditinggalkan sebagian wilayahnya.

 

Kemendagri pernah menyebut terdapat 32 usulan yang dinilai layak. Pemerintah perlu membuka daftar tersebut kepada publik, termasuk hasil penilaian dan alasan kelayakannya.

 

Jangan sampai proses pemekaran menjadi ruang gelap yang hanya diketahui pemerintah dan para elite pengusul.

 

Ketiga, pembukaan pemekaran harus dilakukan secara selektif melalui pembentukan daerah persiapan dengan kuota tahunan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara.

 

Prioritas perlu diberikan kepada wilayah dengan persoalan rentang kendali yang serius, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, serta wilayah yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

 

Setelah menjalani masa persiapan selama tiga tahun, daerah yang memenuhi seluruh persyaratan dapat ditetapkan menjadi DOB melalui undang-undang.

 

Sebaliknya, daerah yang gagal memenuhi persyaratan harus dikembalikan kepada daerah induknya. Ketentuan ini penting agar daerah persiapan tidak sekadar menjadi DOB yang ditunda pengesahannya.

 

Keempat, pemerintah harus berani mengevaluasi dan menggabungkan daerah otonom yang terbukti tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efektif.

 

Wacana penggabungan daerah yang berkinerja buruk pernah disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri. Gagasan itu patut ditindaklanjuti dengan kriteria yang objektif dan mekanisme yang adil.

 

Memang, penggabungan daerah bukan keputusan populer. Akan ada resistensi politik dan penolakan dari elite lokal.

 

Namun, penataan daerah tidak boleh disandera oleh kepentingan mempertahankan jabatan, birokrasi, dan kekuasaan lokal.

 

Negara Jangan Menggantung Harapan

 

Pada akhirnya, persoalan pemekaran bukan sekadar urusan administratif Kementerian Dalam Negeri. Ia merupakan keputusan politik strategis yang membutuhkan keberanian Presiden untuk menentukan arah penataan pemerintahan daerah.

 

Presiden tidak cukup hanya memberi sinyal membuka atau mempertahankan moratorium. Yang dibutuhkan adalah kepastian regulasi, peta jalan, kriteria seleksi, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasional.

 

Antrean 375 usulan pemekaran sesungguhnya merupakan cermin dua persoalan sekaligus. Di satu sisi, ada masyarakat yang merasa terlalu jauh dari pusat pelayanan pemerintahan.

 

Di sisi lain, ada pemerintah yang terlalu lama membiarkan mandat undang-undang tidak diselesaikan.

 

Jangan biarkan pemekaran menjadi komoditas politik yang terus diperdagangkan setiap menjelang pemilu. Jangan pula membiarkan masyarakat hidup dalam harapan yang tidak jelas ujungnya.

 

Negara harus berhenti menggantung harapan rakyat. Pemekaran bukan hadiah politik bagi elite daerah, melainkan instrumen untuk mendekatkan pelayanan, mempercepat kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara.

 

Jika tidak mampu mencapai tujuan itu, maka lebih baik jangan dimekarkan. ●

 

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2026/11/03/09100071/pemekaran-daerah--jangan-biarkan-375-usulan-jadi-dagangan-politik?page=all#page2

Tidak ada komentar:

Posting Komentar