|
Pemekaran Daerah: Jangan Biarkan 375 Usulan
Jadi Dagangan Politik Djohermansyah
Djohan : Guru Besar
Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen
Otda Kemendagri 2010-2014 |
KOMPAS.COM, 03 November 2026
|
DI KEMENTERIAN Dalam Negeri ada ruang tunggu yang tak pernah
sepi. Pintunya telah tertutup lebih dari satu dekade, tetapi orang terus
berdatangan membawa proposal, aspirasi, bahkan janji politik. Mereka menunggu pemekaran wilayah yang tak kunjung mendapat
kepastian. Ruang tunggu itu bernama pembentukan daerah otonom baru (DOB). Sebagian pengusul bahkan telah mengantongi amanat presiden sejak
Desember 2013 dan Februari 2014, sebelum moratorium diberlakukan. Namun, hingga kini nasibnya menggantung. Tidak diproses, tidak
pula ditolak. Mereka terjebak dalam ketidakpastian yang seolah-olah telah
menjadi kebijakan permanen negara. Moratorium pemekaran daerah namanya. Angkanya terus membengkak. Pada Desember 2024, Kemendagri
mencatat 337 usulan pemekaran. April 2025 meningkat menjadi 341. Juli 2025, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut 374
usulan. Per 1 Juni 2026, jumlahnya mencapai 375 usulan, terdiri atas 46 calon
provinsi, 276 kabupaten, 41 kota, tujuh daerah istimewa, dan lima daerah
otonomi khusus. Kita sedang menghadapi antrean pemekaran yang luar biasa panjang.
Ironisnya, pemerintah belum menyediakan mekanisme yang jelas untuk menentukan
siapa yang berhak maju dan siapa yang harus berhenti. Antrean yang Membesar Mari berhitung. Indonesia saat ini memiliki 546 daerah otonom,
terdiri atas 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Jika seluruh 375 usulan
dikabulkan, maka jumlahnya akan membengkak menjadi 921 daerah otonom,
termasuk 84 provinsi. Angka itu bukan perkara kecil. Jumlah usulan pemekaran saat ini
bahkan lebih besar daripada 227 DOB yang terbentuk selama 23 tahun reformasi. Sebagai pembanding, dalam 54 tahun pertama kemerdekaan, Indonesia
membentuk 319 daerah otonom. Ada gejala menarik di balik lonjakan tersebut. Antara April dan
Juli 2025, ketika wacana pencabutan moratorium menghangat di Senayan, muncul
33 usulan baru hanya dalam tiga bulan. Sebaliknya, setahun kemudian, ketika pemerintah kembali
menegaskan moratorium, jumlahnya hanya bertambah satu. Ini menunjukkan bahwa usulan pemekaran tidak semata-mata bergerak
mengikuti kebutuhan pelayanan publik. Ia juga sangat dipengaruhi sinyal
politik. Begitu muncul kabar pintu pemekaran akan dibuka, para pengusul
berbondong-bondong mengajukan proposal. Di sinilah persoalan mendasarnya. Moratorium pemekaran yang
berlangsung selama ini lebih menyerupai kebijakan menggantung daripada
kebijakan penataan daerah. Tidak memiliki batas waktu yang pasti, tidak disertai tahapan
evaluasi yang transparan, dan tidak memberikan kepastian kepada daerah
pengusul mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah
mengatur arah penataan daerah. Pembentukan DOB harus mengacu pada Desain Besar Penataan Daerah
(Desartada), dengan mekanisme daerah persiapan selama tiga tahun sebelum
ditetapkan menjadi daerah otonom. Masalahnya, dua belas tahun setelah undang-undang itu
diterbitkan, peraturan pemerintah yang menjadi landasan operasionalnya belum
juga tuntas. Kita menutup pintu pemekaran, tetapi tidak pernah menyelesaikan
aturan tentang bagaimana pintu itu kelak dibuka. Pemekaran Bukan Obat Segala Penyakit Akibat ketidakjelasan tersebut, pemekaran mudah berubah menjadi
komoditas politik. Setiap musim Pilkada, setiap masa reses anggota DPR dan
DPD, janji memperjuangkan DOB kembali dijual kepada masyarakat. Elite lokal memperoleh panggung politik, sementara warga terus
memelihara harapan. Padahal, pengalaman dua dekade pemekaran memberikan pelajaran
yang tidak boleh diabaikan. Banyak DOB lahir lebih karena pertimbangan politik, kepentingan
elite, sentimen etnis, dan sejarah kedaerahan daripada perhitungan kemampuan
pemerintahan. Hasilnya tidak selalu menggembirakan. Sebagian DOB menghadapi
persoalan keterbatasan aparatur, infrastruktur pemerintahan yang belum
memadai, konflik batas wilayah, sengketa lokasi ibu kota, hingga kualitas
pelayanan publik yang belum membaik. Ketergantungan terhadap transfer pusat
juga masih sangat tinggi. Kemendagri mencatat, dari 12 provinsi hasil pemekaran, hanya
Kepulauan Riau dan Banten yang Indeks Pembangunan Manusianya melampaui
rata-rata nasional tahun 2025 sebesar 75,90. Sekitar 80 persen daerah juga
masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ini memperlihatkan bahwa pemekaran tidak otomatis menghasilkan
kesejahteraan. Membentuk daerah baru berarti membentuk birokrasi baru, DPRD
baru, kantor pemerintahan baru, dan kebutuhan anggaran baru. Jika tidak diimbangi kapasitas fiskal yang memadai, pemekaran
justru menambah beban APBN dan APBD. Setiap DOB juga berpotensi memperkecil ruang fiskal daerah lain
karena sumber transfer harus dibagi ke lebih banyak daerah. Dalam situasi ketika pemerintah sedang melakukan efisiensi
anggaran dan memangkas transfer ke daerah, pemekaran tanpa perhitungan matang
justru berisiko kontraproduktif. Namun, menolak seluruh pemekaran juga bukan jawaban. Ada wilayah
yang memang menghadapi persoalan rentang kendali pemerintahan. Kabupaten berpenduduk lebih dari lima juta jiwa, gugusan pulau
yang masyarakatnya harus menyeberangi laut berjam-jam untuk memperoleh
pelayanan administrasi, serta kawasan perbatasan yang kehadiran negaranya
masih terbatas. Wilayah seperti ini membutuhkan perhatian serius. Persoalannya, penataan daerah tidak boleh disederhanakan menjadi
pilihan antara mekar atau tidak mekar. Ada pilihan lain, seperti penggabungan, penyesuaian batas, dan
penataan kembali wilayah pemerintahan. Bahkan, daerah yang terlalu kecil dan tidak lagi memiliki
kemampuan menyelenggarakan pemerintahan secara efektif perlu dievaluasi untuk
kemungkinan penggabungan. Kita perlu mengubah paradigma: bukan memperbanyak daerah,
melainkan membangun daerah yang efektif, kuat, dan mampu melayani rakyat. Akhiri Moratorium, Mulai Seleksi Karena itu, saya berpendapat moratorium pemekaran perlu diakhiri.
Bukan dengan membuka keran selebar-lebarnya, melainkan dengan membangun
sistem penataan daerah yang terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Ada empat langkah yang perlu segera dilakukan. Pertama, pemerintah harus menuntaskan PP tentang Penataan Daerah
dan PP tentang Desartada. Pemerintah menargetkan kedua regulasi tersebut
rampung Desember 2026. Target ini tidak boleh kembali meleset. Desartada harus menjadi
kompas nasional untuk menentukan jumlah, ukuran, dan konfigurasi ideal
provinsi, kabupaten, serta kota di Indonesia. Jangan sampai pemekaran
berlangsung tanpa peta jalan penataan wilayah yang jelas. Kedua, ubah 375 usulan menjadi proses seleksi yang transparan.
Seluruh usulan harus dinilai berdasarkan indikator objektif, antara lain
jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, kemampuan keuangan, kesiapan
aparatur, ketersediaan infrastruktur pemerintahan, kondisi sosial budaya,
serta kemampuan daerah induk setelah ditinggalkan sebagian wilayahnya. Kemendagri pernah menyebut terdapat 32 usulan yang dinilai layak.
Pemerintah perlu membuka daftar tersebut kepada publik, termasuk hasil
penilaian dan alasan kelayakannya. Jangan sampai proses pemekaran menjadi ruang gelap yang hanya
diketahui pemerintah dan para elite pengusul. Ketiga, pembukaan pemekaran harus dilakukan secara selektif
melalui pembentukan daerah persiapan dengan kuota tahunan yang disesuaikan
dengan kemampuan fiskal negara. Prioritas perlu diberikan kepada wilayah dengan persoalan rentang
kendali yang serius, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, serta wilayah
yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Setelah menjalani masa persiapan selama tiga tahun, daerah yang
memenuhi seluruh persyaratan dapat ditetapkan menjadi DOB melalui
undang-undang. Sebaliknya, daerah yang gagal memenuhi persyaratan harus
dikembalikan kepada daerah induknya. Ketentuan ini penting agar daerah
persiapan tidak sekadar menjadi DOB yang ditunda pengesahannya. Keempat, pemerintah harus berani mengevaluasi dan menggabungkan
daerah otonom yang terbukti tidak mampu menyelenggarakan pemerintahan secara
efektif. Wacana penggabungan daerah yang berkinerja buruk pernah
disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri. Gagasan itu patut ditindaklanjuti
dengan kriteria yang objektif dan mekanisme yang adil. Memang, penggabungan daerah bukan keputusan populer. Akan ada
resistensi politik dan penolakan dari elite lokal. Namun, penataan daerah tidak boleh disandera oleh kepentingan mempertahankan
jabatan, birokrasi, dan kekuasaan lokal. Negara Jangan Menggantung Harapan Pada akhirnya, persoalan pemekaran bukan sekadar urusan
administratif Kementerian Dalam Negeri. Ia merupakan keputusan politik
strategis yang membutuhkan keberanian Presiden untuk menentukan arah penataan
pemerintahan daerah. Presiden tidak cukup hanya memberi sinyal membuka atau
mempertahankan moratorium. Yang dibutuhkan adalah kepastian regulasi, peta
jalan, kriteria seleksi, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan
kepentingan nasional. Antrean 375 usulan pemekaran sesungguhnya merupakan cermin dua
persoalan sekaligus. Di satu sisi, ada masyarakat yang merasa terlalu jauh
dari pusat pelayanan pemerintahan. Di sisi lain, ada pemerintah yang terlalu lama membiarkan mandat
undang-undang tidak diselesaikan. Jangan biarkan pemekaran menjadi komoditas politik yang terus
diperdagangkan setiap menjelang pemilu. Jangan pula membiarkan masyarakat
hidup dalam harapan yang tidak jelas ujungnya. Negara harus berhenti menggantung harapan rakyat. Pemekaran bukan
hadiah politik bagi elite daerah, melainkan instrumen untuk mendekatkan
pelayanan, mempercepat kesejahteraan, dan memperkuat kehadiran negara. Jika tidak mampu mencapai tujuan itu, maka lebih baik jangan
dimekarkan. ● |
Sumber
: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/03/09100071/pemekaran-daerah--jangan-biarkan-375-usulan-jadi-dagangan-politik?page=all#page2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar