Rabu, 04 November 2026

 

Menerjemahkan Harapan Alfred Nobel

Muhadi Sugiono :   Dosen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Campaigner of International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), penerima Nobel Perdamaian 2017.

MEDIA INDONESIA, 03 November 2026

 

                                                

 

PENGANUGERAHAN Nobel Perdamaian 2026 kepada Navanethem ’Navi’ Pillay, seorang ahli hukum, hakim internasional, dan pegiat hak asasi manusia terkemuka asal Afrika Selatan menimbulkan reaksi keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tidak hanya mengecam pemilihan Pillay sebagai mantan hakim di Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang memimpin penyusunan laporan PBB yang menyimpulkan terjadinya genosida di Gaza yang dilakukan oleh Israel, Presiden Trump juga merespons keputusan tersebut dengan memberikan sanksi keras untuk melumpuhkan atau menghancurkan lembaga peradilan internasional permanen tersebut.

 

Di luar kecamannya terhadap penetapan Pillay yang disebut telah menurunkan kredibilitas Hadiah Nobel, Presiden Trump juga mengeklaim bahwa dia berhak atas penghargaan Nobel karena berhasil menengahi perjanjian internasional dan menghentikan perang. Berangkat dari klaim Presiden Trump tersebut, menarik untuk melihat bagaimana penerima Hadiah Nobel Perdamaian dipilih atau apa kriteria yang menjadi dasar Komite Nobel Norwegia untuk menetapkan penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

 

WASIAT ALFRED NOBEL

 

Penerima Hadiah Nobel Perdamaian dipilih berdasarkan wasiat terakhir yang dibuat oleh Alfred Nobel pada 1895 di Paris. Sesuai dengan keinginan Alfred Nobel yang sangat menaruh perhatian pada masalah-masalah budaya dan perdamaian, Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada mereka yang selama satu tahun sebelumnya dinilai telah memberi manfaat bagi umat manusia melalui upaya-upaya terbesar dan terbaik mereka bagi persaudaraan antarbangsa, bagi penghapusan atau pengurangan pasukan militer, serta bagi penyelenggaraan dan promosi kongres-kongres perdamaian. Dengan kata lain, mereka yang layak menerima Nobel Perdamaian adalah mereka yang mendorong persahabatan, kerja sama, dan persatuan melintasi batas-batas negara; mereka yang mengupayakan perlucutan senjata atau kekuatan militer; atau mereka yang mengorganisasi, membentuk, dan menyebarluaskan gerakan atau pertemuan untuk perdamaian.

 

Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan terhadap perdamaian, Komite Nobel Norwegia memperluas cakupan kriteria bagi penerima Hadiah Nobel Perdamaian. Dalam perjalanannya, Nobel Perdamaian telah dianugerahkan kepada mereka yang aktif berkontribusi dalam mendukung dan mempromosikan hak-hak asasi manusia, demokrasi, penanganan krisis iklim, dan bantuan kemanusiaan. Dalam penilaian Komite Nobel, apa yang mereka lakukan jelas berdampak pada tercapainya stabilitas dan perdamaian dunia.

 

Dengan kriteria tersebut, Komite Nobel Norwegia telah menganugerahkan Nobel Perdamaian antara lain kepada Martti Ahtisaari pada 2008 dan Juan Manuel Santos pada 2016 atas kontribusinya dalam mediasi konflik dan perjanjian perdamaian; kepada International Campaign to Ban Landmines pada 1997 dan International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) pada 2017 atas kontribusinya dalam melarang atau membatasi ranjau darat dan senjata nuklir; kepada Malala Yousafzai, seorang aktivis hak pendidikan anak perempuan, pada 2014 dan Narges Mohammadi, pejuang hak wanita dan HAM di Iran, pada 2023; serta World Food Programme (WFP) pada 2020 dan Médecins Sans Frontières (MSF) pada 1999 karena peran dalam aksi kemanusiaan dengan menyelamatkan jutaan nyawa di daerah konflik, mengatasi kelaparan akibat perang, atau mengatasi konflik sosial akibat krisis ekologis.

 

EVOLUSI KRITERIA DAN POLA PEMILIHAN

 

Dengan kriteria yang semakin beragam, keputusan yang diambil oleh Komite Nobel Norwegia sangat dipengaruhi juga oleh pertimbangan untuk memberikan perhatian secara merata kepada kriteria-kriteria yang dimilikinya, sesuai dengan konteks yang berkembang dan dihadapi dunia.

 

Di awal tahun dimulainya penganugerahan pada 1901 hingga 1940-an, dengan penekanan pada pembuatan perjanjian-perjanjian internasional, negosiasi perbatasan, serta pendirian lembaga arbitrase internasional setelah Perang Dunia I, Hadiah Nobel Perdamaian banyak diberikan kepada negara, pimpinan organisasi, maupun pakar hukum internasional. Selama berlangsungnya Perang Dingin, pada 1950-1980-an, yang ditandai dengan pergeseran isu dari sekadar mencegah perang antarnegara ke arah yang lebih mendorong perjuangan hak asasi manusia serta perlawanan terhadap otoritarianisme, Nobel Perdamaian banyak diberikan kepada tokoh-tokoh perlawanan yang melakukan pembangkangan terhadap rezim otoriter serta pemimpin gerakan-gerakan hak-hak sipil.

 

Pada 1990-2000-an, dengan munculnya atau menguatnya berbagai isu global seperti kemiskinan, perubahan iklim, serta perlucutan senjata yang sangat spesifik, misalnya ranjau darat, banyak perhatian diberikan kepada krisis ekologi dan ketimpangan ekonomi karena masalah-masalah tersebut dinilai menjadi sumber pemicu konflik yang penting di masa depan. Saat ini, kebebasan informasi dan ketahanan demokrasi, memperoleh perhatian yang lebih besar dari Komite Nobel Norwegia. Hadiah Nobel banyak diberikan kepada mereka yang aktif berkontribusi bagi kebebasan pers hak-hak wanita, keselamatan jurnalis, maupun perlawanan terhadap rezim otoriter modern.

 

ADVOKASI DAN LEGITIMASI

 

Karena Nobel Perdamaian pada hakikatnya lebih daripada sekadar penghargaan, melainkan juga sebuah bentuk advokasi, pertimbangan strategis memiliki peran yang tidak kecil dalam pemilihan penerima Nobel Perdamaian. Di antara pertimbangan-pertimbangan strategis yang berpengaruh ialah keseimbangan penerima penghargaan antara individu dan organisasi. Pemberian penghargaan kepada individu dimaksudkan untuk memberikan simbol perlawanan global, sementara penghargaan kepada organisasi dimaksudkan untuk memperkuat pengaruh organisasi-organisasi atau lembaga tersebut dalam bekerja di ranah dan lingkup sistem global.

 

Perimbangan lain yang sering digunakan ialah efek perlindungan bagi individu (aktivis) yang sedang berjuang dan memperoleh tekanan dari rezim atau pemerintahnya. Dalam artian ini, pemberian Hadiah Nobel Perdamaian dimaksudkan untuk melindungi keselamatan mereka dengan mengekspos aktivitas mereka ke dunia internasional. Pada saat yang sama, tujuan ini sekaligus juga memperbesar gema dari aktivitas atau gerakan mereka yang cenderung dibungkam di negara mereka sendiri.

 

Di samping itu, dalam kaitannya dengan sebuah proses perdamaian, pemilihan penerima Nobel tidak selalu dinilai melalui hasil yang telah tercapai, seperti ditandatanganinya kesepakatan perdamaian. Hadiah Nobel justru dimaksudkan untuk memberikan legitimasi bagi proses perundingan yang tengah berlangsung serta memberikan dukungan moral agar perundingan tidak mandek di tengah jalan.

 

Diversifikasi dan persebaran geografis juga menjadi pertimbangan strategis yang lain. Jika diamati, pada awalnya, penerima Hadiah Nobel didominasi oleh laki-laki kulit putih, yakni dari Eropa dan Amerika utara. Akan tetapi, saat ini telah terjadi pergeseran dengan banyaknya penerima Nobel Perdamaian yang berasal dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah, serta komposisi gender yang relatif berimbang.

 

Berangkat dari wasiat Alfred Nobel untuk mendonasikan kekayaan yang dimilikinya bagi kebaikan bersama umat manusia, Hadiah Nobel Perdamaian telah menjadi sebuah simbol penghargaan yang sangat tinggi. Obsesi Donald Trump untuk memperoleh Nobel Perdamaian secara jelas menunjukan tingginya makna yang diberikannya kepada Hadiah Nobel. Dan, Donald Trump mungkin bukan satu-satunya yang terobsesi untuk memperoleh Hadiah Nobel Perdamaian. Namun, obsesi-obsesi yang cenderung memaknai Hadiah Nobel semata-mata sebagai penghargaan atas ‘prestasi’ yang telah dicapai atau ‘kontribusi’ yang telah diberikan, jelas mereduksi makna dan signifikansi Nobel Perdamaian. Yang mungkin luput dari obsesi tersebut ialah aspek advokasi dan legitimasi terhadap upaya-upaya yang bermanfaat bagi umat manusia. Artinya, keinginan untuk meraih Nobel Perdamaian tidak bisa didasarkan pada klaim prestasi sepihak, tetapi harus didasarkan pada dampak advokasi sistemik global. ●

Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/951517/menerjemahkan-harapan-alfred-nobel  

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar