|
Membaca Gibran, Menafsirkan Kekuasaan Dimas Supriyanto : Jurnalis Senior |
ORBIT INDONESIA, 12 November 2026
|
Goenawan Mohamad adalah
salah seorang guru saya dalam membaca kehidupan melalui tulisan. Esai-esai GM
- nama panggilan beliau - kerap mengajak pembaca melampaui peristiwa,
memasuki wilayah renungan yang tidak selalu terjangkau oleh berita. Namun, justru karena saya
menghormati kecerdasan dan ketajaman bahasanya, ada beberapa hal dalam
esainya tentang Gibran yang ingin saya persoalkan. Esai berjudul
"Kasihan Gibran" itu bernas secara sastra. Tetapi, menurut saya,
tidak seluruh kesimpulannya tepat ketika digunakan untuk membaca politik. Pertama, tentang
kekuasaan. GM menggambarkan
kekuasaan sebagai sesuatu yang bisa membuat seseorang ketagihan, terlena oleh
popularitas, dan terus ingin mengenyangkan ego. GM menghubungkannya dengan
petuah berhenti sebelum kenyang dan kisah 'Bale Sigala-gala' dalam
pewayangan. Metafora itu indah.
Tetapi kekuasaan tidak selalu merupakan ruang pemuasan ego. Kekuasaan juga
bisa menjadi instrumen untuk melayani rakyat, melakukan perubahan, langkah
terobosan, mempercepat pembangunan, memperbaiki tata kelola, dan melayani
kepentingan publik. Kita tentu mengenal
banyak contoh pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk membangun
negaranya. Kekuasaan memang mengandung godaan, tetapi juga mengandung
tanggung jawab. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang berkuasa, melainkan
untuk apa kekuasaan itu digunakan dan bagaimana ia dipertanggungjawabkan. Menyederhanakan kekuasaan
sebagai "hasrat untuk mengenyangkan diri" berisiko membuat kita
kehilangan kemampuan membedakan antara kekuasaan sebagai ambisi pribadi dan
kekuasaan sebagai instrumen pengabdian. Kedua, mengapa Gibran
digugat sejak hari pertama? GM menggambarkannya
sebagai Wakil Presiden yang sejak awal kehadirannya ditolak dan dicemooh
berbagai kalangan. Tetapi, apakah Gibran digugat karena kualitas pribadi dan
kekurangan kapasitasnya semata? Saya melihat persoalannya
lebih rumit. Hal yang justru sebaliknya. Gibran bukan hanya
seorang anak muda yang memperoleh jabatan tinggi. Sebelumnya dia menjadi
titik pertemuan berbagai kepentingan dan pertarungan politik. Ia diperebutkan
oleh para kandidat, ketum lintas partai dan dijadikan simbol, sekaligus
sasaran pertarungan yang jauh melampaui dirinya. Kontroversi mengenai
perubahan persyaratan usia pencalonan, hubungan keluarga dengan presiden
sebelumnya, dan proses pencalonannya memang merupakan persoalan serius yang
layak diuji secara konstitusional dan etis. Namun, harus dibedakan antara
menggugat proses yang mengantarkannya ke jabatan dan menghakimi seluruh
kemampuan orang yang kemudian menduduki jabatan tersebut. Gugatan politik tidak
otomatis membuktikan ketidakmampuan seseorang. Sebaliknya, menduduki jabatan
tinggi juga tidak otomatis membuktikan kapasitasnya. Ketiga, tentang
ketangguhan Gibran. GM menyimpulkan Gibran
tidak tangguh karena tidak melawan ketika Jokowi dan Prabowo menempatkannya
dalam kancah politik yang penuh perebutan kekuasaan. Saya justru melihat kemungkinan
penjelasan lain. Apakah sejak awal Gibran memang menginginkan jabatan Wakil
Presiden itu? Tidak. Bukan. Sebelum menjadi calon
Wakil Presiden, orientasi politik Gibran yang terlihat justru mengarah pada
Jawa Tengah. Jabatan gubernur merupakan jenjang yang lebih tinggi dalam
karier politik lokal yang sedang dibangunnya - setelah menjadi wali kota
Solo. Ia kemudian masuk ke panggung nasional melalui pencalonan Wakil
Presiden karena permintaan - bahkan hingga lima kali. Ada perbedaan antara
seseorang yang berjuang keras mendapatkan sebuah jabatan dengan seseorang
yang menerima jabatan karena desakan, permintaan serta keadaan politik lah
membawanya ke posisinya kemudian. Karena itu, tidak tepat
jika sikapnya yang tidak melakukan perlawanan kemudian langsung diterjemahkan
sebagai ketidakberanian atau ketidaktangguhan. Bisa jadi persoalannya bukan
keberanian menghadapi pertarungan, melainkan sejak awal tidak adanya hasrat yang
kuat terhadap posisi tersebut. Tentu saja, dugaan
mengenai motif pribadi itu tidak bisa dipastikan hanya dari penampilan dan
sikapnya di depan publik. Tetapi, begitu pula sebaliknya: kita tidak bisa
menyimpulkan kelemahan karakter hanya dari wajah yang tampak malu-malu atau
sikap yang terlihat tidak menonjol. Dalam politik, ekspresi
wajah bukan alat ukur kapasitas kepemimpinan. Lalu - ada satu hal lagi
yang perlu diperhatikan: GM membangun narasi bahwa Jokowi ingin terus
memerintah melalui anaknya sebagai proxy, sementara Prabowo hanya menggunakan
Gibran sebagai tangga menuju kursi presiden. Itu sebuah tafsir politik yang boleh saja diajukan. Tetapi, tafsir
bukanlah fakta yang dengan sendirinya sudah terbukti. Untuk menyimpulkan adanya
kendali Jokowi terhadap Gibran atau pemanfaatan Gibran oleh Prabowo,
diperlukan bukti mengenai hubungan kekuasaan, keputusan, dan tindakan mereka.
Bukan semata-mata dugaan yang disusun dari rangkaian peristiwa. Saya kira, di sinilah
kita perlu berhati-hati. Bahasa sastra memiliki kekuatan besar untuk membuat
sebuah tafsir terasa meyakinkan. Namun, keindahan metafora tidak selalu
menjamin ketepatan kesimpulan. Kisah "Bale
Sigala-gala" - dalam epos BharataYuda - bisa menjadi peringatan tentang
bahaya kekuasaan. Tetapi jangan sampai seluruh peristiwa politik dipaksakan
masuk ke dalam satu cerita tentang keserakahan, ambisi, dan ketidakberdayaan. Gibran tentu bukan tanpa
kekurangan. Kapasitasnya sebagai Wakil Presiden tetap harus diuji melalui
pekerjaan, keputusan, gagasan, dan kontribusinya bagi negara. Ia tidak perlu
dikasihani. Ia perlu diberi ruang untuk membuktikan diri sekaligus tidak
dibebaskan dari kritik dan pertanggungjawaban. Kita boleh tidak menyukai
proses yang mengantarkannya ke Istana. Kita boleh mempertanyakan etika
politik di balik pencalonannya. Tetapi, jangan sampai ketidaksukaan terhadap
proses membuat kita kehilangan kejernihan dalam menilai orangnya. Politik membutuhkan
kritik. Sastra membutuhkan kebebasan menafsirkan. Tetapi, ketika keduanya
bertemu, kita tetap membutuhkan satu pegangan: jangan sampai keindahan bahasa
membawa kita pada kesimpulan yang keliru. Sebab, dalam membaca
politik, yang perlu kita uji bukan hanya peristiwanya, tetapi juga tafsir
yang dibangun atas peristiwa itu. ● Sumber : https://orbitindonesia.com/detail/vNji9NC7eY/dimas-supriyanto-membaca-gibran-menafsirkan-kekuasaan
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar