|
Mahfud MD Desak Suket Ijazah Gibran Diusut
Pidana, Projo Bantah Jabatan Wapres Tak Sah Hidayat
Salam :
Jurnalis Kompas. |
KOMPAS, 31 Oktober 2026
|
Setelah terbit putusan Mahkamah Agung, mantan Ketua Mahkamah
Konstitusi Mahfud MD mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan
tindak pidana di balik penerbitan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah SMA
milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Meski mendorong proses hukum, Mahfud
menilai tindak lanjut terhadap jabatan Gibran sebagai Wapres tetap diserahkan
kepada mekanisme politik di parlemen. Sebaliknya, Relawan Projo, kelompok sukarelawan pendukung Joko
Widodo, ayah Gibran, menilai pembatalan dokumen administratif tidak
serta-merta membatalkan hasil pemilu yang telah sah. Oleh karena itu, narasi
delegitimasi jabatan Wapres merupakan kesimpulan keliru yang melompati
mekanisme konstitusi. Pada Jumat (30/10/2026), Mahkamah Agung (MA) mengabulkan
permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan
Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka, khususnya sebagai syarat administrasi
pencalonan sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024, yang diajukan Subhan
Palal. Menanggapi putusan MA tersebut, Mahfud MD menilai putusan itu
sudah sangat jelas, yakni membatalkan Suket Penyetaraan Pendidikan SMA milik
Gibran. Terkait implikasi kedudukan Gibran sebagai wapres, Mahfud
menyerahkannya kepada mekanisme politik di parlemen. ”Vonis MA yang membatalkan suket setara SMA untuk Gibran sudah
jelas. Tindak lanjut (follow up) atas jabatannya sebagai wapres terserah
kepada politik, mau pilih jalan yang mana,” kata Mahfud dalam keterangannya,
Sabtu (31/10/2026). Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan itu juga menggarisbawahi bahwa aspek formal di balik keluarnya
dokumen serta dugaan manipulasi regulasi harus dituntaskan melalui proses
hukum pidana. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk memeriksa jajaran
Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah. ”Pembuatan suket dan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 harus diproses
secara pidana. KPU dan Ditjen Dikdasmen seharusnya segera diperiksa,” ujar
Mahfud. Suket Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) saat
masih menjadi bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud). Adapun Pasal 18 Ayat 3 yang dimaksud Mahfud merujuk pada salah
satu aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal ini
mengatur capres atau cawapres tak perlu menunjukkan bukti lulus SMA dari luar
negeri jika punya bukti lulus perguruan tinggi. Aturan tersebut jadi sorotan sejumlah pihak karena baru muncul
menjelang Pilpres 2024 dan ditengarai untuk melanggengkan jalan Gibran agar
bisa menjadi salah satu kandidatnya. Kompas sudah berupaya meminta tanggapan kepada Ketua KPU
Mochammad Afifuddin terkait desakan proses hukum tersebut. Namun, hingga
berita ini ditulis, ia belum merespons. Sebelumnya, pihak KPU telah membantah Pasal 18 Ayat 3 dimaksud
untuk melanggengkan Gibran. Rumusan norma pasal itu hasil masukan dari
berbagai pihak, termasuk Kemendikbud. Aturan itu pun sudah melalui uji publik
dan pembahasan dengan Komisi II DPR sebelum disahkan. Adapun keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam
sidang terkait ijazah SMA Gibran di MK justru menyatakan tidak terdapat bukti
dokumen ijazah/sertifikat/diploma yang dilampirkan sebagai pendukung surat
penyetaraan ijazah luar negeri. Dokumen yang dilampirkan saat mengajukan
permohonan penyetaraan pendidikan setingkat SMA adalah certificate of
attendance dan dokumen lain seperti academic records dan explanation
of grades. Pembuktian unsur pidana Atas dorongan Mahfud agar ada proses pidana di balik terbitnya
Suket Pendidikan SMA Gibran, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Aan
Eko Widiarto menilai putusan MA yang membatalkan produk administrasi tidak
secara otomatis melahirkan delik pidana tanpa adanya pemenuhan unsur-unsur
pasal yang disangkakan. Hal itu tetap sangat bergantung pada pemenuhan unsur
tindak pidana yang dipenuhi oleh pejabat pembuat keputusan tersebut. ”Jadi sekali lagi intinya adalah sepanjang di situ ada indikasi
dugaan bahwasanya ada pelanggaran tindak pidana ya, maka bisa
ditindaklanjuti. Karena ini adalah dua rezim hukum yang berbeda dan tidak ada
kausalitas yang langsung ya. Artinya, kalau keputusan tata usaha negaranya
dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka itu pidana, itu juga tidak tepat.
Sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya dahulu,” ujar
Eko. Lebih lanjut, Eko menerangkan, jika memang ada dugaan unsur
pidananya, potensi pertanggungjawaban bisa dilakukan kepada tiga pihak, yakni
pembuat surat keterangan (Ditjen Dikdasmen), pengguna sekaligus verifikator
(KPU), dan pemohon (Gibran). Selain dugaan tindak pidana umum, penyidik juga
dapat mendalami delik tindak pidana korupsi (tipikor). ”Dari sisi tipikor, apakah ada unsur gratifikasi, suap, atau
pemerasan yang terjadi antara pemohon, pembuat keputusan, hingga KPU agar
dokumen itu divalidasi? Jika ada, bisa diproses. Begitu pula dari pidana
umum, apakah terdapat pemalsuan surat atau pemberian keterangan palsu. Jika
unsurnya terpenuhi, pihak pembuat, orang yang menyuruh lakukan (intellectual
dader), penyerta, maupun pemohon dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Namun, jika unsurnya tidak terpenuhi, produk administrasi yang salah tidak
bisa dipidanakan,” ujar Eko. Eko menegaskan, pengusutan proses hukum terhadap tiga pihak
tersebut memang penting dilakukan secara menyeluruh. Hal ini bukan sekadar
untuk mencari efek samping atau dampak kolateral saja, melainkan demi
memberikan efek jera (deterrence effect) dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, langkah hukum harus dilakukan agar tidak terjadi
manipulasi demokrasi dan pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat melalui
kekuasaan. Secara filosofis, tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Sistem ketatanegaraan dan pendidikan kita harus dimurnikan dari
tindakan manipulatif (fraud) yang tidak patuh terhadap peraturan
perundang-undangan. ”Biar tidak kemudian generasi muda kita nanti ke depan atau
bangsa ini ya semangatnya dalam menempuh pendidikan itu menjadi rendah, ya.
Karena semuanya bisa dimanipulasi, semuanya bisa dibuat, gitu. Tidak perlu,
pendidikan kejujuran ya, jadi masyarakat ya menjadi terabaikan,” katanya. Senada dengan Eko, pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada, Muhammad Fatahillah Akbar, juga menilai, proses hukum terhadap pihak
pembuat surat memang perlu dilakukan untuk membongkar ada atau tidaknya unsur
kesengajaan. ”Langkah ini penting untuk mengungkap apakah ada pihak yang
memiliki pengetahuan dan kehendak (willens en wetens) terhadap ketiadaan
ijazah tersebut sekaligus memastikan secara faktual ada atau tidaknya dokumen
aslinya,” ujarnya. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex
Damanik menegaskan, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tidak dapat ditafsirkan
sebagai dasar hukum untuk menyatakan jabatan Wapres Gibran gugur, tidak sah,
ataupun menuntutnya meletakkan jabatan. Menurut Freddy, narasi yang menghubungkan pembatalan dokumen
administrasi pendidikan dengan ketidakabsahan jabatan Wapres merupakan
kesimpulan hukum yang keliru, melompat, dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar
hukum administrasi negara serta hukum tata negara. ”Putusan MA tersebut harus ditempatkan secara proporsional sesuai
obyek perkara yang diperiksa. Sengketa yang diputus adalah sengketa tata
usaha negara mengenai keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan,
bukan sengketa mengenai keabsahan hasil Pemilihan Presiden dan bukan pula
perkara pemberhentian Wakil Presiden,” tegas Freddy. Freddy menjelaskan, dalam perspektif hukum administrasi negara,
sengketa di pengadilan tata usaha negara (PTUN) hingga tingkat kasasi di MA
hanya menguji keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat
pemerintahan. Oleh karena itu, pembatalan dokumen administratif tidak
serta-merta membatalkan hasil pemilu yang telah sah, berjenjang, dan
diresmikan melalui pelantikan. ”Jangan mencampuradukkan ranah hukum administrasi negara dengan
hukum pemilu dan hukum tata negara. Ketiganya memiliki obyek, kewenangan,
serta mekanisme penyelesaian yang berbeda,” ujar Freddy. Tak hanya itu, Freddy juga menyinggung bahwa persyaratan
pencalonan presiden dan wapres telah melalui mekanisme pemeriksaan dan
verifikasi oleh KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
pada saat proses pencalonan berlangsung. Dalam sistem pemilu, terdapat tahapan dan mekanisme hukum untuk
menguji persyaratan calon maupun menyelesaikan sengketa proses pemilu.
Mekanisme tersebut memiliki batas waktu dan prosedur yang harus dihormati.
Oleh karena itu, putusan dalam perkara administrasi pendidikan tidak bisa serta-merta
digunakan untuk menganulir seluruh proses elektoral yang telah selesai. Lebih lanjut, Freddy menegaskan mekanisme pemberhentian presiden
dan/atau wakil pPresiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7A dan Pasal
7B UUD 1945. Konstitusi mengatur alasan pemberhentian, antara lain
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai presiden dan/atau wakil presiden. Untuk itu, proses tersebut juga tidak bisa dilakukan secara
sepihak. Ada mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah
Konstitusi, dan MPR sesuai ketentuan UUD 1945. ”Putusan PTUN atau MA mengenai sengketa administrasi pendidikan
bukan instrumen untuk melompati mekanisme konstitusional tersebut. Jika ada
pihak yang berpendapat bahwa terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat
jabatan, harus dibuktikan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang
memang disediakan konstitusi,” katanya. ● |
Sumber
: https://www.kompas.id/artikel/mahfud-md-desak-suket-ijazah-gibran-diusut-pidana-projo-bantah-jabatan-wapres-tak-sah?open_from=Section_Terpopuler
Tidak ada komentar:
Posting Komentar