|
Ketika Loyalitas Harus Dipertontonkan: Politik “Riding the Wave” di
Tengah Kasus Penyadapan Satrio Arismunandar : Alumnus S2 Pengkajian Ketahanan Nasional UI |
ORBIT INDONESIA, 08 November 2026
|
Kasus dugaan penyadapan
terhadap Presiden Prabowo Subianto menyimpan persoalan yang jauh lebih luas
daripada dugaan pelanggaran hukum oleh sejumlah aparat. Di satu sisi, perkara
ini menyentuh pertanyaan mendasar tentang batas kewenangan institusi keamanan,
penggunaan teknologi penyadapan, dan perlindungan privasi warga negara. Namun, di sisi lain,
kasus ini juga membuka jendela untuk melihat dinamika politik di sekitar
kekuasaan: bagaimana sebuah krisis dapat berubah menjadi panggung bagi para
aktor untuk menunjukkan, bahkan mempertontonkan, loyalitas mereka kepada
Presiden. Di tengah proses hukum
yang masih berjalan, muncul fenomena yang menarik diamati. Sejumlah tokoh dan
kelompok secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo, sementara kritik
dan kecaman terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo—salah satu tersangka dalam
perkara tersebut—bermunculan dengan intensitas tinggi. Sebagian pernyataan
bahkan menggunakan istilah yang sangat keras untuk menggambarkan dugaan
tindakan itu. Pemerintah sendiri
menyampaikan bahwa Presiden Prabowo prihatin dan memandang serius perkara
tersebut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut dugaan penyadapan
itu berpotensi mengarah pada tindakan yang membahayakan kepentingan dan
keselamatan negara. Listyo kemudian diberhentikan dari jabatan Kepala Staf
Kepresidenan. Pada 3 November 2026,
Polri mengumumkan penetapan Listyo bersama dua perwira tinggi lainnya sebagai
tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses
ilegal. Pada 6 November, penyidik
mengumumkan satu tersangka tambahan. Polisi menyebut dugaan penyadapan
berlangsung pada 2025–2026 dan menyasar sejumlah nomor, termasuk milik
Presiden, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, serta pengusaha. Tetapi, satu hal harus
tetap ditegaskan: status tersangka bukanlah vonis bersalah. Motif, pihak yang
mungkin diuntungkan, dan keseluruhan rangkaian peristiwa masih harus
dibuktikan melalui penyidikan dan proses peradilan. Bahkan, terdapat
perbedaan penekanan dalam pernyataan pejabat pemerintah mengenai kemungkinan
unsur makar. Karena itu, istilah tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai
kesimpulan hukum yang sudah final. Justru di tengah ketidakpastian itulah
dinamika politik menjadi menarik. Menunggangi Momentum Dalam bahasa politik,
fenomena “riding the wave” merujuk pada tindakan memanfaatkan momentum yang
sedang menguat untuk memperoleh keuntungan tertentu. Keuntungan itu tidak
selalu berupa jabatan atau kekuasaan formal. Bisa berupa peningkatan
visibilitas, kedekatan dengan pusat kekuasaan, pengaruh dalam percakapan
publik, atau penguatan posisi di tengah persaingan antarkelompok. Ketika sebuah perkara
besar menyangkut keselamatan Presiden muncul, dukungan kepada kepala negara
tentu merupakan sesuatu yang wajar. Presiden adalah simbol negara dan
pemegang mandat pemerintahan. Dugaan penyadapan terhadap dirinya layak
diselidiki secara serius, transparan, dan tanpa pandang bulu. Namun, dukungan kepada
Presiden dan pemanfaatan momentum politik adalah dua hal yang berbeda.
Perbedaannya terletak pada motif, konsistensi, dan cara dukungan itu
ditampilkan. Seseorang dapat mendukung
Presiden karena keyakinan politik atau tanggung jawab institusional. Tetapi,
dukungan juga dapat menjadi sarana untuk memperlihatkan bahwa dirinya berada
di barisan yang dianggap paling dekat dengan kekuasaan. Di sinilah konsep
“bandwagon effect” ikut relevan. Dalam situasi ketika arah kekuasaan tampak
semakin jelas, sebagian aktor cenderung mengikuti arus yang mereka
persepsikan sebagai posisi dominan atau paling aman. Mereka tidak selalu
menjadi penggerak utama, tetapi memilih bergabung dengan gelombang yang
sedang membesar. Dalam kasus ini, dukungan
yang disampaikan secara terbuka kepada Prabowo, bersamaan dengan kecaman
terhadap Listyo, dapat dibaca sebagai bagian dari dinamika tersebut. Namun,
tidak setiap pernyataan dukungan otomatis merupakan tindakan oportunistis.
Untuk menyimpulkan adanya motif politik, perlu diperiksa konsistensi sikap,
rekam jejak, intensitas pernyataan, serta kemungkinan keuntungan yang
diperoleh aktor bersangkutan. Dari Loyalitas Menjadi
Pertunjukan Ada konsep lain yang
lebih tajam untuk membaca fenomena ini: “the politics of performative
loyalty”, atau politik kesetiaan yang dipertontonkan. Dalam politik, loyalitas
tidak cukup hanya dimiliki. Pada situasi tertentu, loyalitas harus diperlihatkan
agar dapat dilihat dan dikenali oleh pusat kekuasaan maupun lingkungan
politik yang lebih luas. Ia menjadi semacam
pertunjukan publik: siapa yang paling cepat menyatakan dukungan, siapa yang
paling keras mengecam pihak yang dianggap berseberangan, dan siapa yang
paling tegas menempatkan dirinya dalam barisan pendukung Presiden. Kesetiaan dengan demikian
tidak lagi semata-mata menyangkut hubungan personal atau komitmen terhadap
agenda pemerintahan. Ia juga menjadi pesan politik. Pernyataan dukungan dapat
berfungsi sebagai penanda posisi: saya berada di pihak Presiden; saya
memahami ancaman terhadap kepemimpinannya; saya siap membela pemerintah. Dalam konteks krisis,
pertunjukan semacam ini memiliki nilai politik tersendiri. Ketika kekuasaan
sedang menghadapi ujian, setiap aktor memiliki insentif untuk memperjelas
posisinya. Mereka yang merasa perlu menunjukkan loyalitas dapat melakukannya
melalui pernyataan, tindakan, atau bahkan kecaman yang semakin keras. Masalahnya, kompetisi
semacam ini berisiko menggeser perhatian dari substansi perkara. Publik
akhirnya tidak hanya menyaksikan proses penyelidikan dugaan penyadapan,
tetapi juga pertarungan narasi tentang siapa yang paling setia kepada
Presiden. Perdebatan hukum dapat berubah menjadi arena pengujian loyalitas
politik. Fenomena ini juga
berpotensi menciptakan tekanan sosial terhadap mereka yang memilih bersikap
hati-hati. Padahal, meminta proses hukum berjalan transparan, mengingatkan
pentingnya asas praduga tak bersalah, atau mempertanyakan bukti bukan berarti
membela tersangka. Dalam negara hukum, sikap kritis terhadap proses justru
merupakan bagian dari pengawasan publik. Krisis sebagai Arena
Kompetisi Elite Kasus ini muncul ketika
hubungan politik Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo juga menjadi bahan
pembicaraan. Sejumlah pengamat melihat perkara tersebut dalam konteks
ketegangan yang berkembang di antara dua tokoh itu, terutama karena Listyo
memiliki riwayat kedekatan dengan pemerintahan Jokowi. Namun, hubungan
tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya keterlibatan Jokowi atau
faksi tertentu dalam dugaan penyadapan. Di ruang publik, berbagai
tafsir dan spekulasi pun berkembang. Pemantauan Drone Emprit yang dikutip
Tirto mencatat 177.976 penyebutan terkait kisruh internal Polri pada 3–5
November 2026. Angka ini menunjukkan
besarnya perhatian publik dan intensitas percakapan digital, tetapi tidak
dapat langsung diartikan sebagai jumlah orang yang meyakini satu narasi
tertentu. Pola percakapan yang berulang juga belum cukup untuk membuktikan
adanya operasi politik terkoordinasi. Pada saat yang sama,
berbagai demonstrasi dan mobilisasi dukungan maupun kritik terhadap
pemerintah memperlihatkan bahwa krisis ini berlangsung di tengah lanskap
politik yang lebih luas. Reuters, misalnya, melaporkan aksi ratusan pekerja
yang menyatakan dukungan kepada Prabowo pada 7 November, sementara kelompok
perempuan dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi dengan tuntutan berbeda. Karena itu, terlalu
sederhana jika seluruh dinamika ini hanya dibaca sebagai persoalan antara
Presiden dan sejumlah aparat. Ada dimensi institusional, persaingan elite,
perebutan pengaruh, dan pembentukan opini publik yang saling berkelindan. Pada akhirnya, ujian bagi
Prabowo bukanlah seberapa banyak orang yang menyatakan kesetiaan kepadanya,
atau seberapa keras kecaman diarahkan kepada pihak yang menjadi tersangka.
Ujian yang lebih mendasar adalah apakah proses hukum dapat berjalan independen,
apakah institusi negara mampu menjaga profesionalisme, dan apakah pemerintah
dapat memastikan bahwa loyalitas kepada Presiden tidak menggantikan loyalitas
kepada konstitusi. Sebab, dalam negara
demokratis, kesetiaan tertinggi aparat dan pejabat publik bukanlah kepada
figur yang sedang berkuasa, melainkan kepada hukum, konstitusi, dan
kepentingan rakyat. Sebuah krisis memang
dapat menjadi momentum bagi seseorang untuk menunjukkan keberpihakan. Tetapi
ketika kesetiaan berubah menjadi pertunjukan yang diperebutkan, publik patut
bertanya: apakah yang sedang dipertahankan benar-benar kepentingan negara,
atau sekadar posisi masing-masing di sekitar pusat kekuasaan? ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar