|
Jokowi Beberkan Riwayat Kuliah di UGM, dari
Seleksi Masuk hingga Ujian Skripsi Iqbal
Basyari, Fidelia Fortunaya Hardjosukanto : Jurnalis Kompas |
KOMPAS, 05 November 2026
|
Janonisme mengajarkan cara efektif melawan dominasi algoritma dan
”buzzer” dengan mengabaikan total unggahan lawan, tanpa mengkritik ataupun
memblokir. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memaparkan kembali riwayat
pendidikannya selama berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Di
hadapan majelis hakim, Jokowi menceritakan tahapan pendidikannya sejak
melihat pengumuman di surat kabar hingga meraih gelar sarjana pada 1985. Keterangan tersebut disampaikan oleh Jokowi sebagai saksi korban
dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu
dengan terdakwa Roy Suryo. Sidang perkara pidana tersebut dipimpin oleh ketua
majelis hakim Christina Endarwati dengan didampingi dua hakim anggota, yakni
Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina. Joko Widodo menuturkan, perjalanan di bangku kuliah bermula pada
pertengahan tahun 1980 ketika dirinya melihat pengumuman penerimaan mahasiswa
baru Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui surat kabar harian Kedaulatan
Rakyat. Setelah dinyatakan lolos seleksi masuk, ia menerima surat
pemberitahuan dari pihak rektorat UGM untuk melakukan pendaftaran ulang
sebagai mahasiswa baru. ”Setelah membayar SPP semesteran, seingat saya sebesar Rp 17.500
kurang lebih saat itu, kemudian kami melakukan registrasi sebagai mahasiswa
dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir beserta
nilai-nilainya, kemudian mengisi formulir registrasi dan juga surat kelakuan
baik dan surat kesehatan,” tutur Jokowi. Penyelesaian proses administrasi tersebut ditandai dengan
penerbitan nomor induk mahasiswa 34416/KT/1681 serta pengisian kartu rencana
studi semester pertama. Memasuki bangku kuliah tahun 1980, Jokowi mengikuti
jadwal perkuliahan mulai dari pagi, sore, hingga malam. Pada semester pertama
kala itu, Jokowi menyelesaikan sejumlah mata kuliah dasar, di antaranya
pengantar ilmu kehutanan, ekonomi umum, fisika, matematika, dan silvikultur. Aktivitas perkuliahan tidak hanya berlangsung di dalam ruang
kelas, tetapi juga mencakup berbagai kuliah kerja lapangan (KKL) di berbagai
penjuru hutan Pulau Jawa. Pada 1983, Jokowi diterjunkan untuk mempelajari
perencanaan hutan di KPH Rembang, pengusahaan hutan di KPH Cepu, teknologi
industri kayu jati di pabrik Perhutani dan PT Nusantara Plywood Gresik, serta
konservasi di kawasan Gunung Lawu. ”Setelah kuliah kerja lapangan, kami selesaikan SKS semuanya,
kemudian kami melakukan kuliah kerja nyata, KKN, yang diadakan oleh LPM UGM,
Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UGM,” ucapnya. Dalam pelaksanaan KKN pada Februari hingga April 1985, Lembaga
Pengabdian pada Masyarakat (LPM) UGM menempatkan Jokowi selama tiga bulan di
Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tim ini
beranggotakan empat mahasiswa lintas fakultas, yakni dirinya sendiri, Eko
dari Teknik Geodesi, Yohana dari Fakultas Hukum, dan Rinzel Dwijaya dari
Fakultas Biologi. Dalam mata kuliah KKN tersebut, Jokowi memperoleh predikat
nilai A. ”Yang kami lakukan saat itu adalah membuat tulisan 10 program
pokok PKK, memperbaiki tulisan mushala, tulisan masjid yang kami perbarui,
kami cat ulang, dan kami buat dengan huruf-huruf yang berbeda,” katanya. Sepulang dari program KKN pada pertengahan 1985, Jokowi mulai
menyusun skripsi dengan tema pemanfaatan hasil hutan. Rencana penelitian
tersebut sempat mengalami pergantian draf judul sebanyak tiga kali hingga
disetujui untuk meneliti pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di
Kota Surakarta. Dalam proses bimbingan akademis, Jokowi meluruskan perbedaan
peran pengajar di almamaternya. Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik
tempat mahasiswa berkonsultasi mengenai kartu rencana studi (KRS) dan kartu
hasil studi (KHS), sedangkan pembimbing utama skripsinya adalah Guru Besar
Ekonomi Kehutanan Profesor Ahmad Sumitro. ”Tolong dibedakan antara dosen pembimbing akademis dan dosen
pembimbing skripsi karena ini berbeda,” ujar Jokowi. Jokowi menambahkan, konsultasi dengan Kasmujo tetap sering
dilakukan karena yang bersangkutan merupakan dosen di Jurusan Teknologi Hasil
Hutan yang membidangi urusan kayu lapis. Naskah skripsi setebal lima bab
disusun menggunakan mesin tik manual selama kurang lebih tiga bulan sebelum
akhirnya diujikan. Sidang pendadaran skripsi Jokowi digelar pada 23 Oktober 1985 di
hadapan dewan penguji yang terdiri dari Burhanuddin dan Sofyan Warsito dengan
hasil kelulusan berpredikat nilai A. Lembar pengesahan naskah skripsi lantas
ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kehutanan masa itu, Profesor Sunardi Prawirohatmodjo,
berdampingan dengan tanda tangan Profesor Ahmad Sumitro. ”Mengenai nama Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro yang
memakai SU dan SOE, kalau dimasalahkan bisa saya sampaikan bahwa Rektor UGM
Ibu Profesor Doktor Dokter Ova Emilia sudah menyampaikan statement-nya,
sembilan poin pernyataan Rektor UGM pada tanggal 28 November 2025,” ucap
Jokowi. Dalam pernyataan tertulis pimpinan UGM, lanjutnya, ditegaskan
bahwa ejaan Soemitro menggunakan huruf ”OE” maupun Sumitro menggunakan huruf
”U” sama-sama sah serta lumrah digunakan dalam dokumen resmi negara. Bagian
pengajaran Fakultas Kehutanan pada masa itu juga menerima naskah skripsi
tanpa komplain karena ejaan tersebut telah memenuhi kaidah administrasi yang
berlaku. Jokowi juga merespons perbedaan pencantuman gelar pembimbing pada
bagian prakata yang tertulis ”Doktor” dan pada lembar pengesahan tertulis
”Profesor Doktor”. Lembar prakata ditik manual lebih awal oleh dirinya
sendiri, sedangkan lembar pengesahan dan sampul skripsi dicetak belakangan di
Percetakan Perdana Yogyakarta ketika Ahmad Sumitro telah dikukuhkan sebagai
guru besar. ”Profesor Doktor Ahmad Sumitro mau tanda tangan. Mestinya kalau
salah, kan, beliau minta direvisi terlebih dahulu,” ucap Jokowi. Penuntut umum juga memutar rekaman video pernyataan terbuka Wakil
Rektor UGM Wening Udasmoro bersama Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta.
Dalam video itu, pihak rektorat menegaskan kepemilikan arsip lengkap kegiatan
Tridharma Perguruan Tinggi atas nama Joko Widodo yang lulus dari universitas
pada 5 November 1985. Pembuktian riwayat studi tersebut diperkuat ketika jaksa penuntut
umum membawa tumpukan dokumen sitaan otentik ke hadapan meja majelis hakim.
Jaksa memperlihatkan bundel asli skripsi nomor 32.42, STTB SMA tanggal 21
Juni 1980, transkrip nilai IPA, surat janji mahasiswa nomor 1681 tanggal 28
Juli 1980, serta formulir registrasi mahasiswa baru tahun akademik 1980/1981
nomor 32.3. Selain itu, ada kartu hasil studi tertanggal 19 Januari 1981,
bukti setor SPP semester II bertanggal 12 Januari 1982, laporan kemajuan
belajar tahun 1983, serta transkrip nilai sarjana muda nomor 32.20. Jaksa
juga mengonfirmasi berita acara ujian sarjana, kartu nilai kelulusan, buku
panduan kurikulum S-1, buku sejarah fakultas, hingga lembar penilaian KKN
yang menempatkan nama Joko Widodo di nomor urut sembilan belas. Selain berkas akademik, jaksa menunjukkan kartu bukti bebas
pinjam pustaka menjelang wisuda yang digelar pada 19 November 1985 di Gedung
Purna Budaya UGM. ”Ini sebelum wisuda biasanya kita akan diperintahkan untuk
membuat bebas pinjam di perpustakaan, baik di Fakultas Kehutanan UGM maupun
Perpustakaan UGM Pusat,” ucap Jokowi. Ketika ditunjukkan dokumen buku daftar presensi induk mahasiswa
fakultas yang telah berusia lebih dari empat dekade, Jokowi mengaku tidak
dapat mengingat detail peristiwa 45 tahun silam. ”Ya, karena sudah 45 tahun,
antara iya dan tidak,” ucapnya. Pemeriksaan riwayat perkuliahan sarjana dilanjutkan oleh penuntut
umum dengan mengonfirmasi keberadaan mahasiswa lain di lingkungan kampus.
Jokowi menegaskan bahwa tidak ada mahasiswa lain yang menyandang nama identik
dengan dirinya di Fakultas Kehutanan UGM pada kurun masa studi angkatan 1980. Sementara itu, ketua tim penasihat hukum terdakwa, Refly Harun, mempertanyakan
sejumlah kejanggalan kronologi dalam berkas administrasi akademik yang disita
penyidik. Salah satunya, kode singkatan ”SM” pada formulir pendaftaran
mahasiswa baru tahun 1980 serta ketiadaan arsip fisik kartu hasil studi untuk
semester 8, 9, dan 10 di dalam berkas sitaan kampus. ”Ijazah merupakan produk akhir dari seluruh rangkaian proses
akademik yang sah sehingga persidangan ini berhak menguji apakah saksi
benar-benar memenuhi seluruh tahapan perkuliahan secara nyata,” ujarnya. Perbedaan keterangan Refly juga mengonfrontasi perbedaan keterangan Bareskrim Polri
yang sempat menyebut kegiatan KKN saksi terlaksana pada 1983, sementara
Jokowi bersikukuh KKN baru dijalani pada 1985. Kuasa hukum menilai
ketidakkonsistenan penulisan gelar dosen pembimbing antara prakata dan lembar
pengesahan menjadi indikasi penting perlunya audit materiil independen
terhadap dokumen kelulusan tersebut. ”Sebagai dokumen yang pernah digunakan untuk mencalonkan diri
dalam jabatan publik mulai dari wali kota hingga presiden, riwayat kelulusan
saksi telah menjadi ranah publik yang sah untuk dikritisi masyarakat,” kata
Refly. Terdakwa Roy Suryo menegaskan bahwa apa yang disampaikannya di
berbagai forum publik dan siniar bukanlah serangan kehormatan pribadi,
melainkan uji forensik dokumen untuk kepentingan keterbukaan informasi. Ia
menilai analisis digital terhadap berkas kelulusan mantan kepala negara
merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dan dijamin konstitusi. ”Kajian yang kami lakukan murni berbasis metodologi forensik
multimedia terhadap dokumen digital yang beredar luas di tengah masyarakat,
bukan sebuah fitnah personal,” ujarnya. Roy menyatakan, berbagai temuan komparasi visual mengenai
tipografi mesin tik, posisi stempel cap dinas fakultas, hingga format
penomoran ijazah seharusnya dijawab dengan transparansi pengujian
laboratorium secara terbuka. Langkah kriminalisasi lewat delik pidana
dinilainya justru mencederai ruang kajian ilmiah dan demokrasi di Tanah Air. ”Sebagai akademisi dan pemerhati multimedia, hak publik untuk
mengetahui keaslian dokumen kenegaraan semestinya dijawab lewat uji forensik
terbuka, bukan dengan pembungkaman pidana,” kata Roy. Menanggapi cecaran pertanyaan dari tim penasihat hukum terdakwa
terkait teknis perkuliahan puluhan tahun silam, Jokowi sempat berkelakar di
hadapan majelis hakim. ”Menurut saya, ini melebihi ujian pendadaran dan ujian
skripsi yang dulu saya pernah ikuti,” ucap Jokowi. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar