Sabtu, 07 November 2026

 

Jokowi Beberkan Riwayat Kuliah di UGM, dari Seleksi Masuk hingga Ujian Skripsi

Iqbal Basyari, Fidelia Fortunaya Hardjosukanto :  Jurnalis Kompas

KOMPAS, 05 November 2026

 

 

                                                           

Janonisme mengajarkan cara efektif melawan dominasi algoritma dan ”buzzer” dengan mengabaikan total unggahan lawan, tanpa mengkritik ataupun memblokir.

 

Presiden ke-7 RI Joko Widodo memaparkan kembali riwayat pendidikannya selama berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ketika bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Di hadapan majelis hakim, Jokowi menceritakan tahapan pendidikannya sejak melihat pengumuman di surat kabar hingga meraih gelar sarjana pada 1985.

 

Keterangan tersebut disampaikan oleh Jokowi sebagai saksi korban dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo. Sidang perkara pidana tersebut dipimpin oleh ketua majelis hakim Christina Endarwati dengan didampingi dua hakim anggota, yakni Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina.

 

Joko Widodo menuturkan, perjalanan di bangku kuliah bermula pada pertengahan tahun 1980 ketika dirinya melihat pengumuman penerimaan mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui surat kabar harian Kedaulatan Rakyat. Setelah dinyatakan lolos seleksi masuk, ia menerima surat pemberitahuan dari pihak rektorat UGM untuk melakukan pendaftaran ulang sebagai mahasiswa baru.

 

”Setelah membayar SPP semesteran, seingat saya sebesar Rp 17.500 kurang lebih saat itu, kemudian kami melakukan registrasi sebagai mahasiswa dengan melampirkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir beserta nilai-nilainya, kemudian mengisi formulir registrasi dan juga surat kelakuan baik dan surat kesehatan,” tutur Jokowi.

 

Penyelesaian proses administrasi tersebut ditandai dengan penerbitan nomor induk mahasiswa 34416/KT/1681 serta pengisian kartu rencana studi semester pertama. Memasuki bangku kuliah tahun 1980, Jokowi mengikuti jadwal perkuliahan mulai dari pagi, sore, hingga malam. Pada semester pertama kala itu, Jokowi menyelesaikan sejumlah mata kuliah dasar, di antaranya pengantar ilmu kehutanan, ekonomi umum, fisika, matematika, dan silvikultur.

 

Aktivitas perkuliahan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas, tetapi juga mencakup berbagai kuliah kerja lapangan (KKL) di berbagai penjuru hutan Pulau Jawa. Pada 1983, Jokowi diterjunkan untuk mempelajari perencanaan hutan di KPH Rembang, pengusahaan hutan di KPH Cepu, teknologi industri kayu jati di pabrik Perhutani dan PT Nusantara Plywood Gresik, serta konservasi di kawasan Gunung Lawu.

 

”Setelah kuliah kerja lapangan, kami selesaikan SKS semuanya, kemudian kami melakukan kuliah kerja nyata, KKN, yang diadakan oleh LPM UGM, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat UGM,” ucapnya.

 

Dalam pelaksanaan KKN pada Februari hingga April 1985, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM) UGM menempatkan Jokowi selama tiga bulan di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Tim ini beranggotakan empat mahasiswa lintas fakultas, yakni dirinya sendiri, Eko dari Teknik Geodesi, Yohana dari Fakultas Hukum, dan Rinzel Dwijaya dari Fakultas Biologi. Dalam mata kuliah KKN tersebut, Jokowi memperoleh predikat nilai A.

 

”Yang kami lakukan saat itu adalah membuat tulisan 10 program pokok PKK, memperbaiki tulisan mushala, tulisan masjid yang kami perbarui, kami cat ulang, dan kami buat dengan huruf-huruf yang berbeda,” katanya.

 

Sepulang dari program KKN pada pertengahan 1985, Jokowi mulai menyusun skripsi dengan tema pemanfaatan hasil hutan. Rencana penelitian tersebut sempat mengalami pergantian draf judul sebanyak tiga kali hingga disetujui untuk meneliti pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Surakarta.

 

Dalam proses bimbingan akademis, Jokowi meluruskan perbedaan peran pengajar di almamaternya. Kasmujo merupakan dosen pembimbing akademik tempat mahasiswa berkonsultasi mengenai kartu rencana studi (KRS) dan kartu hasil studi (KHS), sedangkan pembimbing utama skripsinya adalah Guru Besar Ekonomi Kehutanan Profesor Ahmad Sumitro.

 

”Tolong dibedakan antara dosen pembimbing akademis dan dosen pembimbing skripsi karena ini berbeda,” ujar Jokowi.

 

Jokowi menambahkan, konsultasi dengan Kasmujo tetap sering dilakukan karena yang bersangkutan merupakan dosen di Jurusan Teknologi Hasil Hutan yang membidangi urusan kayu lapis. Naskah skripsi setebal lima bab disusun menggunakan mesin tik manual selama kurang lebih tiga bulan sebelum akhirnya diujikan.

 

Sidang pendadaran skripsi Jokowi digelar pada 23 Oktober 1985 di hadapan dewan penguji yang terdiri dari Burhanuddin dan Sofyan Warsito dengan hasil kelulusan berpredikat nilai A. Lembar pengesahan naskah skripsi lantas ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kehutanan masa itu, Profesor Sunardi Prawirohatmodjo, berdampingan dengan tanda tangan Profesor Ahmad Sumitro.

 

”Mengenai nama Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro yang memakai SU dan SOE, kalau dimasalahkan bisa saya sampaikan bahwa Rektor UGM Ibu Profesor Doktor Dokter Ova Emilia sudah menyampaikan statement-nya, sembilan poin pernyataan Rektor UGM pada tanggal 28 November 2025,” ucap Jokowi.

 

Dalam pernyataan tertulis pimpinan UGM, lanjutnya, ditegaskan bahwa ejaan Soemitro menggunakan huruf ”OE” maupun Sumitro menggunakan huruf ”U” sama-sama sah serta lumrah digunakan dalam dokumen resmi negara. Bagian pengajaran Fakultas Kehutanan pada masa itu juga menerima naskah skripsi tanpa komplain karena ejaan tersebut telah memenuhi kaidah administrasi yang berlaku.

 

Jokowi juga merespons perbedaan pencantuman gelar pembimbing pada bagian prakata yang tertulis ”Doktor” dan pada lembar pengesahan tertulis ”Profesor Doktor”. Lembar prakata ditik manual lebih awal oleh dirinya sendiri, sedangkan lembar pengesahan dan sampul skripsi dicetak belakangan di Percetakan Perdana Yogyakarta ketika Ahmad Sumitro telah dikukuhkan sebagai guru besar.

 

”Profesor Doktor Ahmad Sumitro mau tanda tangan. Mestinya kalau salah, kan, beliau minta direvisi terlebih dahulu,” ucap Jokowi.

 

Penuntut umum juga memutar rekaman video pernyataan terbuka Wakil Rektor UGM Wening Udasmoro bersama Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta. Dalam video itu, pihak rektorat menegaskan kepemilikan arsip lengkap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi atas nama Joko Widodo yang lulus dari universitas pada 5 November 1985.

 

Pembuktian riwayat studi tersebut diperkuat ketika jaksa penuntut umum membawa tumpukan dokumen sitaan otentik ke hadapan meja majelis hakim. Jaksa memperlihatkan bundel asli skripsi nomor 32.42, STTB SMA tanggal 21 Juni 1980, transkrip nilai IPA, surat janji mahasiswa nomor 1681 tanggal 28 Juli 1980, serta formulir registrasi mahasiswa baru tahun akademik 1980/1981 nomor 32.3.

 

Selain itu, ada kartu hasil studi tertanggal 19 Januari 1981, bukti setor SPP semester II bertanggal 12 Januari 1982, laporan kemajuan belajar tahun 1983, serta transkrip nilai sarjana muda nomor 32.20. Jaksa juga mengonfirmasi berita acara ujian sarjana, kartu nilai kelulusan, buku panduan kurikulum S-1, buku sejarah fakultas, hingga lembar penilaian KKN yang menempatkan nama Joko Widodo di nomor urut sembilan belas.

 

Selain berkas akademik, jaksa menunjukkan kartu bukti bebas pinjam pustaka menjelang wisuda yang digelar pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya UGM. ”Ini sebelum wisuda biasanya kita akan diperintahkan untuk membuat bebas pinjam di perpustakaan, baik di Fakultas Kehutanan UGM maupun Perpustakaan UGM Pusat,” ucap Jokowi.

 

Ketika ditunjukkan dokumen buku daftar presensi induk mahasiswa fakultas yang telah berusia lebih dari empat dekade, Jokowi mengaku tidak dapat mengingat detail peristiwa 45 tahun silam. ”Ya, karena sudah 45 tahun, antara iya dan tidak,” ucapnya.

 

Pemeriksaan riwayat perkuliahan sarjana dilanjutkan oleh penuntut umum dengan mengonfirmasi keberadaan mahasiswa lain di lingkungan kampus. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada mahasiswa lain yang menyandang nama identik dengan dirinya di Fakultas Kehutanan UGM pada kurun masa studi angkatan 1980.

 

Sementara itu, ketua tim penasihat hukum terdakwa, Refly Harun, mempertanyakan sejumlah kejanggalan kronologi dalam berkas administrasi akademik yang disita penyidik. Salah satunya, kode singkatan ”SM” pada formulir pendaftaran mahasiswa baru tahun 1980 serta ketiadaan arsip fisik kartu hasil studi untuk semester 8, 9, dan 10 di dalam berkas sitaan kampus.

 

”Ijazah merupakan produk akhir dari seluruh rangkaian proses akademik yang sah sehingga persidangan ini berhak menguji apakah saksi benar-benar memenuhi seluruh tahapan perkuliahan secara nyata,” ujarnya.

 

Perbedaan keterangan

 

Refly juga mengonfrontasi perbedaan keterangan Bareskrim Polri yang sempat menyebut kegiatan KKN saksi terlaksana pada 1983, sementara Jokowi bersikukuh KKN baru dijalani pada 1985. Kuasa hukum menilai ketidakkonsistenan penulisan gelar dosen pembimbing antara prakata dan lembar pengesahan menjadi indikasi penting perlunya audit materiil independen terhadap dokumen kelulusan tersebut.

 

”Sebagai dokumen yang pernah digunakan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik mulai dari wali kota hingga presiden, riwayat kelulusan saksi telah menjadi ranah publik yang sah untuk dikritisi masyarakat,” kata Refly.

 

Terdakwa Roy Suryo menegaskan bahwa apa yang disampaikannya di berbagai forum publik dan siniar bukanlah serangan kehormatan pribadi, melainkan uji forensik dokumen untuk kepentingan keterbukaan informasi. Ia menilai analisis digital terhadap berkas kelulusan mantan kepala negara merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dan dijamin konstitusi.

 

”Kajian yang kami lakukan murni berbasis metodologi forensik multimedia terhadap dokumen digital yang beredar luas di tengah masyarakat, bukan sebuah fitnah personal,” ujarnya.

 

Roy menyatakan, berbagai temuan komparasi visual mengenai tipografi mesin tik, posisi stempel cap dinas fakultas, hingga format penomoran ijazah seharusnya dijawab dengan transparansi pengujian laboratorium secara terbuka. Langkah kriminalisasi lewat delik pidana dinilainya justru mencederai ruang kajian ilmiah dan demokrasi di Tanah Air.

 

”Sebagai akademisi dan pemerhati multimedia, hak publik untuk mengetahui keaslian dokumen kenegaraan semestinya dijawab lewat uji forensik terbuka, bukan dengan pembungkaman pidana,” kata Roy.

 

Menanggapi cecaran pertanyaan dari tim penasihat hukum terdakwa terkait teknis perkuliahan puluhan tahun silam, Jokowi sempat berkelakar di hadapan majelis hakim. ”Menurut saya, ini melebihi ujian pendadaran dan ujian skripsi yang dulu saya pernah ikuti,” ucap Jokowi. ●

 

Sumber :  https://www.kompas.id/artikel/jokowi-beberkan-riwayat-kuliah-di-ugm-dari-seleksi-masuk-hingga-ujian-skripsi?open_from=Politik_&_Hukum_Page    

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar