Selasa, 10 November 2026

 

Cerita Bagaimana Listyo Sigit Tepergok Menyadap Prabowo

Febriyan :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026

 

 

                                                           

·      Istana Negara mengingatkan Listyo Sigit Prabowo agar berhenti menyadap Presiden Prabowo Subianto sejak setahun lalu.

 

·      Penyidik akan menelusuri dugaan makar di balik penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dan anak buahnya.

 

·      Nomor telepon Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka tak ada dalam daftar target sadapan.

 

KEPALA Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih membalas pesan Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 2 November 2026, sekitar puku 10.00. Ia sempat merespons kabar penangkapan mantan anak buahnya oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI karena dituduh melakukan penyadapan ilegal.

 

Listyo tak menunjukkan sedang dalam keadaan tertekan. Tapi ia meminta pernyataannya tak dikutip. “Terima kasih, salam,” tulisnya pada akhir pesan. Setelah itu, mantan Kepala Kepolisian RI yang lengser pada Kamis, 1 Oktober 2026, tersebut tak menjawab pertanyaan lagi.

 

Empat belas jam kemudian, petinggi Polri mendatangi kediaman Listyo di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Senin tengah malam, 2 November 2026, itu, rombongan disambut hadangan sembilan polisi penjaga Listyo lebih dulu. Pasukan pengawal Listyo sempat mengacungkan senjata, tapi segera menurunkannya begitu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Mahmud Nazly Harahap maju dan menjelaskan maksud tetamu.

 

Nazly satu-satunya petinggi Polri yang memakai seragam polisi lengkap dengan baret biru muda di kepala. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat, yang memimpin rombongan, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Asep Safrudin berpakaian sipil. Selain dikawal 20 anggota Brigade Mobil bersenjata lengkap, rombongan didampingi tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim.

 

Tetamu akhirnya bisa menemui sahibulbait. Wahyu Hadiningrat yang pertama kali beruluk salam dan membuka percakapan. Setelahnya, giliran Asep Safrudin memaparkan temuan polisi yang menyangka Listyo memerintahkan anak buahnya melakukan penyadapan ilegal terhadap ribuan nomor telepon, termasuk yang digunakan Presiden Prabowo Subianto. Dituduh bekas bawahannya, Sigit meradang.

 

Negosiasi untuk membawa dia ke Markas Besar Polri malam itu berjalan alot. Butuh tiga jam sampai akhirnya Listyo bersedia naik ke mobil penjemput didampingi Wahyu pada pukul 3 pagi. “Kok, jadi begini, ya?” kata Listyo kepada penjemputnya. Setelah diperiksa, Listyo ditahan di Markas Komando Brigade Mobil di Depok, Jawa Barat.

 

Penangkapan Listyo tak ujug-ujug. Dua hari sebelumnya, pada Sabtu di pengujung Oktober, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution datang ke Markas Besar untuk menghadiri sebuah rapat. Salah satu agendanya adalah membahas perkembangan situasi menjelang Hari Pahlawan. Di media sosial, sudah tersiar kabar bahwa akan ada demonstrasi besar di berbagai kota pada hari itu.

 

Seusai rapat, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mahmud Nazly mendatangi Ahrie. Tanpa berbasa-basi, dia memaparkan dugaan penyadapan ilegal oleh Ahrie. Nazly lalu meminta Ahrie menjalani pemeriksaan etik.

 

Keduanya sempat beradu argumentasi. Ahrie bahkan meminta bertemu dengan Kepala Polri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menyampaikan penjelasan mengenai tuduhan tersebut. Nazly bergeming. Dia berkukuh meminta Ahrie ikut bersama tim Divisi Propam saat itu juga untuk menjalani pemeriksaan. “Langsung ditangkap selepas mengikuti rapat,” ujar kuasa hukum Ahrie Sonta, Krisna Murti, ketika dihubungi pada Selasa, 3 November 2026.

 

Setelah menangkap Ahrie, Divisi Propam bergerak lagi. Sehari kemudian, mereka menangkap dua inspektur jenderal, Eko Hadi Santoso dan Slamet Uliandi, di rumah masing-masing. Sebagaimana Ahrie, Eko Hadi punya akses terhadap alat material khusus atau almatsus yang disebut Lawful Interception Management System (LIMS), peralatan sadap milik kepolisian.

 

Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigadir Jenderal Suhermanto, permintaan menyadap nomor telepon kepada operator LIMS di Monitoring Center Polri datang dari Ahrie dan, sebelumnya, Eko Hadi. Adapun Uliandi, yang menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga Jumat, 2 Oktober 2026, menyetujui penghapusan data penyadapan pada Kamis, 1 Oktober 2026, saat Listyo digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

 

Dalam pemeriksaan di Mabes Polri, ketiga jenderal bintang dua tersebut sama-sama menyebut nama Listyo Sigit, Kepala Polri sebelum Jenderal Suyudi Ario Seto.

 

•••

 

DI pengujung Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jenderal Suyudi Ario Seto yang belum lama dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI ke Istana. Kepada Suyudi, Presiden Prabowo mengeluh bahwa dia merasa teleponnya dikuping oleh Listyo Sigit Prabowo saat dia masih menjabat Kepala Polri. Pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo, Listyo menjadi Tribrata-1 sejak 2021.

 

Tiga perwira tinggi kepolisian bercerita, sebenarnya bukan sekali ini Prabowo merasa teleponnya disadap. Pada tahun lalu, dia mengatakan hal serupa dan meyakini Listyo pelakunya. Bahkan, melalui salah seorang kepercayaannya, Prabowo sudah memperingatkan secara halus agar Listyo berhenti menyadap.

 

Setelah mendengar keluhan Prabowo, Suyudi bergerak cepat membentuk tim khusus yang dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Asep Safrudin. Tim tersebut kemudian melakukan forensik digital terhadap Lawful Interception Management System. Hasilnya, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber menemukan jejak penghapusan data sadapan. Nomor telepon dan rekaman komunikasi dihapus tepat pada hari pengangkatan Suyudi sebagai Kepala Polri.

 

Tim khusus kemudian memeriksa operator LIMS yang teridentifikasi sebagai orang yang menghapus data. Kepada penyidik, petugas mengaku mendapat perintah dari Ahrie Sonta Nasution serta, pada periode sebelumnya, dari Eko Hadi Santoso dan Slamet Uliandi untuk memasukkan ribuan nomor telepon ke LIMS guna dipantau.

 

Para operator mengaku tak mengetahui nomor telepon siapa yang disadap, tapi mereka sempat curiga bahwa penyadapan tersebut ilegal. Mereka pun menyalin data nomor telepon dan hasil sadapan ke dalam empat buah flash drive atau diska lepas yang belakangan menjadi barang bukti. Ada sekitar 6.000 nomor dalam empat diska lepas tersebut. “Enam ribu nomor itu yang sempat disalin operator saja,” ujar seorang perwira. Adapun rekaman percakapan hanya beberapa potongan.

 

Sisanya sudah lenyap bersama data yang dihapus pada 1 Oktober 2026. Tapi, dari jejak yang masih tertinggal, diketahui bahwa salah satu target penyadapan adalah nomor telepon yang digunakan Presiden Prabowo. Penyadapan juga dilakukan terhadap sejumlah orang di sekitar Prabowo. Polisi mengatakan Listyo melakukan operasi itu sejak akhir 2024, setelah Prabowo menjadi presiden menggantikan Joko Widodo.

 

Dalam konferensi pers pada Selasa, 3 November 2026, Kepala Bareskrim Asep Safrudin mengatakan tokoh politik, pengusaha, jurnalis, dan aktivis masyarakat sipil masuk daftar sadap. Menurut tiga perwira tinggi, Jenderal Suyudi juga ada dalam daftar tersebut. Nomornya menjadi target setelah namanya santer terdengar bakal menggantikan Listyo sebagai Kepala Polri.

 

Ketiga perwira tersebut juga mengatakan nomor telepon mantan presiden Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tak ada dalam daftar target penyadapan.

 

Meskipun intersepsi dilakukan melalui LIMS yang tertanam di Markas Besar Polri, menurut seorang perwira, pengaksesannya bisa dilakukan dari jarak jauh. Karena itu, polisi menyita satu tablet di kediaman Ahrie Sonta yang diyakini bisa mengakses LIMS.

 

Semula polisi mengira ada alat lain yang dioperasikan Ahrie dan Eko Hadi secara terpisah. Itu sebabnya polisi menggeledah dua rumah di Jalan Goa dan Jalan Cililin di Jakarta Selatan yang diduga menjadi pos penyadapan. Tapi polisi tak menemukan apa-apa.

 

Tempo mendatangi rumah di Jalan Goa pada Kamis-Jumat, 5-6 November 2026. Rumah berkelir putih itu tampak tak berpenghuni. Sejumlah pedagang kaki lima di sekitar rumah itu mengatakan mereka melihat puluhan polisi berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang datang ke sana pada Ahad malam, 1 November 2026. Para polisi hanya berada di sana sekitar setengah jam, lalu pergi dengan menggiring penjaga rumah. “Kejadiannya sekitar pukul 22.00,” tutur seorang pedagang.

 

Lewat kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie Sonta membantah tudingan melakukan penyadapan. Dalam pemeriksaan, Krisna menjelaskan, Ahrie yang juga pernah menjadi ajudan Presiden Prabowo itu mengakui pernah menganalisis sejumlah nomor telepon yang diberikan atasannya ataupun unit lain, seperti Badan Reserse Kriminal dan Badan Intelijen Keamanan. “Pengembangan hasil analisis itu bergantung pada divisi yang menggunakan,” ujar Krisna.

 

Berdasarkan keterangan Ahrie Sonta kepada penyidik, menurut Krisna, penyadapan seperti itu berlangsung sejak era Kepala Polri sebelum Listyo.

 

•••

 

BAGI Istana, perbuatan Listyo Sigit Prabowo tak sekadar menguping pembicaraan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuduh tindakan itu sudah mengarah pada makar. “Perbuatannya membahayakan keselamatan negara, termasuk pimpinan negara,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan setelah Listyo dan kawan-kawan menjadi tersangka penyadapan. “Kalau sudah berbicara tentang kepala negara, di situ banyak informasi yang sensitif, yang akan membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” dia menambahkan.

 

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Jenderal Suyudi Ario Seto mengusut perkara ini hingga tuntas. Karena itulah polisi tak hanya menyasar penyadapan ilegal, tapi juga makar.

 

Seorang petinggi kepolisian mengatakan mereka serius mengusut perkara makar. Badan Reserse Kriminal Polri sudah membentuk tim khusus yang terpisah dari penyidik penyadapan ilegal. Sementara penyadapan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber, perkara makar diusut Direktorat Tindak Pidana Umum, khususnya Subdirektorat Keamanan Negara.

 

Menurut perwira tinggi tersebut, penyadapan ilegal sudah telak buktinya. Adapun bukti soal makar masih dicari. Hasil intersepsi yang terselamatkan hanya beberapa rekaman pendek. Karena itu, Listyo dan kawan-kawan tak langsung ditetapkan sebagai tersangka makar.

 

Sekarang polisi sedang menelusuri hubungan Listyo dengan sejumlah demonstrasi hingga dua tahun terakhir. Bukan kebetulan pula jika Listyo merupakan ketua dewan penasihat sebuah konfederasi buruh. Menurut polisi tersebut, pidana makar tak harus berupa aksi langsung untuk menggulingkan presiden, tapi bisa juga menciptakan kondisi agar pemerintahan lumpuh. Karena itu, polisi juga menyelisik asal-usul isu yang merugikan pemerintah selama ini. “Semua akan ditelusuri,” tutur Kepala Bareskrim Asep Safrudin.

 

Pengacara Ditho H.F. Sitompoel dan Philipus H. Sitepu, kuasa hukum Listyo, belum menjawab pertanyaan yang diajukan lewat aplikasi pesan. Surat permohonan wawancara yang dikirimkan ke kantor mereka di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat, 6 November 2026, pun tak berbalas. Adapun permintaan konfirmasi kepada Eko Hadi melalui istrinya juga belum mendapat respons.

 

Saat diperiksa, menurut seorang perwira, Listyo membantah tudingan bahwa dia menyadap Prabowo. Listyo hanya mengaku melakukan penyadapan demi “keamanan dan ketertiban masyarakat”. Dia belum membuka siapa pengguna akhir informasi yang dia kuping tersebut. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/hukum/cerita-bagaimana-listyo-sigit-tepergok-menyadap-prabowo-2303928

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar