|
Cerita
Bagaimana Listyo Sigit Tepergok Menyadap Prabowo Febriyan
: Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 08 November 2026
|
· Istana Negara mengingatkan Listyo Sigit
Prabowo agar berhenti menyadap Presiden Prabowo Subianto sejak setahun lalu. · Penyidik akan menelusuri dugaan makar
di balik penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dan anak buahnya. · Nomor telepon Joko Widodo dan Gibran
Rakabuming Raka tak ada dalam daftar target sadapan. KEPALA
Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih membalas pesan Tempo
melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 2 November 2026, sekitar puku 10.00. Ia
sempat merespons kabar penangkapan mantan anak buahnya oleh Badan Reserse
Kriminal Kepolisian RI karena dituduh melakukan penyadapan ilegal. Listyo
tak menunjukkan sedang dalam keadaan tertekan. Tapi ia meminta pernyataannya
tak dikutip. “Terima kasih, salam,” tulisnya pada akhir pesan. Setelah itu,
mantan Kepala Kepolisian RI yang lengser pada Kamis, 1 Oktober 2026, tersebut
tak menjawab pertanyaan lagi. Empat
belas jam kemudian, petinggi Polri mendatangi kediaman Listyo di kawasan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Senin tengah malam, 2 November 2026,
itu, rombongan disambut hadangan sembilan polisi penjaga Listyo lebih dulu.
Pasukan pengawal Listyo sempat mengacungkan senjata, tapi segera
menurunkannya begitu Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal
Mahmud Nazly Harahap maju dan menjelaskan maksud tetamu. Nazly
satu-satunya petinggi Polri yang memakai seragam polisi lengkap dengan baret
biru muda di kepala. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Wahyu Hadiningrat,
yang memimpin rombongan, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal
Asep Safrudin berpakaian sipil. Selain dikawal 20 anggota Brigade Mobil
bersenjata lengkap, rombongan didampingi tim dari Direktorat Tindak Pidana
Siber Bareskrim. Tetamu
akhirnya bisa menemui sahibulbait. Wahyu Hadiningrat yang pertama kali
beruluk salam dan membuka percakapan. Setelahnya, giliran Asep Safrudin
memaparkan temuan polisi yang menyangka Listyo memerintahkan anak buahnya
melakukan penyadapan ilegal terhadap ribuan nomor telepon, termasuk yang
digunakan Presiden Prabowo Subianto. Dituduh bekas bawahannya, Sigit
meradang. Negosiasi
untuk membawa dia ke Markas Besar Polri malam itu berjalan alot. Butuh tiga
jam sampai akhirnya Listyo bersedia naik ke mobil penjemput didampingi Wahyu
pada pukul 3 pagi. “Kok, jadi begini, ya?” kata Listyo kepada penjemputnya.
Setelah diperiksa, Listyo ditahan di Markas Komando Brigade Mobil di Depok,
Jawa Barat. Penangkapan
Listyo tak ujug-ujug. Dua hari sebelumnya, pada Sabtu di pengujung Oktober,
Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution datang ke
Markas Besar untuk menghadiri sebuah rapat. Salah satu agendanya adalah
membahas perkembangan situasi menjelang Hari Pahlawan. Di media sosial, sudah
tersiar kabar bahwa akan ada demonstrasi besar di berbagai kota pada hari
itu. Seusai
rapat, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mahmud Nazly mendatangi Ahrie.
Tanpa berbasa-basi, dia memaparkan dugaan penyadapan ilegal oleh Ahrie. Nazly
lalu meminta Ahrie menjalani pemeriksaan etik. Keduanya
sempat beradu argumentasi. Ahrie bahkan meminta bertemu dengan Kepala Polri
Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menyampaikan penjelasan mengenai tuduhan
tersebut. Nazly bergeming. Dia berkukuh meminta Ahrie ikut bersama tim Divisi
Propam saat itu juga untuk menjalani pemeriksaan. “Langsung ditangkap selepas
mengikuti rapat,” ujar kuasa hukum Ahrie Sonta, Krisna Murti, ketika
dihubungi pada Selasa, 3 November 2026. Setelah
menangkap Ahrie, Divisi Propam bergerak lagi. Sehari kemudian, mereka
menangkap dua inspektur jenderal, Eko Hadi Santoso dan Slamet Uliandi, di
rumah masing-masing. Sebagaimana Ahrie, Eko Hadi punya akses terhadap alat
material khusus atau almatsus yang disebut Lawful Interception Management
System (LIMS), peralatan sadap milik kepolisian. Menurut
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigadir Jenderal Suhermanto,
permintaan menyadap nomor telepon kepada operator LIMS di Monitoring Center
Polri datang dari Ahrie dan, sebelumnya, Eko Hadi. Adapun Uliandi, yang
menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga Jumat, 2
Oktober 2026, menyetujui penghapusan data penyadapan pada Kamis, 1 Oktober
2026, saat Listyo digeser menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Dalam
pemeriksaan di Mabes Polri, ketiga jenderal bintang dua tersebut sama-sama
menyebut nama Listyo Sigit, Kepala Polri sebelum Jenderal Suyudi Ario Seto. ••• DI
pengujung Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jenderal Suyudi
Ario Seto yang belum lama dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI ke Istana.
Kepada Suyudi, Presiden Prabowo mengeluh bahwa dia merasa teleponnya dikuping
oleh Listyo Sigit Prabowo saat dia masih menjabat Kepala Polri. Pernah
menjadi ajudan Presiden Joko Widodo, Listyo menjadi Tribrata-1 sejak 2021. Tiga
perwira tinggi kepolisian bercerita, sebenarnya bukan sekali ini Prabowo
merasa teleponnya disadap. Pada tahun lalu, dia mengatakan hal serupa dan
meyakini Listyo pelakunya. Bahkan, melalui salah seorang kepercayaannya,
Prabowo sudah memperingatkan secara halus agar Listyo berhenti menyadap. Setelah
mendengar keluhan Prabowo, Suyudi bergerak cepat membentuk tim khusus yang
dipimpin Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Asep Safrudin. Tim tersebut
kemudian melakukan forensik digital terhadap Lawful Interception Management
System. Hasilnya, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber menemukan
jejak penghapusan data sadapan. Nomor telepon dan rekaman komunikasi dihapus
tepat pada hari pengangkatan Suyudi sebagai Kepala Polri. Tim
khusus kemudian memeriksa operator LIMS yang teridentifikasi sebagai orang
yang menghapus data. Kepada penyidik, petugas mengaku mendapat perintah dari
Ahrie Sonta Nasution serta, pada periode sebelumnya, dari Eko Hadi Santoso
dan Slamet Uliandi untuk memasukkan ribuan nomor telepon ke LIMS guna
dipantau. Para
operator mengaku tak mengetahui nomor telepon siapa yang disadap, tapi mereka
sempat curiga bahwa penyadapan tersebut ilegal. Mereka pun menyalin data
nomor telepon dan hasil sadapan ke dalam empat buah flash drive atau diska
lepas yang belakangan menjadi barang bukti. Ada sekitar 6.000 nomor dalam
empat diska lepas tersebut. “Enam ribu nomor itu yang sempat disalin operator
saja,” ujar seorang perwira. Adapun rekaman percakapan hanya beberapa
potongan. Sisanya
sudah lenyap bersama data yang dihapus pada 1 Oktober 2026. Tapi, dari jejak
yang masih tertinggal, diketahui bahwa salah satu target penyadapan adalah
nomor telepon yang digunakan Presiden Prabowo. Penyadapan juga dilakukan
terhadap sejumlah orang di sekitar Prabowo. Polisi mengatakan Listyo
melakukan operasi itu sejak akhir 2024, setelah Prabowo menjadi presiden
menggantikan Joko Widodo. Dalam
konferensi pers pada Selasa, 3 November 2026, Kepala Bareskrim Asep Safrudin
mengatakan tokoh politik, pengusaha, jurnalis, dan aktivis masyarakat sipil
masuk daftar sadap. Menurut tiga perwira tinggi, Jenderal Suyudi juga ada
dalam daftar tersebut. Nomornya menjadi target setelah namanya santer
terdengar bakal menggantikan Listyo sebagai Kepala Polri. Ketiga
perwira tersebut juga mengatakan nomor telepon mantan presiden Jokowi dan
putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tak ada dalam daftar target
penyadapan. Meskipun
intersepsi dilakukan melalui LIMS yang tertanam di Markas Besar Polri,
menurut seorang perwira, pengaksesannya bisa dilakukan dari jarak jauh.
Karena itu, polisi menyita satu tablet di kediaman Ahrie Sonta yang diyakini
bisa mengakses LIMS. Semula polisi
mengira ada alat lain yang dioperasikan Ahrie dan Eko Hadi secara terpisah.
Itu sebabnya polisi menggeledah dua rumah di Jalan Goa dan Jalan Cililin di
Jakarta Selatan yang diduga menjadi pos penyadapan. Tapi polisi tak menemukan
apa-apa. Tempo
mendatangi rumah di Jalan Goa pada Kamis-Jumat, 5-6 November 2026. Rumah
berkelir putih itu tampak tak berpenghuni. Sejumlah pedagang kaki lima di
sekitar rumah itu mengatakan mereka melihat puluhan polisi berseragam lengkap
dan bersenjata laras panjang datang ke sana pada Ahad malam, 1 November 2026.
Para polisi hanya berada di sana sekitar setengah jam, lalu pergi dengan
menggiring penjaga rumah. “Kejadiannya sekitar pukul 22.00,” tutur seorang
pedagang. Lewat
kuasa hukumnya, Krisna Murti, Ahrie Sonta membantah tudingan melakukan
penyadapan. Dalam pemeriksaan, Krisna menjelaskan, Ahrie yang juga pernah
menjadi ajudan Presiden Prabowo itu mengakui pernah menganalisis sejumlah
nomor telepon yang diberikan atasannya ataupun unit lain, seperti Badan
Reserse Kriminal dan Badan Intelijen Keamanan. “Pengembangan hasil analisis
itu bergantung pada divisi yang menggunakan,” ujar Krisna. Berdasarkan
keterangan Ahrie Sonta kepada penyidik, menurut Krisna, penyadapan seperti
itu berlangsung sejak era Kepala Polri sebelum Listyo. ••• BAGI
Istana, perbuatan Listyo Sigit Prabowo tak sekadar menguping pembicaraan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuduh tindakan itu sudah mengarah
pada makar. “Perbuatannya membahayakan keselamatan negara, termasuk pimpinan
negara,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan setelah
Listyo dan kawan-kawan menjadi tersangka penyadapan. “Kalau sudah berbicara
tentang kepala negara, di situ banyak informasi yang sensitif, yang akan
membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara,” dia menambahkan. Menurut
Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan Jenderal Suyudi Ario
Seto mengusut perkara ini hingga tuntas. Karena itulah polisi tak hanya
menyasar penyadapan ilegal, tapi juga makar. Seorang
petinggi kepolisian mengatakan mereka serius mengusut perkara makar. Badan
Reserse Kriminal Polri sudah membentuk tim khusus yang terpisah dari penyidik
penyadapan ilegal. Sementara penyadapan ditangani Direktorat Tindak Pidana
Siber, perkara makar diusut Direktorat Tindak Pidana Umum, khususnya
Subdirektorat Keamanan Negara. Menurut
perwira tinggi tersebut, penyadapan ilegal sudah telak buktinya. Adapun bukti
soal makar masih dicari. Hasil intersepsi yang terselamatkan hanya beberapa
rekaman pendek. Karena itu, Listyo dan kawan-kawan tak langsung ditetapkan
sebagai tersangka makar. Sekarang
polisi sedang menelusuri hubungan Listyo dengan sejumlah demonstrasi hingga
dua tahun terakhir. Bukan kebetulan pula jika Listyo merupakan ketua dewan
penasihat sebuah konfederasi buruh. Menurut polisi tersebut, pidana makar tak
harus berupa aksi langsung untuk menggulingkan presiden, tapi bisa juga
menciptakan kondisi agar pemerintahan lumpuh. Karena itu, polisi juga
menyelisik asal-usul isu yang merugikan pemerintah selama ini. “Semua akan
ditelusuri,” tutur Kepala Bareskrim Asep Safrudin. Pengacara
Ditho H.F. Sitompoel dan Philipus H. Sitepu, kuasa hukum Listyo, belum
menjawab pertanyaan yang diajukan lewat aplikasi pesan. Surat permohonan
wawancara yang dikirimkan ke kantor mereka di kawasan Jakarta Selatan pada
Jumat, 6 November 2026, pun tak berbalas. Adapun permintaan konfirmasi kepada
Eko Hadi melalui istrinya juga belum mendapat respons. Saat
diperiksa, menurut seorang perwira, Listyo membantah tudingan bahwa dia
menyadap Prabowo. Listyo hanya mengaku melakukan penyadapan demi “keamanan
dan ketertiban masyarakat”. Dia belum membuka siapa pengguna akhir informasi
yang dia kuping tersebut. ● Sumber :
https://www.tempo.co/hukum/cerita-bagaimana-listyo-sigit-tepergok-menyadap-prabowo-2303928 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar