|
Betulkah PBB Minta Indonesia Mundur dari Board of Peace? Ini Persoalan
Sebenarnya Satrio Arismunandar : sebagai wartawan Harian Kompas, pernah meliput ke Jalur
Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur, Palestina pada 1990-an.. |
ORBIT INDONESIA, 29 Oktober 2026
|
Desakan agar Indonesia
keluar dari Board of Peace (BoP) kembali mengangkat pertanyaan mendasar
tentang arah diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apakah keikutsertaan
dalam badan yang dibentuk atas inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald
Trump benar-benar memberi Indonesia peluang untuk memengaruhi masa depan
Gaza, atau justru berisiko melegitimasi mekanisme perdamaian yang tidak cukup
menjamin hak-hak rakyat Palestina? Polemik ini mencuat
setelah Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi
manusia di wilayah Palestina yang diduduki, meminta Indonesia
mempertimbangkan kembali keterlibatannya dalam BoP. Dalam wawancara dengan
Reuters di Jakarta pada 22 Oktober 2026, Albanese mempertanyakan legitimasi
dan desain kelembagaan badan tersebut, terutama terkait keterwakilan rakyat
Palestina dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Namun, ada satu hal yang
perlu diluruskan sejak awal. Desakan Albanese bukanlah keputusan resmi PBB
yang memerintahkan Indonesia keluar dari BoP. Pelapor khusus merupakan pakar
independen yang memperoleh mandat dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Ia dapat menyampaikan
penilaian, kritik, dan rekomendasi, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk
memerintahkan pemerintah Indonesia menarik diri dari suatu forum
internasional. Karena itu, menyebut
berita tersebut sebagai “PBB meminta Indonesia mundur dari Board of Peace”
kurang tepat. Rumusan yang lebih akurat adalah bahwa seorang pelapor khusus
PBB mendesak Indonesia meninjau kembali keanggotaannya. Meski demikian, substansi
kritik Albanese layak diperhatikan karena menyentuh persoalan mendasar dalam
upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Perdamaian Gaza Tanpa
Suara Palestina? Board of Peace merupakan
inisiatif Donald Trump yang diumumkan pada Januari 2026 untuk mengawasi
proses perdamaian dan rekonstruksi Gaza, dengan cakupan yang dirancang lebih
luas. Indonesia bergabung sebagai anggota pendiri pada 22 Januari 2026. Bagi pemerintah
Indonesia, partisipasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya mengambil bagian
langsung dalam proses diplomasi, membuka peluang untuk memengaruhi kebijakan,
serta memperjuangkan penghentian kekerasan dan pemulihan kehidupan masyarakat
Gaza. Namun, Albanese melihat
persoalan yang berbeda. Menurutnya, proses pengambilan keputusan di BoP
terlalu didominasi Amerika Serikat dan Israel, sedangkan rakyat Palestina
tidak memiliki keterwakilan yang memadai dalam menentukan masa depan politik wilayahnya. Kritik ini berangkat dari
prinsip bahwa rakyat Palestina bukan sekadar penerima bantuan kemanusiaan
atau objek program rekonstruksi. Mereka adalah pihak yang memiliki hak
menentukan nasib sendiri, termasuk masa depan pemerintahan, wilayah, dan
kedaulatan politik mereka. Pembangunan kembali
rumah, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur Gaza memang mendesak. Namun,
rekonstruksi fisik tidak otomatis menyelesaikan persoalan pendudukan, hak
politik, perbatasan, dan kemerdekaan Palestina. Pihak pendukung BoP
menunjuk pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, yang terdiri
atas tenaga profesional Palestina dan bertugas mengelola pemerintahan sipil
serta pemulihan wilayah tersebut. Keberadaan komite ini dimaksudkan untuk
menunjukkan bahwa administrasi Gaza tetap melibatkan warga Palestina. Akan tetapi, bagi para
pengkritiknya, pemerintahan teknokratis tidak dengan sendirinya menjamin
kedaulatan politik. Mengelola pelayanan publik berbeda dengan menentukan masa
depan sebuah bangsa. Persoalan utamanya adalah apakah rakyat Palestina
memiliki kewenangan nyata dalam proses yang akan menentukan kehidupan mereka
setelah perang. Israel dan Persoalan
Legitimasi Kritik Albanese juga
berkaitan dengan posisi Israel di dalam BoP. Israel merupakan pihak utama
dalam konflik yang hendak diselesaikan oleh mekanisme tersebut. Karena itu,
keterlibatannya dalam menentukan masa depan Gaza menimbulkan pertanyaan
mengenai keseimbangan kekuasaan dan perlindungan hak-hak Palestina. Albanese menilai
Indonesia berisiko memberikan legitimasi kepada mekanisme yang, menurut
pandangannya, belum menjamin penyelesaian konflik berdasarkan hukum
internasional dan hak menentukan nasib sendiri. Persoalannya bukan
semata-mata apakah Indonesia boleh duduk dalam satu forum bersama Israel.
Diplomasi internasional kerap mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik dalam
upaya mencari penyelesaian. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah forum
tersebut menyediakan ruang yang memadai bagi pihak yang hak-haknya
dipertaruhkan. Dalam konteks ini,
Indonesia perlu menilai apakah keanggotaannya benar-benar dapat digunakan
untuk mendorong perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan, dan
terciptanya jalan menuju kemerdekaan Palestina. Albanese juga
mempertanyakan kesesuaian BoP dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan
Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang berkaitan dengan rencana perdamaian
Gaza. Namun, kritik tersebut merupakan penilaian hukum dan politiknya, bukan keputusan pengadilan yang
membatalkan resolusi tersebut atau instruksi resmi PBB agar negara anggota
keluar dari BoP. Perbedaan ini penting
agar kritik terhadap mekanisme perdamaian tidak disamakan dengan keputusan
institusional PBB. Indonesia Belum
Menyatakan Keluar Pemerintah Indonesia
sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa partisipasinya dalam BoP tidak
bersifat tanpa syarat. Pada Februari 2026, Menteri Luar Negeri Sugiono
mengatakan Indonesia dapat menarik diri apabila keanggotaan tersebut tidak
sejalan dengan tujuan diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga
pernah menyatakan bahwa Indonesia akan mundur jika keterlibatannya tidak
memberikan manfaat bagi rakyat Palestina. Dalam perkembangan yang
dilaporkan pada 22 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri menyatakan
pembahasan mengenai BoP masih ditangguhkan. Belum ada konfirmasi bahwa
Indonesia telah secara resmi menarik diri. Sikap tersebut
menunjukkan adanya ruang evaluasi. Pemerintah sejak awal memandang
keanggotaan sebagai instrumen untuk memperjuangkan kepentingan Palestina,
bukan tujuan diplomasi itu sendiri. Meski demikian,
pertanyaan tentang efektivitas strategi tersebut semakin mendesak. Berada di
dalam sebuah forum memang dapat membuka akses terhadap pengambilan keputusan.
Namun, akses tidak selalu berarti pengaruh. Indonesia perlu memastikan bahwa
keberadaannya tidak hanya menjadi simbol dukungan internasional terhadap BoP
tanpa kemampuan nyata untuk mengubah kebijakannya. Sebaliknya, mundur dari
forum juga tidak otomatis menghasilkan kemajuan bagi Palestina. Keputusan
tersebut perlu disertai strategi diplomasi alternatif melalui PBB, Organisasi
Kerja Sama Islam, negara-negara Arab, dan kelompok negara lain yang mendukung
kemerdekaan Palestina. Dengan demikian, pilihan
Indonesia bukan sekadar antara bertahan atau keluar, melainkan bagaimana
memastikan setiap keputusan menghasilkan manfaat yang dapat diukur bagi rakyat
Palestina. Ujian Bagi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Persoalan BoP menjadi
ujian bagi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Prinsip bebas
aktif bukan berarti Indonesia harus selalu berada di luar mekanisme
internasional yang kontroversial. Sebaliknya, Indonesia dapat berpartisipasi
dalam diplomasi multilateral selama keterlibatan itu sesuai dengan
kepentingan nasional dan komitmen terhadap hukum internasional. Namun, prinsip tersebut
juga tidak mengharuskan Indonesia bertahan dalam suatu forum apabila terbukti
tidak mampu memperjuangkan tujuan yang menjadi dasar keikutsertaannya. Karena itu, pemerintah
perlu menetapkan tolok ukur yang jelas untuk mengevaluasi BoP. Apakah
mekanisme ini mampu menghentikan kekerasan? Apakah bantuan kemanusiaan dapat
disalurkan tanpa hambatan? Apakah warga Palestina
memperoleh perlindungan yang memadai? Apakah mereka mempunyai peran
substantif dalam menentukan pemerintahan dan masa depan wilayahnya? Dan yang
paling mendasar, apakah proses tersebut membuka jalan menuju kemerdekaan
Palestina? Pertanyaan mengenai
kemungkinan pengerahan pasukan Indonesia ke Gaza juga harus dipisahkan dari
persoalan keanggotaan BoP. Pengiriman personel militer membutuhkan kejelasan
mandat, rantai komando, aturan pelibatan, perlindungan pasukan, serta tujuan
operasi. Keanggotaan dalam forum diplomatik tidak dengan sendirinya menjawab
seluruh persoalan tersebut. Pada akhirnya, desakan
Francesca Albanese bukanlah perintah resmi PBB agar Indonesia mundur dari
Board of Peace. Namun, kritiknya menghadirkan pertanyaan yang tidak bisa
diabaikan: apakah Indonesia sedang menggunakan BoP untuk memperjuangkan
kepentingan Palestina, atau justru berisiko memberikan legitimasi kepada
mekanisme yang belum menjamin hak-hak mereka? Jawabannya tidak cukup
ditentukan oleh pernyataan politik
atau posisi keanggotaan. Ukurannya adalah hasil konkret bagi rakyat
Palestina: perlindungan warga sipil, penghentian kekerasan, penghormatan
terhadap hukum internasional, berakhirnya pendudukan, dan terwujudnya hak
menentukan nasib sendiri. Bagi Indonesia,
konsistensi terhadap Palestina pada akhirnya bukan hanya soal berada di dalam
atau di luar sebuah forum internasional. Konsistensi itu harus tercermin
dalam kemampuan diplomasi Indonesia mengubah dukungan politik menjadi
kemajuan nyata menuju kemerdekaan Palestina. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar