Rabu, 28 Oktober 2026

 

Sumpah atas Tanah dan Air

Anies Rasyid Baswedan :  Pendiri Karsa City Lab dan Penggagas Gerakan Aksi Bersama.

KOMPAS, 27 Oktober 2026

 

 

                                                           

Sembilan puluh delapan tahun lalu, para pemuda itu bersidang di tiga tempat dalam dua hari. Sebuah gedung perkumpulan di tepi Waterlooplein, kawasan yang kini kita kenal sebagai Lapangan Banteng. Sebuah bioskop di utara Koningsplein. Lalu, sebuah rumah pondokan pelajar di Kramat 106 milik Sie Kong Lian, tempat Muhammad Yamin dan Amir Sjarifuddin indekos. Di rumah kos itulah ikrar tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan dirumuskan dan diucapkan.

 

Indonesia tidak dirumuskan di balai istana. Indonesia dirumuskan di ruang-ruang kota yang terbuka bagi siapa saja yang datang. Hampir satu abad kemudian, kota tetap menentukan nasib bangsa ini. Lebih dari separuh penduduk Indonesia kini tinggal di kota. Bappenas memperkirakan, menjelang 2045 tujuh dari sepuluh orang Indonesia adalah warga kota.

 

Indonesia Emas, kalau tiba, akan tiba sebagai Indonesia perkotaan.

 

Kabar buruknya, kota-kota kita sedang sakit. Banjir kini datang hampir setiap musim hujan. Udara kota Indonesia makin sering masuk daftar terburuk dunia, di atas batas aman WHO. Di pantai utara Jawa, tanah ambles sementara laut naik. Di satu sisi, hampir semua penyakit itu akibat perbuatan manusia. Di sisi lain, yang dibuat manusia bisa diperbaiki manusia.

 

Perencana yang tak terlihat

 

Kita sering mendengar kota-kota kita tumbuh tanpa perencanaan. Sebenarnya persoalannya lebih dalam. Setiap kota punya rencana tata ruang, lengkap dengan peta dan pasalnya. Namun, yang membentuk wajah kota sering kali bukan dokumen tata kota itu.

 

Kredit kendaraan bermotor yang murah dan mudah, bensin yang disubsidi, dan jalan tol yang membuka kluster perumahan di pinggiran, misal. Tiga kebijakan itu bisa jauh lebih memengaruhi bentuk kota daripada rencana tata ruang. Kebijakan perkotaan paling berpengaruh di negeri ini justru sering tidak pernah disebut kebijakan perkotaan. Puluhan tahun negara fokus membangun jalan dan keluarga membeli kendaraan bermotor. Hasilnya kota yang melebar tanpa batas, jam hidup yang hilang di jalan, dan udara kotor yang dihirup anak-anak kita.

 

Bencana kota pun jarang datang tiba-tiba. Bencana itu dicicil. Satu izin di daerah tangkapan air, satu sumur bor di bawah gedung, satu rawa yang berganti nama menjadi kawasan niaga.

 

Masing-masing sah dan berstempel. Ketika banjir merendam Demak, Kendal, dan Pekalongan pada Januari lalu, kita menyebutnya bencana alam. Padahal satu dekade terakhir Jawa kehilangan ribuan hektar hutan, dan banyak izin justru terbit di kawasan hutan di sekitar sungai-sungai utamanya. Banjir bandang yang merenggut lebih dari seribu nyawa di Sumatera akhir tahun lalu bercerita hal yang sama. Sebagian besar perusakan hutan di negeri ini berlangsung legal. Masalahnya, aturanlah yang membolehkan perusakan atas nama pembangunan.

 

Apakah ada pembusukan di balik itu?

 

Mari kita menelaahnya dengan tenang. Di banyak kota, kekayaan tercepat tidak lahir dari pembangunan yang adil dan merata. Namun, kekayaan tercepat lahir dari menggeser garis di peta untuk menguntungkan segelintir orang. Selama biaya politik mahal dan pembiayaannya tidak diatur dengan benar, peta tata ruang akan selalu berisiko menjadi alat transaksi politik.

 

Obatnya adalah transparansi, bukan pidato moral. Setiap perubahan peruntukan ruang harus dibuka ke publik sebelum diketok, bukan sesudahnya. Kenaikan nilai lahan akibat keputusan publik harus dikembalikan kepada publik. Di Jakarta kami mencobanya di sekitar stasiun.

 

Namanya Transit Oriented Development. Pemilik lahan di sekitar titik-titik transit transportasi publik diperbolehkan membangun lebih tinggi, dengan kewajiban membangun prasarana publik tanpa membebani APBD. Nilai yang diciptakan oleh kota dikembalikan kepada warga kota.

 

Angin tidak punya KTP

 

Ada satu kekeliruan ukuran yang jarang dibicarakan. Udara, sungai, dan penglaju bergerak dalam dan antarkawasan. Namun, kewenangan kita dipotong-potong per kementerian, per tingkat pemerintahan, per batas administratif. Satu titik banjir bisa menyangkut balai sungai milik pusat, dinas provinsi, dinas kota, dan BUMN sekaligus.

 

Lebih dari sepertiga polusi halus di udara Jakarta datang dari kota-kota di sekitarnya, dari cerobong pabrik dan PLTU di luar jangkauan pemerintah Jakarta. Angin tidak punya KTP. Sungai tidak mengenal batas kecamatan. Namun, anggaran kita mengenal dan dibatasi keduanya.

 

Jabodetabek dihuni lebih dari 40 juta jiwa, tetapi tidak punya pemerintahan kawasan. Yang ada hanya forum koordinasi yang berganti nama dari zaman ke zaman. Koordinasi bukanlah pengganti kewenangan. Sementara itu, perizinan justru makin ditarik kembali ke pusat, sedangkan banjirnya tetap ditanggung gubernur, bupati, dan wali kota.

 

Celah kewenangan itu punya korban. Sungai hampir selalu menjadi batas desa, kecamatan, atau kabupaten. Akibatnya jembatan kecil yang menghubungkan dua tepinya tidak bisa masuk anggaran siapa pun. Di Pandeglang kami mendengar kisah wafatnya ibu hamil yang tidak sempat diseberangkan ke rumah sakit. Dari situlah teman-teman di Gerakan Aksi Bersama memilih membangun jembatan gantung, satu demi satu. Jembatan sederhana itu menghubungkan dua tepi sungai, sekaligus menutup celah kebijakan yang pernah merenggut nyawa.

 

Rumah kehidupan

 

Perubahan paling mendasar tidak terletak di peta administratif. Perubahan itu ada di cara pandang. Selama ini kota diperlakukan sebagai mesin ekonomi, lalu diukur dengan ukuran mesin, seperti angka pertumbuhan dan jumlah kendaraan yang terjual. Sesungguhnya kota adalah rumah kehidupan. Kalau kota dipandang sebagai rumah, yang diurus bukan angka. Yang diurus adalah napas. Berapa jam hidup seorang ibu hilang di jalan setiap hari. Udara apa yang masuk ke paru-paru anak sekolah. Berapa jauh taman terdekat dari rumah kontrakan.

 

Apakah keran di dapur mengalirkan air bersih yang bisa diminum.

 

Kita bahas lebih jauh soal air. Hanya sekitar 1 dari 5 rumah tangga Indonesia yang terlayani air perpipaan. Sisanya menyedot air tanah, rumah demi rumah, gedung demi gedung. Tanah pun ambles. Sebagian Jakarta Utara sudah turun lebih dari empat meter. Air laut masuk, lalu negara merancang tanggul laut raksasa yang biayanya melampaui kemampuan kota mana pun.

 

Kerugian sesungguhnya muncul dari pipa yang tidak pernah dipasang. Tokyo pernah ambles lebih dari empat meter. Jepang tidak pindahkan ibu kota ke tempat lain. Tokyo tetap di sana, tapi Tokyo membatasi air tanah, bertahap selama 20 tahun, sambil menyediakan air pipa bagi semua, dan amblesan itu berhenti. Pengendali banjir termurah di kota pesisir kita ternyata pipa air minum.

 

Begitu pula soal panas. Kota-kota Asia Tenggara diperkirakan jauh lebih panas pada pertengahan abad ini. Panas kota tidak adil. Kampung padat beratap seng tanpa pohon menanggung panas paling berat, sementara mesin pendingin bernama AC memindahkan panas dari rumah kaum berpunya ke gang kaum yang tidak berpunya. Pohon peneduh adalah infrastruktur kota, setara dengan jalan dan saluran. Kota-kota maju di dunia menurunkan suhu kotanya lewat koridor hijau dan biru. Kita punya tanah tropis yang bisa menumbuhkan apa saja. Yang kurang hanya satu hal, keputusan.

 

Tidak ada resep tunggal

 

Indonesia tidak punya satu macam kota, maka resepnya tidak bisa satu. Kota besar yang sudah mapan, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, harus merebut kembali ruang dari mobil, memadatkan hunian di sekitar stasiun, dan harus memiliki pemerintahan kawasan yang sungguh berwenang. Kota menengah yang sedang melaju, seperti Makassar, Balikpapan, Pekanbaru, Kupang, dan Sorong, berada di masa paling murah untuk mengunci koridor angkutan umum dan daerah resapan.

 

Waktu termurah untuk merencanakan kota adalah sebelum tempat itu menjadi kota. Kota pesisir yang tenggelam, Semarang, Pekalongan, Demak, membutuhkan pipa air, mangrove, dan keberanian menghentikan sumur bor. Beton saja tidak cukup. Kota sungai dan kepulauan seperti Banjarmasin, Palembang, dan Ternate perlu berhenti menjadikan aliran air sebagai halaman belakang dan tempat pembuangan. Area industri dadakan seperti di Morowali dan Weda Bay tumbuh lebih cepat dari kotanya sendiri. Pabrik berdiri dulu, permukiman kumuh menyusul, air bersih datang paling akhir. Industri yang menikmatinya seharusnya wajib ikut membangun kotanya.

 

Keragaman itu menuntut pemerintah pusat mengubah perannya. Urusan perkotaan hari ini tersebar di sedikitnya lima kementerian dan tidak punya rumah. Negara-negara yang berhasil mengelola urbanisasi punya kebijakan perkotaan nasional dengan satu alamat yang jelas.

 

Transfer fiskal perlu mengikuti kawasan, untuk angkutan umum dan air minum, tidak lagi mengikuti sektor. Kinerja kepala daerah selayaknya diukur dari berkurangnya ketimpangan di wilayahnya. Pusat menjadi dirigen yang menyiapkan partitur, bukan pemain tunggal yang merebut semua instrumen.

 

Yang terakhir, dan paling sering dilupakan, kota dibangun oleh warganya. Dunia pernah belajar menata kampung dari Jakarta. Program perbaikan kampung di masa Ali Sadikin memperoleh Penghargaan Aga Khan pada 1980 karena memperbaiki kampung di tempatnya, tanpa menggusur. Kita kemudian melupakan pelajaran sendiri dan beralih ke buldoser.

 

Di Jakarta kami memegang satu prinsip sederhana. Hilangkan kumuhnya, jangan hilangkan kampungnya. Kampung adalah kecerdasan sosial kota Indonesia. Pada masa pandemi, simpul RT dan RW itulah yang menjaga warga ketika struktur negara belum siap. Pemegang kewenangan bukan otomatis pemegang pengetahuan. Pemerintah yang baik akan menempatkan diri sebagai kolaborator, dan warga sebagai ko-kreator kotanya sendiri.

 

Generasi urban pertama

 

Anak-anak muda hari ini adalah ”generasi urban” pertama di Indonesia. Mereka lahir di kota, tumbuh di kota, dan akan menua di kota. Mereka tidak menunggu izin untuk peduli dan bergerak. Mereka memetakan banjir dari laporan warga, memasang sensor udara di atap sekolah, menuntut pembangunan trotoar, dan menghidupkan ruang publik yang ditinggalkan.

 

Di Karsa City Lab kami menyaksikan banyak pengelola kota menengah kekurangan bekal gagasan, sementara anak-anak muda di kota yang sama memilikinya berlimpah. Tugas kita bukan mengajari mereka. Tugas kita membuka meja perencanaan agar mereka duduk di sana, membawa data, dan ikut memutuskan. Turun tangan, bukan urun angan.

 

Kota yang sehat menyembuhkan negara dengan cara sederhana. Di kotalah warga berjumpa dengan negara setiap hari, di halte, di taman, di pasar, di trotoar. Demokrasi dipercaya bila terasa di tempat-tempat itu, bukan hanya di baliho calon kepala daerah dan anggota legislatif daerah. Ibnu Khaldun, bapak ilmu historiografi, mengingatkan bahwa peradaban besar jarang runtuh oleh musuh dari luar. Peradaban runtuh oleh ketimpangan dari dalam. Kota yang timpang adalah tanda masyarakat yang sakit. Kota yang adil adalah tanda bangsa yang sedang sembuh.

 

Para pemuda 1928 bersumpah atas satu tanah air. Hari ini, dalam arti yang paling harfiah, tanah kita ambles dan air kita meluap di satu musim lalu hilang di musim berikutnya. Sumpah baru yang kita butuhkan mungkin tidak memerlukan kalimat baru. Cukup menepati yang lama, dengan merawat tanah dan air di kota tempat kita hidup. Anak-anak muda memiliki lebih banyak hari esok daripada hari kemarin. Kota bisa jadi tempat hari esok itu dibangun, atau malah dicicil menjadi bencana. Pilihan itu ada di tangan kita, hari ini. ●

 

Sumber : https://www.kompas.id/artikel/sumpah-atas-tanah-dan-air?open_from=Artikel_Opini_Page

Tidak ada komentar:

Posting Komentar