|
Sumpah atas Tanah dan Air Anies
Rasyid Baswedan : Pendiri
Karsa City Lab dan Penggagas Gerakan Aksi Bersama. |
KOMPAS, 27 Oktober 2026
|
Sembilan puluh delapan tahun lalu, para pemuda itu bersidang di
tiga tempat dalam dua hari. Sebuah gedung perkumpulan di tepi Waterlooplein,
kawasan yang kini kita kenal sebagai Lapangan Banteng. Sebuah bioskop di
utara Koningsplein. Lalu, sebuah rumah pondokan pelajar di Kramat 106 milik
Sie Kong Lian, tempat Muhammad Yamin dan Amir Sjarifuddin indekos. Di rumah
kos itulah ikrar tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa
persatuan dirumuskan dan diucapkan. Indonesia tidak dirumuskan di balai istana. Indonesia dirumuskan
di ruang-ruang kota yang terbuka bagi siapa saja yang datang. Hampir satu
abad kemudian, kota tetap menentukan nasib bangsa ini. Lebih dari separuh
penduduk Indonesia kini tinggal di kota. Bappenas memperkirakan, menjelang
2045 tujuh dari sepuluh orang Indonesia adalah warga kota. Indonesia Emas, kalau tiba, akan tiba sebagai Indonesia perkotaan. Kabar buruknya, kota-kota kita sedang sakit. Banjir kini datang
hampir setiap musim hujan. Udara kota Indonesia makin sering masuk daftar
terburuk dunia, di atas batas aman WHO. Di pantai utara Jawa, tanah ambles
sementara laut naik. Di satu sisi, hampir semua penyakit itu akibat perbuatan
manusia. Di sisi lain, yang dibuat manusia bisa diperbaiki manusia. Perencana yang tak terlihat Kita sering mendengar kota-kota kita tumbuh tanpa perencanaan.
Sebenarnya persoalannya lebih dalam. Setiap kota punya rencana tata ruang,
lengkap dengan peta dan pasalnya. Namun, yang membentuk wajah kota sering
kali bukan dokumen tata kota itu. Kredit kendaraan bermotor yang murah dan mudah, bensin yang
disubsidi, dan jalan tol yang membuka kluster perumahan di pinggiran, misal.
Tiga kebijakan itu bisa jauh lebih memengaruhi bentuk kota daripada rencana
tata ruang. Kebijakan perkotaan paling berpengaruh di negeri ini justru
sering tidak pernah disebut kebijakan perkotaan. Puluhan tahun negara fokus
membangun jalan dan keluarga membeli kendaraan bermotor. Hasilnya kota yang
melebar tanpa batas, jam hidup yang hilang di jalan, dan udara kotor yang
dihirup anak-anak kita. Bencana kota pun jarang datang tiba-tiba. Bencana itu dicicil.
Satu izin di daerah tangkapan air, satu sumur bor di bawah gedung, satu rawa
yang berganti nama menjadi kawasan niaga. Masing-masing sah dan berstempel. Ketika banjir merendam Demak,
Kendal, dan Pekalongan pada Januari lalu, kita menyebutnya bencana alam.
Padahal satu dekade terakhir Jawa kehilangan ribuan hektar hutan, dan banyak
izin justru terbit di kawasan hutan di sekitar sungai-sungai utamanya. Banjir
bandang yang merenggut lebih dari seribu nyawa di Sumatera akhir tahun lalu
bercerita hal yang sama. Sebagian besar perusakan hutan di negeri ini
berlangsung legal. Masalahnya, aturanlah yang membolehkan perusakan atas nama
pembangunan. Apakah ada pembusukan di balik itu? Mari kita menelaahnya dengan tenang. Di banyak kota, kekayaan
tercepat tidak lahir dari pembangunan yang adil dan merata. Namun, kekayaan
tercepat lahir dari menggeser garis di peta untuk menguntungkan segelintir
orang. Selama biaya politik mahal dan pembiayaannya tidak diatur dengan
benar, peta tata ruang akan selalu berisiko menjadi alat transaksi politik. Obatnya adalah transparansi, bukan pidato moral. Setiap perubahan
peruntukan ruang harus dibuka ke publik sebelum diketok, bukan sesudahnya.
Kenaikan nilai lahan akibat keputusan publik harus dikembalikan kepada
publik. Di Jakarta kami mencobanya di sekitar stasiun. Namanya Transit Oriented Development. Pemilik lahan di sekitar
titik-titik transit transportasi publik diperbolehkan membangun lebih tinggi,
dengan kewajiban membangun prasarana publik tanpa membebani APBD. Nilai yang
diciptakan oleh kota dikembalikan kepada warga kota. Angin tidak punya KTP Ada satu kekeliruan ukuran yang jarang dibicarakan. Udara,
sungai, dan penglaju bergerak dalam dan antarkawasan. Namun, kewenangan kita
dipotong-potong per kementerian, per tingkat pemerintahan, per batas administratif.
Satu titik banjir bisa menyangkut balai sungai milik pusat, dinas provinsi,
dinas kota, dan BUMN sekaligus. Lebih dari sepertiga polusi halus di udara Jakarta datang dari
kota-kota di sekitarnya, dari cerobong pabrik dan PLTU di luar jangkauan
pemerintah Jakarta. Angin tidak punya KTP. Sungai tidak mengenal batas
kecamatan. Namun, anggaran kita mengenal dan dibatasi keduanya. Jabodetabek dihuni lebih dari 40 juta jiwa, tetapi tidak punya
pemerintahan kawasan. Yang ada hanya forum koordinasi yang berganti nama dari
zaman ke zaman. Koordinasi bukanlah pengganti kewenangan. Sementara itu,
perizinan justru makin ditarik kembali ke pusat, sedangkan banjirnya tetap
ditanggung gubernur, bupati, dan wali kota. Celah kewenangan itu punya korban. Sungai hampir selalu menjadi
batas desa, kecamatan, atau kabupaten. Akibatnya jembatan kecil yang
menghubungkan dua tepinya tidak bisa masuk anggaran siapa pun. Di Pandeglang
kami mendengar kisah wafatnya ibu hamil yang tidak sempat diseberangkan ke
rumah sakit. Dari situlah teman-teman di Gerakan Aksi Bersama memilih
membangun jembatan gantung, satu demi satu. Jembatan sederhana itu
menghubungkan dua tepi sungai, sekaligus menutup celah kebijakan yang pernah
merenggut nyawa. Rumah kehidupan Perubahan paling mendasar tidak terletak di peta administratif.
Perubahan itu ada di cara pandang. Selama ini kota diperlakukan sebagai mesin
ekonomi, lalu diukur dengan ukuran mesin, seperti angka pertumbuhan dan
jumlah kendaraan yang terjual. Sesungguhnya kota adalah rumah kehidupan.
Kalau kota dipandang sebagai rumah, yang diurus bukan angka. Yang diurus
adalah napas. Berapa jam hidup seorang ibu hilang di jalan setiap hari. Udara
apa yang masuk ke paru-paru anak sekolah. Berapa jauh taman terdekat dari
rumah kontrakan. Apakah keran di dapur mengalirkan air bersih yang bisa diminum. Kita bahas lebih jauh soal air. Hanya sekitar 1 dari 5 rumah
tangga Indonesia yang terlayani air perpipaan. Sisanya menyedot air tanah,
rumah demi rumah, gedung demi gedung. Tanah pun ambles. Sebagian Jakarta
Utara sudah turun lebih dari empat meter. Air laut masuk, lalu negara
merancang tanggul laut raksasa yang biayanya melampaui kemampuan kota mana
pun. Kerugian sesungguhnya muncul dari pipa yang tidak pernah
dipasang. Tokyo pernah ambles lebih dari empat meter. Jepang tidak pindahkan
ibu kota ke tempat lain. Tokyo tetap di sana, tapi Tokyo membatasi air tanah,
bertahap selama 20 tahun, sambil menyediakan air pipa bagi semua, dan
amblesan itu berhenti. Pengendali banjir termurah di kota pesisir kita
ternyata pipa air minum. Begitu pula soal panas. Kota-kota Asia Tenggara diperkirakan jauh
lebih panas pada pertengahan abad ini. Panas kota tidak adil. Kampung padat
beratap seng tanpa pohon menanggung panas paling berat, sementara mesin
pendingin bernama AC memindahkan panas dari rumah kaum berpunya ke gang kaum
yang tidak berpunya. Pohon peneduh adalah infrastruktur kota, setara dengan
jalan dan saluran. Kota-kota maju di dunia menurunkan suhu kotanya lewat
koridor hijau dan biru. Kita punya tanah tropis yang bisa menumbuhkan apa
saja. Yang kurang hanya satu hal, keputusan. Tidak ada resep tunggal Indonesia tidak punya satu macam kota, maka resepnya tidak bisa
satu. Kota besar yang sudah mapan, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan
Medan, harus merebut kembali ruang dari mobil, memadatkan hunian di sekitar
stasiun, dan harus memiliki pemerintahan kawasan yang sungguh berwenang. Kota
menengah yang sedang melaju, seperti Makassar, Balikpapan, Pekanbaru, Kupang,
dan Sorong, berada di masa paling murah untuk mengunci koridor angkutan umum
dan daerah resapan. Waktu termurah untuk merencanakan kota adalah sebelum tempat itu
menjadi kota. Kota pesisir yang tenggelam, Semarang, Pekalongan, Demak,
membutuhkan pipa air, mangrove, dan keberanian menghentikan sumur bor. Beton
saja tidak cukup. Kota sungai dan kepulauan seperti Banjarmasin, Palembang,
dan Ternate perlu berhenti menjadikan aliran air sebagai halaman belakang dan
tempat pembuangan. Area industri dadakan seperti di Morowali dan Weda Bay
tumbuh lebih cepat dari kotanya sendiri. Pabrik berdiri dulu, permukiman
kumuh menyusul, air bersih datang paling akhir. Industri yang menikmatinya
seharusnya wajib ikut membangun kotanya. Keragaman itu menuntut pemerintah pusat mengubah perannya. Urusan
perkotaan hari ini tersebar di sedikitnya lima kementerian dan tidak punya
rumah. Negara-negara yang berhasil mengelola urbanisasi punya kebijakan
perkotaan nasional dengan satu alamat yang jelas. Transfer fiskal perlu mengikuti kawasan, untuk angkutan umum dan
air minum, tidak lagi mengikuti sektor. Kinerja kepala daerah selayaknya
diukur dari berkurangnya ketimpangan di wilayahnya. Pusat menjadi dirigen
yang menyiapkan partitur, bukan pemain tunggal yang merebut semua instrumen. Yang terakhir, dan paling sering dilupakan, kota dibangun oleh
warganya. Dunia pernah belajar menata kampung dari Jakarta. Program perbaikan
kampung di masa Ali Sadikin memperoleh Penghargaan Aga Khan pada 1980 karena
memperbaiki kampung di tempatnya, tanpa menggusur. Kita kemudian melupakan
pelajaran sendiri dan beralih ke buldoser. Di Jakarta kami memegang satu prinsip sederhana. Hilangkan
kumuhnya, jangan hilangkan kampungnya. Kampung adalah kecerdasan sosial kota
Indonesia. Pada masa pandemi, simpul RT dan RW itulah yang menjaga warga
ketika struktur negara belum siap. Pemegang kewenangan bukan otomatis
pemegang pengetahuan. Pemerintah yang baik akan menempatkan diri sebagai
kolaborator, dan warga sebagai ko-kreator kotanya sendiri. Generasi urban pertama Anak-anak muda hari ini adalah ”generasi urban” pertama di
Indonesia. Mereka lahir di kota, tumbuh di kota, dan akan menua di kota.
Mereka tidak menunggu izin untuk peduli dan bergerak. Mereka memetakan banjir
dari laporan warga, memasang sensor udara di atap sekolah, menuntut
pembangunan trotoar, dan menghidupkan ruang publik yang ditinggalkan. Di Karsa City Lab kami menyaksikan banyak pengelola kota menengah
kekurangan bekal gagasan, sementara anak-anak muda di kota yang sama memilikinya
berlimpah. Tugas kita bukan mengajari mereka. Tugas kita membuka meja
perencanaan agar mereka duduk di sana, membawa data, dan ikut memutuskan.
Turun tangan, bukan urun angan. Kota yang sehat menyembuhkan negara dengan cara sederhana. Di
kotalah warga berjumpa dengan negara setiap hari, di halte, di taman, di
pasar, di trotoar. Demokrasi dipercaya bila terasa di tempat-tempat itu,
bukan hanya di baliho calon kepala daerah dan anggota legislatif daerah. Ibnu
Khaldun, bapak ilmu historiografi, mengingatkan bahwa peradaban besar jarang
runtuh oleh musuh dari luar. Peradaban runtuh oleh ketimpangan dari dalam.
Kota yang timpang adalah tanda masyarakat yang sakit. Kota yang adil adalah
tanda bangsa yang sedang sembuh. Para pemuda 1928 bersumpah atas satu tanah air. Hari ini, dalam
arti yang paling harfiah, tanah kita ambles dan air kita meluap di satu musim
lalu hilang di musim berikutnya. Sumpah baru yang kita butuhkan mungkin tidak
memerlukan kalimat baru. Cukup menepati yang lama, dengan merawat tanah dan
air di kota tempat kita hidup. Anak-anak muda memiliki lebih banyak hari esok
daripada hari kemarin. Kota bisa jadi tempat hari esok itu dibangun, atau
malah dicicil menjadi bencana. Pilihan itu ada di tangan kita, hari ini. ● |
Sumber
: https://www.kompas.id/artikel/sumpah-atas-tanah-dan-air?open_from=Artikel_Opini_Page
Tidak ada komentar:
Posting Komentar