|
Suara Palestina di Pemilu Israel Ahmadie Thaha : Kolumnis, Mantan wartawan Majalah Tempo dan Koran Republika, Pendiri
dan Pengasuh Ma’had Tadabbur al-Qur'an. |
CATATAN CAK AT, 26 Oktober 2026
|
Warga
Palestina hanya sekitar 20 persen penduduk Israel, tetapi suara mereka bisa
menentukan siapa yang memerintah. Mengapa partai-partai yang membutuhkan
suara mereka justru enggan berkoalisi? Matahari tenggelam di Kafr Qasim.
Aroma kopi kapulaga menguar di antara warga Palestina yang berkumpul. Knafeh
hangat menemani percakapan politik yang terasa getir. Spanduk menampilkan
tiga tokoh politisi, dengan tulisan, "Bi aydina nughayyir." "Dengan tangan kita, kita
mengubah," bunyi spanduk. Ahmad Tibi, politikus yang lebih dari dua
dekade duduk di parlemen Israel, datang membawa pesan sederhana: mereka harus
menggunakan suara untuk menjatuhkan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Di negeri yang mengklaim dirinya
sebagai demokrasi, suara warga Palestina mungkin ikut menentukan siapa yang
memerintah. Ironisnya, sebagian calon penguasa justru sibuk meyakinkan
pemilih Yahudi bahwa bersekutu dengan politisi Palestina merupakan sesuatu
yang harus mereka takuti. Israel, menurut The Guardian akhir
pekan, akan menggelar pemilihan parlemen Selasa besok. Nama resminya
pemilihan Knesset, parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. Pemilu ini
menentukan komposisi parlemen, tetapi hasilnya tidak otomatis menentukan
siapa yang menjadi perdana menteri. Setelah penghitungan suara, para
politikus harus merangkai dukungan mayoritas untuk membentuk pemerintahan.
Dalam permainan itu, satu kursi bisa terasa seperti satu jembatan, sementara
beberapa kursi bisa menjadi kunci pintu kekuasaan. Benyamin Netanyahu yang kini Perdana
Menteri menghadapi persoalan matematika politik yang tidak sederhana.
Sejumlah jajak pendapat yang dikutip The Guardian menunjukkan koalisi
pemerintahannya berpotensi kehilangan mayoritas. Namun, blok oposisi yang didominasi
partai-partai Yahudi juga diperkirakan belum mencapai 61 kursi, angka yang
diperlukan untuk memperoleh mayoritas di Knesset. Dengan demikian, kubu yang kehilangan
dukungan belum tentu langsung kehilangan jabatan, sementara kubu yang
mengumpulkan suara lebih banyak belum tentu sanggup membentuk pemerintahan. Inilah celah yang membuat suara warga
Palestina di Israel memperoleh arti strategis. Mereka mencakup sekitar 20
persen penduduk Israel. Menurut perkiraan The Guardian,
partai-partai yang mewakili komunitas ini dapat meraih 12–15 kursi. Suara tersebut terbagi antara Ra’am,
partai Islam yang dipimpin Mansour Abbas, dan Joint List, aliansi tiga partai
kecil yang mencakup Ta’al pimpinan Ahmad Tibi. Angka itu cukup besar untuk mengubah
kalkulasi pembentukan koalisi, terutama ketika dua blok politik utama
sama-sama kesulitan mengumpulkan mayoritas. Namun, jangan buru-buru membayangkan
Tibi akan melenggang masuk ke kantor perdana menteri. Ia bahkan tidak sedang
mengejar jabatan itu. Persoalannya lebih mendasar: apakah
partai-partai Palestina bisa menggunakan kursi mereka untuk memengaruhi arah
pemerintahan, atau kembali menjadi penonton ketika partai-partai besar
membagi kekuasaan di antara mereka sendiri? -000- Dalam kampanye kali ini, sebagian
politikus sayap kanan berusaha mengubah persoalan koalisi menjadi pertarungan
identitas. Poster bertuliskan “Kanan atau
Palestina” beredar, sementara slogan “Bibi atau Tibi” mempersonifikasikan
persaingan politik seolah-olah Netanyahu harus memilih antara dirinya dan
Ahmad Tibi. Padahal, Tibi tidak sedang menawarkan
diri sebagai perdana menteri. Ia memimpin Ta’al, partai yang memperjuangkan
kepentingan warga Palestina di dalam Israel. Strategi semacam itu punya fungsi
elektoral yang jelas: membangkitkan kecemasan pemilih Yahudi terhadap
kemungkinan kerja sama dengan partai-partai Arab. Sebagian besar partai oposisi Yahudi
telah menutup pintu koalisi dengan politisi Palestina. Netanyahu dan
sekutunya juga berusaha membuat kerja sama semacam itu menjadi racun politik. Akibatnya, kursi Palestina bisa
menentukan nasib pemerintahan, tetapi pemilik kursinya menghadapi penolakan
dari pihak yang membutuhkan dukungan mereka. Inilah paradoks demokrasi yang layak
mendapat perhatian. Sistem pemilu Israel menggunakan perwakilan proporsional:
pemilih memberikan suara kepada daftar partai peserta pemilu. Lalu, partai pun memperoleh kursi
sesuai perolehan suara yang memenuhi ketentuan pemilu. Namun, representasi di
parlemen tidak otomatis menghasilkan akses yang setara terhadap kekuasaan
eksekutif. Warga Palestina bisa memilih, mengirim
wakil ke Knesset, dan ikut menentukan aritmetika mayoritas. Tetapi
partai-partai yang mewakili mereka tetap menghadapi tembok politik ketika
hendak masuk pemerintahan. Kita perlu membedakan dua hal. Hak
memilih memberikan kesempatan kepada warga untuk menentukan wakil. Kemampuan
wakil memengaruhi kebijakan bergantung pada susunan parlemen, kesediaan
partai lain berunding, dan kesepakatan tentang program pemerintahan. Pemilu membuka pintu pertama, tetapi
negosiasi koalisi menentukan siapa yang boleh melangkah lebih jauh. Dalam
politik Israel, pintu kedua itulah yang sering menjadi persoalan bagi
partai-partai warga Palestina. Meski demikian, sejarah memberi contoh
bahwa tembok tersebut tidak sepenuhnya kedap. Pada 2021, Mansour Abbas
membawa Ra’am ke dalam koalisi pemerintahan Naftali Bennett. Langkah itu
menjadi terobosan karena partai Arab ikut menopang pemerintahan Israel. Bahkan Netanyahu sendiri pernah
memulai perundingan koalisi dengan Abbas. Artinya, garis merah yang diumumkan
menjelang pemilu masih bisa berubah ketika angka-angka hasil pemungutan suara
memaksa para politikus menghitung ulang kepentingan mereka. Namun, masuknya partai Arab ke
pemerintahan tidak otomatis menyelesaikan persoalan Palestina. Ahmad Tibi
sendiri mengakui dilema yang dihadapi komunitasnya: mereka harus memilih di
antara pilihan yang sama-sama tidak memenuhi aspirasi mereka. Sebagian partai oposisi Yahudi tetap
menentang negara Palestina dan mendukung gerakan permukiman Israel di Tepi
Barat. Pergantian pemerintahan, karena itu, belum tentu mengubah arah
kebijakan terhadap pendudukan dan hak-hak warga Palestina. -000- Mengapa warga Palestina di Israel kini
didorong untuk datang ke tempat pemungutan suara? Jawabannya, menurut
sejumlah politikus yang diwawancarai The Guardian, terutama berkaitan dengan
rasa takut terhadap kelanjutan pemerintahan sayap kanan. Perang dan kehancuran di Gaza,
kekerasan di Tepi Barat, serta meningkatnya diskriminasi di dalam Israel
menambah kekhawatiran tentang konsekuensi jika koalisi Netanyahu kembali
berkuasa. Sami Abu Shehadeh, pemimpin Balad,
menyebut rasa takut sebagai pendorong utama partisipasi politik. Ia menilai
warga memahami risiko yang mereka hadapi jika pemerintahan sayap kanan jauh
terus memegang kendali. Sementara itu, analis International
Crisis Group Amjed Iraqi menggambarkan pemilu ini sebagai upaya mengurangi
risiko. Dalam pandangan tersebut, pilihan warga Palestina tidak selalu lahir
dari keyakinan bahwa oposisi akan memperjuangkan aspirasi mereka, tetapi dari
kekhawatiran terhadap akibat jika pemerintahan sekarang berlanjut. Logika itu terdengar getir. Pemilih
biasanya berharap pemilu memberi jalan menuju kehidupan yang lebih baik.
Sebagian warga Palestina di Israel justru menghadapi pilihan untuk membatasi
kemungkinan keadaan menjadi lebih buruk. Mereka tidak selalu melihat kotak
suara sebagai pintu menuju masa depan yang cerah. Bagi sebagian orang, kotak
itu lebih menyerupai rem darurat pada kendaraan yang melaju menuju jurang. Tentu saja, tidak semua warga
Palestina setuju dengan strategi tersebut. Sebagian menolak berpartisipasi
karena menganggap pemilu Israel melegitimasi sistem yang membatasi hak-hak
mereka. Jurnalis Nagham Zbeedat, misalnya,
menyatakan bahwa ia menolak memberikan legitimasi kepada sistem yang
memperlakukan hak, keselamatan, dan kemanusiaan warga Palestina secara tidak
setara. Sikap itu memperlihatkan perdebatan
internal yang nyata: apakah partisipasi dapat mengubah sistem, atau justru
membuat sistem tampak lebih inklusif daripada kenyataannya? Pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab
hanya dengan menghitung jumlah suara. Partisipasi politik bisa memperkuat
representasi, membuka ruang negosiasi, dan menghambat kebijakan tertentu. Namun, partisipasi juga memiliki batas
ketika partai-partai lain menolak bekerja sama atau ketika institusi politik
membatasi ruang gerak wakil minoritas. Hasil pemilu akan memperlihatkan
seberapa jauh suara dapat berubah menjadi pengaruh, bukan sekadar berapa
banyak kursi yang berhasil diraih. Beban sejarah menambah ketegangan di
Kafr Qasim. Dua hari setelah pemilu, warga kota itu akan memperingati
pembantaian 1956, ketika polisi perbatasan Israel membunuh 49 laki-laki,
perempuan, dan anak-anak yang melanggar jam malam yang tidak mereka ketahui
telah diberlakukan. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari
ingatan kolektif warga Palestina di Israel. Bagi mereka, pemilu berlangsung
di tengah sejarah panjang kerentanan, diskriminasi, dan perjuangan memperoleh
pengakuan. -000- Sekarang kita kembali ke pertanyaan
awal: bisakah Netanyahu tersingkir jika gagal membentuk pemerintahan?
Jawabannya: bisa. Namun, kegagalan membentuk koalisi tidak otomatis langsung
mengakhiri kekuasaannya pada malam penghitungan suara. Menurut mekanisme konstitusional
Israel, presiden menugaskan seorang anggota Knesset untuk membentuk
pemerintahan setelah berkonsultasi dengan perwakilan partai-partai. Kandidat yang mendapat tugas itu
memiliki waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan hingga 14 hari. Jika
gagal, presiden dapat menunjuk kandidat lain. Prosesnya masih menyediakan jalan
tambahan sebelum parlemen membubarkan diri dan pemilu baru berlangsung.
Sementara itu, pemerintahan lama tetap menjalankan tugas sampai pemerintahan
baru terbentuk. Jadi, Netanyahu tidak otomatis
kehilangan jabatan hanya karena partainya kehilangan mayoritas. Ia masih bisa
bertahan jika berhasil mengumpulkan dukungan koalisi, sekalipun partainya
tidak meraih kursi terbanyak. Sebaliknya, pemimpin oposisi bisa
memperoleh kesempatan memerintah jika mampu menggalang dukungan yang cukup.
Dalam sistem parlementer Israel, kemampuan merakit mayoritas menentukan siapa
yang memegang kendali pemerintahan. Di sinilah posisi partai-partai
Palestina menjadi penting sekaligus rumit. Mereka berpotensi membantu
mengubah keseimbangan kekuasaan, tetapi belum tentu mendapat tempat dalam
koalisi yang terbentuk. Jika partai-partai Yahudi tetap
menolak kerja sama, kursi Palestina mungkin hanya memengaruhi kalkulasi tanpa
memberikan pengaruh langsung terhadap susunan kabinet. Hasil pemilu pada akhirnya akan
menguji dua hal: seberapa besar warga Palestina bersedia menggunakan hak
pilihnya, dan seberapa jauh partai-partai Israel bersedia menerima
konsekuensi politik dari suara tersebut. Angka 12–15 kursi yang diperkirakan
bagi partai-partai Palestina bukan jaminan perubahan. Angka itu merupakan
potensi daya tawar yang baru berarti jika seseorang bersedia berunding. Demokrasi memang menyediakan aturan
untuk menghitung suara. Namun, demokrasi juga harus menghadapi pertanyaan
tentang bagaimana kekuasaan membagi ruang kepada orang-orang yang suaranya
ikut menentukan hasil. Ketika sebuah kelompok dibutuhkan
untuk mencapai mayoritas, tetapi ditolak sebagai mitra politik, sistem
perwakilan menghadapi ujian yang jauh lebih besar daripada sekadar
memenangkan pemilu. Bagi warga Palestina di Israel, pekan
depan bukan hanya soal siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Pemilu itu
juga menyangkut apakah suara mereka akan berhenti sebagai angka di layar
penghitungan, atau memperoleh tempat dalam keputusan yang memengaruhi hidup
mereka. Kotak suara bisa menghitung setiap
pilihan dengan presisi. Tantangan sesungguhnya muncul setelah penghitungan
selesai: apakah para politikus bersedia mengakui bahwa suara yang sah juga
layak memperoleh ruang dalam perundingan kekuasaan? ● Sumber : Tulisan Cak AT ini diterima langsung
dari Ahmadie Taha |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar