|
Reshuffle dan Kekuasaan yang Sulit Dikoreksi Zainal
Abidin : Guru Besar
Psikologi Sosial dan Perilaku Politik Universitas Padjadjaran |
TIRTO.ID, 20 Oktober 2026
|
Setiap ada isu pergantian
menteri alias reshuffle, publik selalu menyambutnya dengan animo tinggi. Hal
ini karena pergantian menteri mudah terlihat oleh publik. Ini masih ditambah
dengan alasan yang melatarbelakangi reshuffle belum cukup jelas, membuat banyak
orang punya teori dan analisis masing-masing. Yang patut kita cermati,
dalam setiap reshuffle: nama baru muncul, jabatan berpindah, dan harapan akan
perubahan kembali tumbuh. Bagi warga yang menghadapi pelayanan berbelit atau
kebijakan yang tidak menjawab kebutuhan mereka, pertanyaan terpenting tetap
sama: apakah pergantian itu akan membuat pemerintah lebih mampu menjawab
persoalan mereka? Pertanyaan tersebut
semakin relevan di tengah penurunan kepuasan publik terhadap kinerja
presiden. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli
2026 mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen,
turun dari 81,2 persen pada November 2025. Penurunan ini memperkuat kebutuhan
akan perbaikan kinerja yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam konteks tersebut,
reshuffle dapat menjadi sarana untuk memperbaiki kinerja sekaligus membangun
kembali kepuasan publik. Secara politik, keberhasilan itu juga dapat menjadi
modal dukungan dalam menghadapi Pilpres 2029. Namun, manfaat elektoral tersebut
bergantung pada perubahan yang dirasakan masyarakat. Pergantian pejabat
mungkin membangkitkan harapan, tetapi kepuasan yang bertahan membutuhkan
hasil kerja yang nyata. Reshuffle idealnya
menyediakan kesempatan untuk menghasilkan perbaikan tersebut. Pejabat yang
tidak mampu menjalankan tugas dapat diganti, koordinasi dibenahi, dan
prioritas diperjelas. Kesempatan ini baru dapat menghasilkan perubahan
apabila pejabat yang dipilih memiliki kompetensi, integritas, dan kepedulian
terhadap kepentingan masyarakat. Kualitas mereka juga perlu didukung oleh
kepemimpinan presiden yang memberikan arah kebijakan yang jelas dan membuka
ruang bagi koreksi. Karena itu, penilaian
terhadap figur dalam reshuffle perlu mencakup menteri yang diangkat maupun
presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Menteri
bertanggung jawab atas keputusan dan pelaksanaan tugas dalam bidangnya,
sementara presiden bertanggung jawab atas pemilihan pejabat, arah kebijakan,
serta lingkungan kerja kabinet. Jika kegagalan bersumber dari kebijakan yang
keliru atau keengganan presiden menerima koreksi, pergantian menteri berisiko
mempertahankan sumber kegagalan yang sama. Dengan demikian,
reshuffle merupakan ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ujiannya mencakup ketepatan memilih orang, kemampuan mengarahkan
pemerintahan, dan kesediaan meninjau kembali keputusannya sendiri. Presiden
perlu memungkinkan para menteri menggunakan penilaian profesional dan
menyampaikan kenyataan yang mungkin tidak menyenangkan, agar persoalan dapat
dikenali dan diperbaiki sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Perbaikan
itulah yang dapat mengubah harapan atas pergantian pejabat menjadi dasar
kepercayaan terhadap pemerintah. Harapan Belum Menjadi
Kepercayaan Pergantian pejabat dapat
membangkitkan harapan karena membuka kemungkinan bahwa pemerintahan akan
bekerja lebih baik. Namun, kepercayaan membutuhkan dasar yang lebih kuat:
alasan untuk meyakini bahwa kewenangan akan digunakan secara bertanggung
jawab. Publik dapat berharap kepada menteri baru sekaligus menunggu bukti
sebelum mempercayainya. Margaret Levi dan Laura
Stoker, dalam Political Trust and Trustworthiness (2000), membahas
kepercayaan politik melalui penilaian warga terhadap pemerintah dan aktor
politik. Kerangka ini mengarahkan perhatian pada kelayakan pemerintah untuk
dipercaya. Keraguan publik perlu ditanggapi dengan pemeriksaan terhadap
perilaku dan kinerja pemerintah, bukan sekadar upaya membuat warga lebih
optimistis. Untuk mengurai kelayakan
itu, model Roger Mayer, James Davis, dan David Schoorman (1995) menawarkan
tiga unsur: kemampuan, niat baik, dan integritas. Model tersebut dikembangkan
dalam konteks organisasi. Sebagai kerangka analitis, ketiganya membantu
menjelaskan mengapa kecakapan seorang pejabat belum cukup menjadi dasar
kepercayaan publik. Kemampuan berkaitan
dengan kecakapan menjalankan tugas. Niat baik menyangkut kepedulian terhadap
pihak yang mempercayakan tanggung jawab. Integritas berkaitan dengan
kepatuhan pada prinsip yang dapat diterima pihak tersebut. Dalam
pemerintahan, pertanyaannya mencakup apakah pejabat mampu menyelesaikan masalah,
memperhatikan kepentingan warga, dan konsisten menjalankan prinsip yang
dinyatakannya. Seorang menteri bisa
terampil mengelola program, tetapi menggunakan keterampilannya untuk
mendahulukan kepentingan sendiri dan kelompok tertentu. Menteri lain mungkin
memiliki kepedulian, tetapi gagal menerjemahkannya menjadi kebijakan yang
dapat dilaksanakan. Rekam jejak dan cara mengambil keputusan karena itu lebih
bermakna daripada kesan meyakinkan saat pelantikan. Membangun kepercayaan
juga tidak berarti meminta publik berhenti mengawasi. Kepercayaan dalam
pemerintahan demokratis tetap memerlukan akses informasi dan kemungkinan
mengoreksi penyalahgunaan kewenangan. Warga tidak harus mengetahui seluruh
proses internal kabinet, tetapi perlu memperoleh penjelasan yang cukup untuk
menilai keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ketika Presiden Hanya
Mendengar Kabar Baik Memilih menteri yang
kompeten baru menyelesaikan sebagian persoalan. Kompetensi dapat kehilangan
manfaat ketika lingkungan kerja membuat orang enggan menggunakannya untuk
menguji keputusan pemimpin. Menteri memang harus
memahami arah kebijakan presiden dan bekerja untuk melaksanakannya. Namun,
pelaksanaan yang bertanggung jawab juga mencakup penyampaian kendala,
perkiraan risiko, dan usulan perbaikan. Kesediaan mengingatkan bahwa suatu
program sulit dilaksanakan dapat menunjukkan tanggung jawab terhadap tujuan
pemerintahan. Masalah muncul apabila
loyalitas dipahami sebagai kewajiban membenarkan keputusan. Dalam lingkungan
semacam itu, seorang pejabat dapat memperhitungkan bahwa laporan keberhasilan
lebih aman daripada penjelasan mengenai hambatan. Risiko diperkecil,
ketidakpastian disembunyikan, dan persoalan yang membutuhkan keputusan segera
terlambat disampaikan. Proses tersebut
menciptakan penyaringan informasi. Presiden menerima gambaran yang telah
disesuaikan dengan apa yang diperkirakan ingin didengarnya. Akibatnya,
penilaian terhadap keberhasilan program dapat terlepas dari keadaan di
lapangan. Penggantian menteri tidak otomatis memutus proses ini jika insentif
untuk menyenangkan atasan tetap dipertahankan. Penelitian Jen-Wei Cheng
dan kolega (2022) terhadap 140 atasan dan 603 bawahan di militer Taiwan
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang menekankan kepatuhan dan kontrol
atasan berhubungan dengan kecenderungan bawahan hanya menyampaikan kabar baik
dan lebih jarang mengemukakan peringatan tentang masalah. Temuan ini
memperlihatkan pentingnya cara pemimpin merespons informasi yang tidak
menyenangkan bagi keterbukaan laporan bawahannya. Penelitian itu bukan
penelitian tentang kabinet Indonesia. Namun, temuannya menyediakan pertanyaan
yang relevan bagi pemerintahan: apakah pejabat dapat melaporkan kegagalan dan
menyampaikan keberatan profesional tanpa takut dipermalukan atau dianggap tidak
setia? Jika jawabannya tidak, kemampuan organisasi untuk mengenali dan
memperbaiki kesalahan dapat terhambat. Ruang untuk berbicara
tidak menghapus tanggung jawab. Kesalahan tetap perlu diperiksa dan kelalaian
dipertanggungjawabkan. Yang dibutuhkan adalah pembedaan antara menyampaikan
masalah dengan menyebabkan masalah. Menghukum pembawa kabar buruk justru
berisiko membuat pemimpin kehilangan informasi yang diperlukan untuk
bertindak. Perubahan yang Bisa
Diperiksa Publik Reshuffle akan lebih
bermakna apabila disertai penjelasan mengenai masalah yang hendak diperbaiki.
Apakah persoalannya terletak pada kemampuan menteri, rancangan program,
pembagian kewenangan, atau koordinasi antarinstansi? Tanpa diagnosis yang
jelas, pergantian pejabat mudah menjadi jawaban umum atas persoalan yang
membutuhkan perbaikan khusus. Penjelasan tersebut perlu
diikuti ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa. Untuk pelayanan publik,
misalnya, pemerintah dapat menjelaskan perubahan waktu penyelesaian layanan
dan penanganan keluhan. Untuk persoalan penyalahgunaan kewenangan, publik
perlu melihat bagaimana pengawasan diperkuat dan temuan ditindaklanjuti.
Ukuran itu membantu menghubungkan pergantian pejabat dengan perubahan yang
dialami warga. Evaluasi juga harus
memberi ruang bagi kemungkinan bahwa kebijakannya sendiri perlu diubah. Jika
setiap kegagalan hanya dibebankan kepada pelaksana, rancangan yang tidak
realistis dapat terus dipertahankan. Menteri datang dan pergi, sementara
sumber persoalan tetap berada di tempatnya. Kritik warga, media, dan
kelompok masyarakat membantu menguji laporan internal pemerintah. Pengalaman
orang yang menerima layanan dapat memperlihatkan hambatan yang tidak muncul
dalam presentasi keberhasilan. Karena itu, kritik
semestinya didengar dan dipertimbangkan dalam evaluasi kebijakan, bukan
ditanggapi dengan ejekan atau diperlakukan sebagai serangan yang harus
dilawan. Mengakomodasi kritik tidak berarti menerima setiap tuntutan, tetapi
memeriksa substansinya, memberikan tanggapan yang beralasan, dan melakukan
perbaikan ketika kritik tersebut menunjukkan kelemahan. Pemerintah memerlukan
saluran pengaduan yang ditindaklanjuti serta keterbukaan informasi yang
memungkinkan publik menilai kemajuan secara mandiri. Dengan demikian, ukuran
keberhasilan reshuffle tidak berhenti pada susunan kabinet. Ukurannya juga
terletak pada kesediaan pemerintah memperbaiki cara bekerja, termasuk
mengoreksi keputusan pemimpinnya. Presiden dapat mengganti menteri melalui
kewenangan politiknya. Tetapi membangun pemerintahan yang layak dipercaya
membutuhkan kesediaan menerima kenyataan yang tidak selalu mendukung
penilaiannya sendiri. Pergantian pejabat dapat
membangkitkan harapan, tetapi kepuasan publik perlu dibangun melalui
perbaikan kinerja yang dirasakan masyarakat. Kepercayaan pun tidak dapat
dilantik bersama pejabat baru. Ia tumbuh ketika pelayanan membaik, keputusan
dapat dijelaskan, dan kesalahan sungguh diperbaiki. ● Sumber :
https://tirto.id/reshuffle-dan-kekuasaan-yang-sulit-dikoreksi-hD3T |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar