Perubahan Struktural Politik-Ekonomi Eropa: Dari Integrasi ke Kedaulatan Mahendra Siregar :  Pengamat Geopolitik, Dubes RI untuk AS 2019, Wamenlu RI 2019-2022, Ketua OJK 2022-2026.

KUMPARAN, 06 Oktober 2026

 

 

 

Pada 5 Oktober 2026, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, mengumumkan pemilu dipercepat pada 29 November 2026. Keputusan tersebut menambah rangkaian perubahan politik di Eropa. Partai-partai tradisional kehilangan dukungan, sementara kelompok nasionalis, populis, dan antikemapanan menguat. Perubahan ini juga mulai memengaruhi arah kebijakan Uni Eropa (UE).   Gejala tersebut lebih luas daripada pergeseran ke kanan. Setelah puluhan tahun integrasi menjadi arah utama politik-ekonomi Eropa, kepentingan dan kewenangan nasional kembali didahulukan. Pergeseran tersebut terjadi ketika tekanan geopolitik dan persaingan ekonomi justru menuntut kerja sama lebih erat.   Ketidakpuasan terhadap Kemapanan Politik   Dukungan kepada kelompok antikemapanan tumbuh dari ketidakpuasan terhadap kemampuan pemerintah mengatasi persoalan sehari-hari. Biaya hidup dan perumahan meningkat; migrasi memperuncing perdebatan tentang pelayanan publik dan identitas nasional. Angka pertumbuhan ekonomi tidak selalu menggambarkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.   Spanyol memperlihatkan hal tersebut. Meskipun pertumbuhannya relatif tinggi, persoalan perumahan dan kepercayaan terhadap pemerintah tetap menonjol. Pemilu November membuka kemungkinan pemerintahan Partai Rakyat bersama Vox, yang akan membawa orientasi berbeda dalam perundingan kebijakan UE.   Di Jerman, survei INSA awal Oktober 2026 menempatkan Alternative für Deutschland (AfD) pada 30%, dibandingkan CDU/CSU sebesar 18%. Di Prancis, Rassemblement National (RN) menguat menjelang pemilu presiden 2027. Marine Le Pen kembali dapat mencalonkan diri setelah putusan banding Juli 2026 mengurangi larangannya, meskipun proses kasasi masih berjalan. Perkembangan di kedua negara penting mengingat peran Jerman dan Prancis dalam integrasi Eropa.   Antikemapanan tidak selalu berarti kanan nasionalis. Viktor Orbán dikalahkan partai Tisza pimpinan Péter Magyar dalam pemilu Hongaria pada 12 April 2026, setelah 16 tahun berkuasa. Pemilih dapat menghukum pemerintahan tanpa mengubah seluruh pandangan ideologinya. Dukungan kepada partai nasionalis pun tidak otomatis berarti mandat keluar dari UE. Banyak pemilih masih menghendaki manfaat pasar tunggal, peluang kerja lintas negara, dan stabilitas ekonomi, sekaligus menolak kewenangan Brussels yang dianggap terlalu jauh. Perbedaan antara tuntutan pemilih dan agenda pemimpin partai ini penting, terutama ketika partai tersebut memperoleh kekuasaan.   Kedaulatan Nasional dan Tekanan Eksternal   Integrasi Eropa bertumpu pada kesediaan negara anggota menyerahkan sebagian kewenangan kepada institusi bersama karena manfaat ekonomi dan politiknya dianggap lebih besar. Keseimbangan itu kini dipersoalkan, terutama dalam kebijakan migrasi, fiskal, dan industri. Sebagian kelompok nasionalis memilih mengubah UE dari dalam daripada mengampanyekan keluar sebagaimana Brexit. Belum jelas apakah ini pilihan strategis setelah melihat biaya Brexit atau taktik untuk memenangkan suara. Kebijakan mereka setelah berkuasa akan menjadi ujian sebenarnya. Pengalaman Brexit juga tidak menutup kemungkinan dorongan keluar muncul kembali. Partai nasionalis dapat menghindari isu tersebut saat kampanye, kemudian meningkatkan tuntutannya jika perundingan dengan Brussels menemui jalan buntu.   Pada saat yang sama, perang Ukraina, tuntutan belanja pertahanan NATO, kebijakan perdagangan Amerika Serikat, dan persaingan industri dengan China memperbesar kebutuhan koordinasi. Program pertahanan bersama SAFE senilai €150 miliar merupakan satu respons. Laporan Mario Draghi pada 2024 memperkirakan kebutuhan tambahan investasi Eropa sebesar €750–800 miliar setiap tahun. Politik domestik mendorong kewenangan nasional lebih besar, sedangkan keamanan dan daya saing global menuntut skala serta pembiayaan bersama.   Ketika Risiko Politik Masuk ke Pasar Keuangan   Pada awal Oktober 2026, selisih imbal hasil obligasi pemerintah Prancis dan Jerman mendekati 150 basis poin setelah meningkat tajam dalam beberapa minggu. Imbal hasil obligasi Prancis sepuluh tahun juga mendekati 5% ketika pemerintah mengajukan rancangan anggaran 2027 dengan penghematan baru sekitar €43 miliar. Ketidakpastian politik sudah tercermin dalam biaya pembiayaan, bahkan sebelum perubahan kebijakan terjadi.   Persoalan pembiayaan ini tidak terbatas pada Prancis. Komisi Eropa mengusulkan anggaran bersama hampir €2 triliun untuk 2028–2034, sementara kebutuhan investasi pertahanan dan industri meningkat. Perundingan kontribusi akan sulit apabila pemerintah nasional sekaligus ditekan untuk mengurangi pengeluaran. Nasionalisme ekonomi juga tidak selalu berarti liberalisasi pasar. Subsidi dan perlindungan industri justru dapat meningkat dan memperbesar fragmentasi pasar Eropa.   Tiga Skenario hingga 2030   Skenario pertama, integrasi yang disesuaikan. Pemerintah nasional memperoleh fleksibilitas domestik lebih besar, tetapi mendukung pembiayaan pertahanan, energi, dan pasar modal bersama. Kesepakatan anggaran 2028–2034 serta kemajuan penyatuan pasar modal akan menguatkannya.   Skenario kedua, fragmentasi bertahap. UE bertahan secara kelembagaan, tetapi penolakan tambahan kontribusi anggaran atau pendanaan bersama menghambat keputusan. Integrasi formal tetap ada, tetapi efektivitas ekonominya melemah. Investor kemudian menghadapi kebijakan industri yang tidak seragam dan ketidakpastian pembiayaan bersama.   Skenario ketiga, disintegrasi selektif. Pemerintahan nasional menolak keputusan UE yang mengikat, menuntut pengecualian luas, atau menyerukan referendum keanggotaan.   Hasil pemilu Spanyol November 2026 dan Prancis 2027, kebijakan pemerintahan baru Hongaria, serta keputusan anggaran UE akan menunjukkan arah perkembangan ketiga skenario tersebut.   Implikasi bagi Indonesia   Perubahan ini berkaitan langsung dengan persetujuan dan pelaksanaan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Dari pengalaman saya berunding dengan Uni Eropa, negosiasi sehari-hari berlangsung dengan diplomat dan birokrat di Brussels, tetapi keputusan akhir memerlukan persetujuan politik Dewan UE dan Parlemen Eropa. Kepentingan domestik negara anggota karena itu tidak bisa diabaikan. Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) memiliki proses persetujuan tersendiri.   Pengalaman kelapa sawit memperlihatkan pengaruh kepentingan domestik terhadap kebijakan lingkungan. Minyak sawit dikategorikan berisiko tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan tidak langsung sehingga kontribusinya terhadap target energi terbarukan dibatasi bertahap, sedangkan minyak rapa produksi Eropa tidak dikenai pembatasan serupa. Dalam kebijakan deforestasi (EUDR), Indonesia dikategorikan berisiko standar, sedangkan semua negara anggota UE berisiko rendah. Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan mengapa Indonesia perlu mencermati proses politik di balik perumusan aturan, bukan hanya tujuan lingkungan yang dinyatakan secara resmi.   EUDR mencakup pula kopi, kakao, karet, dan produk kayu. Indonesia juga menghadapi CBAM dan sengketa kebijakan ekspor nikel. Di sisi lain, diversifikasi rantai pasok Eropa membuka peluang dalam mineral kritis dan industri pengolahan. Peluang tersebut perlu dinilai bersama dengan kebijakan subsidi industri UE, standar karbon, serta kepastian akses pasar setelah perjanjian perdagangan berlaku.   Bagi Indonesia proses persetujuan IEU-CEPA di Dewan UE dan Parlemen Eropa serta perundingan anggaran UE 2028–2034 merupakan dua perkembangan yang perlu dicermati. Keduanya akan memperlihatkan dampak perubahan politik terhadap hubungan ekonomi Indonesia dan Eropa. ●   Sumber :   https://kumparan.com/mahendra-siregar/perubahan-struktural-politik-ekonomi-eropa-dari-integrasi-ke-kedaulatan-28K1d9UDW8b/full