Perang
Melawan Korupsi (4)
|
MENGAPA
KORUPSI DI INDONESIA BEGITU SULIT DIBERANTAS? AR
Datuk Rajo Batuah : Pengajar, Alumni
Pesantren Adlaniyah Tampus Ujunggading Pasaman Barat, Alumni MAPK Koto Baru
Padang Panjang Pendiri Himpunan Alumni Tunisia, Pendiri Himpunan Alumni
Maroko, dan Pendiri Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia. |
HATIPENA, 28 Oktober 2026
Indonesia telah menghabiskan puluhan tahun untuk memerangi
korupsi. Undang-undang diperbarui, lembaga pemberantasan dibentuk, pengawasan
diperketat, dan berbagai operasi penindakan dilakukan. Menteri, kepala daerah,
anggota parlemen, hakim, jaksa, pejabat perpajakan, pengusaha, bahkan aparat
penegak hukum pernah berhadapan dengan perkara korupsi.
Sebagian pelaku dipenjara. Aset hasil kejahatan disita.
Kerugian negara diupayakan pemulihannya.
Namun, korupsi tetap muncul.
Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik akal
sehat. Mengapa kejahatan yang begitu lama diperangi masih mempunyai daya hidup?
Mengapa penangkapan pejabat tidak selalu menghentikan praktik serupa? Mengapa
pergantian pemerintahan dan penyempurnaan peraturan belum menghasilkan
perubahan sebesar yang diharapkan masyarakat?
Jawabannya tidak cukup ditemukan dengan menghitung jumlah
koruptor yang ditangkap.
Korupsi mempunyai daya tahan karena ia dapat menyesuaikan
diri dengan perubahan, memanfaatkan kesempatan, dan berkembang dalam hubungan
kepentingan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat.
Ketika seorang pelaku kehilangan jabatan, kesempatan
melakukan penyimpangan belum tentu ikut hilang. Ketika satu cara terbongkar,
cara lain dapat dipersiapkan.
Korupsi sulit mati ketika keuntungan yang ditawarkannya
masih besar, peluang untuk menyembunyikannya masih tersedia, dan risiko yang
dihadapi pelakunya dianggap dapat dikendalikan.
Korupsi Tidak Diam Menunggu Ditangkap
Korupsi bukan kejahatan yang selalu menggunakan cara yang
sama.
Pada masa tertentu, penyerahan uang secara langsung menjadi
cara yang mudah dikenali. Ketika transaksi keuangan semakin diawasi, penyamaran
dapat dilakukan melalui perantara, perusahaan, atau rangkaian kegiatan bisnis.
Digitalisasi pengadaan barang dan jasa merupakan kemajuan
penting. Namun, penggunaan teknologi tidak otomatis menghilangkan
persekongkolan.
Pengaturan dapat berlangsung sebelum tender dibuka.
Spesifikasi pekerjaan disusun untuk menguntungkan peserta tertentu. Persyaratan
dibuat sedemikian rupa sehingga persaingan menjadi terbatas.
Akibatnya, prosedur administratif terlihat berjalan, tetapi
keputusan substantif telah dipengaruhi sejak awal.
Dalam perkembangan yang lebih rumit, penyimpangan dapat
melibatkan perusahaan berlapis, pemilik manfaat yang disembunyikan, dan
hubungan ekonomi yang sulit dikenali tanpa pemeriksaan mendalam.
Tidak semua transaksi kompleks merupakan korupsi. Namun,
kompleksitas dapat digunakan untuk menyamarkan hubungan antara keputusan
pejabat dan keuntungan pribadi.
Bank Dunia dalam Enhancing Government Effectiveness and
Transparency: The Fight Against Corruption (2020) menekankan pentingnya
transparansi pengadaan, pengungkapan pemilik manfaat, dan pemanfaatan teknologi
sebagai bagian dari upaya antikorupsi.
Pelajarannya jelas: negara tidak cukup hanya mengikuti
perkembangan teknologi. Pengawasan harus mampu mengenali bagaimana teknologi
dan prosedur dapat disalahgunakan.
Ketika Peraturan Tidak Sepenuhnya Menjadi Kenyataan
Indonesia sebenarnya tidak kekurangan perangkat hukum
antikorupsi.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah mengatur berbagai tindak pidana
korupsi. Pemerintah juga menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.
Akan tetapi, keberadaan aturan dan keberhasilan
pelaksanaannya merupakan dua persoalan berbeda.
Dalam Outlook Anti-Korupsi dan Integritas 2026: Indonesia,
OECD mencatat bahwa Indonesia memenuhi 60 persen kriteria kerangka strategis
antikorupsi dan 57 persen kriteria implementasinya.
Pada pengelolaan konflik kepentingan, Indonesia memenuhi
100 persen kriteria regulasi, tetapi baru 56 persen dalam penerapannya.
Angka tersebut merupakan penilaian atas kriteria tertentu
dalam metodologi OECD, bukan persentase keseluruhan keberhasilan pemberantasan
korupsi.
Meski demikian, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aturan
yang tersedia belum selalu diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif.
Robert Klitgaard, dalam Controlling Corruption, menjelaskan
pentingnya memahami hubungan antara kekuasaan yang terkonsentrasi, keleluasaan
mengambil keputusan, dan lemahnya pertanggungjawaban.
Kerangka pemikiran tersebut membantu menjelaskan mengapa
penyalahgunaan dapat terjadi sekalipun sebuah organisasi memiliki prosedur
formal.
Persoalannya bukan hanya apakah aturan tersedia, tetapi
apakah orang yang memegang kewenangan benar-benar dapat dimintai
pertanggungjawaban ketika melanggarnya.
Ancaman hukuman berat juga belum tentu menghasilkan daya
cegah apabila seseorang merasa peluang tertangkap sangat kecil.
Seorang pejabat mungkin mengetahui bahwa korupsi dapat
membawanya ke penjara. Namun, apabila ia percaya bahwa hasil kejahatan dapat
disembunyikan atau pengaruhnya mampu menghambat pemeriksaan, ancaman tersebut
mungkin tidak cukup menakutkan.
Di sinilah kepastian penegakan hukum menjadi sangat
penting.
Mengapa Uang dan Kekuasaan Sulit Dipisahkan?
Kekuasaan politik mempunyai hubungan yang erat dengan
sumber daya ekonomi.
Partai politik membutuhkan pembiayaan. Kandidat memerlukan
dana untuk mengikuti kontestasi. Kegiatan politik yang sah pun membutuhkan
dukungan finansial.
Persoalan muncul ketika hubungan antara pemberi dana dan
pemegang kekuasaan tidak transparan.
OECD pada 2026 mencatat bahwa Indonesia memenuhi 80 persen
kriteria regulasi pembiayaan politik, tetapi hanya 29 persen dalam praktiknya.
Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam
akuntabilitas pembiayaan politik.
Dukungan finansial kepada partai atau kandidat tidak
otomatis merupakan korupsi. Namun, ketergantungan kepada penyandang dana
tertentu dapat menciptakan risiko konflik kepentingan.
Setelah seorang kandidat memperoleh jabatan, dapat muncul
harapan untuk mendapatkan akses, kemudahan, atau keuntungan ekonomi.
Apakah kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan
kepentingan masyarakat? Ataukah terdapat pengaruh dari pihak yang sebelumnya
memberikan dukungan?
Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan tuduhan tanpa
bukti. Namun, risiko tersebut harus diantisipasi melalui transparansi dan
pengawasan.
Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka dalam Corruption
and Government: Causes, Consequences, and Reform (2016) menjelaskan bahwa
korupsi berkaitan erat dengan insentif, struktur kekuasaan, dan hubungan antara
kepentingan publik dengan kepentingan pribadi.
Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut menjadi semakin
penting karena keputusan pemerintah dapat menentukan keuntungan ekonomi dalam
jumlah sangat besar.
Izin usaha, pengadaan barang, konsesi sumber daya alam, dan
perubahan tata ruang merupakan contoh keputusan yang mempunyai konsekuensi
ekonomi luas.
Interaksi antara pemerintah dan dunia usaha tentu diperlukan.
Namun, hubungan yang sah dapat berubah menjadi masalah ketika kedekatan
menghasilkan perlakuan istimewa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika Kekuasaan Menjadi Sumber Keuntungan
Ada alasan mengapa sebagian orang bersedia mengeluarkan
biaya besar untuk memperoleh atau mendekati kekuasaan.
Kekuasaan memberikan kemampuan memengaruhi keputusan yang
bernilai ekonomi.
Sebuah kebijakan dapat membuka peluang bisnis. Sebuah izin
dapat menentukan keberhasilan investasi. Sebuah kontrak dapat mengalirkan dana
publik kepada penyedia tertentu.
Dalam keadaan yang sehat, keputusan tersebut dibuat
berdasarkan hukum, kebutuhan masyarakat, dan pertimbangan profesional.
Namun, apabila keputusan dapat dipengaruhi melalui hubungan
pribadi atau kepentingan tersembunyi, kewenangan publik berisiko diperlakukan
sebagai sumber keuntungan.
OECD dalam laporan tahun 2026 mencatat bahwa Indonesia
memenuhi 40 persen kriteria regulasi transparansi lobi dan 11 persen kriteria
praktiknya.
Lobi tidak dengan sendirinya merupakan korupsi.
Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah merupakan bagian yang sah dari
kehidupan demokrasi.
Masalah timbul apabila proses memengaruhi kebijakan
berlangsung tanpa keterbukaan mengenai pihak yang berkepentingan dan hubungan
mereka dengan pengambil keputusan.
Keadaan tersebut dapat membuat masyarakat sulit membedakan
keputusan yang benar-benar dibuat untuk kepentingan umum dari keputusan yang
memberikan keuntungan tidak semestinya kepada kelompok tertentu.
Korupsi Dapat Berpindah Mengikuti Kewenangan
Desentralisasi membawa banyak kewenangan pemerintahan lebih
dekat kepada masyarakat.
Pemerintah daerah mempunyai ruang lebih luas untuk
mengelola anggaran, perizinan, pengadaan, dan pembangunan sesuai kebutuhan
wilayahnya.
Kebijakan ini memiliki manfaat penting. Namun, kewenangan
yang besar memerlukan pengawasan yang sebanding.
Dalam Laporan Tahunan KPK 2025, Indeks Integritas Nasional
berdasarkan Survei Penilaian Integritas tercatat sebesar 72,32 dan termasuk
kategori rentan.
Hasil tersebut tidak menunjukkan jumlah tindak pidana
korupsi secara langsung. SPI merupakan instrumen untuk menilai kondisi
integritas dan risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Temuan itu mengingatkan bahwa tantangan antikorupsi tidak
hanya berada di pusat kekuasaan nasional.
Penyalahgunaan juga dapat terjadi pada tingkat pemerintahan
yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika keputusan mengenai anggaran
dan pelayanan tidak diawasi secara memadai.
Desentralisasi bukan penyebab tunggal korupsi. Sebaliknya,
pemerintahan yang dekat dengan rakyat dapat menjadi lebih terbuka apabila
masyarakat memiliki akses informasi dan kesempatan melakukan pengawasan.
Persoalannya terletak pada bagaimana kewenangan tersebut
digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Mengapa Koruptor Berganti, tetapi Korupsi Tetap Terjadi?
Salah satu kenyataan yang paling mengganggu adalah
munculnya perkara baru setelah perkara sebelumnya berhasil diungkap.
Penangkapan seseorang tentu merupakan keberhasilan
penegakan hukum. Namun, penghukuman pelaku tidak otomatis menghilangkan keadaan
yang memungkinkan pelanggaran serupa.
Seorang pejabat dapat kehilangan jabatan, sementara
jaringan kepentingan yang dahulu berada di sekelilingnya tetap bertahan.
Dalam pengadaan, pergantian pejabat belum tentu mengubah
hubungan tidak sehat antara pengambil keputusan dan penyedia barang.
Dalam politik, penghukuman seorang kepala daerah tidak
serta-merta menghilangkan tekanan pembiayaan yang mungkin dihadapi kandidat
berikutnya.
Korupsi kemudian mengalami regenerasi.
Orangnya berubah, tetapi kesempatan untuk memperoleh
keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan masih tersedia.
Kondisi ini menjelaskan mengapa penindakan perlu
menghasilkan pembelajaran. Setiap perkara seharusnya membantu negara mengenali
celah yang dimanfaatkan pelaku dan memperbaikinya secara tepat.
Jika tidak, pemberantasan korupsi dapat berubah menjadi
rangkaian penangkapan yang terus berulang tanpa perubahan sebanding pada
tingkat risiko penyimpangan.
Apa yang Dikatakan Data Internasional?
Dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, Transparency
International mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, turun tiga poin
dibandingkan tahun sebelumnya.
Indonesia berada pada peringkat 109 dari 182 negara dan
wilayah yang dinilai.
CPI mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan
berbagai sumber penilaian. Indeks ini bukan penghitungan langsung jumlah
koruptor, nilai kerugian negara, atau banyaknya perkara.
Karena itu, penurunan skor tidak dapat digunakan untuk
menyimpulkan bahwa seluruh institusi pemerintahan semakin korup.
Namun, hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih
menghadapi tantangan serius dalam membangun integritas sektor publik.
Data internasional perlu dibaca bersama hasil audit, survei
nasional, penegakan hukum, dan evaluasi pelayanan publik.
Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak
berhenti pada banyaknya pejabat yang dipenjara.
Yang lebih penting adalah apakah kesempatan penyimpangan
semakin berkurang, keputusan pemerintah semakin transparan, dan masyarakat
semakin percaya bahwa hukum berlaku secara adil.
Korupsi Bertahan karena Ada yang Berkepentingan
Sampai di sini, kita menemukan persoalan yang lebih
mendasar.
Tidak semua hambatan pemberantasan korupsi muncul karena
negara kekurangan pengetahuan atau perangkat hukum.
Dalam keadaan tertentu, perubahan justru menghadapi
perlawanan karena mengganggu kepentingan pihak yang selama ini memperoleh
keuntungan.
Transparansi pengadaan dapat mempersempit kesempatan
mengatur proyek.
Pengungkapan pemilik manfaat perusahaan dapat membuka
hubungan ekonomi yang sebelumnya tersembunyi.
Penertiban konflik kepentingan dapat membatasi pejabat
dalam menggunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi.
Perbaikan pembiayaan politik juga dapat mengubah hubungan
ketergantungan antara penyandang dana dan pemegang kekuasaan.
Perubahan tersebut tidak selalu menguntungkan semua pihak.
Orang yang memperoleh manfaat dari keadaan lama mungkin
mempunyai alasan untuk mempertahankannya.
Dalam kajian ekonomi-politik, keadaan ini berkaitan dengan
insentif dan distribusi kekuasaan. Kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat
luas belum tentu menguntungkan kelompok yang mempunyai pengaruh terhadap
keputusan publik.
Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan keberanian
menghadapi kepentingan yang menghambat perubahan.
Namun, keberanian tersebut harus tetap berada dalam
kerangka hukum.
Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat menghukum lawan
sekaligus melindungi kawan.
Ujian paling berat dalam perang melawan korupsi muncul
ketika hukum harus menjangkau orang yang mempunyai kekuasaan untuk memengaruhi
jalannya hukum itu sendiri.
Indonesia Tidak Ditakdirkan Menjadi Negeri Korup
Ada pandangan yang kadang muncul ketika masyarakat
menyaksikan perkara korupsi berulang kali: seolah-olah korupsi telah menjadi
sifat bawaan bangsa Indonesia.
Pandangan itu keliru.
Tidak ada bangsa yang secara genetik ditakdirkan korup.
Korupsi merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh pilihan
individu, kesempatan, lingkungan sosial, insentif ekonomi, dan cara kekuasaan
dikelola.
Karena faktor-faktor tersebut dapat berubah, keadaan yang
memungkinkan korupsi berkembang pun dapat diperbaiki.
Indonesia mempunyai pengalaman panjang dalam penegakan
hukum, perangkat regulasi, sumber daya manusia, dan kekuatan masyarakat sipil
yang dapat menjadi modal perubahan.
Yang diperlukan adalah konsistensi.
Perang melawan korupsi tidak boleh bergantung pada
popularitas seorang pemimpin atau berlangsung hanya ketika suatu perkara
menarik perhatian masyarakat.
Ia harus menjadi pekerjaan negara yang berkelanjutan,
melampaui pergantian presiden, kabinet, kepala daerah, dan pimpinan lembaga.
Negara perlu memperbesar kemungkinan pelanggaran ditemukan,
memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati, memperbaiki transparansi
keputusan, serta melindungi masyarakat yang berani mengungkap penyimpangan.
Keberhasilan tertinggi bukan sekadar semakin banyaknya
orang yang dihukum, tetapi semakin kecilnya kesempatan untuk melakukan korupsi.
Tidak ada jalan pintas untuk mencapai keadaan tersebut.
Namun, sulit bukan berarti mustahil.
PENUTUP: MEMUTUS DAYA TAHAN KORUPSI
Kini kita mulai memahami mengapa korupsi di Indonesia
begitu sulit mati.
Ia mampu mengikuti perubahan zaman, menemukan kesempatan
dalam hubungan antara uang dan kekuasaan, serta bertahan melalui kepentingan
yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat.
Penindakan dapat menghukum pelaku. Namun, perubahan yang
lebih mendalam diperlukan agar kesempatan melakukan penyimpangan semakin
terbatas.
Pada Episode 1, kita melihat bagaimana perang terhadap
korupsi dinyatakan sebagai agenda kepemimpinan nasional. Episode 2 mengingatkan
bahwa ancaman dapat muncul dari lingkungan kekuasaan sendiri. Episode 3
memperlihatkan bagaimana penyimpangan individual dapat berkembang menjadi
kebiasaan dan memperoleh karakter sistemik.
Episode 4 menjelaskan mengapa persoalan tersebut mampu
bertahan begitu lama.
Ada satu kesimpulan yang patut menjadi perhatian:
Korupsi akan terus menemukan pelaku baru selama
penyalahgunaan kekuasaan masih menjanjikan keuntungan besar dengan risiko yang
dianggap kecil.
Maka, perjuangan melawannya harus mampu mengubah keadaan
tersebut.
Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami
apa saja perbuatan yang sebenarnya termasuk korupsi.
Apakah uang pelicin dalam pelayanan publik sama dengan
manipulasi proyek bernilai triliunan rupiah? Apakah nepotisme selalu merupakan
tindak pidana? Bagaimana membedakan gratifikasi yang dilarang dengan pemberian
yang dibenarkan hukum? Kapan penyalahgunaan jabatan berubah menjadi tindak
pidana korupsi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan
kemarahan.
Pemberantasan korupsi membutuhkan ketepatan memahami
perbuatan, batas hukum, dan pertanggungjawaban pelakunya.
Kemarahan dapat membangkitkan perlawanan. Namun,
pengetahuan yang tepat dan keberanian menegakkan hukum secara adillah yang
menentukan apakah perjuangan itu menghasilkan perubahan. (Bersambung)
●
Sumber
:
https://hatipena.com/artikel-opini/mengapa-korupsi-di-indonesia-begitu-sulit-diberantas/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar