Kamis, 29 Oktober 2026

 

Perang Melawan Korupsi (4)

MENGAPA KORUPSI DI INDONESIA BEGITU SULIT DIBERANTAS?

AR Datuk Rajo Batuah :  Pengajar, Alumni Pesantren Adlaniyah Tampus Ujunggading Pasaman Barat, Alumni MAPK Koto Baru Padang Panjang Pendiri Himpunan Alumni Tunisia, Pendiri Himpunan Alumni Maroko, dan Pendiri Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia.

HATIPENA, 28 Oktober 2026

 

                                                

 

Indonesia telah menghabiskan puluhan tahun untuk memerangi korupsi. Undang-undang diperbarui, lembaga pemberantasan dibentuk, pengawasan diperketat, dan berbagai operasi penindakan dilakukan. Menteri, kepala daerah, anggota parlemen, hakim, jaksa, pejabat perpajakan, pengusaha, bahkan aparat penegak hukum pernah berhadapan dengan perkara korupsi.

 

Sebagian pelaku dipenjara. Aset hasil kejahatan disita. Kerugian negara diupayakan pemulihannya.

 

Namun, korupsi tetap muncul.

 

Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan yang mengusik akal sehat. Mengapa kejahatan yang begitu lama diperangi masih mempunyai daya hidup? Mengapa penangkapan pejabat tidak selalu menghentikan praktik serupa? Mengapa pergantian pemerintahan dan penyempurnaan peraturan belum menghasilkan perubahan sebesar yang diharapkan masyarakat?

 

Jawabannya tidak cukup ditemukan dengan menghitung jumlah koruptor yang ditangkap.

 

Korupsi mempunyai daya tahan karena ia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan, memanfaatkan kesempatan, dan berkembang dalam hubungan kepentingan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat.

 

Ketika seorang pelaku kehilangan jabatan, kesempatan melakukan penyimpangan belum tentu ikut hilang. Ketika satu cara terbongkar, cara lain dapat dipersiapkan.

 

Korupsi sulit mati ketika keuntungan yang ditawarkannya masih besar, peluang untuk menyembunyikannya masih tersedia, dan risiko yang dihadapi pelakunya dianggap dapat dikendalikan.

 

Korupsi Tidak Diam Menunggu Ditangkap

 

Korupsi bukan kejahatan yang selalu menggunakan cara yang sama.

 

Pada masa tertentu, penyerahan uang secara langsung menjadi cara yang mudah dikenali. Ketika transaksi keuangan semakin diawasi, penyamaran dapat dilakukan melalui perantara, perusahaan, atau rangkaian kegiatan bisnis.

 

Digitalisasi pengadaan barang dan jasa merupakan kemajuan penting. Namun, penggunaan teknologi tidak otomatis menghilangkan persekongkolan.

 

Pengaturan dapat berlangsung sebelum tender dibuka. Spesifikasi pekerjaan disusun untuk menguntungkan peserta tertentu. Persyaratan dibuat sedemikian rupa sehingga persaingan menjadi terbatas.

 

Akibatnya, prosedur administratif terlihat berjalan, tetapi keputusan substantif telah dipengaruhi sejak awal.

 

Dalam perkembangan yang lebih rumit, penyimpangan dapat melibatkan perusahaan berlapis, pemilik manfaat yang disembunyikan, dan hubungan ekonomi yang sulit dikenali tanpa pemeriksaan mendalam.

 

Tidak semua transaksi kompleks merupakan korupsi. Namun, kompleksitas dapat digunakan untuk menyamarkan hubungan antara keputusan pejabat dan keuntungan pribadi.

 

Bank Dunia dalam Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption (2020) menekankan pentingnya transparansi pengadaan, pengungkapan pemilik manfaat, dan pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari upaya antikorupsi.

 

Pelajarannya jelas: negara tidak cukup hanya mengikuti perkembangan teknologi. Pengawasan harus mampu mengenali bagaimana teknologi dan prosedur dapat disalahgunakan.

 

Ketika Peraturan Tidak Sepenuhnya Menjadi Kenyataan

 

Indonesia sebenarnya tidak kekurangan perangkat hukum antikorupsi.

 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah mengatur berbagai tindak pidana korupsi. Pemerintah juga menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.

 

Akan tetapi, keberadaan aturan dan keberhasilan pelaksanaannya merupakan dua persoalan berbeda.

 

Dalam Outlook Anti-Korupsi dan Integritas 2026: Indonesia, OECD mencatat bahwa Indonesia memenuhi 60 persen kriteria kerangka strategis antikorupsi dan 57 persen kriteria implementasinya.

 

Pada pengelolaan konflik kepentingan, Indonesia memenuhi 100 persen kriteria regulasi, tetapi baru 56 persen dalam penerapannya.

 

Angka tersebut merupakan penilaian atas kriteria tertentu dalam metodologi OECD, bukan persentase keseluruhan keberhasilan pemberantasan korupsi.

 

Meski demikian, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa aturan yang tersedia belum selalu diterjemahkan menjadi tindakan yang efektif.

 

Robert Klitgaard, dalam Controlling Corruption, menjelaskan pentingnya memahami hubungan antara kekuasaan yang terkonsentrasi, keleluasaan mengambil keputusan, dan lemahnya pertanggungjawaban.

 

Kerangka pemikiran tersebut membantu menjelaskan mengapa penyalahgunaan dapat terjadi sekalipun sebuah organisasi memiliki prosedur formal.

 

Persoalannya bukan hanya apakah aturan tersedia, tetapi apakah orang yang memegang kewenangan benar-benar dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melanggarnya.

 

Ancaman hukuman berat juga belum tentu menghasilkan daya cegah apabila seseorang merasa peluang tertangkap sangat kecil.

 

Seorang pejabat mungkin mengetahui bahwa korupsi dapat membawanya ke penjara. Namun, apabila ia percaya bahwa hasil kejahatan dapat disembunyikan atau pengaruhnya mampu menghambat pemeriksaan, ancaman tersebut mungkin tidak cukup menakutkan.

 

Di sinilah kepastian penegakan hukum menjadi sangat penting.

 

Mengapa Uang dan Kekuasaan Sulit Dipisahkan?

 

Kekuasaan politik mempunyai hubungan yang erat dengan sumber daya ekonomi.

 

Partai politik membutuhkan pembiayaan. Kandidat memerlukan dana untuk mengikuti kontestasi. Kegiatan politik yang sah pun membutuhkan dukungan finansial.

 

Persoalan muncul ketika hubungan antara pemberi dana dan pemegang kekuasaan tidak transparan.

 

OECD pada 2026 mencatat bahwa Indonesia memenuhi 80 persen kriteria regulasi pembiayaan politik, tetapi hanya 29 persen dalam praktiknya.

 

Kesenjangan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam akuntabilitas pembiayaan politik.

 

Dukungan finansial kepada partai atau kandidat tidak otomatis merupakan korupsi. Namun, ketergantungan kepada penyandang dana tertentu dapat menciptakan risiko konflik kepentingan.

 

Setelah seorang kandidat memperoleh jabatan, dapat muncul harapan untuk mendapatkan akses, kemudahan, atau keuntungan ekonomi.

 

Apakah kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat? Ataukah terdapat pengaruh dari pihak yang sebelumnya memberikan dukungan?

 

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan tuduhan tanpa bukti. Namun, risiko tersebut harus diantisipasi melalui transparansi dan pengawasan.

 

Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka dalam Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform (2016) menjelaskan bahwa korupsi berkaitan erat dengan insentif, struktur kekuasaan, dan hubungan antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi.

 

Dalam konteks Indonesia, hubungan tersebut menjadi semakin penting karena keputusan pemerintah dapat menentukan keuntungan ekonomi dalam jumlah sangat besar.

 

Izin usaha, pengadaan barang, konsesi sumber daya alam, dan perubahan tata ruang merupakan contoh keputusan yang mempunyai konsekuensi ekonomi luas.

 

Interaksi antara pemerintah dan dunia usaha tentu diperlukan. Namun, hubungan yang sah dapat berubah menjadi masalah ketika kedekatan menghasilkan perlakuan istimewa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

Ketika Kekuasaan Menjadi Sumber Keuntungan

 

Ada alasan mengapa sebagian orang bersedia mengeluarkan biaya besar untuk memperoleh atau mendekati kekuasaan.

 

Kekuasaan memberikan kemampuan memengaruhi keputusan yang bernilai ekonomi.

 

Sebuah kebijakan dapat membuka peluang bisnis. Sebuah izin dapat menentukan keberhasilan investasi. Sebuah kontrak dapat mengalirkan dana publik kepada penyedia tertentu.

 

Dalam keadaan yang sehat, keputusan tersebut dibuat berdasarkan hukum, kebutuhan masyarakat, dan pertimbangan profesional.

 

Namun, apabila keputusan dapat dipengaruhi melalui hubungan pribadi atau kepentingan tersembunyi, kewenangan publik berisiko diperlakukan sebagai sumber keuntungan.

 

OECD dalam laporan tahun 2026 mencatat bahwa Indonesia memenuhi 40 persen kriteria regulasi transparansi lobi dan 11 persen kriteria praktiknya.

 

Lobi tidak dengan sendirinya merupakan korupsi. Menyampaikan aspirasi kepada pemerintah merupakan bagian yang sah dari kehidupan demokrasi.

 

Masalah timbul apabila proses memengaruhi kebijakan berlangsung tanpa keterbukaan mengenai pihak yang berkepentingan dan hubungan mereka dengan pengambil keputusan.

 

Keadaan tersebut dapat membuat masyarakat sulit membedakan keputusan yang benar-benar dibuat untuk kepentingan umum dari keputusan yang memberikan keuntungan tidak semestinya kepada kelompok tertentu.

 

Korupsi Dapat Berpindah Mengikuti Kewenangan

 

Desentralisasi membawa banyak kewenangan pemerintahan lebih dekat kepada masyarakat.

 

Pemerintah daerah mempunyai ruang lebih luas untuk mengelola anggaran, perizinan, pengadaan, dan pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya.

 

Kebijakan ini memiliki manfaat penting. Namun, kewenangan yang besar memerlukan pengawasan yang sebanding.

 

Dalam Laporan Tahunan KPK 2025, Indeks Integritas Nasional berdasarkan Survei Penilaian Integritas tercatat sebesar 72,32 dan termasuk kategori rentan.

 

Hasil tersebut tidak menunjukkan jumlah tindak pidana korupsi secara langsung. SPI merupakan instrumen untuk menilai kondisi integritas dan risiko penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

Temuan itu mengingatkan bahwa tantangan antikorupsi tidak hanya berada di pusat kekuasaan nasional.

 

Penyalahgunaan juga dapat terjadi pada tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat, terutama ketika keputusan mengenai anggaran dan pelayanan tidak diawasi secara memadai.

 

Desentralisasi bukan penyebab tunggal korupsi. Sebaliknya, pemerintahan yang dekat dengan rakyat dapat menjadi lebih terbuka apabila masyarakat memiliki akses informasi dan kesempatan melakukan pengawasan.

 

Persoalannya terletak pada bagaimana kewenangan tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan.

 

Mengapa Koruptor Berganti, tetapi Korupsi Tetap Terjadi?

 

Salah satu kenyataan yang paling mengganggu adalah munculnya perkara baru setelah perkara sebelumnya berhasil diungkap.

 

Penangkapan seseorang tentu merupakan keberhasilan penegakan hukum. Namun, penghukuman pelaku tidak otomatis menghilangkan keadaan yang memungkinkan pelanggaran serupa.

 

Seorang pejabat dapat kehilangan jabatan, sementara jaringan kepentingan yang dahulu berada di sekelilingnya tetap bertahan.

 

Dalam pengadaan, pergantian pejabat belum tentu mengubah hubungan tidak sehat antara pengambil keputusan dan penyedia barang.

 

Dalam politik, penghukuman seorang kepala daerah tidak serta-merta menghilangkan tekanan pembiayaan yang mungkin dihadapi kandidat berikutnya.

 

Korupsi kemudian mengalami regenerasi.

 

Orangnya berubah, tetapi kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan masih tersedia.

 

Kondisi ini menjelaskan mengapa penindakan perlu menghasilkan pembelajaran. Setiap perkara seharusnya membantu negara mengenali celah yang dimanfaatkan pelaku dan memperbaikinya secara tepat.

 

Jika tidak, pemberantasan korupsi dapat berubah menjadi rangkaian penangkapan yang terus berulang tanpa perubahan sebanding pada tingkat risiko penyimpangan.

 

Apa yang Dikatakan Data Internasional?

 

Dalam Corruption Perceptions Index (CPI) 2025, Transparency International mencatat Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Indonesia berada pada peringkat 109 dari 182 negara dan wilayah yang dinilai.

 

CPI mengukur persepsi korupsi sektor publik berdasarkan berbagai sumber penilaian. Indeks ini bukan penghitungan langsung jumlah koruptor, nilai kerugian negara, atau banyaknya perkara.

 

Karena itu, penurunan skor tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh institusi pemerintahan semakin korup.

 

Namun, hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam membangun integritas sektor publik.

 

Data internasional perlu dibaca bersama hasil audit, survei nasional, penegakan hukum, dan evaluasi pelayanan publik.

 

Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak berhenti pada banyaknya pejabat yang dipenjara.

 

Yang lebih penting adalah apakah kesempatan penyimpangan semakin berkurang, keputusan pemerintah semakin transparan, dan masyarakat semakin percaya bahwa hukum berlaku secara adil.

 

Korupsi Bertahan karena Ada yang Berkepentingan

 

Sampai di sini, kita menemukan persoalan yang lebih mendasar.

 

Tidak semua hambatan pemberantasan korupsi muncul karena negara kekurangan pengetahuan atau perangkat hukum.

 

Dalam keadaan tertentu, perubahan justru menghadapi perlawanan karena mengganggu kepentingan pihak yang selama ini memperoleh keuntungan.

 

Transparansi pengadaan dapat mempersempit kesempatan mengatur proyek.

 

Pengungkapan pemilik manfaat perusahaan dapat membuka hubungan ekonomi yang sebelumnya tersembunyi.

 

Penertiban konflik kepentingan dapat membatasi pejabat dalam menggunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi.

 

Perbaikan pembiayaan politik juga dapat mengubah hubungan ketergantungan antara penyandang dana dan pemegang kekuasaan.

 

Perubahan tersebut tidak selalu menguntungkan semua pihak.

 

Orang yang memperoleh manfaat dari keadaan lama mungkin mempunyai alasan untuk mempertahankannya.

 

Dalam kajian ekonomi-politik, keadaan ini berkaitan dengan insentif dan distribusi kekuasaan. Kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat luas belum tentu menguntungkan kelompok yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan publik.

 

Karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan keberanian menghadapi kepentingan yang menghambat perubahan.

 

Namun, keberanian tersebut harus tetap berada dalam kerangka hukum.

 

Penegakan hukum tidak boleh menjadi alat menghukum lawan sekaligus melindungi kawan.

 

Ujian paling berat dalam perang melawan korupsi muncul ketika hukum harus menjangkau orang yang mempunyai kekuasaan untuk memengaruhi jalannya hukum itu sendiri.

 

Indonesia Tidak Ditakdirkan Menjadi Negeri Korup

 

Ada pandangan yang kadang muncul ketika masyarakat menyaksikan perkara korupsi berulang kali: seolah-olah korupsi telah menjadi sifat bawaan bangsa Indonesia.

 

Pandangan itu keliru.

 

Tidak ada bangsa yang secara genetik ditakdirkan korup.

 

Korupsi merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh pilihan individu, kesempatan, lingkungan sosial, insentif ekonomi, dan cara kekuasaan dikelola.

 

Karena faktor-faktor tersebut dapat berubah, keadaan yang memungkinkan korupsi berkembang pun dapat diperbaiki.

 

Indonesia mempunyai pengalaman panjang dalam penegakan hukum, perangkat regulasi, sumber daya manusia, dan kekuatan masyarakat sipil yang dapat menjadi modal perubahan.

 

Yang diperlukan adalah konsistensi.

 

Perang melawan korupsi tidak boleh bergantung pada popularitas seorang pemimpin atau berlangsung hanya ketika suatu perkara menarik perhatian masyarakat.

 

Ia harus menjadi pekerjaan negara yang berkelanjutan, melampaui pergantian presiden, kabinet, kepala daerah, dan pimpinan lembaga.

 

Negara perlu memperbesar kemungkinan pelanggaran ditemukan, memastikan hasil kejahatan tidak dapat dinikmati, memperbaiki transparansi keputusan, serta melindungi masyarakat yang berani mengungkap penyimpangan.

 

Keberhasilan tertinggi bukan sekadar semakin banyaknya orang yang dihukum, tetapi semakin kecilnya kesempatan untuk melakukan korupsi.

 

Tidak ada jalan pintas untuk mencapai keadaan tersebut.

 

Namun, sulit bukan berarti mustahil.

 

PENUTUP: MEMUTUS DAYA TAHAN KORUPSI

 

Kini kita mulai memahami mengapa korupsi di Indonesia begitu sulit mati.

 

Ia mampu mengikuti perubahan zaman, menemukan kesempatan dalam hubungan antara uang dan kekuasaan, serta bertahan melalui kepentingan yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat.

 

Penindakan dapat menghukum pelaku. Namun, perubahan yang lebih mendalam diperlukan agar kesempatan melakukan penyimpangan semakin terbatas.

 

Pada Episode 1, kita melihat bagaimana perang terhadap korupsi dinyatakan sebagai agenda kepemimpinan nasional. Episode 2 mengingatkan bahwa ancaman dapat muncul dari lingkungan kekuasaan sendiri. Episode 3 memperlihatkan bagaimana penyimpangan individual dapat berkembang menjadi kebiasaan dan memperoleh karakter sistemik.

 

Episode 4 menjelaskan mengapa persoalan tersebut mampu bertahan begitu lama.

 

Ada satu kesimpulan yang patut menjadi perhatian:

 

Korupsi akan terus menemukan pelaku baru selama penyalahgunaan kekuasaan masih menjanjikan keuntungan besar dengan risiko yang dianggap kecil.

 

Maka, perjuangan melawannya harus mampu mengubah keadaan tersebut.

 

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memahami apa saja perbuatan yang sebenarnya termasuk korupsi.

 

Apakah uang pelicin dalam pelayanan publik sama dengan manipulasi proyek bernilai triliunan rupiah? Apakah nepotisme selalu merupakan tindak pidana? Bagaimana membedakan gratifikasi yang dilarang dengan pemberian yang dibenarkan hukum? Kapan penyalahgunaan jabatan berubah menjadi tindak pidana korupsi?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan kemarahan.

 

Pemberantasan korupsi membutuhkan ketepatan memahami perbuatan, batas hukum, dan pertanggungjawaban pelakunya.

 

Kemarahan dapat membangkitkan perlawanan. Namun, pengetahuan yang tepat dan keberanian menegakkan hukum secara adillah yang menentukan apakah perjuangan itu menghasilkan perubahan. (Bersambung) ●

 

Sumber : https://hatipena.com/artikel-opini/mengapa-korupsi-di-indonesia-begitu-sulit-diberantas/

Tidak ada komentar:

Posting Komentar