|
Peran
Nusron Wahid dalam Bagi-bagi Uang Pemilihan Ketua PBNU Lani Diana :
Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026
|
· Pengurus cabang Nahdlatul Ulama di
daerah ramai-ramai mengembalikan uang suap ke KPK. · Uang itu diduga berasal dari Menteri
Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang terseret kasus korupsi tanah. · Uang juga diduga mengalir ke Ahlul
Halli wal Aqdi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. MESKI
hampir dua bulan berlalu, Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-35 di Jombang, Jawa
Timur, masih terasa panas. Sejak awal Oktober 2026, sejumlah perwakilan
pengurus cabang Nahdlatul Ulama di berbagai daerah datang melaporkan dugaan
suap ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta
Selatan. Salah
satu laporan itu berasal dari pengurus cabang NU di sebuah kabupaten di Jawa
Barat pada Jumat, 23 Oktober 2026. Mereka menutup identitas dengan alasan
sebagai bentuk pelindungan hukum. Kuasa hukum perwakilan pengurus cabang NU
itu, Abdul Hakim, mengatakan mereka turut menyerahkan sejumlah bukti, seperti
uang tunai Rp 40 juta dan Rp 26 juta di rekening bank. Mereka
juga sudah membeberkan kronologi penyerahan uang hingga nama dua menteri yang
dituding berada di belakang pembagian fulus itu ke KPK. Salah satunya Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Abdul
Hakim beralasan kliennya tak mau menerima duit panas itu. “Kami kembalikan
karena khawatir uang itu hasil korupsi,” katanya. Nusron
Wahid sedang terseret kasus suap tanah yang ditangani KPK. Komisi antirasuah
menangkap delapan tersangka. Empat di antaranya merupakan orang kepercayaan
Nusron. Kepada penyidik, salah seorang tersangka mengklaim sempat membawa
uang ke muktamar NU atas perintah Nusron. Sebelum
aduan itu disampaikan, Pengurus Cabang NU Kabupaten Sekadau, Kalimantan
Barat, lebih dulu melapor ke KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026. Sepuluh hari
kemudian, giliran PCNU Kabupaten Nias, Sumatera Utara, yang melapor. Untuk
diketahui, hingga kini para pengurus NU yang melapor ke Kuningan itu masih menyimpan
rapat-rapat siapa calon pilihan mereka saat pemilihan berlangsung di Muktamar
Jombang. Mereka
mengklaim menerima fulus sebelum muktamar berlangsung. Nilai nominal uang
yang diberikan berbeda-beda. PCNU Kabupaten Sekadau menerima duit Rp 40 juta.
Sementara itu, PCNU Kabupaten Nias mengklaim menerima Rp 250 juta. Uang
itulah yang kemudian dikembalikan ke KPK. Juru
bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar bahwa lembaganya sudah menerima
laporan dari para pengurus cabang NU. Tapi laporan itu masih dipelajari.
Pihaknya juga bakal menelusuri apakah uang tersebut berkaitan dengan kasus
korupsi tanah di Bogor, Jawa Barat, yang menyeret Nusron Wahid. “Penyidikan
KPK masih berfokus pada konstruksi penyuapan di Kementerian,” ujarnya. Abdul
Hakim mengatakan kliennya menerima uang di sebuah tempat ibadah di daerah di
Jawa Barat pada Agustus 2026. Pemberi uang, yang juga mengklaim sebagai
nahdliyin, meminta para pengurus yang memiliki hak suara untuk memilih
sembilan calon anggota ahlul halli wal aqdi atau AHWA yang sudah disiapkan. Mereka
mendapat persekot Rp 40 juta. Beberapa hari berselang, mereka menerima
transfer duit masing-masing Rp 10 juta dan Rp 16 juta. Belakangan, saat
muktamar berlangsung, mereka malah menolak nama-nama calon anggota AHWA yang
sejak awal disodorkan. Abdul
Hakim mengklaim sang klien mulanya berniat mengembalikan duit itu setelah
muktamar berakhir. Tapi KPK keburu menggelar operasi tangkap tangan di Bogor
serta kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
pada Senin, 14 September 2026. “Sampai hari ini tidak ada lagi komunikasi
dengan pemberi uang,” tuturnya. Satu
dari empat orang kepercayaan Nusron Wahid yang menjadi tersangka suap tanah
itu adalah Arif Sugiyanto, Bupati Kebumen, Jawa Tengah, periode 2021-2025.
Dia juga pernah menjadi bintara polisi. Arif
diduga mengetahui soal penyebaran uang di Muktamar Jombang. Kepada penyidik
KPK, Arif mengaku pernah mendapat perintah dari Nusron Wahid agar
mengantarkan uang puluhan miliar rupiah ke muktamar NU. Belakangan, ia
mengklaim fulus itu dibawa pulang lagi karena sudah ada “uang lain” yang
beredar di Muktamar Jombang. Seorang
penegak hukum di KPK yang mengetahui pemeriksaan Arif menuturkan, duit yang
berkisar Rp 40-50 miliar itu disimpan di koper lalu dimasukkan ke mobil
Toyota Land Cruiser. Anehnya, mobil ini digendong menggunakan truk towing
yang meluncur ke arah Jombang. Ia menambahkan, uang tersebut memang disiapkan
untuk kegiatan muktamar di Jombang. Ia memastikan Arif bergerak atas perintah
Nusron. Tempo
menghubungi penasihat hukum Arif, Muhammad Fadli Nasution. Ia sempat
menjanjikan kesempatan wawancara. Tapi pertemuan untuk wawancara itu tak
kunjung berlangsung. Pada 25 September 2025, Fadli pernah mengatakan
pemeriksaan kliennya belum terlalu jauh. Ia membantah tuduhan KPK karena
kliennya bukan penyelenggara negara. “Sehingga tidak memenuhi unsur pidana,”
katanya. Juru
bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik belum mendalami perihal duit
yang beredar di muktamar NU. Mereka masih berfokus menghadirkan Nusron Wahid
dalam pemeriksaan. Keterangan Nusron penting karena empat orang
kepercayaannya terlibat. “Penyidik perlu mengkonfirmasi soal keempat orang
itu kepada Pak Menteri,” ujarnya. KPK
sudah memanggil Nusron pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ia tak datang dengan alasan
memiliki agenda kerja. Delapan hari kemudian, ia dipanggil lagi, tapi tetap
mangkir. Dia malah ke luar negeri dengan alasan berdinas. Baik Nusron maupun
pihak Kementerian Agraria belum menjelaskan agenda tersebut. Direktorat
Jenderal Imigrasi mencatat Nusron berangkat ke Singapura melalui Batam,
Kepulauan Riau, lalu melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Dia meluncur ke
Batam sehari sebelum pemanggilan KPK. Tempo
mengirimkan surat permohonan wawancara untuk Nusron ke kantornya di kawasan
Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Surat serupa dikirimkan secara
daring ke nomor teleponnya, tapi tak ada balasan hingga Jumat, 23 Oktober
2026. Namun, seminggu setelah operasi tangkap tangan KPK, Nusron muncul dalam
sebuah acara. Pada saat itu, ia mengatakan akan menghormati dan mengikuti
proses hukum di KPK. ••• PENGURUS
Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengklaim seharusnya
ikut kecipratan uang dalam Muktamar NU Ke-35 di Jombang. Mereka batal
menerimanya karena menolak. Mulanya
semua pengurus NU se-Jawa Tengah dikumpulkan di sebuah hotel di Semarang pada
24 Agustus 2026. Sama seperti cerita PCNU di Jawa Barat, peserta pertemuan
itu diarahkan memilih sembilan calon anggota ahlul halli wal aqdi dengan
imbalan duit. Kuasa
hukum perwakilan pengurus cabang NU yang melapor ke Komisi Pemberantasan
Korupsi, Abdul Hakim, turut menyertakan testimoni PCNU Cilacap dalam laporan
tersebut. Ia mengklaim pengurus di Cilacap bersaksi bahwa Nusron Wahid ikut
mempengaruhi pemilihan perwakilan mereka. Abdul Hakim bahkan mengklaim
pengurus itu melihat Nusron di hotel sekitar Semarang. “Dia ada di hotel
untuk memberi arahan,” kata Abdul Hakim. Pemilihan
anggota AHWA merupakan mekanisme baru yang diperkenalkan dalam Muktamar
Jombang. Sembilan calon yang terpilih sebagai anggota AHWA adalah kiai yang
dianggap paling mumpuni. Mereka dipilih muktamirin, peserta yang mengikuti
muktamar. Peran AHWA cukup sentral karena menentukan pimpinan tertinggi
Nahdlatul Ulama seperti Rais Am dan Ketua Umum PBNU. Pemilihan
ketua umum oleh AHWA sempat memicu kontroversi. Sehari sebelum pemilihan,
persisnya pada Ahad dini hari, 30 Agustus 2026, Mohammad Nuh selaku pemimpin
sidang pleno menggelar pemilihan untuk menentukan mekanisme pemilihan ketua
umum. Suara mayoritas menyetujui pemilihan lewat AHWA. Ribut-ribut
soal suap setelah muktamar membuat kader NU membentuk wadah baru dengan
sebutan KPK Nahdlatul Ulama atau KPK NU. Koordinator deklarasi KPK NU,
Solihin, menyebutkan sudah menerima informasi soal dugaan pemberian uang
kepada banyak pengurus NU di tingkat kota/kabupaten dan provinsi yang menjadi
peserta dan punya hak suara dalam muktamar itu. Solihin bukan peserta
muktamar. Solihin
mengklaim telah menyertakan keterangan para pengurus soal suap dalam laporan
ke KPK bersama Abdul Hakim. Solihin juga mengklaim panitia punya video yang
memperlihatkan isi tas hitam tersebut. Saat Tempo menanyakan rekaman yang
dimaksud, Solihin mengatakan tak memilikinya. “File ada di panitia divisi
dokumentasi,” ujarnya. Tempo
menghubungi Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama
Abdul Hakam Aqsho untuk meminta konfirmasi seputar laporan dugaan aliran duit
ke pengurus cabang. Tapi dia tak merespons pesan WhatsApp yang dikirim Tempo
pada Jumat, 23 Oktober 2026. Pada
akhirnya, muktamar memutuskan Abdul Hakim Mahfudz menjadi Ketua Umum Pengurus
Besar NU periode 2026-2031. Dia mendapatkan 472 suara, terbanyak dibanding
empat calon lain. Sementara itu, sembilan anggota AHWA memilih Miftachul
Akhyar sebagai Rais Am PBNU. Peran
AHWA baru muncul dalam muktamar tahun ini. Peran mereka cukup sentral. Sebab,
pemilihan ketua umum yang semula menggunakan sistem one man, one vote
berganti menjadi lewat AHWA. AHWA berperan menentukan pimpinan tertinggi
Nahdlatul Ulama seperti rais am. Mereka terdiri atas sembilan kiai sepuh. Solihin
mengklaim mendapatkan cerita dari banyak pengurus cabang soal uang yang
disiapkan untuk anggota AHWA. Uang itu disimpan di tas hitam yang diletakkan
di bawah meja. Salah satu momen pertemuan itu terekam dalam sebuah foto yang
sudah beredar di media sosial. “Kami mendapatkan informasi dari pengurus
bahwa ada juga anggota AHWA yang menolak duit,” tuturnya. Foto
tersebut menunjukkan lima anggota AHWA sedang duduk di meja bundar. Di
belakang mereka terlihat Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri
Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang duduk bersebelahan. Ada juga Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang
duduk di sisi lain. Tempo
menghubungi Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk meminta konfirmasi mengenai
pertemuan tersebut. Dia membenarkan kabar bahwa ia sempat membuat pertemuan
dengan anggota AHWA di sebuah ruangan di belakang lokasi sidang. Pada saat
itu, dia bersama Nusron, Juri, dan anggota AHWA tengah duduk-duduk menunggu
sidang dimulai. Foto itu diambil pada siang. Sementara itu, sidang dimulai
pada malam. Tapi,
Saifullah menjelaskan, tak ada yang janggal dalam momen tersebut. Dia
menganggapnya sebagai pertemuan biasa dalam muktamar. Soal dugaan pemberian
duit untuk sembilan anggota AHWA, Wakil Ketua Umum PBNU 2026-2031 itu irit
bicara. “Saya tidak mau menjawab, tapi silakan buktikan segala tuduhan,”
katanya. Tempo
sudah menghubungi tiga anggota AHWA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu
Nurul Huda Djazuli, Said Aqil Siroj, dan Anwar Manshur. Pertanyaan yang
dikirim bertujuan meminta konfirmasi mengenai kabar soal uang yang disiapkan
untuk AHWA. Permintaan wawancara juga dikirim lewat asisten dan orang dekat
ketiganya. Mereka sempat merespons, tapi tak kunjung memberi jawaban. Seorang
penegak hukum di KPK mengatakan ada utusan seorang sesepuh Nahdlatul Ulama
yang hendak berkonsultasi soal dugaan suap ke Kuningan. Kabarnya, ia juga
akan mengembalikan uang yang diterima dari muktamar. Namun pertemuan itu
urung terjadi. Penegak
hukum itu juga mengatakan KPK tengah menelusuri sumber uang tersebut untuk
memastikan pidana yang muncul. Mereka tak bisa masuk ke masalah suap di
muktamar karena Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan, bukan
lembaga pemerintahan. Namun uang itu menjadi materi pemeriksaan penyidik jika
diketahui berasal dari kasus suap tanah di Bogor dan uang dari Nusron Wahid. Juru
bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK sudah menerima beberapa laporan
soal muktamar NU di Jombang, tapi tak bisa mendetailkan isi laporan itu.
Penyidik akan menelusuri kaitan uang itu dengan kasus korupsi tanah yang
sedang ditangani KPK. Itu sebabnya penyidik menyita uang yang dikembalikan
para pengurus cabang NU tersebut. “Penyidik nanti akan memanggil lagi pelapor
untuk mendalami keterangan,” ujar Budi. Ia
menjelaskan, KPK saat ini tengah berhati-hati memisahkan uang yang dilaporkan
para pengurus NU. KPK harus memisahkan uang yang terkait dengan sebuah kasus
yang berjalan. Misalnya seorang pengurus menerima uang dari A sebesar Rp 100
juta dan B sebesar Rp 150 juta. Setelah ditelusuri, ternyata hanya uang dari
B yang diduga hasil korupsi. “Uang yang dari A dikembalikan karena tak
terkait dengan kasus korupsi,” tutur Budi. Lalu
sejauh mana KPK akan menelusuri dugaan aliran uang dalam muktamar NU? Budi
mengatakan penyidik terus menelusuri dugaan aliran suap pejabat di
Kementerian Agraria dan pihak lain. “Kalau ternyata ada yang bersumber dari gratifikasi,
bakal diproses,” katanya. ● Sumber :
https://www.tempo.co/hukum/peran-nusron-wahid-dalam-bagi-bagi-uang-pemilihan-ketua-pbnu-2301866 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar