Jumat, 30 Oktober 2026

 

Peran Nusron Wahid dalam Bagi-bagi Uang Pemilihan Ketua PBNU

Lani Diana :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Pengurus cabang Nahdlatul Ulama di daerah ramai-ramai mengembalikan uang suap ke KPK.

 

·      Uang itu diduga berasal dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang terseret kasus korupsi tanah.

 

·      Uang juga diduga mengalir ke Ahlul Halli wal Aqdi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

 

MESKI hampir dua bulan berlalu, Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-35 di Jombang, Jawa Timur, masih terasa panas. Sejak awal Oktober 2026, sejumlah perwakilan pengurus cabang Nahdlatul Ulama di berbagai daerah datang melaporkan dugaan suap ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan.

 

Salah satu laporan itu berasal dari pengurus cabang NU di sebuah kabupaten di Jawa Barat pada Jumat, 23 Oktober 2026. Mereka menutup identitas dengan alasan sebagai bentuk pelindungan hukum. Kuasa hukum perwakilan pengurus cabang NU itu, Abdul Hakim, mengatakan mereka turut menyerahkan sejumlah bukti, seperti uang tunai Rp 40 juta dan Rp 26 juta di rekening bank.

 

Mereka juga sudah membeberkan kronologi penyerahan uang hingga nama dua menteri yang dituding berada di belakang pembagian fulus itu ke KPK. Salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Abdul Hakim beralasan kliennya tak mau menerima duit panas itu. “Kami kembalikan karena khawatir uang itu hasil korupsi,” katanya.

 

Nusron Wahid sedang terseret kasus suap tanah yang ditangani KPK. Komisi antirasuah menangkap delapan tersangka. Empat di antaranya merupakan orang kepercayaan Nusron. Kepada penyidik, salah seorang tersangka mengklaim sempat membawa uang ke muktamar NU atas perintah Nusron.

 

Sebelum aduan itu disampaikan, Pengurus Cabang NU Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, lebih dulu melapor ke KPK pada Rabu, 7 Oktober 2026. Sepuluh hari kemudian, giliran PCNU Kabupaten Nias, Sumatera Utara, yang melapor. Untuk diketahui, hingga kini para pengurus NU yang melapor ke Kuningan itu masih menyimpan rapat-rapat siapa calon pilihan mereka saat pemilihan berlangsung di Muktamar Jombang.

 

Mereka mengklaim menerima fulus sebelum muktamar berlangsung. Nilai nominal uang yang diberikan berbeda-beda. PCNU Kabupaten Sekadau menerima duit Rp 40 juta. Sementara itu, PCNU Kabupaten Nias mengklaim menerima Rp 250 juta. Uang itulah yang kemudian dikembalikan ke KPK.

 

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar bahwa lembaganya sudah menerima laporan dari para pengurus cabang NU. Tapi laporan itu masih dipelajari. Pihaknya juga bakal menelusuri apakah uang tersebut berkaitan dengan kasus korupsi tanah di Bogor, Jawa Barat, yang menyeret Nusron Wahid. “Penyidikan KPK masih berfokus pada konstruksi penyuapan di Kementerian,” ujarnya.

 

Abdul Hakim mengatakan kliennya menerima uang di sebuah tempat ibadah di daerah di Jawa Barat pada Agustus 2026. Pemberi uang, yang juga mengklaim sebagai nahdliyin, meminta para pengurus yang memiliki hak suara untuk memilih sembilan calon anggota ahlul halli wal aqdi atau AHWA yang sudah disiapkan.

 

Mereka mendapat persekot Rp 40 juta. Beberapa hari berselang, mereka menerima transfer duit masing-masing Rp 10 juta dan Rp 16 juta. Belakangan, saat muktamar berlangsung, mereka malah menolak nama-nama calon anggota AHWA yang sejak awal disodorkan.

 

Abdul Hakim mengklaim sang klien mulanya berniat mengembalikan duit itu setelah muktamar berakhir. Tapi KPK keburu menggelar operasi tangkap tangan di Bogor serta kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Senin, 14 September 2026. “Sampai hari ini tidak ada lagi komunikasi dengan pemberi uang,” tuturnya.

 

Satu dari empat orang kepercayaan Nusron Wahid yang menjadi tersangka suap tanah itu adalah Arif Sugiyanto, Bupati Kebumen, Jawa Tengah, periode 2021-2025. Dia juga pernah menjadi bintara polisi.

 

Arif diduga mengetahui soal penyebaran uang di Muktamar Jombang. Kepada penyidik KPK, Arif mengaku pernah mendapat perintah dari Nusron Wahid agar mengantarkan uang puluhan miliar rupiah ke muktamar NU. Belakangan, ia mengklaim fulus itu dibawa pulang lagi karena sudah ada “uang lain” yang beredar di Muktamar Jombang.

 

Seorang penegak hukum di KPK yang mengetahui pemeriksaan Arif menuturkan, duit yang berkisar Rp 40-50 miliar itu disimpan di koper lalu dimasukkan ke mobil Toyota Land Cruiser. Anehnya, mobil ini digendong menggunakan truk towing yang meluncur ke arah Jombang. Ia menambahkan, uang tersebut memang disiapkan untuk kegiatan muktamar di Jombang. Ia memastikan Arif bergerak atas perintah Nusron.

 

Tempo menghubungi penasihat hukum Arif, Muhammad Fadli Nasution. Ia sempat menjanjikan kesempatan wawancara. Tapi pertemuan untuk wawancara itu tak kunjung berlangsung. Pada 25 September 2025, Fadli pernah mengatakan pemeriksaan kliennya belum terlalu jauh. Ia membantah tuduhan KPK karena kliennya bukan penyelenggara negara. “Sehingga tidak memenuhi unsur pidana,” katanya.

 

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik belum mendalami perihal duit yang beredar di muktamar NU. Mereka masih berfokus menghadirkan Nusron Wahid dalam pemeriksaan. Keterangan Nusron penting karena empat orang kepercayaannya terlibat. “Penyidik perlu mengkonfirmasi soal keempat orang itu kepada Pak Menteri,” ujarnya.

 

KPK sudah memanggil Nusron pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ia tak datang dengan alasan memiliki agenda kerja. Delapan hari kemudian, ia dipanggil lagi, tapi tetap mangkir. Dia malah ke luar negeri dengan alasan berdinas. Baik Nusron maupun pihak Kementerian Agraria belum menjelaskan agenda tersebut.

 

Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat Nusron berangkat ke Singapura melalui Batam, Kepulauan Riau, lalu melanjutkan perjalanan ke Malaysia. Dia meluncur ke Batam sehari sebelum pemanggilan KPK.

 

Tempo mengirimkan surat permohonan wawancara untuk Nusron ke kantornya di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu, 21 Oktober 2026. Surat serupa dikirimkan secara daring ke nomor teleponnya, tapi tak ada balasan hingga Jumat, 23 Oktober 2026. Namun, seminggu setelah operasi tangkap tangan KPK, Nusron muncul dalam sebuah acara. Pada saat itu, ia mengatakan akan menghormati dan mengikuti proses hukum di KPK.

 

•••

 

PENGURUS Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mengklaim seharusnya ikut kecipratan uang dalam Muktamar NU Ke-35 di Jombang. Mereka batal menerimanya karena menolak.

 

Mulanya semua pengurus NU se-Jawa Tengah dikumpulkan di sebuah hotel di Semarang pada 24 Agustus 2026. Sama seperti cerita PCNU di Jawa Barat, peserta pertemuan itu diarahkan memilih sembilan calon anggota ahlul halli wal aqdi dengan imbalan duit.

 

Kuasa hukum perwakilan pengurus cabang NU yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdul Hakim, turut menyertakan testimoni PCNU Cilacap dalam laporan tersebut. Ia mengklaim pengurus di Cilacap bersaksi bahwa Nusron Wahid ikut mempengaruhi pemilihan perwakilan mereka. Abdul Hakim bahkan mengklaim pengurus itu melihat Nusron di hotel sekitar Semarang. “Dia ada di hotel untuk memberi arahan,” kata Abdul Hakim.

 

Pemilihan anggota AHWA merupakan mekanisme baru yang diperkenalkan dalam Muktamar Jombang. Sembilan calon yang terpilih sebagai anggota AHWA adalah kiai yang dianggap paling mumpuni. Mereka dipilih muktamirin, peserta yang mengikuti muktamar. Peran AHWA cukup sentral karena menentukan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama seperti Rais Am dan Ketua Umum PBNU.

 

Pemilihan ketua umum oleh AHWA sempat memicu kontroversi. Sehari sebelum pemilihan, persisnya pada Ahad dini hari, 30 Agustus 2026, Mohammad Nuh selaku pemimpin sidang pleno menggelar pemilihan untuk menentukan mekanisme pemilihan ketua umum. Suara mayoritas menyetujui pemilihan lewat AHWA.

 

Ribut-ribut soal suap setelah muktamar membuat kader NU membentuk wadah baru dengan sebutan KPK Nahdlatul Ulama atau KPK NU. Koordinator deklarasi KPK NU, Solihin, menyebutkan sudah menerima informasi soal dugaan pemberian uang kepada banyak pengurus NU di tingkat kota/kabupaten dan provinsi yang menjadi peserta dan punya hak suara dalam muktamar itu. Solihin bukan peserta muktamar.

 

Solihin mengklaim telah menyertakan keterangan para pengurus soal suap dalam laporan ke KPK bersama Abdul Hakim. Solihin juga mengklaim panitia punya video yang memperlihatkan isi tas hitam tersebut. Saat Tempo menanyakan rekaman yang dimaksud, Solihin mengatakan tak memilikinya. “File ada di panitia divisi dokumentasi,” ujarnya.

 

Tempo menghubungi Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Abdul Hakam Aqsho untuk meminta konfirmasi seputar laporan dugaan aliran duit ke pengurus cabang. Tapi dia tak merespons pesan WhatsApp yang dikirim Tempo pada Jumat, 23 Oktober 2026.

 

Pada akhirnya, muktamar memutuskan Abdul Hakim Mahfudz menjadi Ketua Umum Pengurus Besar NU periode 2026-2031. Dia mendapatkan 472 suara, terbanyak dibanding empat calon lain. Sementara itu, sembilan anggota AHWA memilih Miftachul Akhyar sebagai Rais Am PBNU.

 

Peran AHWA baru muncul dalam muktamar tahun ini. Peran mereka cukup sentral. Sebab, pemilihan ketua umum yang semula menggunakan sistem one man, one vote berganti menjadi lewat AHWA. AHWA berperan menentukan pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama seperti rais am. Mereka terdiri atas sembilan kiai sepuh.

 

Solihin mengklaim mendapatkan cerita dari banyak pengurus cabang soal uang yang disiapkan untuk anggota AHWA. Uang itu disimpan di tas hitam yang diletakkan di bawah meja. Salah satu momen pertemuan itu terekam dalam sebuah foto yang sudah beredar di media sosial. “Kami mendapatkan informasi dari pengurus bahwa ada juga anggota AHWA yang menolak duit,” tuturnya.

 

Foto tersebut menunjukkan lima anggota AHWA sedang duduk di meja bundar. Di belakang mereka terlihat Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro yang duduk bersebelahan. Ada juga Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang duduk di sisi lain.

 

Tempo menghubungi Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk meminta konfirmasi mengenai pertemuan tersebut. Dia membenarkan kabar bahwa ia sempat membuat pertemuan dengan anggota AHWA di sebuah ruangan di belakang lokasi sidang. Pada saat itu, dia bersama Nusron, Juri, dan anggota AHWA tengah duduk-duduk menunggu sidang dimulai. Foto itu diambil pada siang. Sementara itu, sidang dimulai pada malam.

 

Tapi, Saifullah menjelaskan, tak ada yang janggal dalam momen tersebut. Dia menganggapnya sebagai pertemuan biasa dalam muktamar. Soal dugaan pemberian duit untuk sembilan anggota AHWA, Wakil Ketua Umum PBNU 2026-2031 itu irit bicara. “Saya tidak mau menjawab, tapi silakan buktikan segala tuduhan,” katanya.

 

Tempo sudah menghubungi tiga anggota AHWA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Nurul Huda Djazuli, Said Aqil Siroj, dan Anwar Manshur. Pertanyaan yang dikirim bertujuan meminta konfirmasi mengenai kabar soal uang yang disiapkan untuk AHWA. Permintaan wawancara juga dikirim lewat asisten dan orang dekat ketiganya. Mereka sempat merespons, tapi tak kunjung memberi jawaban.

 

Seorang penegak hukum di KPK mengatakan ada utusan seorang sesepuh Nahdlatul Ulama yang hendak berkonsultasi soal dugaan suap ke Kuningan. Kabarnya, ia juga akan mengembalikan uang yang diterima dari muktamar. Namun pertemuan itu urung terjadi.

 

Penegak hukum itu juga mengatakan KPK tengah menelusuri sumber uang tersebut untuk memastikan pidana yang muncul. Mereka tak bisa masuk ke masalah suap di muktamar karena Nahdlatul Ulama merupakan organisasi kemasyarakatan, bukan lembaga pemerintahan. Namun uang itu menjadi materi pemeriksaan penyidik jika diketahui berasal dari kasus suap tanah di Bogor dan uang dari Nusron Wahid.

 

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan KPK sudah menerima beberapa laporan soal muktamar NU di Jombang, tapi tak bisa mendetailkan isi laporan itu. Penyidik akan menelusuri kaitan uang itu dengan kasus korupsi tanah yang sedang ditangani KPK. Itu sebabnya penyidik menyita uang yang dikembalikan para pengurus cabang NU tersebut. “Penyidik nanti akan memanggil lagi pelapor untuk mendalami keterangan,” ujar Budi.

 

Ia menjelaskan, KPK saat ini tengah berhati-hati memisahkan uang yang dilaporkan para pengurus NU. KPK harus memisahkan uang yang terkait dengan sebuah kasus yang berjalan. Misalnya seorang pengurus menerima uang dari A sebesar Rp 100 juta dan B sebesar Rp 150 juta. Setelah ditelusuri, ternyata hanya uang dari B yang diduga hasil korupsi. “Uang yang dari A dikembalikan karena tak terkait dengan kasus korupsi,” tutur Budi.

 

Lalu sejauh mana KPK akan menelusuri dugaan aliran uang dalam muktamar NU? Budi mengatakan penyidik terus menelusuri dugaan aliran suap pejabat di Kementerian Agraria dan pihak lain. “Kalau ternyata ada yang bersumber dari gratifikasi, bakal diproses,” katanya. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/hukum/peran-nusron-wahid-dalam-bagi-bagi-uang-pemilihan-ketua-pbnu-2301866

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar