Kamis, 29 Oktober 2026

 

Melampaui Benteng Beton Paradigma Amphibious Living Pesisir Kita

Rustinsyah :   Guru Besar Antropologi Universitas Airlangga.

MEDIA INDONESIA, 28 Oktober 2026

 

                                                

 

DI tengah ancaman kenaikan permukaan air laut dan krisis iklim global, imajinasi pembangunan pesisir kita kerap terjebak dalam teknokrasi maskulin: benteng beton, tanggul laut raksasa (giant sea wall), dan garis pantai yang dipaksakan tegak lurus. Pesisir diperlakukan sebagai garis batas konfrontatif antara darat dan laut, di mana manusia berupaya ‘menaklukkan’ air. Pembangunan benteng telah dilakukan beberapa negara.

 

Contohnya antara lain, 1) Di Eropa: Belanda membangun Delta Works yang merupakan tanggul bendungan dan penghalang gelombang laut. Struktur bangunan untuk perlindungan pesisir, penghalang badai yang bisa ditutup saat kondisi laut membahayakan; 2) Di Asia: Jepang membangun tembok laut beton dan tanggul pantai pascatsunami. Setelah tsunami Tohoku pada 2011, sejumlah kawasan pesisir Jepang diperkuat sistem perlindungannya dengan tembok laut dan tanggul tinggi. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi paparan gelombang dan memberikan perlindungan terhadap pemukiman dan infrastruktur; 3) Di Amerika Utara: Pembangunan tanggul dan pintu pengendali banjir New Orleans. Sistem ini diperkuat dan dikembangkan setelah bencana hurricane Katrina pada 2005.

 

Demikian halnya dengan rencana giant sea wall Pantai Utara Jawa yang merupakan program perlindungan pesisir berskala besar, yang diarahkan untuk mengurangi risiko banjir rob terjadi ketika air laut menggenangi wilayah daratan pesisir; penurunan muka tanah, abrasi dan perubahan garis pantai; kerentanan ekonomi masyarakat pesisir, dan lain-lain. Hingga Oktober 2026, pemerintah telah melaporkan kegiatan percontohan berbasis mangrove di Demak, persiapan lingkungan, dan penyelarasan tata ruang. Adapun pembangunan infrastruktur fisik yang lebih luas direncanakan berlanjut pada tahap berikutnya.

 

Jika daratan turun lebih cepat daripada kenaikan muka air laut, risiko banjir dapat meningkat meskipun kenaikan muka laut relatif terbatas. Karena itu, tembok laut tidak dapat menggantikan kebijakan pengendalian pengambilan air tanah, penyediaan air perpipaan, dan pengaturan pembangunan.

 

Namun, dari sisi antropologi perdesaan, pesisir bukanlah sekadar koordinat spasial atau proyek keteknikan. Pesisir adalah lanskap sosial-ekologis yang dinamis (amphibious landscape), sebuah ruang tempat batas antara daratan dan lautan senantiasa bertaut, bernegosiasi, dan saling memberi kehidupan.

 

Kegagalan sejumlah proyek penanganan rob dan abrasi di berbagai desa pesisir Nusantara terjadi bukan karena kurangnya semen atau dana, melainkan karena absennya pemahaman antropologis atas cara masyarakat lokal mengartikulasikan ruang hidup mereka. Ketika kebijakan pesisir melulu mengandalkan pendekatan infrastruktur keras (hard infrastructure), yang terjadi justru alienasi budaya, kehancuran mata pencaharian, dan kerentanan baru yang kian terakumulasi.

 

MITOS BENTENG BETON

 

Inovasi teknologi infrastruktur memegang penting, tetapi mengandalkannya sebagai satu-satunya tameng perlindungan adalah sebuah ilusi teknokratis. Tanggul laut sejatinya hanya menunda masalah, bukan memulihkan ekosistem. Itu sering kali memutus akses nelayan ke laut, merusak vegetasi alami seperti mangrove, serta mematikan pengetahuan lokal (indigenous knowledge) yang telah teruji melintasi generasi.

 

Masyarakat desa pesisir seperti di utara Jawa, Sulawesi, hingga kepulauan kecil di timur Indonesia secara historis memiliki memori kolektif dan teknologi lokal dalam merespons dinamika air. Budaya bermukim mereka pada dasarnya bersifat amfibi, artinya arsitektur rumah panggung, pola mobilitas fleksibel, serta tradisi kelautan yang memandang laut bukan sebagai ancaman, melainkan mitra ekologis. Ketika ruang hidup mereka dipaksa diseragamkan lewat logika daratan melalui ‘pembetonan’, karakter amfibi ini luntur. Masyarakat dituntut hidup kaku di darat, sementara daratannya sendiri sedang tenggelam.

 

REDEFINISIKAN AMPHIBIOUS LIVING

 

Sudah saatnya kita beralih dari paradigma hard-engineering menuju socio-ecological resilience melalui konsep amphibious living atau ‘kehidupan amfibi’. Ini bukan sekadar tentang membangun rumah terapung, melainkan sebuah rekayasa sosial-kebudayaan yang menempatkan adaptasi manusia dan pemulihan alam sebagai episentrum pembangunan. Amphibious living dalam konteks perdesaan pesisir masa depan mencakup tiga pilar visioner.

 

Pertama, infrastruktur berbasis budaya dan ekosistem (nature-culture based solutions). Penanganan krisis pesisir harus mengintegrasikan restorasi sabuk hijau (greenbelt) mangrove dengan pengetahuan lokal warga masyarakatnya. Mangrove bukan sekadar penahan gelombang, melainkan laboratorium sosial tempat ekonomi komunal, ketahanan pangan, dan perlindungan ekologis berpadu.

 

Kedua, arsitektur dan tata ruang adaptif. Pemerintah dan akademisi perlu merancang tata ruang desa pesisir yang fluid (cair). Kebijakan pembangunan harus mengakui hak atas ruang terapung atau ruang panggung, termasuk adaptasi mata pencaharian amfibi yang tidak memaksakan nelayan menjadi petani darat ketika ruang darat mereka menyempit.

 

Ketiga, keadilan ekologis dan agensi lokal. Masyarakat perdesaan pesisir tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai objek atau ‘korban yang harus direlokasi’. Mereka adalah agen adaptasi utama. Kebijakan publik harus memberikan hak kelola (co-management) ruang pesisir kepada komunitas lokal untuk memitigasi dampak perubahan iklim secara mandiri dan berkeadilan.

 

MASA DEPAN PESISIR NUSANTARA

 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peluang emas untuk menjadi pelopor dunia dalam pengelolaan pesisir yang humanistis dan berkelanjutan. Perlu sebuah obsesi masa depan masyarakat pesisir yang ideal. Masa depan masyarakat pesisir Nusantara yang ideal adalah masa depan ketika masyarakat mampu mencapai kesejahteraan ekonomi, mempertahankan identitas sosial dan budaya, mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan, dan memiliki kekuatan untuk menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri.

 

Dalam perspektif antropologi, masyarakat pesisir tidak hanya dipahami sebagai kelompok penduduk yang tinggal di tepi laut, tetapi juga sebagai komunitas yang mempunyai sistem pengetahuan, hubungan kekerabatan, mata pencaharian, pranata sosial, dan kebudayaan yang terbentuk melalui interaksi panjang dengan lingkungan laut.

 

Kita tidak bisa terus-menerus mengutip model penanganan laut dari negara-negara di berbagai benua yang menolak air. Kita harus menggali kembali kearifan amfibi yang mengalir dalam darah kebaharian Nusantara. Dalam menghadapi masa depan pesisir yang penuh ketidakpastian, jalan terbaik bukanlah membangun benteng beton saja yang dapat mengisolasi manusia dari laut, melainkan membangun kembali relasi harmonis antara kebudayaan masyarakat desa dan dinamika samudra. Laut tidak untuk dilawan, melainkan dihuni dengan keadaban baru, secara harmonis, oleh masyarakat pesisir yang sejahtera serta berkelanjutan. ●

Sumber :   https://mediaindonesia.com/opini/949420/melampaui-benteng-beton-paradigma-amphibious-living-pesisir-kita  

 

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar