|
Melampaui Benteng Beton Paradigma Amphibious
Living Pesisir Kita Rustinsyah : Guru Besar Antropologi Universitas Airlangga. |
MEDIA INDONESIA, 28 Oktober 2026
|
DI tengah ancaman kenaikan permukaan air laut dan
krisis iklim global, imajinasi pembangunan pesisir kita kerap terjebak dalam
teknokrasi maskulin: benteng beton, tanggul laut raksasa (giant sea wall),
dan garis pantai yang dipaksakan tegak lurus. Pesisir diperlakukan sebagai
garis batas konfrontatif antara darat dan laut, di mana manusia berupaya
‘menaklukkan’ air. Pembangunan benteng telah dilakukan beberapa negara. Contohnya antara lain, 1) Di Eropa: Belanda
membangun Delta Works yang merupakan tanggul bendungan dan penghalang
gelombang laut. Struktur bangunan untuk perlindungan pesisir, penghalang
badai yang bisa ditutup saat kondisi laut membahayakan; 2) Di Asia: Jepang
membangun tembok laut beton dan tanggul pantai pascatsunami. Setelah tsunami
Tohoku pada 2011, sejumlah kawasan pesisir Jepang diperkuat sistem
perlindungannya dengan tembok laut dan tanggul tinggi. Hal itu dimaksudkan
untuk mengurangi paparan gelombang dan memberikan perlindungan terhadap
pemukiman dan infrastruktur; 3) Di Amerika Utara: Pembangunan tanggul dan
pintu pengendali banjir New Orleans. Sistem ini diperkuat dan dikembangkan
setelah bencana hurricane Katrina pada 2005. Demikian halnya dengan rencana giant sea wall
Pantai Utara Jawa yang merupakan program perlindungan pesisir berskala besar,
yang diarahkan untuk mengurangi risiko banjir rob terjadi ketika air laut menggenangi
wilayah daratan pesisir; penurunan muka tanah, abrasi dan perubahan garis
pantai; kerentanan ekonomi masyarakat pesisir, dan lain-lain. Hingga Oktober
2026, pemerintah telah melaporkan kegiatan percontohan berbasis mangrove di
Demak, persiapan lingkungan, dan penyelarasan tata ruang. Adapun pembangunan
infrastruktur fisik yang lebih luas direncanakan berlanjut pada tahap
berikutnya. Jika daratan turun lebih cepat daripada kenaikan
muka air laut, risiko banjir dapat meningkat meskipun kenaikan muka laut
relatif terbatas. Karena itu, tembok laut tidak dapat menggantikan kebijakan
pengendalian pengambilan air tanah, penyediaan air perpipaan, dan pengaturan
pembangunan. Namun, dari sisi antropologi perdesaan, pesisir
bukanlah sekadar koordinat spasial atau proyek keteknikan. Pesisir adalah
lanskap sosial-ekologis yang dinamis (amphibious landscape), sebuah ruang
tempat batas antara daratan dan lautan senantiasa bertaut, bernegosiasi, dan
saling memberi kehidupan. Kegagalan sejumlah proyek penanganan rob dan
abrasi di berbagai desa pesisir Nusantara terjadi bukan karena kurangnya
semen atau dana, melainkan karena absennya pemahaman antropologis atas cara
masyarakat lokal mengartikulasikan ruang hidup mereka. Ketika kebijakan
pesisir melulu mengandalkan pendekatan infrastruktur keras (hard
infrastructure), yang terjadi justru alienasi budaya, kehancuran mata
pencaharian, dan kerentanan baru yang kian terakumulasi. MITOS BENTENG BETON Inovasi teknologi infrastruktur memegang penting,
tetapi mengandalkannya sebagai satu-satunya tameng perlindungan adalah sebuah
ilusi teknokratis. Tanggul laut sejatinya hanya menunda masalah, bukan
memulihkan ekosistem. Itu sering kali memutus akses nelayan ke laut, merusak
vegetasi alami seperti mangrove, serta mematikan pengetahuan lokal
(indigenous knowledge) yang telah teruji melintasi generasi. Masyarakat desa pesisir seperti di utara Jawa,
Sulawesi, hingga kepulauan kecil di timur Indonesia secara historis memiliki
memori kolektif dan teknologi lokal dalam merespons dinamika air. Budaya
bermukim mereka pada dasarnya bersifat amfibi, artinya arsitektur rumah
panggung, pola mobilitas fleksibel, serta tradisi kelautan yang memandang
laut bukan sebagai ancaman, melainkan mitra ekologis. Ketika ruang hidup
mereka dipaksa diseragamkan lewat logika daratan melalui ‘pembetonan’,
karakter amfibi ini luntur. Masyarakat dituntut hidup kaku di darat,
sementara daratannya sendiri sedang tenggelam. REDEFINISIKAN AMPHIBIOUS LIVING Sudah saatnya kita beralih dari paradigma
hard-engineering menuju socio-ecological resilience melalui konsep amphibious
living atau ‘kehidupan amfibi’. Ini bukan sekadar tentang membangun rumah
terapung, melainkan sebuah rekayasa sosial-kebudayaan yang menempatkan
adaptasi manusia dan pemulihan alam sebagai episentrum pembangunan.
Amphibious living dalam konteks perdesaan pesisir masa depan mencakup tiga
pilar visioner. Pertama, infrastruktur berbasis budaya dan
ekosistem (nature-culture based solutions). Penanganan krisis pesisir harus
mengintegrasikan restorasi sabuk hijau (greenbelt) mangrove dengan
pengetahuan lokal warga masyarakatnya. Mangrove bukan sekadar penahan
gelombang, melainkan laboratorium sosial tempat ekonomi komunal, ketahanan
pangan, dan perlindungan ekologis berpadu. Kedua, arsitektur dan tata ruang adaptif.
Pemerintah dan akademisi perlu merancang tata ruang desa pesisir yang fluid
(cair). Kebijakan pembangunan harus mengakui hak atas ruang terapung atau
ruang panggung, termasuk adaptasi mata pencaharian amfibi yang tidak
memaksakan nelayan menjadi petani darat ketika ruang darat mereka menyempit. Ketiga, keadilan ekologis dan agensi lokal.
Masyarakat perdesaan pesisir tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai
objek atau ‘korban yang harus direlokasi’. Mereka adalah agen adaptasi utama.
Kebijakan publik harus memberikan hak kelola (co-management) ruang pesisir
kepada komunitas lokal untuk memitigasi dampak perubahan iklim secara mandiri
dan berkeadilan. MASA DEPAN PESISIR NUSANTARA Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia memiliki peluang emas untuk menjadi pelopor dunia dalam pengelolaan
pesisir yang humanistis dan berkelanjutan. Perlu sebuah obsesi masa depan
masyarakat pesisir yang ideal. Masa depan masyarakat pesisir Nusantara yang
ideal adalah masa depan ketika masyarakat mampu mencapai kesejahteraan
ekonomi, mempertahankan identitas sosial dan budaya, mengelola sumber daya
laut secara berkelanjutan, dan memiliki kekuatan untuk menentukan arah
pembangunan wilayahnya sendiri. Dalam perspektif antropologi, masyarakat pesisir
tidak hanya dipahami sebagai kelompok penduduk yang tinggal di tepi laut,
tetapi juga sebagai komunitas yang mempunyai sistem pengetahuan, hubungan
kekerabatan, mata pencaharian, pranata sosial, dan kebudayaan yang terbentuk
melalui interaksi panjang dengan lingkungan laut. Kita tidak bisa terus-menerus mengutip model
penanganan laut dari negara-negara di berbagai benua yang menolak air. Kita
harus menggali kembali kearifan amfibi yang mengalir dalam darah kebaharian
Nusantara. Dalam menghadapi masa depan pesisir yang penuh ketidakpastian,
jalan terbaik bukanlah membangun benteng beton saja yang dapat mengisolasi
manusia dari laut, melainkan membangun kembali relasi harmonis antara
kebudayaan masyarakat desa dan dinamika samudra. Laut tidak untuk dilawan,
melainkan dihuni dengan keadaban baru, secara harmonis, oleh masyarakat
pesisir yang sejahtera serta berkelanjutan. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar