Rabu, 28 Oktober 2026

 

Masa Depan Indonesia, untuk Siapa?

Nur Fauzi Ramadhan :  Inisiator/Co-Founder Asah Kebijakan Indonesia; Advokat Isu Disabilitas.

KOMPAS, 27 Oktober 2026

 

 

                                                           

Saya teringat saat membersamai teman-teman disabilitas taktampak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dari situ ada pengalaman yang sampai sekarang masih melekat.

 

Bukan karena peristiwanya luar biasa, melainkan justru karena hal itu begitu biasa. Seseorang harus menjelaskan berkali-kali mengapa ia membutuhkan perlakuan atau akses tertentu.

 

Ketika hambatannya tidak terlihat, penjelasan itu menjadi bagian dari perjuangan. Seolah-olah sebelum mendapatkan akses, ia harus lebih dulu membuktikan bahwa dirinya memang pantas mendapatkannya.

 

Barang kali di situlah salah satu persoalan terbesar kita tentang disabilitas, lebih luasnya, kelompok rentan. Kita terlalu sering melihat hambatan sebagai sesuatu yang melekat pada orangnya. Padahal, bisa jadi hambatan itu ada karena sistem yang kita bangun memang tidak pernah memperhitungkan keberadaannya.

 

Dunia kita dibangun dengan banyak asumsi tentang bagaimana manusia bergerak, melihat, mendengar, belajar, bekerja, dan menggunakan ruang publik. Bagi mereka yang sesuai dengan asumsi itu, keberadaannya hampir tak terasa. Akan tetapi, bagi sebagian orang, asumsi yang sama bisa menjadi tembok.

 

Beberapa tahun lalu saya juga pernah membersamai koalisi perempuan dalam ikhtiar keterwakilan perempuan di DPR melalui forum yang sama. Isunya berbeda dengan disabilitas. Namun, pengalaman itu membuat saya melihat sesuatu yang identik.

 

Ada kelompok tertentu yang baru benar-benar terlihat ketika mereka memperjuangkan agar dirinya didengar. Perempuan harus memperjuangkan agar suaranya didengar. Orang dengan disabilitas harus memperjuangkan agar kebutuhannya diperhitungkan. Begitu pula kelompok rentan lainnya, seperti masyarakat adat, masyarakat miskin, petani, dan nelayan kecil.

 

Mereka harus datang, berbicara, dan mengetuk pintu agar suara mereka masuk dalam pertimbangan ketika kebijakan dibuat. Padahal, bukankah kita tidak perlu selalu menunggu seseorang mengetuk pintu untuk menyadari bahwa ia ada?

 

Mungkin di situlah yang sering hilang dalam pembicaraan tentang pembangunan. Kita berbicara tentang pembangunan untuk semua. Tetapi, siapa yang sebenarnya kita maksud dengan ”semua”?

 

Aksesibilitas, bukan sekadar fasilitas

 

Kelompok rentan sering kali bukan yang pertama terlihat ketika kebijakan dibuat. Namun, merekalah yang dapat merasakan dampaknya lebih cepat dan lebih berat ketika kebijakan tidak inklusif.

 

Sebagai misal, trotoar yang bagi kebanyakan orang hanya tidak nyaman, bagi pengguna kursi roda bisa berarti tidak dapat berjalan. Layanan publik yang hanya menyediakan satu cara mengakses informasi, bagi sebagian orang bisa berarti kehilangan hak atas layanan. Hal-hal yang bagi kita sekadar detail, bagi orang lain adalah kehidupan sehari-hari.

 

Karena itu, perjuangan menuju inklusivitas sering kali tidak terlihat. Perjuangan itu bisa sesederhana meminta akses yang layak, memprotes trotoar yang tidak dapat digunakan, atau meyakinkan petugas bahwa orang dengan disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama. Kerja-kerja itu mungkin tidak seksi di mata media, tetapi perubahan sering dimulai dari sana.

 

Masalahnya, inklusivitas sering dianggap selesai ketika aturan sudah dibuat, rampa sudah tersedia, atau kata ”disabilitas” sudah tercantum dalam dokumen kebijakan. Padahal, ada hal yang lebih sulit, yaitu mengubah cara kita melihat orang lain.

 

Saya acap kali diminta mengulas aksesibilitas secara teknis yang meliputi ukuran rampa, desain toilet, dan fasilitas yang harus tersedia. Semua itu penting. Akan tetapi, ada pertanyaan yang tidak kalah penting, apakah orang yang menggunakan fasilitas tersebut benar-benar diperlakukan sebagai warga yang setara?

 

Sebab, kita bisa memiliki bangunan yang aksesibel dan kebijakan yang inklusif, tetapi tetap tidak melibatkan orang yang paling terdampak. Karena itu, inklusivitas tidak cukup berhenti pada fasilitas dan aturan. Inklusivitas juga harus menjadi budaya untuk mendengar, bertanya sebelum memutuskan, dan mengakui bahwa pengalaman kita bukan pengalaman semua orang.

 

Disabilitas pun tidak seharusnya dipandang sebagai urusan fasilitas khusus atau dinas sosial semata. Persoalan disabilitas ada dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, teknologi, politik, tata kota, dan pelayanan publik.

 

Jika sebuah kota atau layanan publik tidak dapat digunakan oleh sebagian warganya, mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya warganya, melainkan juga cara kita merancangnya. Maksudnya, cara kita memperlakukan orang dengan disabilitas dapat menjadi salah satu ukuran apakah pembangunan kita benar-benar bekerja untuk semua.

 

Besok, untuk siapa?

 

Satu hingga dua dekade lalu, ruang yang tersedia bagi orang dengan disabilitas untuk menentukan masa depannya masih terasa terbatas. Hal ini terlihat dari cara kita merespons sesuatu yang sebenarnya biasa bagi orang lain, tetapi sering diperlakukan sebagai sesuatu yang luar biasa. Ketika disabilitas bersekolah, bekerja, atau hidup mandiri, keberhasilannya tidak jarang justru dianggap menginspirasi.

 

Fenomena ini dikenal sebagai inspiration porn. Orang dengan disabilitas dipandang menginspirasi hanya karena melakukan hal-hal yang bagi kebanyakan orang sebenarnya biasa saja. Persoalannya bukan pada disabilitasnya, melainkan pada sistem yang membuat sesuatu yang biasa tampak luar biasa ketika dilakukan oleh orang dengan disabilitas.

 

Sekali lagi, masalahnya bukan pada apresiasi. Persoalan muncul manakala kekaguman menjadi ukuran keberhasilan. Penyandang disabilitas akhirnya lebih sering dinilai dari kemampuannya melampaui hambatan ketimbang dari apa yang ingin dicapai dalam hidupnya. Kita pun lupa bertanya, mengapa orang dengan disabilitas harus bekerja begitu keras hanya untuk melakukan sesuatu yang bagi orang lain dianggap biasa?

 

Di lain sisi, pembatasan terhadap orang dengan disabilitas tidak selalu mudah disadari. Kadang, pembatasan hadir melalui nasihat yang lahir dari niat baik seperti pilih yang aman, jangan berharap terlalu tinggi. Namun, niat baik bisa menjadi batas ketika menentukan kehidupan orang lain. Penyandang disabilitas berhak menentukan apa yang ingin dipelajari, peran yang ingin dijalani, dan masa depan yang ingin dicapai.

 

Dulu, ketika seorang anak dengan disabilitas ingin melanjutkan pendidikan, pilihan yang dibayangkan sering kali terbatas. Alih-alih ditanya ingin belajar apa, mereka lebih dahulu diarahkan pada bidang yang dianggap cocok, sebut saja pendidikan khusus atau keterampilan, misalnya pijat.

 

Hari ini, orang dengan disabilitas sudah hadir di berbagai profesi, dari akademisi, akuntan, birokrat, dan teknokrat hingga politisi, meskipun keberadaan mereka belum selalu dianggap lazim. Kehadiran di berbagai profesi tersebut semestinya juga mengubah cara kita melihat mereka. Seseorang dengan disabilitas netra yang menjadi ahli hukum, misalnya, baiknya dilihat sebagai ahli hukum yang kebetulan memiliki disabilitas netra.

 

Hal yang sama perlu menjadi kewajaran pada seseorang berasal dari daerah tertinggal. Ketika ia menjadi peneliti, dokter, atau pejabat publik, yang semestinya pertama-tama kita lihat adalah kapasitasnya, bukan asal daerahnya.

 

Di titik ini, inklusivitas bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga mengubah cara kita melihat dan menilai orang lain. Barangkali, keadilan memang perlu dimulai dari sana: belajar menilai seseorang secara adil sejak dalam pikiran.

 

Karena itu, ketika kita bicara tentang ”Indonesia, Besok”, saya ingin menggugat satu pertanyaan yang mungkin sederhana. Indonesia besok, untuk siapa?

 

Untuk mereka yang paling mudah menyesuaikan diri dengan sistem yang sudah ada? Untuk mereka yang sejak awal memang dibayangkan ketika sebuah kebijakan dibuat? Atau untuk semua orang?

 

Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Kita juga menentukannya melalui cara kita melihat orang lain, apakah kita bersedia mendengar sebelum membuat kebijakan, melibatkan mereka yang terdampak, dan mengubah sesuatu yang selama ini kita anggap biasa ketika ternyata menjadi hambatan bagi orang lain?

 

Saya tidak tahu seperti apa wajah Indonesia 10 tahun mendatang. Namun, saya ingin Indonesia yang akan datang menjadi tempat anak dengan disabilitas tidak tumbuh dengan daftar panjang tentang apa yang tidak mungkin dilakukan.

 

Saya ingin anak tersebut tumbuh dengan pertanyaan yang lebih sederhana: ”Saya ingin menjadi apa?”

 

Dan ketika pertanyaan itu disampaikan, semoga tidak ada orang yang buru-buru menjawab bahwa keinginan tersebut terlalu tinggi atau terlalu sulit.

 

Semoga jawabannya cukup, ”Do it!” ●

 

Sumber : https://www.kompas.id/artikel/masa-depan-indonesia-untuk-siapa?open_from=Artikel_Opini_Page

Tidak ada komentar:

Posting Komentar