|
Masa Depan Indonesia, untuk Siapa? Nur
Fauzi Ramadhan :
Inisiator/Co-Founder Asah Kebijakan
Indonesia; Advokat Isu Disabilitas. |
KOMPAS, 27 Oktober 2026
|
Saya teringat saat membersamai teman-teman disabilitas taktampak
mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dari situ ada pengalaman
yang sampai sekarang masih melekat. Bukan karena peristiwanya luar biasa, melainkan justru karena hal
itu begitu biasa. Seseorang harus menjelaskan berkali-kali mengapa ia
membutuhkan perlakuan atau akses tertentu. Ketika hambatannya tidak terlihat, penjelasan itu menjadi bagian
dari perjuangan. Seolah-olah sebelum mendapatkan akses, ia harus lebih dulu
membuktikan bahwa dirinya memang pantas mendapatkannya. Barang kali di situlah salah satu persoalan terbesar kita tentang
disabilitas, lebih luasnya, kelompok rentan. Kita terlalu sering melihat
hambatan sebagai sesuatu yang melekat pada orangnya. Padahal, bisa jadi
hambatan itu ada karena sistem yang kita bangun memang tidak pernah
memperhitungkan keberadaannya. Dunia kita dibangun dengan banyak asumsi tentang bagaimana
manusia bergerak, melihat, mendengar, belajar, bekerja, dan menggunakan ruang
publik. Bagi mereka yang sesuai dengan asumsi itu, keberadaannya hampir tak
terasa. Akan tetapi, bagi sebagian orang, asumsi yang sama bisa menjadi
tembok. Beberapa tahun lalu saya juga pernah membersamai koalisi
perempuan dalam ikhtiar keterwakilan perempuan di DPR melalui forum yang
sama. Isunya berbeda dengan disabilitas. Namun, pengalaman itu membuat saya
melihat sesuatu yang identik. Ada kelompok tertentu yang baru benar-benar terlihat ketika
mereka memperjuangkan agar dirinya didengar. Perempuan harus memperjuangkan
agar suaranya didengar. Orang dengan disabilitas harus memperjuangkan agar
kebutuhannya diperhitungkan. Begitu pula kelompok rentan lainnya, seperti
masyarakat adat, masyarakat miskin, petani, dan nelayan kecil. Mereka harus datang, berbicara, dan mengetuk pintu agar suara
mereka masuk dalam pertimbangan ketika kebijakan dibuat. Padahal, bukankah
kita tidak perlu selalu menunggu seseorang mengetuk pintu untuk menyadari
bahwa ia ada? Mungkin di situlah yang sering hilang dalam pembicaraan tentang
pembangunan. Kita berbicara tentang pembangunan untuk semua. Tetapi, siapa
yang sebenarnya kita maksud dengan ”semua”? Aksesibilitas, bukan sekadar fasilitas Kelompok rentan sering kali bukan yang pertama terlihat ketika
kebijakan dibuat. Namun, merekalah yang dapat merasakan dampaknya lebih cepat
dan lebih berat ketika kebijakan tidak inklusif. Sebagai misal, trotoar yang bagi kebanyakan orang hanya tidak
nyaman, bagi pengguna kursi roda bisa berarti tidak dapat berjalan. Layanan
publik yang hanya menyediakan satu cara mengakses informasi, bagi sebagian
orang bisa berarti kehilangan hak atas layanan. Hal-hal yang bagi kita
sekadar detail, bagi orang lain adalah kehidupan sehari-hari. Karena itu, perjuangan menuju inklusivitas sering kali tidak
terlihat. Perjuangan itu bisa sesederhana meminta akses yang layak, memprotes
trotoar yang tidak dapat digunakan, atau meyakinkan petugas bahwa orang
dengan disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama. Kerja-kerja itu
mungkin tidak seksi di mata media, tetapi perubahan sering dimulai dari sana. Masalahnya, inklusivitas sering dianggap selesai ketika aturan
sudah dibuat, rampa sudah tersedia, atau kata ”disabilitas” sudah tercantum
dalam dokumen kebijakan. Padahal, ada hal yang lebih sulit, yaitu mengubah
cara kita melihat orang lain. Saya acap kali diminta mengulas aksesibilitas secara teknis yang
meliputi ukuran rampa, desain toilet, dan fasilitas yang harus tersedia.
Semua itu penting. Akan tetapi, ada pertanyaan yang tidak kalah penting,
apakah orang yang menggunakan fasilitas tersebut benar-benar diperlakukan
sebagai warga yang setara? Sebab, kita bisa memiliki bangunan yang aksesibel dan kebijakan
yang inklusif, tetapi tetap tidak melibatkan orang yang paling terdampak.
Karena itu, inklusivitas tidak cukup berhenti pada fasilitas dan aturan.
Inklusivitas juga harus menjadi budaya untuk mendengar, bertanya sebelum
memutuskan, dan mengakui bahwa pengalaman kita bukan pengalaman semua orang. Disabilitas pun tidak seharusnya dipandang sebagai urusan
fasilitas khusus atau dinas sosial semata. Persoalan disabilitas ada dalam
pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, teknologi, politik, tata
kota, dan pelayanan publik. Jika sebuah kota atau layanan publik tidak dapat digunakan oleh
sebagian warganya, mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya warganya,
melainkan juga cara kita merancangnya. Maksudnya, cara kita memperlakukan
orang dengan disabilitas dapat menjadi salah satu ukuran apakah pembangunan
kita benar-benar bekerja untuk semua. Besok, untuk siapa? Satu hingga dua dekade lalu, ruang yang tersedia bagi orang
dengan disabilitas untuk menentukan masa depannya masih terasa terbatas. Hal
ini terlihat dari cara kita merespons sesuatu yang sebenarnya biasa bagi
orang lain, tetapi sering diperlakukan sebagai sesuatu yang luar biasa.
Ketika disabilitas bersekolah, bekerja, atau hidup mandiri, keberhasilannya
tidak jarang justru dianggap menginspirasi. Fenomena ini dikenal sebagai inspiration porn. Orang dengan
disabilitas dipandang menginspirasi hanya karena melakukan hal-hal yang bagi
kebanyakan orang sebenarnya biasa saja. Persoalannya bukan pada
disabilitasnya, melainkan pada sistem yang membuat sesuatu yang biasa tampak
luar biasa ketika dilakukan oleh orang dengan disabilitas. Sekali lagi, masalahnya bukan pada apresiasi. Persoalan muncul
manakala kekaguman menjadi ukuran keberhasilan. Penyandang disabilitas
akhirnya lebih sering dinilai dari kemampuannya melampaui hambatan ketimbang
dari apa yang ingin dicapai dalam hidupnya. Kita pun lupa bertanya, mengapa
orang dengan disabilitas harus bekerja begitu keras hanya untuk melakukan
sesuatu yang bagi orang lain dianggap biasa? Di lain sisi, pembatasan terhadap orang dengan disabilitas tidak
selalu mudah disadari. Kadang, pembatasan hadir melalui nasihat yang lahir
dari niat baik seperti pilih yang aman, jangan berharap terlalu tinggi.
Namun, niat baik bisa menjadi batas ketika menentukan kehidupan orang lain.
Penyandang disabilitas berhak menentukan apa yang ingin dipelajari, peran
yang ingin dijalani, dan masa depan yang ingin dicapai. Dulu, ketika seorang anak dengan disabilitas ingin melanjutkan
pendidikan, pilihan yang dibayangkan sering kali terbatas. Alih-alih ditanya
ingin belajar apa, mereka lebih dahulu diarahkan pada bidang yang dianggap
cocok, sebut saja pendidikan khusus atau keterampilan, misalnya pijat. Hari ini, orang dengan disabilitas sudah hadir di berbagai
profesi, dari akademisi, akuntan, birokrat, dan teknokrat hingga politisi,
meskipun keberadaan mereka belum selalu dianggap lazim. Kehadiran di berbagai
profesi tersebut semestinya juga mengubah cara kita melihat mereka. Seseorang
dengan disabilitas netra yang menjadi ahli hukum, misalnya, baiknya dilihat
sebagai ahli hukum yang kebetulan memiliki disabilitas netra. Hal yang sama perlu menjadi kewajaran pada seseorang berasal dari
daerah tertinggal. Ketika ia menjadi peneliti, dokter, atau pejabat publik,
yang semestinya pertama-tama kita lihat adalah kapasitasnya, bukan asal
daerahnya. Di titik ini, inklusivitas bukan hanya soal membuka akses, tetapi
juga mengubah cara kita melihat dan menilai orang lain. Barangkali, keadilan
memang perlu dimulai dari sana: belajar menilai seseorang secara adil sejak
dalam pikiran. Karena itu, ketika kita bicara tentang ”Indonesia, Besok”, saya
ingin menggugat satu pertanyaan yang mungkin sederhana. Indonesia besok,
untuk siapa? Untuk mereka yang paling mudah menyesuaikan diri dengan sistem
yang sudah ada? Untuk mereka yang sejak awal memang dibayangkan ketika sebuah
kebijakan dibuat? Atau untuk semua orang? Jawaban atas pertanyaan itu tidak hanya ditentukan oleh
pemerintah. Kita juga menentukannya melalui cara kita melihat orang lain,
apakah kita bersedia mendengar sebelum membuat kebijakan, melibatkan mereka
yang terdampak, dan mengubah sesuatu yang selama ini kita anggap biasa ketika
ternyata menjadi hambatan bagi orang lain? Saya tidak tahu seperti apa wajah Indonesia 10 tahun mendatang.
Namun, saya ingin Indonesia yang akan datang menjadi tempat anak dengan
disabilitas tidak tumbuh dengan daftar panjang tentang apa yang tidak mungkin
dilakukan. Saya ingin anak tersebut tumbuh dengan pertanyaan yang lebih
sederhana: ”Saya ingin menjadi apa?” Dan ketika pertanyaan itu disampaikan, semoga tidak ada orang
yang buru-buru menjawab bahwa keinginan tersebut terlalu tinggi atau terlalu
sulit. Semoga jawabannya cukup, ”Do it!” ● |
Sumber
: https://www.kompas.id/artikel/masa-depan-indonesia-untuk-siapa?open_from=Artikel_Opini_Page
Tidak ada komentar:
Posting Komentar