|
Dari Soemitro ke Prabowo Akankah Mendekatkan
Keadilan Sosial Komaruddin Hidayat : Ketua Dewan Pers. |
MEDIA INDONESIA, 27 Oktober 2026
|
Judul di atas berusaha menghubungkan pemikiran
ekonomi Soemitro Djojohadikusumo dan agenda politik-ekonomi Presiden Prabowo
Subianto. Pertanyaan pokok yang memicu munculnya tulisan ini ialah adakah
benang merah komitmen yang menghubungkan visi dan agenda politik ekonomi
Soemitro dan Prabowo untuk mewujudkan keadilan sosial? ADA pertanyaan besar yang menghadang pemerintahan
Prabowo: apakah pembangunan ekonomi akan berhenti pada pertumbuhan, atau
benar-benar diarahkan ke keadilan sosial? Pertanyaan itu penting dikemukakan
mengingat setiap presiden memiliki gaya dan prioritas masing-masing. Ada yang menempatkan pertumbuhan sebagai agenda
utama, ada yang mengutamakan stabilitas politik, ada pula yang menjadikan
pemerataan sebagai prioritasnya. Dalam konteks itu saya menduga pemikiran
Soemitro Djojohadikusumo memiliki tempat tersendiri di hati Prabowo. Soemitro
sejak awal menyadari bahwa pembangunan ekonomi Indonesia dihadapkan kenyataan
pahit terjadinya ketimpangan struktural sejak masa penjajahan sampai hari
ini. Bagi Soemitro, ekonomi bukan semata soal angka
pertumbuhan produk domestik bruto ataupun investasi. Pada akhirnya
pembangunan ekonomi harus diarahkan ke terpenuhinya amanat konstitusi
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian digerakkan sebagai usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Itu secara eksplisit disebutkan dalam
Pancasila pada sila kelima, yaitu terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Masalahnya, capaian pertumbuhan ekonomi yang
sering dibanggakan tidak selalu diikuti program pemerataan. Kekayaan nasional
meningkat, tetapi hanya dinikmati sekelompok kecil konglomerat, yang menetes
ke bawah hanya sedikit. Infrastruktur dibangun, kawasan industri tumbuh, dan
investasi masuk, tetapi sebagian masyarakat tetap saja tertinggal di
landasan. Di situlah relevansi pemikiran Soemitro kembali muncul di saat
putranya, Prabowo Subianto, memimpin Indonesia dengan mandat politik yang
sangat besar. JABATAN PRESIDEN UNTUK SIAPA? Prabowo datang ke kursi kepresidenan dengan modal
dan karakter politik yang berbeda dari para pendahulunya. Ia memiliki latar
belakang militer, pengalaman panjang dalam politik, dan secara ekonomi sudah
kaya. Dalam berbagai kesempatan Prabowo menyatakan keinginannya agar negara
memikul tanggung jawab moral dan strategis untuk memastikan kesejahteraan
rakyatnya. Gagasan tentang negara yang kuat menjadi salah satu ciri penting
pemikirannya. Namun, perlu dicatat bahwa konsep negara kuat
meniscayakan memiliki kapasitas dan komitmen untuk membuat kebijakan,
menegakkan hukum, tegas memberantas korupsi, melindungi kepentingan publik,
dan memastikan bahwa kekuatan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada
segelintir kelompok. Dalam teori modern, negara disebut kuat bukannya
kekuasaan yang ditakuti rakyat, yang antikritik, dan ekstraktif terhadap
rakyatnya seperti yang terjadi semasa penjajahan. Oleh karena itu, ukuran
keberhasilan kepemimpinan Prabowo bukan dilihat dari seberapa kuat negara
menguasai aset bangsa dan berhasil menjinakkan kekuatan oposisinya, melainkan
dari seberapa efektif dan adil negara bekerja. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah
selalu menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sebagai indikasi
keberhasilannya. Pertumbuhan seakan identik dengan kemajuan dan kesejahteraan
rakyatnya. Memang betul tanpa pertumbuhan sulit menciptakan lapangan kerja,
meningkatkan pendapatan negara, membiayai pendidikan, kesehatan, dan
pembangunan infrastruktur. Namun, pertumbuhan ialah sasaran antara, bukan
tujuan akhir. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati
sekelompok kecil warga negara yang berada di puncak piramida sosial. Itu
sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan sejak zaman VOC. Itu harus dirombak.
Struktur kepemilikan aset, penguasaan sumber daya alam, akses terhadap
pendidikan berkualitas, dan kesempatan memperoleh pekerjaan produktif masih
menunjukkan kesenjangan yang besar. Seorang anak yang lahir dalam keluarga kaya
memiliki peluang lebih besar dan lebih terbuka untuk maju jika dibandingkan
dengan anak yang lahir dalam keluarga miskin. Seorang pengusaha yang memiliki
akses terhadap modal dan jaringan politik memiliki posisi lebih besar jika dibandingkan
dengan pedagang kecil di pasar tradisional. Padahal, esensi keadilan sosial
justru terletak pada distribusi kesempatan. Masyarakat harus memiliki
kesempatan yang relatif adil untuk berkembang. Dalam konteks itulah kepemimpinan Prabowo diuji.
Program makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi industri, penguatan ketahanan
pangan, pembangunan desa, dan berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan perlu
diuji secara kritis, apakah program tersebut dirancang sebagai kebijakan
transformatif jangka panjang lintas generasi, ataukah hanya sebagai program
populis dengan tujuan politik jangka pendek? Posisi Prabowo sebagai presiden
merupakan anugerah Tuhan dan peluang emas untuk menyejahterakan rakyat. Bukan
sekadar melengkapi karier politiknya. NEGARA KESEJAHTERAAN Sejauh ini, salah satu program dan isu yang
paling menonjol dari pemerintahan Prabowo ialah makan bergizi gratis bagi
anak sekolah. Kalau saja program itu dirancang dengan serius dan sistematis,
program MBG dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan manusia. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai rendahnya
pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap gizi, pendidikan,
kesehatan, dan kesempatan hidup yang layak. Seorang anak yang mengalami
kekurangan gizi sejak kecil menghadapi hambatan yang panjang dalam
perkembangan fisik dan intelektualnya. Dalam jangka panjang, negara tidak
hanya kehilangan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga menghadapi
reproduksi kemiskinan antargenerasi. Karena itu, program MBG merupakan investasi
terhadap kualitas manusia Indonesia sehingga pelaksanaannya harus terencana
dengan baik dan akuntabel. Anggaran harus transparan. Distribusi harus tepat
sasaran. Kualitas makanan harus terjamin. Jangan sampai program yang
dimaksudkan untuk rakyat justru menjadi ladang rente bagi kelompok tertentu. Prinsip keadilan sosial tidak cukup hanya
dipaparkan dalam pidato, tetapi mesti diwujudkan dalam tindakan nyata yang
disertai tata kelola yang kompeten dan transparan. Program yang baik sering
kali gagal karena terganjal oleh korupsi, tata kelola yang buruk, atau
dibajak kepentingan politik jangka pendek. DENGARKAN ASPIRASI DAERAH Agenda hilirisasi merupakan salah satu kebijakan
strategis yang diwarisi dan diperkuat pemerintahan Prabowo. Gagasannya jelas.
Indonesia tidak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah dan mengimpor
produk jadi dengan nilai tambah tinggi. Indonesia memiliki kekayaan alam yang
besar, mulai nikel, batu bara, kelapa sawit, hingga berbagai komoditas
lainnya. Selama ini, sebagian besar keuntungan dari sumber daya tersebut
dinikmati melalui rantai perdagangan global dan perusahaan-perusahaan besar. Hilirisasi dimaksudkan untuk mengubah struktur
tersebut. Bahan mentah diolah di dalam negeri. Industri dibangun. Lapangan
kerja tercipta. Teknologi berkembang. Pendapatan negara meningkat. Secara
prinsip, itu merupakan langkah strategis. Namun, hilirisasi juga mesti dicermati secara
serius. Apakah industri yang dibangun benar-benar menciptakan manfaat luas
bagi masyarakat? Apakah tenaga kerja lokal memperoleh kesempatan yang
memadai? Jangan sampai keuntungan ekonomi yang diciptakan hanya berpindah
dari perusahaan asing kepada konglomerasi domestik dan melahirkan oligarki
baru. Keadilan sosial menuntut agar nilai tambah ekonomi tidak berhenti pada
pemilik modal, tetapi mengalir kepada masyarakat luas melalui upah yang
layak, kesempatan kerja yang inklusif, pengembangan usaha kecil, pendidikan
vokasi, dan pembangunan daerah. Berbagai keluhan dan protes dari tokoh-tokoh
daerah terhadap pemerintah pusat merupakan pertanda lampu kuning dan bisa
berkembang menjadi lampu merah. Mereka mengeluh karena kekayaan alam daerah
banyak tersedot keluar. Kini, ide negara federal pun sayup-sayup sudah mulai
disuarakan. OLIGARKI DAN KONSENTRASI KEKUASAAN Di balik seluruh agenda pembangunan Indonesia
terdapat persoalan yang jauh lebih fundamental, yaitu hubungan antara
kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Indonesia bukan negara miskin sumber daya.
Indonesia juga bukan negara yang kekurangan orang-orang cerdas. Persoalan
kita terletak pada distribusi kekuasaan. Ketika kekayaan ekonomi
terkonsentrasi pada segelintir kelompok, sementara kekuasaan politik juga
berputar di antara elite yang sama, demokrasi menghadapi tantangan serius.
Secara formal-prosedural demokrasi bisa saja berjalan. Pemilu lima tahunan
tetap diselenggarakan. Namun, substansi demokrasi kian melemah apabila akses
terhadap kebijakan publik lebih banyak ditentukan kekuatan modal daripada
suara rakyat. Lalu, apa fungsi lembaga legislatif yang diisi wakil rakyat dengan
fasilitas yang wah? Sebagai seorang presiden dengan modal yang besar,
Prabowo memiliki kesempatan sekaligus beban sejarah yang menantang. Ia
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara tidak menjadi alat
konsolidasi kekayaan kelompok tertentu. Jika negara di bawah kendali
oligarki, agenda keadilan sosial akan berhenti berhenti pada omon-omon.
Dengan usianya yang tidak lagi muda, apakah yang akan diwariskan Presiden
Prabowo yang akan dikenang sejarah? JALAN MENUJU KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial tidak akan lahir hanya karena
satu program pemerintah. Ia membutuhkan perubahan struktural. Pendidikan yang
berkualitas harus tersedia secara merata. Sistem kesehatan harus menjangkau
kelompok miskin. Hukum harus tegas dan berlaku adil. Korupsi harus diberantas
tanpa pandang bulu, tidak perlu jauh-jauh ke Benua Antartika. Ekonomi daerah
harus dikembangkan. Petani, nelayan, buruh, dan pelaku usaha kecil harus
memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Yang paling penting, negara harus
mampu menciptakan mobilitas sosial. Saya jadi teringat, bulan lalu saya duduk satu
meja dengan James A Robinson, membahas bukunya, Why Nations Fail.
Maju-mundurnya bangsa seperti Indonesia ini ditentukan kebijakan
politik-ekonominya. Jika politik-ekonominya ekslusif dan ekstraktif, Indonesia
sulit keluar dari jebakan middle income trap. Sekelompok kecil yang superkaya
akan semakin kaya, sementara rakyat sulit berubah nasibnya karena pintu
mobilitas vertikal tertutup. Ukuran paling sederhana dari keadilan sosial
ialah apakah generasi anak-cucu kita memiliki kesempatan hidup yang lebih
baik daripada generasi sebelumnya? Mereka dapat mencapai kehidupan yang layak
bukan karena warisan kekayaan, melainkan karena pendidikan, kerja keras, dan
sistem sosial yang adil. UJIAN SEJARAH BAGI PRABOWO Prabowo memiliki kesempatan untuk membuktikan
bahwa negara yang kuat dapat sekaligus menjadi negara yang adil dan melayani
masyarakat. Pembangunan industri tidak harus mengorbankan rakyat kecil.
Rakyat awam tidak akan bertanya berapa persen pertumbuhan ekonomi yang bisa
dicapai. Yang mereka tunggu-tunggu ialah kapan kehidupan mereka menjadi lebih
sejahtera. Mereka ingin melihat wajah anak-anak mereka antusias menatap masa
depan mereka. Itulah yang jadi muara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. ● Sumber : https://mediaindonesia.com/opini/949006/dari-soemitro-ke-prabowo-akankah-mendekatkan-keadilan-sosial
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar