|
Brutalnya
Pemukim Israel, Wali Kota Prancis 78 Tahun Dipukuli Rita
Mf Jannah : Pengamat
Internasional |
HATIPENA, 21 Oktober 2026
Kalau seorang wali kota berusia 78 tahun benar-benar
dipukul ketika sedang mendampingi kunjungan diplomatik, itu bukan sekadar soal
orang yang tidak punya tata krama. Itu menyentuh persoalan yang jauh lebih
serius: kekerasan terhadap warga sipil, keamanan diplomat, dan apakah hukum
benar-benar mampu melindungi masyarakat Palestina ketika pelakunya berasal dari
kelompok pemukim Israel.
Yang membuat peristiwa seperti ini penting bukan hanya usia
korban atau rusaknya mobil konsulat. Kita perlu bertanya mengapa sebuah
kunjungan diplomatik yang seharusnya dapat berlangsung damai justru berakhir
dengan kekerasan, dan apakah ada konsekuensi hukum yang nyata bagi pelakunya.
Apa yang Sebenarnya Terjadi di Taybeh?
Menurut laporan Reuters, AP, dan The Guardian, serangan
terjadi pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di desa Taybeh, Tepi Barat yang diduduki
Israel, ketika rombongan diplomatik Eropa ikut hadir dalam kegiatan solidaritas
panen zaitun Palestina.
Rombongan itu melibatkan perwakilan Belgia, Prancis, dan
Polandia, serta tokoh-tokoh Katolik. Bernard Baudoux termasuk korban serangan.
(Reuters, The Guardian)
Laporan The Guardian menyebut sejumlah penyerang bertopeng
membawa tongkat atau benda pemukul. Baudoux dijatuhkan ke tanah ketika hendak
masuk ke kendaraan; jendela mobil lapis baja milik misi Belgia juga dipecahkan.
Sebelum mendekati rombongan diplomat, kelompok tersebut
dilaporkan menyerang warga Palestina yang sedang memanen zaitun, termasuk
seorang perempuan berusia 70-an dan seorang laki-laki yang mengalami luka
kepala hingga membutuhkan enam jahitan.
Ada satu detail yang membuat kejadian ini lebih
mengkhawatirkan: sehari sebelumnya, fotografer veteran The Washington Post,
Heidi Levine, juga diserang saat meliput kegiatan panen zaitun di tempat lain
di Tepi Barat. Ia mengalami cedera serius. Kedua peristiwa itu membuat
kekerasan terhadap petani, jurnalis, dan pengunjung internasional menjadi
sorotan lebih luas.
Jadi, ini bukan sekadar cerita seorang wali kota asing yang
kebetulan berada di tempat berbahaya. Peristiwa tersebut berlangsung dalam
konteks serangan terhadap petani Palestina yang sedang berusaha memanen hasil
kebun mereka sendiri.
Mengapa Panen Zaitun Bisa Menjadi Medan Kekerasan Politik?
Di sinilah persoalannya jauh lebih dalam daripada sekadar
perilaku brutal sekelompok orang.
Bagi banyak keluarga Palestina, pohon zaitun merupakan
sumber penghasilan lintas generasi. Panen zaitun berarti uang untuk kebutuhan
rumah tangga, biaya sekolah, makanan, dan keberlangsungan usaha pertanian.
Pohon-pohon itu juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat kuat.
Ketika petani dihalangi mencapai kebunnya, hasil panen
dicuri, pohon dirusak, atau petani diserang, kerugiannya tidak berhenti pada
satu musim panen.
Ada tiga lapisan dampak:
· Ekonomi:
keluarga kehilangan pendapatan dan biaya pemeliharaan kebun bisa menjadi
sia-sia.
· Sosial:
akses ke tanah leluhur menjadi semakin sulit dan ketidakpastian hidup
meningkat.
· Teritorial:
jika warga terus-menerus takut mengakses lahannya, mereka bisa terdorong
meninggalkan kebun atau komunitasnya.
Poin ketiga perlu diperlakukan dengan hati-hati. Kita tidak
dapat menyimpulkan bahwa setiap serangan dilakukan sebagai bagian dari satu
rencana terkoordinasi untuk mengusir warga.
Namun, kekerasan yang berulang dapat menciptakan kondisi
yang membuat warga kehilangan akses efektif terhadap tanah mereka.
Data historis PBB memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan
insiden baru. OCHA mencatat 178 serangan terkait panen zaitun yang menyebabkan
korban atau kerusakan properti pada Oktober hingga November 2025, tersebar di
88 komunitas Palestina di Tepi Barat.
Pada Oktober 2025 saja, OCHA mendokumentasikan 264 serangan
pemukim yang menyebabkan korban, kerusakan properti, atau keduanya, angka
bulanan tertinggi sejak pencatatan dimulai pada 2006. Angka tersebut merupakan
data 2025, bukan statistik lengkap untuk 2026.
Artinya, serangan di Taybeh perlu dilihat sebagai bagian
dari pola kekerasan yang lebih luas, sembari tetap menyelidiki fakta dan
tanggung jawab dalam setiap insiden secara individual.
Apa Kewajiban Israel Menurut Hukum Internasional?
Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, diperlakukan sebagai
wilayah Palestina yang diduduki dalam kerangka hukum internasional.
Dalam kondisi pendudukan, negara pendudukan tidak
memperoleh kebebasan tanpa batas untuk mengatur wilayah tersebut demi
kepentingannya sendiri.
Pasal 27 Konvensi Jenewa IV mengharuskan orang-orang yang
dilindungi diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari kekerasan atau
ancaman kekerasan.
Pasal 43 Peraturan Den Haag juga mewajibkan otoritas
pendudukan mengambil langkah untuk memulihkan dan menjamin ketertiban serta
kehidupan publik, dengan tetap menghormati hukum yang berlaku kecuali
benar-benar terhalang. Kewajiban tersebut mencakup perlindungan warga sipil dan
penegakan hukum yang efektif.
Apa artinya bagi serangan di Taybeh?
Israel tidak cukup hanya mengatakan bahwa pelaku kekerasan
adalah warga sipil, bukan tentara. Negara tetap memiliki kewajiban untuk
melindungi penduduk di wilayah yang didudukinya, menyelidiki serangan, dan
menindak pelaku berdasarkan hukum.
Namun, perlu dibedakan dua bentuk tanggung jawab:
Tanggung jawab pidana individu: orang yang melakukan
penyerangan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti, identifikasi,
dan proses hukum yang adil.
Tanggung jawab negara: negara dapat menghadapi persoalan
tanggung jawab internasional jika gagal memenuhi kewajiban perlindungan,
penyelidikan, atau penegakan hukum yang berlaku. Penentuan tanggung jawab hukum
dalam kasus tertentu memerlukan pemeriksaan fakta dan standar hukum yang
relevan.
Kita tidak perlu menganggap semua pemukim sebagai pelaku
kekerasan untuk mengkritik kegagalan perlindungan. Yang harus dinilai adalah
tindakan pelaku, bukti keterlibatan pihak lain, dan apakah otoritas memenuhi
kewajiban hukumnya.
Bagaimana dengan Status Permukiman Israel?
Dalam pendapat penasihat pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional
(ICJ) menyatakan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di Wilayah
Palestina yang Diduduki adalah melanggar hukum internasional dan menegaskan
kewajiban terkait penghentian kebijakan permukiman serta tindakan yang
menghambat hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
Pendapat penasihat itu merupakan penilaian hukum
internasional yang penting, tetapi bukan putusan pidana terhadap setiap pemukim
atau setiap individu yang melakukan kekerasan.
Jadi, ketika Menteri Luar Negeri Belgia menghubungkan
kekerasan tersebut dengan kebijakan permukiman Israel dan menyerukan sanksi Uni
Eropa, itu merupakan posisi politik yang memiliki konteks hukum internasional.
Namun, hubungan sebab-akibat dalam setiap serangan tetap
perlu dibuktikan, bukan diasumsikan hanya berdasarkan identitas pelakunya.
Mengapa Serangan terhadap Diplomat Menjadi Persoalan
Serius?
Diplomat bukan warga yang kehilangan hak atas keselamatan
hanya karena sedang berada di wilayah konflik. Perlindungan hukum bagi diplomat
dan pejabat konsuler bergantung pada status, tugas, dan ketentuan hukum yang
berlaku.
Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina
tentang Hubungan Konsuler menetapkan kewajiban perlindungan tertentu terhadap
diplomat, pejabat konsuler, dan fungsi perwakilan asing.
Dalam kasus Taybeh, Menteri Luar Negeri Belgia Maxime
Prévot menyatakan bahwa diplomat Belgia, Prancis, dan Polandia termasuk pihak
yang diserang. Ia menuntut agar Israel melindungi warga Palestina, diplomat,
dan jurnalis serta memastikan pelaku kekerasan dimintai pertanggungjawaban.
Militer Israel menyebut serangan terhadap rombongan
diplomat sebagai tindakan kekerasan serius, tetapi mengatakan kunjungan
tersebut tidak dikoordinasikan dengan militer dan tidak ada tentara di lokasi.
Polisi Israel menyatakan penyelidikan telah dibuka. Menteri
Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar juga mengecam kekerasan tersebut dan mengatakan
kementeriannya berhubungan dengan para duta besar terkait.
Pernyataan itu perlu dicatat, tetapi ketiadaan koordinasi
keamanan tidak dengan sendirinya membenarkan penyerangan. Jika suatu kunjungan
memiliki risiko keamanan, respons yang semestinya adalah langkah perlindungan
atau pengaturan akses yang sesuai hukum, bukan membiarkan kekerasan terhadap
orang-orang yang hadir.
Pertanyaan yang harus diajukan setelah kecaman awal adalah:
apakah para pelaku diidentifikasi, apakah bukti dikumpulkan, apakah ada
penangkapan dan penuntutan, dan apakah tindakan pencegahan dilakukan agar
serangan serupa tidak terulang?
Masalah Utamanya: Kecaman tanpa Akuntabilitas
Israel telah mengecam serangan di Taybeh dan membuka
penyelidikan. Kita perlu mengakui fakta itu. Tetapi penyelidikan baru merupakan
langkah awal, bukan bukti bahwa pertanggungjawaban sudah terlaksana.
Di sinilah catatan organisasi hak asasi manusia Israel,
Yesh Din, relevan. Dalam laporan tentang penegakan hukum terhadap kekerasan
bermotif ideologis oleh warga Israel terhadap warga Palestina pada 2005–2025,
organisasi tersebut menyatakan bahwa hanya sekitar 3% berkas penyelidikan yang
dipantaunya berujung pada putusan bersalah penuh atau sebagian.
Angka ini merujuk pada berkas yang dipantau organisasi itu,
bukan seluruh perkara kekerasan pemukim di semua tempat dan semua periode.
Angka tersebut memberi alasan kuat untuk menanyakan apakah
sistem penegakan hukum memberikan perlindungan yang efektif kepada warga
Palestina. Namun, ia tidak membuktikan siapa pelaku serangan Taybeh atau hasil
akhir penyelidikan yang baru dimulai.
Kritik yang paling kokoh adalah kritik yang menguji hasil
penegakan hukum, bukan hanya mengumpulkan pernyataan kecaman.
Apakah pelaku berhasil diidentifikasi?
Apakah korban dapat mengakses proses hukum?
Apakah bukti video, kesaksian, dan kerusakan properti
diperiksa?
Apakah penuntutan dilakukan jika bukti mencukupi?
Apakah petani dapat mengakses kebun mereka tanpa ancaman
kekerasan pada musim berikutnya?
Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, kecaman
diplomatik belum menyelesaikan persoalan perlindungan.
Mengapa Serangan ini juga menjadi ujian bagi Eropa?
Belgia, Prancis, dan Polandia tidak hanya memiliki
kepentingan untuk melindungi pejabatnya. Negara-negara tersebut juga menghadapi
pertanyaan tentang bagaimana menerjemahkan kecaman terhadap kekerasan pemukim
menjadi kebijakan yang berdampak.
Prévot menyatakan Belgia akan terus mendorong sanksi Uni
Eropa terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan.
Uni Eropa pada 18 Oktober juga mengecam serangan pemukim,
termasuk terhadap diplomat, dan menekankan perlunya pertanggungjawaban serta
langkah pencegahan.
Tetapi sanksi bukan satu-satunya alat. Negara-negara Eropa
juga dapat menggunakan diplomasi, pembatasan terhadap individu yang terbukti
terlibat, dukungan bagi pemantauan independen, dan tekanan agar akses petani ke
lahan mereka dijamin.
Agar kebijakan semacam itu efektif, langkah-langkahnya
perlu memiliki dasar hukum, sasaran yang jelas, dan mekanisme evaluasi.
Tujuannya bukan menghukum seseorang hanya karena identitasnya, melainkan
mengurangi kekerasan dan memperkuat akuntabilitas.
Usia Korban Memperjelas Kebrutalan, tetapi Pola Impunitas
Memperjelas Masalahnya
Membayangkan seseorang berusia 78 tahun dijatuhkan dan
dipukul ketika sedang menjalankan kunjungan solidaritas memang menyentuh rasa
kemanusiaan kita.
Tetapi pelajaran terbesarnya bukan bahwa korban berusia
lanjut sehingga serangan itu menjadi buruk. Menyerang orang karena mereka
sedang memanen zaitun, meliput berita, atau menjalankan tugas diplomatik tetap
serius, berapa pun usia mereka.
Ada empat kesimpulan yang dapat kita tarik dari bukti yang
tersedia:
· Insiden
Taybeh dilaporkan secara luas oleh media internasional, dengan kesaksian
mengenai penyerangan terhadap diplomat, wali kota Prancis, tokoh agama, dan
warga Palestina.
· Serangan
tersebut terjadi dalam konteks meningkatnya kekerasan pemukim selama panen
zaitun, pola yang telah didokumentasikan PBB pada tahun-tahun sebelumnya.
· Israel
memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil di wilayah yang didudukinya,
termasuk melalui penyelidikan dan penegakan hukum yang efektif.
· Kecaman
dan pembukaan penyelidikan belum sama dengan akuntabilitas. Hasil investigasi,
penuntutan, dan perlindungan nyata bagi petani akan menjadi ukuran penting dari
respons otoritas.
Ketika orang yang memanen zaitun jadi takut dipukul,
jurnalis jadi takut meliput, dan diplomat jadi takut mengunjungi sebuah desa,
masalahnya bukan lagi sekadar hilangnya sopan santun. Itu adalah ujian terhadap
kemampuan hukum dan institusi untuk melindungi manusia dari kekerasan. ●
Sumber
:
https://hatipena.com/artikel-opini/brutalnya-pemukim-israel-wali-kota-prancis-78-tahun-dipukuli/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar