Jumat, 30 Oktober 2026

 

Bagaimana Koperasi Merah Putih Membebani Anggaran Desa

Hendrik Yaputra :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026

 

 

                                                           

·      Proyek koperasi merah putih memicu perselisihan antarwarga dalam hal kepemilikan lahan.

 

·      Para kepala desa mengeluhkan pemotongan dana desa meski proyek koperasi belum berjalan.

 

·      Pemerintah menjelaskan, tentara dilibatkan dalam pembangunan koperasi karena lokasi proyek yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

 

DI Desa Polindu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, proyek koperasi desa merah putih justru menjadi sumber sengketa antarwarga. Konflik bermula ketika warga Desa Polindu memprotes titik lokasi pendirian gerai koperasi yang bergeser sekitar 50 meter dari koordinat yang diumumkan pemerintah desa.

 

Apri Awo, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara, yang kini mendampingi warga Desa Polindu, mengklaim titik pendirian yang baru berada di atas lahan masyarakat. “Lokasinya tepat di tanah yang ada sertifikat masyarakat,” kata Apri saat dihubungi pada Selasa, 20 Oktober 2026.

 

Menurut Apri, masyarakat menggelar protes untuk menghentikan proyek pembangunan yang sudah masuk ke tahap konstruksi fondasi. Pada Maret 2026, Diman Safaat, warga Desa Polindu yang mengklaim sebagai salah satu pemilik lahan, membakar material di lokasi proyek sebagai bentuk sikap ketidaksetujuan terhadap proyek.

 

Merespons aksi protes tersebut, Kepala Desa Polindu Sinakaria melaporkan masyarakat ke Kepolisian Resor Buton Tengah atas dugaan perusakan pada 27 Maret 2026. Seminggu kemudian, pada 4 April 2026, Diman bersama Andi Mursin dan Merdan Edi melaporkan balik Sinakaria serta beberapa pengurus koperasi ke polisi dengan tuduhan penyerobotan lahan.

 

Apri mengatakan masyarakat sempat takut memprotes proyek koperasi desa merah putih karena kehadiran bintara pembina desa. Mereka khawatir mendapat intimidasi tentara jika vokal melawan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. “Warga Desa Polindu belakangan berani bersuara karena tak ingin kehilangan hak atas tanahnya,” ujar Apri.

 

Pemerintah desa lantas menggeser lagi titik pendirian koperasi merah putih setelah konflik ini pecah. Adapun pengacara Kepala Desa Polindu, Nur Rahmat Karno, enggan menjelaskan duduk persoalan sengketa ini. Ia mengatakan pembangunan koperasi di Desa Polindu terus berjalan.

 

Lain lagi problem yang timbul akibat koperasi desa merah putih di Desa Gadu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kepala Desa Gadu Imam Sholikin menjelaskan bahwa desanya belum membangun koperasi karena terbentur masalah lahan.

 

Menurut Imam, lahan yang tersedia di Desa Gadu tak memenuhi persyaratan. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah untuk Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih mengatur lahan koperasi harus berada di lokasi strategis. Selain itu, luas tanah yang dibutuhkan minimal 1.000 meter persegi.

 

Karena itu, proyek koperasi di Desa Gadu baru sampai pada tahap sosialisasi yang dilakukan bintara pembina desa. Meskipun demikian, pembiayaan proyek dari dana desa sudah berjalan. “Dana desa sudah dipotong,” tutur Imam.

 

Kepala desa mempertanyakan skema cicilan proyek koperasi kendati pengerjaan konstruksi belum dimulai. Seperti di Desa Gadu, pembangunan koperasi di Desa Ngagel yang berada di Kabupaten Pati belum tampak hilalnya. Namun, menurut Kepala Desa Ngagel Suwardi, dana desa sudah dipangkas untuk membiayai pembangunan. “Dipotong di depan,” katanya pada Rabu, 7 Oktober 2026.

 

Suwardi menjelaskan, ia sempat menyerahkan titik lokasi lahan yang bisa dibangun koperasi. Namun penentuan titik itu tak didahului pertimbangan yang masak lantaran terburu-buru setelah ditagih aparat.

 

Setelah bermusyawarah dengan sejumlah tokoh desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Suwardi menunda pembangunan. Alasan yang memperkuat penundaan itu adalah model bisnis dan strategi pengelolaan koperasi yang masih berkabut. “Kami belum berani membangun dan menjalankan,” tuturnya.

 

Tak semua desa seperti Desa Gadu yang mau menunda proyek sampai menunggu kejelasan bisnis koperasi. Di Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, masyarakat menyetujui pendirian gerai di atas tanah kas desa seluas 1.000 meter persegi.

 

Kepala Desa Prawatan Sabiq Muhammad mengatakan bintara pembina desa mendatanginya dan meminta pemerintah desa menyetorkan titik koordinat calon lahan yang bisa dipakai untuk mendirikan gerai. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2025. “Kata bintara itu, titik ini untuk laporan kepada pimpinan,” ujar Sabiq pada Kamis, 22 Oktober 2026.

 

Sepekan setelah Sabiq menyerahkan titik koordinat, pemerintah desa menggelar musyawarah desa. Ada bintara pembina desa dan pejabat dari markas teritorial di Kabupaten Klaten yang hadir. Menurut Sabiq, tentara yang hadir meminta warga Desa Prawatan menyepakati pembangunan gerai.

 

Kesepakatan pemakaian lahan dituangkan dalam dokumen berita acara yang diteken Sabiq dan Badan Permusyawaratan Desa. “Bintara pembina desa itu tak ikut menandatangani dokumen itu,” tuturnya.

 

Beban pembiayaan proyek juga dihadapi pemerintah kota dalam pembangunan koperasi kelurahan merah putih. Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Alwis Rustam mengatakan pembiayaan koperasi kelurahan bersumber dari pemangkasan dana alokasi umum (DAU) karena kelurahan tak punya bujet khusus untuk membangun koperasi. “Padahal dana alokasi umum itu diprioritaskan untuk pembiayaan layanan publik,” ujar Alwis pada Senin, 19 Oktober 2026.

 

Alwis mencontohkan, ada sebuah kota yang mesti membangun lima gerai koperasi. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 3 miliar per unit. Biaya sebesar Rp 15 miliar itu mesti dicicil melalui pemotongan DAU. Masalah lain, kata Alwis, tak semua kota memiliki lahan seluas 1.000 meter persegi karena kepadatan wilayah, khususnya kota-kota besar.

 

Data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa pada 22 Oktober 2026 mencatat 83.363 koperasi telah berbadan hukum. Pada tanggal yang sama, sebanyak 28.662 gerai dinyatakan rampung dibangun dan 10.070 unit tercatat memenuhi syarat untuk beroperasi penuh. Sementara itu, 2.757 koperasi diklaim menjalankan transaksi jual-beli sejak 2025.

 

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota dan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas belum merespons permintaan wawancara hingga Sabtu, 24 Oktober 2026.

 

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah melibatkan tentara karena skala proyek yang mencakup seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan 80 ribu gerai terbangun. “Enggak mungkin tender satu per satu,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026.

 

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi desa merah putih mesti mengikuti regulasi. Ia menyebutkan pemilihan lokasi juga tak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

 

Menurut Bima, manfaat koperasi desa merah putih dan program Asta Cita Presiden Prabowo mesti dilihat dalam jangka panjang. “Ada peningkatan kualitas sumber daya manusia,” tutur mantan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, itu melalui jawaban tertulis pada Kamis, 22 Oktober 2026. ●

 

Sumber :  https://www.tempo.co/politik/kopdes-dana-desa-tentara-2301846

 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar