|
Bagaimana
Koperasi Merah Putih Membebani Anggaran Desa Hendrik Yaputra
: Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 25 Oktober 2026
|
· Proyek koperasi merah putih memicu
perselisihan antarwarga dalam hal kepemilikan lahan. · Para kepala desa mengeluhkan pemotongan
dana desa meski proyek koperasi belum berjalan. · Pemerintah menjelaskan, tentara
dilibatkan dalam pembangunan koperasi karena lokasi proyek yang menjangkau
seluruh wilayah Indonesia. DI Desa
Polindu, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, proyek koperasi desa
merah putih justru menjadi sumber sengketa antarwarga. Konflik bermula ketika
warga Desa Polindu memprotes titik lokasi pendirian gerai koperasi yang
bergeser sekitar 50 meter dari koordinat yang diumumkan pemerintah desa. Apri
Awo, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi
Tenggara, yang kini mendampingi warga Desa Polindu, mengklaim titik pendirian
yang baru berada di atas lahan masyarakat. “Lokasinya tepat di tanah yang ada
sertifikat masyarakat,” kata Apri saat dihubungi pada Selasa, 20 Oktober
2026. Menurut
Apri, masyarakat menggelar protes untuk menghentikan proyek pembangunan yang
sudah masuk ke tahap konstruksi fondasi. Pada Maret 2026, Diman Safaat, warga
Desa Polindu yang mengklaim sebagai salah satu pemilik lahan, membakar
material di lokasi proyek sebagai bentuk sikap ketidaksetujuan terhadap
proyek. Merespons
aksi protes tersebut, Kepala Desa Polindu Sinakaria melaporkan masyarakat ke
Kepolisian Resor Buton Tengah atas dugaan perusakan pada 27 Maret 2026.
Seminggu kemudian, pada 4 April 2026, Diman bersama Andi Mursin dan Merdan
Edi melaporkan balik Sinakaria serta beberapa pengurus koperasi ke polisi
dengan tuduhan penyerobotan lahan. Apri
mengatakan masyarakat sempat takut memprotes proyek koperasi desa merah putih
karena kehadiran bintara pembina desa. Mereka khawatir mendapat intimidasi
tentara jika vokal melawan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu.
“Warga Desa Polindu belakangan berani bersuara karena tak ingin kehilangan
hak atas tanahnya,” ujar Apri. Pemerintah
desa lantas menggeser lagi titik pendirian koperasi merah putih setelah
konflik ini pecah. Adapun pengacara Kepala Desa Polindu, Nur Rahmat Karno,
enggan menjelaskan duduk persoalan sengketa ini. Ia mengatakan pembangunan
koperasi di Desa Polindu terus berjalan. Lain
lagi problem yang timbul akibat koperasi desa merah putih di Desa Gadu,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kepala Desa Gadu Imam Sholikin menjelaskan bahwa
desanya belum membangun koperasi karena terbentur masalah lahan. Menurut
Imam, lahan yang tersedia di Desa Gadu tak memenuhi persyaratan. Surat Edaran
Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah untuk
Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Desa Merah Putih mengatur lahan
koperasi harus berada di lokasi strategis. Selain itu, luas tanah yang
dibutuhkan minimal 1.000 meter persegi. Karena
itu, proyek koperasi di Desa Gadu baru sampai pada tahap sosialisasi yang
dilakukan bintara pembina desa. Meskipun demikian, pembiayaan proyek dari
dana desa sudah berjalan. “Dana desa sudah dipotong,” tutur Imam. Kepala
desa mempertanyakan skema cicilan proyek koperasi kendati pengerjaan
konstruksi belum dimulai. Seperti di Desa Gadu, pembangunan koperasi di Desa
Ngagel yang berada di Kabupaten Pati belum tampak hilalnya. Namun, menurut
Kepala Desa Ngagel Suwardi, dana desa sudah dipangkas untuk membiayai
pembangunan. “Dipotong di depan,” katanya pada Rabu, 7 Oktober 2026. Suwardi
menjelaskan, ia sempat menyerahkan titik lokasi lahan yang bisa dibangun
koperasi. Namun penentuan titik itu tak didahului pertimbangan yang masak
lantaran terburu-buru setelah ditagih aparat. Setelah
bermusyawarah dengan sejumlah tokoh desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
Suwardi menunda pembangunan. Alasan yang memperkuat penundaan itu adalah
model bisnis dan strategi pengelolaan koperasi yang masih berkabut. “Kami
belum berani membangun dan menjalankan,” tuturnya. Tak
semua desa seperti Desa Gadu yang mau menunda proyek sampai menunggu
kejelasan bisnis koperasi. Di Desa Prawatan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah,
masyarakat menyetujui pendirian gerai di atas tanah kas desa seluas 1.000
meter persegi. Kepala
Desa Prawatan Sabiq Muhammad mengatakan bintara pembina desa mendatanginya
dan meminta pemerintah desa menyetorkan titik koordinat calon lahan yang bisa
dipakai untuk mendirikan gerai. Peristiwa itu terjadi pada Oktober 2025.
“Kata bintara itu, titik ini untuk laporan kepada pimpinan,” ujar Sabiq pada
Kamis, 22 Oktober 2026. Sepekan
setelah Sabiq menyerahkan titik koordinat, pemerintah desa menggelar
musyawarah desa. Ada bintara pembina desa dan pejabat dari markas teritorial
di Kabupaten Klaten yang hadir. Menurut Sabiq, tentara yang hadir meminta
warga Desa Prawatan menyepakati pembangunan gerai. Kesepakatan
pemakaian lahan dituangkan dalam dokumen berita acara yang diteken Sabiq dan
Badan Permusyawaratan Desa. “Bintara pembina desa itu tak ikut menandatangani
dokumen itu,” tuturnya. Beban
pembiayaan proyek juga dihadapi pemerintah kota dalam pembangunan koperasi
kelurahan merah putih. Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia Alwis Rustam mengatakan pembiayaan koperasi kelurahan bersumber
dari pemangkasan dana alokasi umum (DAU) karena kelurahan tak punya bujet
khusus untuk membangun koperasi. “Padahal dana alokasi umum itu
diprioritaskan untuk pembiayaan layanan publik,” ujar Alwis pada Senin, 19
Oktober 2026. Alwis
mencontohkan, ada sebuah kota yang mesti membangun lima gerai koperasi.
Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 3 miliar per unit. Biaya sebesar Rp 15
miliar itu mesti dicicil melalui pemotongan DAU. Masalah lain, kata Alwis,
tak semua kota memiliki lahan seluas 1.000 meter persegi karena kepadatan
wilayah, khususnya kota-kota besar. Data
Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa pada 22 Oktober 2026 mencatat 83.363
koperasi telah berbadan hukum. Pada tanggal yang sama, sebanyak 28.662 gerai
dinyatakan rampung dibangun dan 10.070 unit tercatat memenuhi syarat untuk
beroperasi penuh. Sementara itu, 2.757 koperasi diklaim menjalankan transaksi
jual-beli sejak 2025. Direktur
Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota dan Kepala Pusat
Penerangan Markas Besar TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas belum merespons
permintaan wawancara hingga Sabtu, 24 Oktober 2026. Menteri
Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah melibatkan tentara
karena skala proyek yang mencakup seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan
80 ribu gerai terbangun. “Enggak mungkin tender satu per satu,” kata Ketua
Umum Partai Amanat Nasional itu di Jakarta pada Rabu, 14 Oktober 2026. Wakil
Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan penyediaan lahan untuk
pembangunan koperasi desa merah putih mesti mengikuti regulasi. Ia
menyebutkan pemilihan lokasi juga tak boleh bertentangan dengan rencana tata
ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Menurut
Bima, manfaat koperasi desa merah putih dan program Asta Cita Presiden
Prabowo mesti dilihat dalam jangka panjang. “Ada peningkatan kualitas sumber
daya manusia,” tutur mantan Wali Kota Bogor, Jawa Barat, itu melalui jawaban
tertulis pada Kamis, 22 Oktober 2026. ● Sumber :
https://www.tempo.co/politik/kopdes-dana-desa-tentara-2301846 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar