|
Whoosh: Ketika Laba BUMN Dikelola Danantara, Utangnya Diurus Negara Dikdik Sadikin : Penulis SATUPENA. |
ORBIT INDONESIA, 19 September 2026
|
Barangkali kalender
sedang memainkan ironi. Pada 14 September 2026,
Purbaya Yudhi Sadewa meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Suahasil Nazara
datang menggantikannya. Hanya sehari kemudian, 15 September, adalah tanggal
yang sebelumnya disebut Purbaya sebagai target pengalihan pengelolaan Whoosh
beserta kewajibannya dari Danantara kepada entitas di bawah Kementerian Keuangan. Satu hari memisahkan dua
peristiwa itu. Yang pertama menyangkut
jabatan yang dapat berakhir seketika. Yang kedua menyangkut utang yang,
setelah restrukturisasi, tenornya membentang hingga 80 tahun dengan cicilan
sekitar Rp1 triliun per tahun (ANTARA, 8 September 2026). Seorang Menteri Keuangan
dapat pergi dalam sehari. Sebuah kewajiban dapat tinggal melintasi beberapa
generasi. Yang membuat ironi itu
lebih menarik adalah jejak sikap Purbaya sendiri. Pada 15 Oktober 2025,
Purbaya tegas menolak penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh. Alasannya
sederhana: Danantara menerima dividen BUMN sekitar Rp80–90 triliun, sedangkan
pembayaran bunga KCIC ketika itu diperkirakannya sekitar Rp2 triliun setahun.
Menurutnya, Danantara memiliki kemampuan menyelesaikannya tanpa APBN (ANTARA,
15 Oktober 2025). Logikanya mudah dipahami:
jika laba BUMN bergerak dari APBN menuju Danantara, mengapa ketika kewajiban
datang, ia harus kembali kepada negara? Tetapi waktu berjalan.
Kebijakan berubah bentuk. Pada Agustus 2026,
Purbaya mulai menjelaskan rencana pengalihan pengelolaan kepemilikan
Indonesia di KCIC dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Whoosh
dirancang ditangani melalui Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan
Kemenkeu. Ia tetap menegaskan skema tersebut tidak otomatis menjadikan utang
Whoosh sebagai beban langsung APBN (ANTARA, 5 Agustus 2026). Menjelang September,
rencana itu semakin konkret. Indonesia Investment Authority (INA) dan PT
Sarana Multi Infrastruktur (SMI) disebut sebagai alternatif kendaraan
pengelola. Pemegang kendali baru nantinya juga akan menangani kewajiban
pinjaman proyek. Purbaya waktu itu
menyebut tanggalnya: 15 September 2026. Lalu, sehari sebelumnya,
ia diganti. Tak ada dasar untuk
menyimpulkan pergantian Menteri Keuangan itu disebabkan Whoosh. Dua peristiwa
yang berdekatan tidak otomatis mempunyai hubungan sebab-akibat. Tetapi ironinya sulit
diabaikan. Purbaya pergi. Whoosh
tetap melaju. Utangnya menunggu stasiun berikutnya. Dan kalender kembali
bermain. Pada 15 September,
pengalihan yang ditargetkan itu belum diumumkan selesai. Yang justru resmi
diserahterimakan adalah jabatan Menteri Keuangan, dari Purbaya kepada
Suahasil. Ketika seusai sertijab
Purbaya ditanya wartawan mengenai pengalihan utang Whoosh yang semula
dijadwalkan hari itu, ia tertawa. “Kan gua bukan menteri keuangannya.
Alhamdulillah, selamat gua.” (https://www.instagram.com/reels/DdVYKUhy5kj/) Sebuah seloroh tentu
bukan pernyataan kebijakan. Tetapi kadang humor menunjukkan beratnya perkara
yang sedang ditinggalkan. Rosan Roeslani, CEO
Danantara, sebelumnya memastikan proses tetap berjalan meskipun Menteri
Keuangan berganti. Namun sampai 18 September 2026 belum ada pengumuman
terverifikasi bahwa pengalihan telah selesai ataupun bahwa INA, SMI, atau
kombinasi keduanya telah ditetapkan sebagai kendaraan final. Pada 16 September, Rosan
masih mengatakan sejumlah persoalan dengan Suahasil akan didiskusikan dan
keduanya akan segera bertemu (ANTARA, 16 September 2026). Suahasil sendiri belum
membuka kartu. Ketika pada 16 September ditanya wartawan tentang utang Whoosh
dan dividen Danantara, ia memilih belum memberikan penjelasan dan
mengisyaratkan persoalan tersebut akan dibahas dalam agenda Kementerian
Keuangan berikutnya (Bloomberg Technoz, 16 September 2026). Maka persoalannya bukan
lagi siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan. Pertanyaannya lebih
mendasar: ke mana laba dan risiko perusahaan negara berjalan? Whoosh dibangun untuk
mengalahkan waktu. Jakarta–Bandung ditempuh dalam puluhan menit. Tetapi
kewajiban di belakangnya bergerak dengan kalender yang jauh lebih lambat.
Setelah restrukturisasi, cicilan disebut sekitar Rp1 triliun atau sedikit di
bawahnya per tahun, dengan tenor 80 tahun (ANTARA, 8 September 2026). Delapan puluh tahun. Seorang bayi yang lahir
ketika cicilan pertama dibayar mungkin telah menjadi kakek ketika cicilan
terakhir dilunasi. Di sinilah paradoksnya
menjadi terang. Ketika BUMN menghasilkan
laba, dividennya kini dikelola Danantara untuk investasi dan akumulasi modal.
Ada logika ekonomi di sana: negara tak harus memetik seluruh buah setiap
musim; sebagian hasil kebun dapat ditanam kembali agar pohonnya tumbuh lebih
besar. Tetapi ketika Whoosh
membawa kewajiban panjang, penanganannya justru bergerak menuju lingkungan
Kementerian Keuangan. Laba dan utang seperti
turun di stasiun yang berbeda. Purbaya bahkan pernah
mencoba membalik sebagian arus itu. Pada 28 Agustus 2026, ia mengatakan
sekitar Rp120 triliun keuntungan Danantara akan disetorkan menjadi penerimaan
negara. Sebelum dividen BUMN dialihkan ke Danantara, negara menerima sekitar
Rp90 triliun setahun dari dividen perusahaan negara (ANTARA, 28 Agustus
2026). Namun sampai 16
September, rencana Rp120 triliun itu pun belum final. Rosan mengatakan
persoalan tersebut masih akan didiskusikan dengan Suahasil (ANTARA, 16
September 2026). Di sinilah kehati-hatian
diperlukan. Laba seluruh BUMN tentu
tak dapat begitu saja dipertandingkan dengan utang satu proyek. Pengalihan
Whoosh kepada SMV Kemenkeu juga tidak sama dengan mengatakan seluruh utangnya
langsung dibayar APBN. Desain yang dibicarakan justru dimaksudkan agar
kewajiban ditangani melalui entitas pemerintah tanpa otomatis menjadi belanja
langsung APBN. Tetapi governance tidak
berhenti pada siapa yang menulis cek hari ini. Ia bertanya: siapa
menikmati hasil ketika keadaan baik, siapa memikul risiko ketika keadaan
memburuk. Dan apakah keduanya berada dalam arsitektur pertanggungjawaban yang
seimbang? Tak ada risiko yang
benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah tangan. Jepang pernah
mempelajarinya ketika Japanese National Railways dibubarkan pada 1987.
Privatisasi melahirkan perusahaan-perusahaan JR yang lebih sehat, tetapi
sebagian utang lama tidak lenyap bersama papan nama JNR. Negara tetap harus
mengurus warisan kewajibannya bertahun-tahun kemudian. Sebab risiko mempunyai
sifat seperti air. Ia mengalir melewati perusahaan, kontrak, konsorsium, dan
lembaga sampai menemukan tempat terakhir untuk berkumpul. Dalam sebuah negara,
tempat terakhir itu bisa bernama fiskal. Whoosh tentu bukan
sekadar angka dalam laporan keuangan. Ada manfaat yang tidak seluruhnya masuk
kolom laba-rugi: perjalanan lebih singkat, konektivitas, transfer teknologi,
dan peluang pertumbuhan kawasan. Justru karena ada
kepentingan publik di sana, transparansi semestinya berlari lebih cepat
daripada keretanya. Publik berhak mengetahui
siapa memperoleh manfaat, siapa menikmati dividen, siapa menanggung cost
overrun, siapa memikul utang. Dan jika proyeksi meleset, siapa pembayar
terakhir. Purbaya telah pergi.
Suahasil kini menjaga brankas yang sama. Danantara tetap mengelola aset dan
laba BUMN. Whoosh tetap melaju dari Halim. Tetapi satu hal berubah:
*15 September telah lewat, sementara stasiun akhir kewajiban Whoosh belum
juga diumumkan. Kereta mengenal rel yang
pasti: dari mana ia berangkat, di mana ia berhenti, dan pukul berapa ia tiba. Yang tak selalu mudah
dibaca adalah rel uang negara. Sebab laba dapat berhenti
di satu stasiun, sementara risiko meneruskan perjalanan ke stasiun yang lain. Dan ketika perjalanan 80
tahun itu akhirnya sampai di ujungnya, sejarah mungkin tak lagi mengingat
siapa Menteri Keuangan ketika kereta berangkat. Sejarah hanya akan
mencatat dua hal: siapa yang menikmati hasilnya, dan siapa yang akhirnya
membayar tagihannya. ● |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar