|
Seberapa
Aman Defisit Anggaran Jika Penerimaan Negara Cekak Ghoida Rahmah : Jurnalis Tempo |
TEMPO MINGGUAN, 13 September 2026
|
· Pemerintah mematok target defisit APBN
2,85 persen PDB hingga akhir tahun ini. · Indef memperkirakan defisit APBN bisa
melebar hingga 2,95 persen karena sejumlah persoalan. · Menteri Purbaya Yudhi Sadewa melihat
peluang menekan belanja MBG hingga di bawah Rp 200 triliun. TUJUH
bulan sudah berlalu, tapi target penerimaan pajak tahun ini baru tercapai
separuhnya. Hingga akhir Juli 2026, pemerintah baru menarik pajak Rp 1.209,6
triliun atau 51,31 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2026 sebesar Rp 2.537,7 triliun. Artinya, dalam lima bulan ke depan,
pemerintah harus memungut pajak Rp 1.150 triliun. Jika target tak tercapai,
defisit APBN bakal melebar. Karena
itu, dalam rapat dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada
Senin, 7 September 2026, anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat yang
membidangi keuangan, Harris Turino, mengingatkan aparat pengumpul pajak agar
bekerja jauh lebih keras menjelang akhir tahun. Sebab, biasanya pada periode
tersebut laju penerimaan pajak melambat. “Upaya mendorong penerimaan jangan
mengganggu iklim investasi,” katanya pada Senin, 7 September 2026. Merespons
pernyataan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo
Wijayanto mengatakan perluasan basis pajak menjadi strategi kunci untuk
menopang kenaikan penerimaan. Upaya ini, menurut dia, didorong oleh Sistem
Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang menambah 2 juta basis pajak
baru. “Perluasan basis tersebut memungkinkan kami mengawasi aktivitas ekonomi
dengan jangkauan lebih luas,” tuturnya. Bimo
mengklaim, hingga Juli 2026, tingkat penerimaan pajak tumbuh 12 persen. Namun
kenaikan itu belum sepenuhnya menekan risiko tak tercapainya target
penerimaan pajak atau shortfall. Bimo memperkirakan penerimaan pajak hingga
akhir tahun sebesar Rp 2.310,9 triliun, kurang Rp 46,9 triliun dari target
APBN 2026. Toh,
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih yakin ada ruang untuk mengerek
penerimaan pajak hingga akhir tahun. “Selain pembenahan administrasi dan
penguatan pengawasan, yang didorong adalah penutupan kebocoran dalam sistem
perpajakan,” ujarnya. Menurut Purbaya, pemerintah juga berupaya menjaga
belanja negara agar tidak membengkak. Berdasarkan
data Kementerian Keuangan, jumlah belanja negara hingga Juli 2026 mencapai Rp
1.969,6 triliun. Angka ini naik 18,62 persen dibanding periode yang sama
tahun lalu. Adapun defisit APBN pada akhir Juli sebesar Rp 235,6 triliun atau
0,91 persen dari produk domestik bruto (PDB). Dengan kondisi ini, pemerintah
memperkirakan defisit akhir tahun sebesar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen
dari PDB. Meski
begitu, Purbaya tak menampik informasi bahwa, menjelang ujung tahun, masih
banyak rencana belanja yang harus diwujudkan, terutama proyek prioritas
Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis (MBG), koperasi desa
merah putih, dan sekolah rakyat. Apabila defisit berisiko mendekati batas
aman, Kementerian Keuangan siap memangkas pengeluaran yang dianggap tidak
mendesak. “Saya harus tetap menjaga defisit di bawah 3 persen PDB, at all
costs,” katanya. Salah
satu belanja yang masih mungkin dipangkas adalah MBG. Purbaya mengatakan
kebutuhan anggaran MBG tahun ini awalnya Rp 330 triliun. Setelah pemerintah
melakukan penyesuaian, nilainya turun menjadi Rp 240 triliun. Purbaya bahkan
mengaku melihat peluang menekan belanja MBG hingga di bawah Rp 200 triliun
melalui efisiensi operasional dan penggunaan teknologi. Tapi
penghematan di satu tempat tidak serta-merta meringankan beban APBN. Ketika
pemerintah menggunting biaya sejumlah program, ada tambahan dalam proyek
lain. Koperasi merah putih yang membutuhkan biaya Rp 240 triliun, misalnya.
Mulai bulan ini, pemerintah harus membayar kewajiban Rp 40 triliun. Melihat
fenomena ini, Wakil Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat
Universitas Indonesia Jahen Fachrul Rezki mengatakan ruang untuk menghemat
belanja lenyap karena mekanisme “belanja di awal tahun” yang diterapkan
pemerintah. Belanja pemerintah pusat hingga semester I tumbuh 29,4 persen
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. “Ruang untuk penghematan pada
semester II tidak besar,” tuturnya. Tekanan
lain datang dari luar APBN. Gejolak geopolitik sepanjang tahun ini sempat
mendorong harga minyak dunia melampaui US$ 100 per barel. Pemerintah kemudian
menahan harga bahan bakar bersubsidi dan tarif listrik demi menjaga daya beli
masyarakat. “Pilihan tersebut meredam kenaikan harga energi, tapi menambah
anggaran subsidi dan kompensasi,” ujar Jahen. Beban
itu mulai terlihat dalam laporan semester pertama. Pembayaran subsidi dan
kompensasi mencapai Rp 233 triliun hanya dalam enam bulan, naik 44,4 persen
dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jatah subsidi tahun ini pun
terserap 52,1 persen. Penurunan kurs rupiah ikut membebani anggaran karena
biaya impor energi menjadi lebih mahal. “Kondisi ini bisa memperlebar defisit
APBN,” kata Jahen. Kondisi
yang dialami PT Pertamina (Persero) menjadi gambaran besarnya kewajiban yang
berada di luar kas pemerintah. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII
DPR pada Rabu, 26 Agustus 2026, Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria
mengatakan realisasi subsidi dan kompensasi hingga awal Agustus tahun ini
sebesar Rp 236,98 triliun. Setelah memperhitungkan pembayaran pemerintah,
Pertamina mencatatkan piutang subsidi dan kompensasi Rp 166,84 triliun. Pembayaran
dari pemerintah berlangsung secara bertahap. Hingga 6 Agustus 2026,
Kementerian Keuangan telah membayar Rp 141,53 triliun, termasuk Rp 17,03
triliun untuk melunasi sebagian utang kepada Pertamina tahun lalu. Adanya
carry-over tersebut menunjukkan bahwa waktu munculnya kewajiban kompensasi
dan waktu keluarnya kas APBN tidak selalu berada dalam tahun anggaran yang
sama. Menurut
Jahen, skema ini membuat angka defisit perlu dibaca dengan lebih hati-hati.
Kewajiban pemerintah kepada Pertamina tidak hilang hanya karena belum
dibayarkan pada tahun berjalan. Jika pembayaran kompensasi ditunda, dampaknya
terhadap kas APBN tahun ini bisa ditekan. Namun konsekuensinya berpindah ke
neraca Pertamina dalam bentuk piutang kepada pemerintah. Jahen
memperkirakan pemerintah membutuhkan sejumlah manuver apabila belanja terus
membesar sampai pengujung tahun. Tanpa langkah tersebut, menurut dia, risiko
defisit menembus 3 persen dari PDB tidak dapat diabaikan. “Yang perlu
diperhatikan adalah transparansi atas keseluruhan beban fiskal dan kuasi
fiskal pemerintah,” tuturnya. Kepala
Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and
Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengatakan ruang pelebaran defisit
masih terbuka. Indef memperkirakan defisit APBN 2026 menembus 2,95 persen
dari PDB. Menurut
Rizal, pemerintah masih dapat melakukan efisiensi untuk menekan defisit.
Namun, dia menambahkan, pemangkasan belanja tidak bisa dilakukan secara
membabi buta. “Pemerintah mesti membedakan pengeluaran yang sekadar membebani
anggaran dengan belanja yang masih dibutuhkan untuk menjaga konsumsi rumah
tangga, investasi, dan aktivitas ekonomi,” ujarnya. Rizal
menyebutkan pemerintah menghadapi dua tekanan sekaligus, yaitu keharusan
mengejar pendapatan dalam empat bulan terakhir tahun ini dan menekan belanja
agar tidak memperlebar defisit hingga melampaui 3 persen dari PDB. “Tapi
jangan menutup lubang penerimaan dengan menambah utang atau mengorbankan
belanja produktif, karena itu hanya memindahkan tekanan APBN menjadi hambatan
pertumbuhan ekonomi,” kata Rizal. ● Sumber :
https://www.tempo.co/ekonomi/program-prioritas-prabowo-beban-defisit-anggaran-2286818 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar