Perubahan Geostrategis Baru di Timur Tengah Smith Alhadar  :   Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES).

MEDIA INDONESIA, 21 September 2026

 

                                                

 

HAMPIR tiga tahun terakhir ini Timur Tengah diguncang perubahan geostrategis yang mengubah kalkulasi aktor-aktor utama regional dan global serta menyeret dunia ke dalam krisis. Pertama, tanggapan pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar terhadap dinamika isu Palestina yang berbalik arah. Kedua, Iran membalikkan trajektori agresi AS-Israel terhadapnya. Ketiga, Houthi mengubah keseimbangan kekuatan Iran-AS dan mengguncang Arab Saudi setelah berhasil mengendalikan Bab el-Mandeb di mulut selatan Laut Merah. Semuanya menciptakan ketidakpastian ketahanan energi, pangan, dan perdagangan global.   TINDAKAN YAHYA SINWAR   Krisis yang dimulai di Gaza hampir tiga tahun lalu telah meluas ke seluruh kawasan and beyond. Kesemuanya berakar pada isu Palestina yang menggantung selama 78 tahun. Kendati secara tradisional Washington mendukung two-state solution, semua pemerintahan AS cenderung mendukung perilaku Israel yang terus berupaya menguburkan gagasan tentang negara Palestina. Situasi berubah ketika Donald Trump menduduki Gedung Putih. Dalam periode pertama pemerintahannya (2017-2021), ia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kesepakatan Abad ini (Deal of the Century) yang diluncurkannya mengabaikan aspirasi kemerdekaan Palestina.   Pada 2020, melalui Abraham Accord, Trump memperbanyak negara Arab yang menormalisasi hubungan dengan Israel. UEA bahkan membangun aliansi dengan Israel dan mendukung kebijakan deportasi warga Gaza, serta membantu AS dan Israel megagresi Iran. Normalisasi hubungan dengan Israel didasarkan pada kekhawatiran rezim mullah akan membuat bom nuklir meskipun pemimpin tertinggi Iran mendiang Ayatullah Ali Khamenei sejak 2003 telah mengeluarkan fatwa haram membuat senjata destruktif itu dan pembentukan poros perlawanan di Irak, Suriah, Libanon, Palestina (Gaza), dan Yaman (Houthi) yang bertujuan menghadang hegemoni AS dan Israel di kawasan, tapi dipandang mengintervensi masalah domestik Arab.   Dua minggu sebelum 7 Oktober, ketika berpidato di Majelis Umum PBB, PM Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan peta Israel tanpa wilayah pendudukan Palestina: Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur. Ia menyebut Timteng baru sebagai koridor kemakmuran di mana Israel telah terintegrasi dengan kawasan itu dan terciptanya perdagangan langsung Asia-Eropa melalui daratan Jazirah Arab dari UEA ke Israel. Saat Netanyahu berpidato itu, perundingan normalisasi hubungan Saudi-Israel sudah memasuki tahap akhir, sementara legitimasi Otoritas Palestina di Ramallah melemah. Sinwar melihatnya sebagai alarm yang berpotensi melenyapkan isu Palestina.   Maka, ia mengambil keputusan besar dan berisiko tinggi. Pada 7 Oktober 2023, Hamas bersama kelompok bersenjata Palestina lain menerjang Israel. Lebih dari 1.000 warga Israel tewas dan 253 lainnya disandera di Gaza. Aksi Hamas ini menghancurkan reputasi militer Israel (IDF) dan menggoyang kursi PM Israel Benjamin Netanyahu. Balasan genosida dan ethnic cleasing tidak hanya gagal menghancurkan Hamas, tapi juga membuat citra Israel di mata dunia berantakan. Dalam perlawanan heroik, Sinwar tewas diserang drone Israel (2024), tapi legasinya menjadi salah satu simpul sejarah Palestina paling penting.   Sebenarnya Mesir dan UEA telah memberi tahu Netanyahu tentang rencana besar Sinwar, tetapi Netanyahu mengabaikannya. Ia tak percaya pada rencana bombastis Sinwar yang dianggap ‘tidak masuk akal’ mengingat Mossad, Shin Bet, dan IDF mengawasi pergerakan Hamas selama 24 jam dari seberang pagar. Peristiwa historis itu menciptakan bencana kemanusiaan bagi Palestina, pengabaian tatanan internasional, mengubah posisi dunia terhadap Israel, membanjirnya simpati pada Palesatina, dan mengungkap hipokrisi Barat.   AGRESI TERHADAP IRAN   Iran negara paling vokal mengutuk kezaliman Israel. Bahkan, Hezbullah (Libanon), Kataib Hezbullah (Irak), dan Houthi terjun ke medan laga untuk membantu Hamas. Israel pun membalas dengan juga menyasar kepentingan Iran: menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus, membunuh Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, dan menyerang situs nuklir Iran di Isfahan. Dan bersama AS melancarkan serangan skala besar ke berbagai kota Iran selama 12 hari pada Juni tahun lalu. AS mengebom situs nuklir Iran di Isfahan, Natanz, dan Fordow. Setelah agresi kedua pada 28 Februari, Timur Tengah berubah secara fundamental.   Tujuan AS-Israel meruntuhkan rezim mullah tidak hanya gagal, tapi juga memunculkan para pemimpin baru Iran yang lebih keras. Agresi yang diniatkan hanya beberapa hari, ternyata berlangsung sampai hari ini. Sebaliknya, perang asmiteris yang dilancarkan Iran serta menutup Selat Hormuz membawa bencana bagi seluruh dunia, termasuk AS dan Israel. Dunia menyesuaikan diri dengan krisis keamanan, geopolitik, dan geoekonomi, tanpa benar-benar mampu menyerap (absorb) tekanannya. Di pihak lain, Trump menggunakan rasionale yang tidak koheren dengan realitas. Penyebabnya, ia mengejar kepentingan sempit dan individual.   Sebenarnya perang Iran tak perlu terjadi sekiranya Trump taat pada kesepakatan multilateral nuklir Iran (JCPOA) yang dicapai pada 2015. JCPOA dipuji dan dianggap pencapaian diplomasi historis karena berhasil membuat Iran bersedia membatasi program nuklirnya hanya untuk keperluan sipil dan mendukung pengawasan ketat IAEA atas situs nuklirnya. Namun, pada 2018 Trump mundur secara sepihak disertai tekanan maksimum atas Iran. Upaya meruntuhkan rezim Iran dilanjutkan Trump sampai sekarang. Tak mau keluar sebagai pecundang akibat miscalculation atas kemampuan Iran, Trump mengubah strategi militer ke perang ekonomi.   Sejak 19 Agustus, AS meluncurkan Economic D-Day atau operasi tekanan ekonomi ekstrem untuk mengisolasi dan melumpuhkan ekonomi Iran. Economic D-Day berhasil memukul ekonomi Iran secara signifikan, tapi sejauh ini Iran masih mampu mengabsorbsi tekanan itu. Bahkan, Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meningkatkan eskalasi dengan menyerang tanker yang terkait dengan AS sebagai balasan atas serangan AS. Terjadi perang tanker. IRGC memaksimalkan kehancuran pangkalan militer AS di Yordania dan seluruh monarki Teluk. Dinamika konflik Iran-AS yang meluas ke Yaman dan Saudi meningkatkan leverage Iran secara dramatis setelah Houthi berhasil menduduki Kota Mocha (al-Makha) yang strategis di tepi Laut Merah.   GEBRAKAN HOUTHI   Houthi juga menduduki Pulau Mayyun (Perim) di jantung Bab el-Mandeb. Dus, kalau dulu ketika membantu Hamas, Houthi harus menggunakan rudal jarak jauh untuk menyasar kapal terkait Israel, kini cukup menggunakan artileri untuk menyerang tanker musuh. Harga minyak dunia melejit cepat ke ambang psikologis di atas 100 juta bpd. Di pihak lain, IRGC masih mengendalikan Selat Hormuz. Secara militer, Houthi bukan tandingan Saudi, tapi pengalaman bertempur melawan kekuatan besar (Saudi, UEA, AS, Inggris, dan Israel) sejak 2015 mendorong Houthi melakukan inovasi strategi perang: menciptakan pasukan siluman yang terbukti menyulitkan lawan untuk menundukkannya.   Dus, serangan balasan Saudi dan proksinya di selatan Yaman untuk memukul mundur Houthi sulit mencapai tujuan karena Saudi hanya mengandalkan serangan udara. Terhentinya aliran minyak dari Saudi akibat blokade Bab el-Mandeb dan rusaknya pipa minyak timur-barat yang mengalirkan minyak dari ladang Abqaiq di Teluk ke Pelabuhan Yanbu di Laut Merah akibat serangan Kataib Hezbullah menciptakan guncangan di Washington dan Riyadh. Setelah Trump menolak permintaan MBS untuk membantunya menghancurkan Houthi, Mesir setuju bekerja sama dengan Saudi untuk menghadapi Houthi. Toh, blokade Bab el-Mandeb memengaruhi ekonomi Mesir yang mengandalkan fee dari penggunaan Terusan Suez.   Tak sampai di situ, Houthi juga menyerang infrastruktur energi Saudi di beberapa kota di Selatan. Riyadh dan proksinya di Yaman menuduh Houthi bertindak atas perintah Iran. Teheran menolak tuduhan itu. Sulit memang untuk percaya Teheran tak memainkan peran, tetapi Saudi-lah yang memulai agresi terhadap Houthi. Pada Juli lalu Saudi menyerang bandara internasional di ibu kota Sanaa. Kendati gencatan senjata Houthi-Saudi dicapai pada 2022, Riyadh masih memblokade Houthi untuk mengisolasinya. Gebrakan Houthi dan membesarnya leverage Iran membuat Economic D-Day tidak cukup efektif. Terlebih, BRICS secara implisit menolak sanksi sepihak AS atas Iran tanpa dukungan resolusi DK PBB.   Hal itu terungkap dalam deklarasi bersama BRICS pada KTT di New Delhi, India, 12-13 September, yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Iran Massoud Pezeshkian, dan tentu saja PM India Narendra Modi. Sikap BRICS, yang pembentukannya diniatkan untuk menentang dominasi sistem keuangan Barat dan menciptakan tatanan multipolar, melemahkan Economic D-Day. Dus, AS terjerumus dalam perangkap eskalasi. Tiap kali Trump mengubah strategi untuk meningkatkan leverage AS, Iran selalu menemukan cara untuk mengamputasinya melalui eskalasi juga. Miskalkulasi berulang yang dilakukan Trump mengungkapkan adanya gap yang lebar antara realitas di lapangan dan rasionale Trump. Kebijakan ekonomi Trump yang juga menyasar kepentingan sekutu mendorong pemberontakan mereka. Sekutu menolak kebijakan unilateral Trump terhadap mereka, Timteng, perlindungan atas genosida Israel, dan ancamannya mengambil alih Greenland.   Negara Arab-Islam mengambil inisiatif membentuk Pakta Pertahanan Mekah untuk merespons perubahan arsitektur keamanan kawasan. Saudi adalah powerhouse Timteng, Turki adalah produsen alutsista, dan Pakistan adalah satu-satunya negara muslim pemilik bom nuklir. Inisiatif ini menggambarkan ketidakpercayaan mereka pada keandalan militer AS. Pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan bukannya menjadi deterrence, melainkan bencana bagi keamanan mereka. Menghadapi situasi sulit terkait politik elektoral di AS, di hadapan kovensi Partai Republik di Dalas ketika Trump menjanjikan 5.000 dolar AS bagi tiap orang dewasa AS bila Republik menang pemilu, menegaskan perang Iran sangat tidak populer di AS.   Trump juga berjanji akan mengakhiri perang segera setelah pemilu sela. Mengapa ia tak menyudahi sekarang dan membuka front baru menghadapi Houthi? Tentu nyaris mustahil bagi Trump untuk melakukannya. Pasalnya, Teheran hanya bersedia mengakhiri konflik bila AS kembali ke memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani Presiden Iran Masoud Pezeshkhian dan Trump pada 17 Juni. MoU ini mengadopsi 14 butir syarat Iran. Dus, sama dengan dokumen surrender (kapitulasi) AS terhadap Iran. Dengan demikian, posisi Trump dalam negeri makin terpuruk seiring dengan tenggelamnya Republik dalam pemilu.   Kalau perang diakhiri pascapemilu (yang belum tentu dipenuhi Trump yang unpredictable) dan Republik menang di Senat dan DPR, Trump memiliki ruang manuver lebih besar untuk menghadapi Iran. Namun, rasionale Trump ditantang Iran. IRGC menegaskan Iran berada di ambang operasi militer. Artinya, Trump dihadapkan pada situasi dilematis. AS tak punya lagi leverage untuk menekan Iran. Tentu AS masih bisa menghadapi Houthi, tapi itu hanya mungkin kalau AS menarik aset militernya dari Asia-Pasifik yang membahayakan kepentingan dan mereduksi deterrence-nya vis a vis Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Padahal, amunisi AS tinggal 40%. Alhasil, agresi AS-Israel terhadap Iran kontraproduktif.   Israel untuk pertama kalinya sejak berdiri pada 1948 dihujani drone dan rudal Iran yang cukup destruktif. Ironisnya, Netanyahu malah meninggalkan Trump yang leadership-nya dianggap tidak kredibel. Tak mengherankan jika Netanyahu menolak menghentikan perang di Libanon sesuai MoU dan menolak IDF ditarik dari Gaza setelah Hamas memberi konsesi disarmament. Partai-partai koalisi Israel malah mengajuk proposal untuk mendeportasi 2,2 juta warga Gaza. Di Tepi Barat, ethnic cleansing makin gencar. Karena Trump tak mampu mengendalikan perilaku Israel, pengaruh dan reputasi AS di kawasan makin redup. Apa yang dilakukan Israel di Libanon, Suriah, Palestina, dan Iran menunjukkan Israel tak percaya Trump mampu melindungi Israel. Di pihak lain, semua pemimpin Israel yakin Iran akan keluar sebagai pemenang perang dan pengaruh AS di kawasan tidak lagi signifikan.   Karena itu, Israel harus menyelamatkan diri sendiri dengan membentuk Israel Raya. Aksi Israel ini bukan saja semakin menjauhi Israel dan AS dari lingkungan Arab, tapi juga membuka kemungkinan eskalasi lebih luas bila Houthi menyerang Israel. Hal ini akan melemahkan koalisi Arab melawan Houthi karena masyarakat Arab akan melihatnya sebagai keroyokan Arab-Israel terhadap Houthi. Sebaliknya, simpati mereka kepada Iran meningkat. Dalam situasi ini, Trump tak memiliki exit strategy untuk mengakhiri krisis. Dus, kita masih akan terpapar krisis energi dan pangan dunia sampai Trump menyadari bahwa sesungguhnya perang Iran untuk Israel tidak berguna dan hanya melemahkan reputasi dan pengaruh AS di kawasan untuk digantikan Tiongkok dan Rusia. Selalu mudah untuk memulai perang, tapi sangat sulit untuk mengakhirinya. ● Sumber :  https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/935566/perubahan-geostrategis-baru-di-timur-tengah