Seberapa Aman Tabung CNG untuk Gas Rumah Tangga Han Revanda Putra :  Jurnalis Tempo

TEMPO MINGGUAN, 23 Agustus 2026

 

 

                                                           

·      Uji coba CNG dalam kemasan tabung berlangsung di lingkungan Lemigas.   ·      Pindad dan Pertamina telah menandatangani perjanjian riset bersama soal pengembangan CNG.   ·      Pakar menyebut Belum ada negara yang memakai CNG untuk rumah tangga karena risiko keamanan.   KANTIN Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau Lemigas di Cipulir, Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Agustus 2026, tampak lengang. Hanya ada empat pengunjung yang berbincang di sebuah meja. Dari sepuluh gerai yang menjajakan makanan dan minuman, separuhnya sudah tutup. Sisanya sedang dibereskan pengelolanya.   Gerai-gerai ini akan menjadi tempat uji coba pemakaian tabung gas alam terkompresi atau compressed natural gas (CNG). Pemerintah merancang program CNG Merah Putih, yaitu CNG yang dikemas dalam tabung dan akan menggantikan elpiji bersubsidi. Saat ini Lemigas tengah menjalankan uji coba tahap ketiga.   Rifai, pedagang makanan khas Madura di kantin Lemigas, mengaku belum mendengar rencana pemerintah menguji pemakaian CNG di tempatnya berdagang. Sehari-hari memakai elpiji 3 kilogram atau gas bersubsidi, dia masih menunggu pengumuman pemerintah. “Kalau memudahkan, kami dukung,” ujar pedagang yang mangkal di kantin Lemigas sejak 1980-an itu.   CNG adalah bahan bakar yang berasal dari gas bumi. Gas ini didominasi unsur metana yang dipampatkan pada tekanan 200-250 bar. Karakteristik ini membedakan CNG dengan elpiji yang terdiri atas unsur propana dan butana dengan tekanan hanya 5-8 bar.   Pengembangan CNG Merah Putih untuk rumah tangga mengemuka sejak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 27 April 2026. Bahlil mengatakan program ini bertujuan mengurangi impor elpiji yang terganggu lantaran konflik di Timur Tengah. “Di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk mencapai survival mode,” katanya.   Pada 2025, angka konsumsi elpiji nasional tercatat sekitar 9,24 juta ton atau 25 ribu metrik ton per hari dengan produksi dalam negeri hanya 1,6 juta ton. Untuk menutup kekurangan, pemerintah mengimpor elpiji hingga 7,49 juta ton atau sekitar 80,58 persen dari total kebutuhan. Adapun gas alam relatif melimpah di Indonesia dengan produksi sekitar 5.600 billion British thermal units per day pada 2025.   Alasan lain adalah penghematan beban subsidi. Dalam dokumen presentasi Menteri Energi bertajuk “Pemanfaatan CNG untuk Konversi LPG 3 Kilogram” bertarikh 27 April 2026 yang diperoleh Tempo, elpiji disebut memerlukan subsidi Rp 41.100 untuk memperoleh harga jual konsumen Rp 20.400 per tabung. Sedangkan CNG hanya memerlukan subsidi Rp 28.913 termasuk biaya sewa tabung untuk mendapatkan harga yang sama.   CNG sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Banyak pelaku bisnis di sektor perhotelan, restoran, dan katering serta industri kecil yang telah memakai bahan bakar ini. Mereka menggunakan tabung berukuran 40 kilogram dengan penanganan khusus. Sejumlah kendaraan umum, dari taksi, bajaj, hingga bus kota, pun sudah mulai memakai bahan bakar gas secara terbatas. Namun belum ada satu pun negara yang memakai tabung CNG untuk rumah tangga.   Skema distribusi CNG melalui tabung ke rumah tangga menuai polemik. Managing Partner PPIE Investment Moshe Rizal menyatakan ia tak menganjurkan skema distribusi CNG melalui tabung. Sebab, dia menjelaskan, tekanan CNG yang jauh lebih tinggi ketimbang elpiji akan menimbulkan risiko keamanan. Terlebih jika distribusi tabung ditangani orang awam. “Belum ada negara yang memakai CNG untuk rumah tangga karena risiko keamanannya sangat tinggi,” tutur Moshe, yang juga menjabat Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional, pada Senin, 17 Agustus 2026.   Karena itu, Moshe mengungkapkan, biaya tambahan yang cukup tinggi diperlukan jika pemerintah berkukuh memakai CNG dengan skema tabung. Biaya itu mencakup harga tabung tipe 4 berbahan dasar komposit atau serat karbon yang jauh lebih mahal ketimbang tabung elpiji. Pemakaian tabung, dia menambahkan, juga memerlukan penyesuaian katup silinder atau valve untuk mengurangi tekanan.   Saran serupa datang dari para pengusaha di sektor energi, yang sebenarnya mendukung pemanfaatan gas bumi domestik. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia Anggawira, yang mengaku terlibat dalam pembahasan CNG sejak awal tahun ini, mengatakan telah menyampaikan usul agar pengembangan gas ini bukan semata-mata pertukaran tabung seperti dalam penggunaan elpiji. “Aspirasi kami, pengembangan lebih diarahkan pada model jaringan gas komunal atau berbasis kluster,” katanya.   Thomas Nurhakim, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquefied dan Compressed Natural Gas Indonesia, mengatakan telah menyampaikan kekhawatiran soal pemakaian tabung melalui audiensi dengan Kementerian Energi.   Kalaupun program ini harus menggunakan tabung, dia menyebutkan persiapannya harus ekstra hati-hati agar sesuai dengan standar internasional. “Kami sebetulnya menyarankan sistem hibrida dengan pemipaan berbasis kluster,” ujar pemegang paten perangkat penyimpan CNG itu.   Sejauh ini belum ada penjelasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang alasan mereka memilih skema CNG tabung. Tempo telah mengirim surat berisi daftar pertanyaan ke kantor Kementerian di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Agustus 2026. Tapi hingga Jumat, 21 Agustus, belum ada jawaban. Pesan dan panggilan telepon ke nomor WhatsApp Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman juga tak berbalas.   Namun Laode pernah menyebutkan skema distribusi tabung CNG akan mengikuti pola distribusi elpiji yang sudah ada. Artinya, ada fungsi agen dan pangkalan yang bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero). “Pola yang dijalankan untuk CNG salah satu bentuknya persis seperti pola distribusi elpiji,” kata Laode di kantornya pada akhir Juni 2026.   ●●●   MESKIPUN gas bumi melimpah, program CNG Merah Putih ternyata tak serta-merta menghilangkan impor. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Laode Sulaeman mengatakan calon badan usaha masih harus mengimpor tabung tipe 4 dengan minimal pesanan 100 ribu unit dari Cina. Impor masih diperlukan karena teknologi pembuatan tabung berbahan dasar komposit atau serat karbon belum ada di Indonesia.   Laode memastikan tabung itu telah mulai masuk ke dalam negeri dan menjalani beberapa tahap uji coba di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi. Lembaga itu menjalankan pengujian hidrostatis untuk memastikan kekuatan tabung menahan tekanan. Menurut dia, uji coba juga akan dilakukan di usaha mikro, kecil, dan menengah, seperti kantin di lingkungan Lemigas. “Sambil kami evaluasi,” ujarnya di Jakarta International Convention Center, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Agustus 2026.   Selanjutnya, Laode menambahkan, tabung akan diproduksi di dalam negeri oleh badan usaha yang ditunjuk pemerintah. Belakangan diketahui badan usaha itu adalah PT Pindad (Persero) dengan target produksi 10-30 ribu unit pada tahap awal. Adapun Pindad berpengalaman memproduksi tabung elpiji berukuran 3 kilogram; 5,5 kilogram; dan 12 kilogram bersubsidi serta converter kit untuk PT Pertamina.   Dokumen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan komponen tabung berupa silinder dan casing dari Cina serta katup penurun tekanan otomatis didatangkan dari Jerman. Adapun semua tabung, menurut dokumen itu, dirakit di Cina. Ketahanan tabung disebut mampu menoleransi tekanan hingga 650 bar.   Menurut dokumen itu, pengadaan tabung ditargetkan selesai pada tahun ini. Proses itu dimulai dengan molding atau pembuatan cetakan pada April-Juni, dilanjutkan dengan proses fabrikasi pada Juni-Oktober dan kontrol kualitas pada September-Oktober. Adapun pengiriman dan distribusi lokal ditargetkan berlangsung masing-masing pada Oktober dan Oktober-Desember tahun ini.   Meskipun gagasan CNG Merah Putih baru mengemuka pada April 2026, Pindad dan Pertamina telah menandatangani perjanjian riset bersama (joint study agreement) di Bandung pada 6 Januari 2026. Kerja sama itu mencakup pengkajian teknis dan desain, standardisasi dan regulasi, serta ekonomi dan pasar.   Perjanjian ini bertujuan mengkaji potensi, teknologi, keamanan, dan penetapan harga dalam pengembangan produksi tabung serta fasilitas pengisian gas alam, baik CNG, liquefied natural gas (LNG), maupun adsorbed natural gas. “Harapan kami dapat bekerja sama mendesain dan memproduksi secara massal untuk kebutuhan rumah tangga,” tutur Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dalam keterangan tertulis.   Persoalan dalam pengadaan tabung adalah harganya yang mahal. Di aplikasi platform e-commerce, tabung CNG tipe 4 beragam spesifikasi ditawarkan di atas Rp 10 juta per unit. Dalam dokumen Kementerian Energi tercatat asumsi harga tabung Rp 12 juta per unit. Adapun tabung elpiji, yang berbahan dasar baja, umumnya hanya dibanderol Rp 150-200 ribu per unit.   Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi energi, Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno, mengatakan, selain menelaah aspek keamanan, pemerintah harus mengkaji investasi yang diperlukan untuk pengadaan tabung. Nilai investasi itu, kata dia, seharusnya tidak boleh lebih besar dari biaya impor elpiji. “Itulah yang menentukan untung atau rugi konversi elpiji ke CNG,” ujarnya pada Selasa, 18 Agustus 2026.   Tempo telah berupaya meminta tanggapan Raka Siwi Triaspambudy, Corporate Communication Officer Pindad. Dia meminta Tempo bersurat ke alamat surat elektronik Pindad. Tempo sudah mengirim e-mail beserta lampiran pertanyaan untuk Direktur Utama Pindad Sigit Puji Santoso. Namun hingga Jumat, 21 Agustus 2026, surat itu belum terjawab. Permintaan tanggapan kepada Kepala Lemigas Muhammad Iksan Kiat juga tak kunjung berbalas.   Sedangkan Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan perseroan selalu mendukung program pemerintah baik melalui program Kementerian Energi maupun lainnya. “Pertamina menyalurkan energi ke seluruh masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi di proses bisnis Pertamina,” tuturnya pada Kamis, 20 Agustus.   Yang jelas, banyak warga yang menanti realisasi CNG Merah Putih. Salah satunya Sri Dalwanto, warga Santren, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang pernah mengikuti sosialisasi CNG beberapa waktu lalu. Dia mengaku akan berlangganan jaringan gas berbasis CNG.   Dengan ongkos Rp 150 ribu per bulan atau hampir sama dengan biaya yang dia keluarkan ketika memakai elpiji, warga Santren yang juga membuka usaha katering itu kini ayem lantaran tak perlu antre ketika terjadi gangguan pasokan elpiji. “Gasnya enggak pakai ngesos, enggak bocor saat dipasang,” katanya saat ditemui Tempo pada Kamis, 20 Agustus 2026.   Sejak mengaliri Kecamatan Depok di Jawa Barat dan Kabupaten Sleman di Yogyakarta pada Desember 2023, pengklusteran CNG PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah menjangkau sekitar 4.550 sambungan rumah. Area Head PGN Semarang Sugianto Eko Cahyono menjelaskan, gas CNG bersumber dari lapangan gas di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Gas itu dikompresi ke dalam tabung dan diangkut menggunakan truk ke stasiun pengatur tekanan milik PGN di Sleman.   Setelah tekanan diturunkan, gas mengalir melalui pipa-pipa bawah tanah di sekitar jaringan gas rumah tangga kluster di Sleman hingga ke tempat-tempat pelanggan dengan radius 5-6 kilometer. Ihwal rencana pengembangan CNG menggunakan tabung, Sugianto mengatakan masih berfokus mengembangkan jaringan gas kluster CNG ke wilayah lain. “Kalau itu baru wacana di luar kami. Kami menunggu arahan lanjut pemerintah,” ujarnya pada Kamis, 20 Agustus.   Dosen dan peneliti dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung, Yuli Setyo Indartono, menyarankan penggunaan sistem kluster atau mikrokluster untuk distribusi CNG. Alih-alih dikemas dalam tabung bertekanan tinggi, dia menjelaskan, gas lebih baik mengalir dari stasiun induk atau cabang melalui pipa.   Ketika sampai ke rumah tangga, tekanan gas sudah jauh berkurang. “Alihkan subsidi pemerintah untuk membangun sistem kluster atau mikrokluster, beban subsidi akan berkurang dan sistem akan lebih berkelanjutan,” tuturnya pada Rabu, 19 Agustus 2026. ●   Sumber :  https://www.tempo.co/ekonomi/subsidi-elpiji-lemigas-keamanan-cng-merah-putih-2283372